Sektor Riil Butuhkan “Obat” Jangka Pendek

Sajian Utama 1 - Sektor Riil ButuhkanSektor riil membutuhkan kebijakan pemerintah yang memberikan dampak segera. Di tengah pelambatan pertumbuhan ekonomi serta ketidakpastian yang memberikan tekanan luar biasa, kebijakan jangka pendek dibutuhkan untuk menyelamatkan sektor riil. Tahun ini, perekonomian dunia dan Indonesia melambat. Ketidakpastian yang dipicu rencana kenaikan suku bunga di Amerika Serikat (AS) dan devaluasi yuan Tiongkok menambah tekanan ekonomi, terutama di sektor riil.

Pada 9 Sepetember 2015, pemerintah menggelontorkan paket kebijakan ekonomi tahap satu, lalu disusul paket-paket kebijakan lainnya. Instrumen utamanya adalah deregulasi kebijakan dengan fokus pada industri dan perdagangan. Sifatnya jangka menengah dan panjang. Kebijakan jangka menengah-panjang vital untuk tranformasi ekonomi Indonesia. Namun, di tengah tekanan ekonomi yang berat, sektor riil juga membutuhkan kebijakan jangka pendek yang dampaknya bisa segera dirasakan. Ini demi industri sekaligus menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK). PHK telah terjadi di industri dengan pasar domestik.

Sebaliknya, industri mebel dan kerajian yang berorientasi ekspor menuai tambahan keuntungan berkat menguatnya dolar AS. Nilainya sekitar 40% dari omzet normal. Cuma, kalau mau jujur, hal ini bukan tambahan keuntungan yang sebenarnya. Ini artifisial karena yang sesungguhnya adalah daya saing kita meningkat. Saat ini, struktur industri di sektor mebel dan kerajinan dalam negeri tidak efisien. Ini menyangkut, misalnya, buruknya insfrastruktur, tingginya bunga kredit bank, serta regulasi yang tidak memihak kepada industri mebel dan kerajinan. Hal-hal ini bisa diperbaiki dalam jangka pendek. Ini yang justru belum disentuh.

Industri mebel dan kerajinan adalah salah satu potensi ekspor Indonesia karena sekitar 80% bahan bakunya dari dalam negeri. Karakternya pun padat karya sehingga menjawab kebutuhan lapangan kerja di Indonesia. Sekarang, industri ini menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja. Pasar mebel dan kerajinan dunia mencapai US$ 140 miliar. Pasar terbesar adalah AS dan Eropa. Tiongkok adalah eksportir terbesar dengan nilai ekspor mencapai US$ 50 miliar pada 2014. Ekspor Vietnam mencapai US$ 7 miliar, sementara Indonesia baru sekitar US$ 2,8 miliar.

Indonesia dengan segala potensinya, semestinya mengekspor lebih banyak. Namun, karena daya saing Indonesia lebih rendah, Vietnam lebih unggul. Bahkan, gara-gara faktor daya saing tersebut, 10-15 perusahaan di Indonesia akan memindahkan investasinya ke Vietnam pada 2016. Semuanya adalah penanaman modal asing. Saat ini justru menjadi momentum terbaik untuk meningkatkan ekspor mebel dan kerajinan. Namun, dengan catatan pemerintah memperbaiki struktur industrinya. Kalau bisa dilakukan, diperkirakan ekspor pada 2019 bisa meningkat minimal US$ 5 miliar. Tenaga kerja yang diserap bisa dua kali lipat dari kondisi sekarang yang 2,1 juta orang.

Pemerintah memandang perlu peningkatan kualitas produk Indonesia yang sudah mampu menembus pasar internasional. Hal ini perlu dilakukan agar daya saing produk itu semakin kuat. Produk Indonesia yang kini telah merambah di pasar Timur Tengah berpotensi menguasai pasar. Presiden Joko Widodo mengatakan, daya saing produk Indonesia pada harganya yang realtif murah. Namun dari sisi kualitas perlu ditingkatkan lagi. “Daya saing sudah ada. Namun, memang dari sisi kualitas perlu peningkatan. Tugas pemerintah ada di sana,” kata Presiden.

Untuk peningkatan kualitas produk pertanian, pemerintah akan memberikan pendampingan kepada petani. Pemerintah mendorong pihak swasta yang memiliki jaringan internasional memasarkan produk dalam negeri. Pemerintah akan memberikan ruang keleluasaan berusaha bagi pihak swasta yang giat memasarkan produk nasional. Waktu berkunjung ke Abu Dhabi, Presiden sempat “blusukan” ke Mal Khalidiyah untuk melihat produk-produk Indonesia yang diperjualbelikan di sana. Blusukan itu disaksikan langsung ratusan warga yang sebagian merupakan warga negara Indonesia.

Melalui jaringan ritel internasional, Presiden yakin produk dalam negeri dapat dikenal di pasar Timur Tengah. Presiden mengapresiasi jaringan ritel Lulu Hypermart berbasis di Abu Dhabi bisa memainkan peran memasarkan produk Indonesia di pasar internasional. Jaringan ritel Lulu Hypermart tersebar di 165 gerai di kawaswan Timur Tengah, dan sejumlah negara lain. Pihak Lulu Hypermart akan menambah investasinya ke Indonesia sebesar US$ 25,3 juta. Kerja sama dagang ini sangat memungkinkan karena UEA punya pelabuhan laut, pelabuhan udara, dan sistem pergudangan yang bagus. Jenis produk yang mampu menembus pasar Timur Tengah beragam, mulai produk pertanian hingga pabrikan. Sejumlah produk pertanian yang dijual di Lulu Hypermart antara lain beras organik dan semangka dari Sragen, pepaya dari Boyolali, nanas dari Lampung, sirsak dari Ciawi, ikan dari Sulawesi dan Surabaya. Beberapa jenis makanan kering juga dijual di sana, seperti mie instan.

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menilai potensi Kolumbia perlu dimanfaatkan untuk menggarap pasar di Amerika Latin. Apalagi Kolumbia pun memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi di kawasan tersebut. “Mereka pun membentuk aliansi, seperti ASEAN, tetapi lebih ke sisi ekonomi, yakni meliputi Meksiko, Peru, Cile, dan Kolumbia,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan dan Industri Bidang Pangan dan Kerja Sama Ekonomi Internasional Chris Kanter. Menurut Chris, saat ini pun tengah disiapkan pembuatan perjanjian kemitraan ekonomi menyeluruh sebagai pintu masuk ke kawasan tersebut.

***

Hingga kini, baru 71 dari 515 kabupaten – kota yang telah memiliki peraturan bupati – wali kota tentang UMKM. Padahal, peraturan itu sangat dibutuhkan untuk penerbitan izin usaha mikro yang akan membantu pelaku UMKM mendapat akses permodalan dari bank.Penyebab utama belum banyaknya bupati – wali kota menerbitakan peraturan tentang UMKM, ketidaktahuan bupati – wali kota mengenai Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83, serta kekhawatiran bahwa daerah akan kehilangan pendapatan asli daerah (PAD).

Provinsi Jawa Tengah, menurut Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Gayatri Indah Cahyani, ada 12 dari 35 kabupaten – kota yang sudah memiliki peraturan tentang UMKM. Itu meliputi Kota Semarang, Kabupaten Pemalang, Kendal, Rembang, Sragen, Klaten, Sukoharjo, Temanggung, Banyumas, Kebumen, Cilacap, dan Kota Pekalongan. Gayatri mengatakan, pihaknya terus mendorong dan menyosialisasikan kabupaten – kota untuk menerbitkan peraturan bupati – wali kota tersebut, tetapi sifatnya tidak memaksa. Hal itu sepenuhnya kewenangan bupati – wali kota.

Namun, pihaknya turut mengadakan pelatihan dan pembinaan terhadap para pelaku UMKM. Ada 7,8 juta pelaku UMKM di Jateng, dan 100.000 orang di antaranya telah mendapat pelatihan dari pemerintah provinsi. Kelemahan terbesar produk dari usaha mikro dan kecil adalah pada pengemasan yang masih kurang menarik. “Kami mendampingi untuk perbaikan kualitas dan membuat tampilan semakin menarik,” kata Gayatri. Yulianti, pemilik YW Batik dari Kabupaten Pati, Jateng, mengatakan telah mengurus surat izin usaha pada dinas perizinan. Prosesnya tergolong mudah dan cepat asalkan sudah memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan.

“Kalau sudah memenuhi syarat, seperti KTP dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan beberapa syarat lain, biasanya cepat. Bayar administrasinya tidak sampai Rp300.000,” ujarnya. Surat izin usaha, kata Yulianti, menjadi syarat pengajuan kepada bank. Namun, kadang ada bank yang menerima surat keterangan dari kecamatan atau desa jika pelaku usaha belum memiliki izin usaha. Sejauh ini, dari berbagai pihak cukup membantu. Soal manajemen administrasi, misalnya selain ada pelatihan dari dinas, pihak bank juga ikut membantu.

Dengan diterbitkannya peraturan wali kota – bupati, penerbitan izin usaha mikro dan kecil dilakukan di tingkat kecamatan dan tanpa pungutan biaya. Hal itu sebenarnya tidak akan mengurangi PAD secara signifikan sehingga kabupaten – kota tidak perlu khawatir. Lebih dari itu, manfaat lebih besar akan didapat para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Saat ini, masih banyak pelaku UMK kesulitan mendapat akses permodalan dari perbankan. Salah satu syarat untuk mendapatkan kredit perbankan adalah izin usaha. Itu sebabnya peraturan bupati – wali kota sangat ditunggu-tunggu pelaku UMK.

Izin usaha mikro kecil (IUMK) yang didapat pelaku usaha, nantinya dapat ditukarkan dalam bentuk kartu di Bank Rakyat Indonesia (BRI). Kartu ini tidak hanya berfungsi sebagai kartu debit, tetapi juga bisa sekaligus mendata UMKM secara lebih mendetail. Ada 57,8 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia, dan 56,7 juta di antaranya adalah pelaku UMK. Pemerintah talah menargetkan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) Rp30 Triliun sejak pertengahan Agustus 2015 untuk mempermudah pelaku UMKM mendapat kredit perbankan. Hingga kini, KUR yang dikucurkan di tiga bank pelaksana, yakni BRI, Bank Mandiri, dan BNI, telah tersalurkan Rp1,4 triliun.

BRI terus meningkatkan akselerasi penyaluran KUR. Dalam tempo kurang dari sebulan, BRI telah menyalurkan KUR senilai Rp1 triliun kepada 60.000 pelaku usaha mikro. Capaian penyaluran KUR itu, misalnya, kepada sejumlah pedagang Pasar Binaya Masohi, di Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Percepatan penyaluran KUR itu merupakan langkah konkret BRI menggulirkan paket kebijakan ekonomi pemerintah. Paket kebijakan ekonomi itu bertujuan meningkatkan gairah di sektor perbankan serta UMKM. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyaluran KUR 2015 senilai Rp21,4 triliun. KUR tersebut diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro senilai Rp17 triliun, pelaku usaha ritel Rp4 triliun dan sisanya untuk tenaga kerja Indonesia (TKI).

Sejak tiga pekan pelaksanaan moratorium KUR, BRI mampu menyalurkan KUR mikro senilai Rp811 miliar kepada 56.155 nasabah di sektor perdagangan, pertanian dan industri pengolahan. Percepatan penyaluran itu ditopang dengan pengoptimalan kinerja mantra atau tenaga pemasar BRI yang khusus melayani KUR. Jumlah mantra BRI saat ini 8.577 orang. Untuk mengatasi kredit lalai (NPL), BRI berupaya mengontrol tingkat kualitas rasio kredit bermasalah KUR agar berada pada angka 2% secara nasional. Untuk mengantisipasi kredit bermasalah di kemudian hari, BRI telah mengasuransikannya. BRI mencatat, hingga Juni 2015 total saldo pinjaman (outstanding) BRI di segmen KUR mikro sebesar Rp13 triliun dengan jumlah debitor 1,7 juta orang. Sejak moratorium KUR, BRI meluncurkan kredit Kupedes Rakyat sebagai alternatif pelaku UMKM yang tidak dapat mengajukan KUR.

Wakil Pimpinan wilayah Bisnis Bank BRI Semarang Suprayogi A.S. menyebutkan, sejak pertengahan Agustus hingga 15 September, 415 kantor unit BRI di Jateng utara telah menyalurkan KUR Rp97 miliar kepada 16.250 pelaku usaha. Targetnya, pada akhir 2015, penyaluran KUR sebesar Rp1,5 triliun. IUMKM dalam bentuk kartu sudah diuji coba, tetapi belum sampai Jateng. Seharusnya, pelaku usaha datang ke bank membawa izin usaha. Namun kalau belum ada, sementara ini menerima surat keterangan dari kecamatan atau kelurahan – desa mengenai usaha yang dijalankan.

Dukungan terhadap pelaku UMKM perlu terus dilakukan. Pemerintah harus memfasilitasi pertemuan antar pelaku UMKM dan pengusaha ritel.Produk UMKM secara kualitas sudah baik, hanya kurang di pengemasan. Selain itu, pemasaran juga masih lemah. Oleh karena itu, dengan pertemuan antar pengusaha ritel dan pelaku UMKM diharapkan dapat membuka pemasaran produk UMKM. Pelaku usaha juga dapat mengerti produk seperti apa yang diminta oleh pasar.

Sistem usaha waralaba dapat menjadi salah satu strategi kreatif untuk mengembangkan bisnis UMKM. Sistem ini juga berpeluang menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar. Potensi bisnis waralaba di Indonesia diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja ratusan ribu orang. Sejak tahun 2014 Kementerian Koperasi dan UKM telah melakukan pemberdayaan waralaba bagi pelaku-pelaku UMKM. Program pemberdayaan itu meliputi pelatihan konsep bisnis, pemasaran dan penyusunan laporan keuangan. Selain itu bentuk pendampingan lainnya adalah pengurusan surat tanda pendaftaran waralaba.

Kementerian Koperasi dan UKM juga memiliki gerakan satu juta wirausaha pemula selama periode 2015 – 2019. Gerakan ini juga untuk menindaklanjuti kebijakan paket perekonomian yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo. Gerakan berisi pelatihan dan penyertaan modal maksimal Rp25 juta. Apabila bisnis mereka berkembang lebih besar, pengusaha dapat mengajukan kredit KUR yang bunga kreditnya telah diturunkan dari 22% menjadi 12% per tahun, dan menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, tahun 2016 akan diturunkan menjadi 9% per tahun. (mar)

This entry was posted in Sajian Utama and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *