Sapu Jagat Itu Bernama; Omnibus Law

Kita perlu berdoa agar sapu jagat yang bernama; Omnibus Law itu sukses. Agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak hanya dikenang membangun jalan tol – yang memang hebat itu. Itulah konsulidasi terbesar di saat sulit melakukan ekspansi ekonomi yang memang lagi sangat sulit. Kata kuncinya, di saat tidak bisa melakukan ekspansi, lakukanlah konsulidasi. Omnibus Law adalah konsulidasi besar-besaran.

Kita tahu program Omnibus Law itu berat sekali. Bahkan berani memulainya saja sudah hebat. Apalagi bisa melakukannya dan siapa tahu, sukses. “Bus Omni” memang mengagetkan. Saat itu, 200 tahun silam, (1820) saat kali pertama Bus Omni dipakai di Paris. Banyak orang terheran-heran; kok ada kendaraan yang bisa dipakai mengangkut orang begitu banyak, pun dengan berbagai jenis barang milik penumpang. Apa saja bisa masuk, dan semua bisa dimuat.

Paris pula yang kali pertama menggunakan istilah Omnibus. Bus jenis Omni. Namun baru menjadi istilah generik ketika dipakai di Amerika Latin. Di sana segala sesuatu yang bisa dimasuki apa saja disebut Omnibus. Seorang yang sangat rakus makan disebut punya perut Omnibus. Bus Omni lantas sangat popular. Itulah kendaraan besar pengangkut berbagai jenis keperluan.

Omnisbus pun dipakai sebagai istilah generik. Apa pun yang bisa dipakai ramai-ramai disebut Omnibus. Juga di bidang hukum. Omnibus Law adalah satu paket hukum yang isinya berbagai jenis hukum. Atau, satu UU yang di dalamnya melingkupi banyak UU terkait. Maka UU seperti itu disebut Omnibus Law.

Misalnya, UU Investasi, yang katakanlah isinya sudah sangat bagus. Tetapi bisa jadi UU Investasi itu sulit mencapai tujuan; meningkatkan investasi masuk ke Indonesia. Bisa saja investasi terhambat oleh UU Otonomi Daerah, UU Ketenagakerjaan, UU Lingkungan Hidup atau IMB, dan banyak lagi. Mengubah salah satu UU itu saja tidak menyelesaikan masalah. Bahkan bisa saja isinya bertabrakan lagi dengan UU lain. Repotnya sama, hasilnya tidak tuntas.

Maka dilakukanlah paket Omnibus Law. Semua UU yang terkait akan dijadikan satu, diangkut dalam satu bus besar Omni; Omnibus Law. Betapa besar pekerjaan itu. Betapa mendasarnya. Konsulidasi besar seperti ini belum pernah dilakukan oleh Presiden Indonesia siapa pun.

Di Amerika Serikat (AS) sudah lama pemerintah mengajukan paket RUU Omnibus Law; menyempurnakan banyak UU dalam satu payung. Misalnya, saat Amerika mengalami kesulitan mengatasi meningkatnya kriminalitas. Bisa dibayangkan betapa rumitnya mengajukan satu RUU Omnibus Law. Terutama menyusun RUU-nya. Misalnya, satu Omnibus Law yang diberi nama Cipta Lapangan Kerja.

Pemerintah sekarang tidak hanya mengerjakan satu Omni, tetapi 11 bus Omni. Tiap bus ada namanya sendiri. Masing-masing bus mengangkut banyak UU terkait. Dramatik. Masing-masing bus punya sopir sendiri-sendiri – para Menko. Punya kernet sendiri-sendiri, para menteri terkait. Punya ahli-ahli tekniknya sendiri, para Dirjen. Juragan bus Omni tinggal memberi komando, kapan bus harus berangkat ke terminal. Apakah bus harus berangkat satu persatu atau ke terminal ramai-ramai, konvoi 11 bus.

Sang juragan bus, Presiden Jokowi tegas; bus sudah harus tiba di terminal bulan Oktober. Betapa banyak pekerjaan di kandang bus masing-masing. Betapa rumitnya menyingkronkan 1000 pasal lebih. Bisa jadi mereka tidak ada kesempatan libur. Apalagi jenis penumpang bus itu begitu beragam, dan pasti punya keinginan sendiri-sendiri. Ada yang ingin bawa kopi, ada pula yang ingin bawa rendang. Bahkan ada yang tidak ingin berangkat dengan alasan masuk angin. Semua penumpang adalah jenis UU yang rewel-rewel.

Dari segi politik, pemerintahan yang dipimpin Presiden Jokowi adalah yang paling kuat selama 22 tahun terakhir. Pemerintah sekarang lebih kuat dari zaman Presiden Gus Dur, Presiden Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, apalagi Presiden B.J Habibie.

Memang B.J Habibie bisa menguatkan nilai tukar rupiah atas dolar Amerika dari Rp 17.000,- per dolar menjadi Rp 8.000,- hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Namun pemerintahannya hanya seumur jagung. Secara kapasitas begitu kuat Habibie, tetapi secara politik rapuh.

Gus Dur dan Megawati kuat dari segi basis pendukung. Megawati begitu kuat bersandar pada proklamator legendaris, Presiden RI pertama Ir Soekarno, yang tidak lain adalah ayah biologis – idelogis Megawati. Tetapi kalah saat Pilpres. Gus Dur begitu kuat basis kulturalnya, tetapi juga hanya berkuasa setengah periode.

Susilo Bambang Yudhoyono agak berbeda. Meski melewati krisis tsunami dan krisis keuangan 2008, tetapi kekuatan dukungan kapasitasnya membuat SBY, begitu biasa dipanggil bisa menjadi presiden dua periode. Kalau saja tidak ada pembatasan masa jabatan bukan tidak mungkin bisa tiga periode.

Namun dukungan politik di DPR tidak sekuat pemerintah sekarang. Waktu itu PDI Perjuangan oposisi frontal. Sedangkan PKS main petak umpet. Namun SBY pandai bermain diantara arus politik itu. Sedangkan sekarang hanya PKS yang oposisi frontal. Namun kekuatan kursinya di DPR RI sangat kecil. Praktis, sekarang DPR memberikan dukungan penuh kepada pemerintah. Mulai dari perubahan UU KPK, UU Covid-19 dan terakhir Omnibus Law yang disebut UU Sapu Jagat. Semua begitu mulus lolos di DPR.

Belum lagi soal praktik sehari-hari di pengelolaan negara, semua begitu mulus. Begitu enak menjadi menteri sekarang ini. Tidak harus menghadapi sikap DPR yang sangat garang. Kita pantas begitu kagum dengan kekuatan pemerintah sekarang. Juga pada semangat melakukan pembaharuan; inikah revolusi mental yang dimaksud dulu. Kita bisa membayangkan betapa lelah dan rumitnya menyiapkan RUU Cipta Kerja – nama resmi Omnibus Law itu.

Terutama bagaimana 79 UU harus ditinjau untuk dirangkum hanya dalam satu UU Cipta Kerja yang terdiri 11 klaster dan 1244 Pasal. Secara teori, UU Cipta Kerja ini akan menyelesaikan saling trabrakannya begitu banyak UU. Maka berakhirlah hukum tak sinkron di bidang ini. Sudah lama begitu banyak yang ngomel; kok UU isinya saling tabrakan. Bertahun-tahun omelan seperti itu menjadi wacana nasional. Saking lamanya tidak ada penyelesaian seolah bangsa ini hanya bisa menggerutu. Dan tidak bisa menyelesaikan.

Lalu, pemerintah sekarang ini berusaha menyelesaikannya lewat penggabungan menjadi satu, UU Cipta Kerja. Dan ternyata DPR-nya tidak rewel, sikapnya baik-baik kepada pemerintah. Namun tenaga kerja berontak dengan lahirnya UU Cipta Kerja ini. Sejak awal sudah diketahui; tenaga kerja yang akan terkena langsung. Karena itu judul UU pun sebenarnya dipilih yang paling bersahabat dengan perasaan tenaga kerja. Dikira dengan judul itu tenaga kerja akan manggut-manggut dan berdecak kagum.

Dulu ada yang berpendapat, lebih baik blak-blakan saja; misalnya, judulnya UU Peroketan Perekonomian Nasional atau nama lain yang lebih jujur. Tujuan utamanya toh itu; menggairahkan kehidupan ekonomi. Bahwa setelah ekonomi maju akan berdampak terciptanya lapangan kerja, itu adalah sangat wajar. Namun politik memang mengajarkan; jujur saja tidak cukup. Harus pandai juga berkelit.

Maka tantangannya kemudian adalah di luar DPR; aksi buruh, mahasiswa dan berbagai organisasi masa lainnya. Menteri Ketenagakerjaan akan sulit tidur. Tetapi ini sudah di luar kemampuan seorang menteri. Karena sudah menyangkut keamanan dan kestabilan nasional. Memang, semua pengusaha mengeluhkan UU Tenaga Kerja yang lama. Yang dilahirkan di zaman Presiden Megawati, dengan menteri tenaga kerjanya yang gegap gempita saat itu Jacob Nuwa Wea. Misalnya, bagaimana bisa ada pasal ini; seorang karyawan yang dipecat karena mencuri juga harus mendapat pesangon.

Namun di UU Cipta Kerja yang baru bukan hanya pasal itu yang dihapus, tetapi juga upah minimum, cuti pribadi, karyawan kontrak, outsourcing, dan beberapa lagi. Dasar pemikirannya; semua ketentuan lama itu tidak membuat buruh kita punya daya saing. Kalah produktif. Produktivitas satu buruh di Tiongkok disamakan dengan 4 – 8 buruh di Indonesia. Di sini pemerintah dituntut untuk mampu meyakinkan buruh.

Pemerintah sudah mampu “menundukkan” DPR. Kita tidak perlu tahu kiat apa yang dipakai untuk menundukkan para politikus. Yang kita tunggu kini, bagaimana kiat pemerintah untuk mengendalikan pergolakan buruh. Mungkin pemerintah sudah punya cadangan kiat untuk itu. Yang juga masih kita tunggu, bagaimana pemerintah bisa sukses menundukkan diri sendiri. UU Cipta Kerja ini tidak hanya soal tenaga kerja. Soal tenaga kerja hanyalah satu saja dari 11 klaster yang ada di dalamnya.

Semua klaster menimbulkan pekerjaan rumah yang luar biasa di meja pemerintah. Misalnya soal klaster perizinan usaha. Dasar pemikiran UU Cipta Kerja ini modern sekali. Prinsipnya, tidak semua usaha perlu izin. Usaha itu perlu dilihat tingkat resikonya; rendah, menengah, tinggi. Usaha yang resikonya rendah, untuk apa perlu izin. Ini pemikiran yang radikal – ekstrem. Dan sekarang, pemikiran seperti itu sudah bukan lagi pemikiran – tetapi sudah menjadi UU.

Menurut UU yang baru ini, usaha yang resikonya rendah tidak perlu izin. Cukup melakukan pendaftaran. Ini hebat sekali. Usaha yang resiko rendah juga tidak perlu diawasi. Hanya usaha yang resiko tinggi, resiko kecelakaan, lingkungan dan sejenisnya yang perlu izin. Masih banyak yang modern seperti itu di UU Cipta Kerja. Yang mungkin ada kekawatiran adalah pelaksanaannya nanti. Setelah bisa “mengalahkan” DPR dan mengalahkan gerakkan buruh, mungkinkah pemerintah bisa mengalahkan dirinya sendiri? Bukankah semangat aparat untuk mencari uang dan obyekan dari perizinan selama ini melebihi bahaya laten komunis.

Kalau kita jadi pengusaha, dan perusahaan kita berencana berinvestasi dalam skala besar di Indonesia, maka kita harus berhadapan dengan rimba perizinan. Saking padatnya, rimba itu menutupi pandangan ke langit. Kalau tidak hati-hati, di rimba itu kita kena mangsa binatang buas, dan tersesat. Begitu gambaran tentang panjang dan rumitnya perizinan di Indonesia.

Tetapi kalau panjang dan rumitnya perizinan itu dilaksanakan dengan standar skill dan moral yang hebat dari birokrat, tidak ada masalah. Toh, bagaimanapun semua perizinan itu adalah standar kepatuhan bagi kepentingan negara. Yang jadi masalah, standar moral dan skill aparat rendah dan lebih banyak untuk kepentingan pribadi dapatkan suap.

Tidak percaya? Mari kita lihat dan telusuri perizinan yang sangat basic – dasar. Katakanlah kita akan buka usaha kawasan industri. Itu hanya perlu izin lokasi kemudian bangun kawasan beserta fasilitasnya. Sederhananya, kita beli lahan sesuai izin lokasi, kemudian bangun. Selesai. Tetapi dalam proses yang ada tidaklah sesederhana itu.

Pertama, kita harus dapatkan izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kemudian izin dari BKPM itu harus ditindak-lanjuti ke tingkat Daerah dan instansi terkait. Karena berdasarkan UU, hak tanah ada pada daerah. Kita harus dapatkan izin lokasi dari Pemda. Hak Pemda pun berjenjang dari tingkat 1 sampai tingkat 2. Semua harus kita lewati. Bayangkan, izin BKPM tidak menjamin otomatis kita berhak dapat izin lokasi. Semua tergantung daerah. Ada biaya resmi dan proses loby yang tidak murah.

Lucunya setelah berlelah-lelah dapatkan izin lokasi, mau bebaskan tanah silahkan saja. Tetapi belum ada jaminan bisa langsung bangun. Kita masih harus dapatkan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Mau berbahaya atau tidak usaha kita, wajib dapat izin PPLH. Kalau bersinggungan langsung dengan alam maka urusannya lebih runyam lagi. Yang sederhana saja seperti bangun kawasan perkantoran atau pabrik, ada 11 lapis izin PPLH yang harus kita dapatkan. Urusannya dari tingkat menteri sampai bupati.

Kadang, walau izin PPLH sudah didapat, tak ada jaminan kita aman. Masih ada lagi ancaman yang bisa batalkan izin tersebut. Apa? LSM. Mereka bisa kerahkan aksi demo sampai ke pengadilan menentang pendirian proyek. Kalau kalah di pengadilan, itu derita kita. Pemerintah yang kasih izin hanya bilang; “Maaf”.

Oke, lanjut. Katakanlah izin PPLH sudah di tangan. Apakah kita bisa langsung bangun? Belum. Masih ada lagi izin IMB. Izin ini mengharuskan kita melampirkan design bangunan untuk menentukan besaran biaya retrebusi yang harus dibayar. Kalau design dianggap tidak sesuai dengan RTRW, ya IMB tidak diberikan.

Soal izin lain sudah di tangan tidak ada pengaruhnya. Tidak boleh didirikan bangunan. Konyol banget, ya. Begitulah logikan perizinan. Satu dengan yang lain saling sandera. Sehingga proses perizinan adalah juga proses distribusi kekuasaan dari RT, RW, Kelurahan, Pemda, sampai Menteri. Semua ada ongkosnya.

Kalaupun semua izin sudah di tangan. Dan kita siap bekerja, ada lagi masalah. Terutama jika kita beli mesin dari luar negeri yang butuh Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk install mesin atau kita bekerja sama dengan asing. Dapatkan izin bagi TKA juga tidak mudah. Kita harus dapatkan izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Proses mendapatkan izin pun lumayan sulit.

Kita harus mengantongi beberapa perizinan seperti Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Visa Tinggal Terbatas (VITAS), dan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMKTA). Bayangkan kalau TKA ada ratusan. Betapa repotnya urus izin masing-masing mereka. Kalaupun lolos semua izin itu, belum tentu aman bagi TKA. Karena masih bisa diributin sama aktivis atau ormas buruh lokal. Selama rebut itu, sudah pasti proses produksi terganggu.

Setelah usaha berdiri dengan mengantongi izin ini dan itu, kita juga harus menghadapi ketentuan mengenai perburuhan. Ini sangat sensitiv. Karena buruh juga adalah mesin politik bagi para politisi. Jadi kapan saja bisa meledak membuat semua izin tidak ada artinya. Kalau kita menerima pekerja, maka kita tidak bisa pecat buruh tanpa mereka setuju. Hebat tidak?

Bagamana jika pekerjaan sudah selesai atau ada perubahan alur produksi sehingga perlu pengurangan buruh. Tidak ada urusan. Mereka tidak mau diberhentikan, dan kita tidak bisa pecat. Tetap harus bayar. Kalau akhirnya sengketa di peradilan, kita tidak bisa atur hakim, pejabat pemerintah, serikat pekerja dan bayar pengacara. Siap siap saja dipanggang mereka. Artinya, lagi-lagi harus keluar uang kalau ingin selamat.

Belum lagi soal ketentuan UMR yang bisa setiap tahun naik tanpa peduli produktifitas naik atau tidak. Serikat Pekerja juga berpengaruh menentukan jam kerja lembur. Jadi kita tidak bisa seenaknya mengatur jam lembur walau produksi mengharuskan peningkatan jam kerja. Kalau kita pecat atau berakhir kontrak kerja, kita harus bayar uang pesangon. Tidak mau? Siap siap diributin serikat pekerja. Dan siap-siapnperang di pengadilan. Hampir semua pengusaha stress dengan ulah pekerja ini. Apalagi kalau mereka bandingkan dengan China atau Vietnam. Bisnis di Indonesia itu bukan cari uang tetapi cari masalah.

Keberhasilan UU Omnibus Law bertujuan untuk memangkas perizinan sehingga ramah bagi investor. UU Omnibus Law ini bukan berarti Presiden Jokowi anti demokrasi atau anti ekonomi daerah. Tetapi sebagai solusi agar Indonesia berubah. Dari birokrasi menajdi meritokrasi. Dai dilayani menjadi melayani. Itu sebagai jawaban tantangan global yang semakin terbuka dan berkompetisi.

Tanpa itu sulit bagi kita mendatangkan investasi. Tanpa investasi pertumbuhan ekonomi akan lambat dan tentu semakin besar masalah sosial dan politik yangdihadapi bangsa iniakibat pengangguran dan kemiskinan. Memang, UU Omnibus Law tidak bisa segera dirasakan. Namun langkah besar untuk perubahan pasti akan membuahkan hasil baik. (marjono)

This entry was posted in Opini and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *