Setelah 100% INALUM Menjadi Milik Indonesia

Inaluminium-foto-otorita-asahan-566-okdustri almunium merupakan salah satu industri strategis. Almunium adalah bahan baku sangat penting untuk membangun blok-blok mesin. Dan itulah yang menjadi kekuatan mengapa Jepang kemudian mau kerja sama dengan Indonesia membangun PT Indonesia Asahan Almunium (Inalum).

Sebagai salah satu Negara yang memiliki cadangan bijih bauksit terbesar di dunia industri almunium Indonesia masih sangat tidak produktif. Indonesia masih mengandalkan impor untuk kebutuhan almunium dalam negeri. Sedangkan bijih bauksit justru diekspor mentah-mentah. Padahal Indonesia punya PT Inalum, perusahaan alumunium terbesar se-Asia Tenggara. Namun sejak beroperasi tahun 1982 Inalum tidak punya kontribusi yang besar bagi kebutuhan dalam negeri. Sebagian besar produksi almunium dari Inalum diekspor ke Jepang.

Setelah 30 tahun, akhirnya Indonesia menjadi pemilik tunggal dari PT Inalum. Di Kantor Presiden Susilo Bambang Yusdhoyono, Jumat 1 November 2013, Menteri Perindustrian, MS Hidayat, mengumumkan kembalinya seluruh aset PT Inalum, setelah kontrak kerja sama pengelolaan Indonesia – Jepang yang ditandatangani 7 Juli 1975 itu berakhir pada 31 Oktober 2013.

Proyek ini didukung aset dan infrastruktur dasar, pembangkit listrik tenaga air dan pabrik peleburan aluminium berkapasitas 230 – 250 ribu ton per tahun. Pemerintah Indonesia memiliki 41,13% saham Inalum, dan Jepang memiliki 58,87% saham yang dikelola konsorsium Nippon Asahan Aluminium (NAA). Konsorsium NAA beranggotakan Japan Bank for International Cooperation (JBIC), mewakili pemerintah Jepang 50% dan sisanya oleh 12 perusahaan swasta Jepang.

Ketika akan dilakukan penandatanganan terakhir dan serah terima dari Jepang ke Indonesia 19 Desember 2013 terjadi peristiwa unik, dan menegangkan. Semua sudah siap di tempat upacara, tamu undangan sudah datang semua, naskah serah terima sudah di atas meja, MC pun sudah mengumumkan Menteri BUMN diharap naik ke pentas, dan pihak Jepang juga diharap naik ke pentas untuk menandatangani. Namun tiba-tiba pihak Jepang tak mau naik ke pentas, dan tidak mau menandatangani. Suasananya tegang sekali. Wartawan pun curiga, ada apa ini?

INALUM MENJADI MILIK INDONESIA 6jpg“Saya terpaksa menjelaskan kepada wartawan bahwa film yang baik itu kalau banyak unsur ketegangannya. Untung ada Pak Agus Cahyana (Dirjen Kerja Sama Internasional Kementerian Perindustrian) dan Pak Hediyanto (Dirjen Kekayaan Negara Kementeri Keuangan), langsung menyingkir ke kamar yang lain untuk membicarakan satu kata yang dipersoalkan. Hebatnya kedua pejabat itu tidak mau kalah. Pokoknya ini tidak bisa mundur. Hari itu tegang tetapi akhirnya semua berakhir dengan happy ending seperti film Hollywood” tutur Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan, menceritakan saat-saat akhir kerja sama Jepang – Indonesia mengelola Inalum, untuk kemudian menjadi 100% milik Indonesia.

Negara akan maju, kata Dahlan, kalau industrinya maju. Industri bisa maju bila industri-industri dasar; industri baja, industri aluminium, dan industri bahan baku lainnya kita kuasai. Kemudian energi juga harus kita kuasai. “Jangan pula sedikit-sedikit bilang; Kita tidak mampu. Kita harus bilang; Kita mampu! Almunium industri dasarnya kita kuasai. Belum lama ini diresmikan industri baja sangat besar. Aneka Tanbang juga akan terjun di Kalimantan Barat. Ini yang disebut industri-industri hulu, yang diberbagai negara maju diproteksi luar biasa oleh negara. Ini pula yang harus kita lakukan agar industri hilir juga bertumbuh dan maju,” kata Menteri BUMN yang dulu dikenal sebagai wartawan, kemudian menjadi kongklomerat.

Kepemilikan Indonesia 100% atas Inalum diharapkan mampu mengubah kebijakan atas pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Baik pemanfaatan bahan baku maupun prioritas pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Pengambilalihan 100% PT Inalum bagi Indonesia, kata Meneg BUMN penting sekali. Yang hari itu nyata-nyata dinikmati adalah bisa menyumbang listrik untuk masyarakat Sumatera Utara yang beberapa waktu lalu kembali krisis listrik. Begitu Inalum menjadi milik Indonesia 100% langsung mendapat pasokan listrik 105 MW, dari total 600 MW lebih. Kemudian, kelak kebutuhan almunium dalam negeri lebih terjamin karena bisa disuplai dari Inalum.

Yang unik dari pengambilalihan saham PT Inalum menjadi 100% milik Indonesia, perjanjian yang dibuat oleh kedua negara 30 tahun yang lalu itu banyak hal yang tidak terpikirkan. Sehingga kita harus mengaplikasikannya sekarang pada saat suasana sudah berubah. Hal yang jelas tidak terpikirkan pada saat itu bahwa pada saat harus diserahkan kepada Indonesia memang harus diberikan kompensasi. Tetapi berapa besar kompensasinya tidak diatur. Sehingga Indonesia ingin yang termurah, sedangkan Jepang ingin harga setinggi-tingginya. Itulah proses panjang yang harus dilalui. Bahkan sempat deadlock – menemui jalan buntu, dan nyaris dibawa ke arbitrase.

Jepang menganggap dengan waktu yang tersisa beberapa hari, tidak akan selesai. Padahal perjanjian mengatakan bahwa per 1 November 2013 sudah harus diserahkan kepada Indonesia. Pada waktu itu Indonesia kembali mencoba menghubungi dan berkomunikasi dengan pemerintah Jepang melalui Kedutaan Besar. Bagi kedua negara kalau pergi ke arbitrase kedua-duanya juga tidak mendapatkan keuntungan apa pun. Dari saham yang dimiliki Jepang 58,87%, kompensasinya disepakati US$ 556,7 juta. Angka itu merefleksikan hasil negosiasi yang alot tersebut. Tetapi angka itu juga angka yang bagus bagi pemerintah Indonesia.

Di dalam kas PT Inalum ada dana kira-kira US$ 400 juta, kemudian inventaris nilainya juga cukup besar sehingga pemerintah – APBN mengeluarkan dana tidak sampai US$ 556,7 juta. Karena salah satu fungsi Kementerian Keuangan adalah melakukan investasi, maka ketika ada kesempatan berinvestasi, setelah diperhitungkan akan menguntungkan segera mengambil keputusan. Dengan pengamilalihan 58,73%, kita yakin bahwa Inalum kelak akan bisa memberikan keuntungan – laba bersihnya meningkat, membayar pajaknya meningkat, sehingga multi player efectnya banyak. Akan tumbuh sektor hilir dan penciptaan lapangan kerja.

Dilihat besaran aset, Inalum relatif kecil, karena total aset dari 114 BUMN sudah mencapai Rp 3.400 triliun. Dengan berinvestasi di Inalum, masa depan Inalum sangat tergantung pada kita sendiri, tidak lagi bergantung pada Jepang. Pesan kepada direksi, tentu bukan saja direksi itu mumpuni, tetapi juga harus mampu meningkatkan kinerjanya.Ini sangat penting. Kalau kinerja operasionalnya tidak direfleksikan dengan kinerja financial akan susah. Bisa saja operasionalnya bagus tetapi kalau tidak efisiensi kita akan sulit untuk mendapatkan keuntungan yang baik.

Karena penguasaan dan pelaksanaannya dalam bentuk korporat, Menteri BUMN, Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan sepakat bahwa yang terpenting Inalum jangan sampai lebih jelek dari kondisi sekarang. Inalum harus berkembang dan memberikan kontribusi yang besar kepada negara. “Kebetulan Jepang memberikan knowledge – pengetahuan – memberikan transfer manajemen yang cukup baik. Kita punya 3 orang direktur, dan di bawah direktur itu semua orang Indonesia, tidak ada orang Jepang-nya sehingga praktis kita anggap tidak ada persoalan,” jelas Dhalan.

Melihat kemampuan kinerja putra putri Indonesia sudah mumpuni, Presiden pun tegas mengatakan; “Inalum harus kembali ke Indonesia”. Yang menduduki jabatan direksi saat ini orang-orang dari dalam. Kalau semua berjalan lancar, kata Dahlan, daripada untuk rebutan, diserahkan kepada ahlinya, sekaligus memberi peluang kepada generasi muda – generasi baru yang selama ini sudah meniti karir di Inalum. “Merekalah yang paling tahu. Mereka yang selama 30 tahun didik oleh Jepang, dibina oleh Jepang, mereka yang secara corporate culture sudah mendalami bagaimana culture peleburan, pembangkit listriknya, pasar, dan bahan bakunya,” urainya.

Dahlan mengakui, sempat ada kekawatiran, jangan-jangan begitu diserahkan tidak ada bahan baku lagi, habis. Tetapi kekawatiran itu langsung diantisipasi dengan melakukan kontrak pembelian bahan baku selama 2 tahun. Sayangnya, bahan baku itu masih harus dari Australia. “Karena itu kita akan segera membangun pabrik bahan baku di Mempawah, Kalimantan Barat. Dalam waktu dekat akan diputuskan siapa yang akan mengerjakan proyek tersebut. Karena Inalum sudah 100% menjadi milik Indonesia, diberharapkan Inalum ikut memegang saham perusahaan bahan baku aluminium itu, sehingga terikat perjanjian dan terikat kepemilikan,” jelasnya.

Saat ini jumlah karyawan di Inalum 2000-an orang, dan boleh dibilang kualifikasinya sudah piawai. Dari 2000-an orang itu, terutama selama 20 tahun terakhir hanya tinggal 3 orang Jepang yang menduduki direktur, yaitu Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Direktur Teknologi. Di luar ketiga orang tersebut semua orang Indonesia. Untuk mengantikan ketiga direktur orang Jepang itu kita sudah mampu. Bahkan direktur produksinya sudah orang Indonesia.

Setelah PT Inalum 100% menjadi miliki kita, tantangan yang harus dihadapi dalam jangka pendek, adalah manajemen. Manajemen Indonesia sering lebih banyak mengurusi internal. Manajemen harus memiliki wawasan eksternal dan internasional. Karena teknologi yang dimiliki Inalum sudah 30 tahun, harus di-up date. Up date, tidak lain harus networking – berjejaring. Jepang dengan Sumitomo, dan Mitsubisi berjejaring dengan baik. Jejaring yang ditinggalkan Jepang harus tetap diperlihara hubungan baiknya, sehingga setiap perubahan teknologi baru mampu diaplikasikan. Karena itu diperlukan pimpinan yang visioner, tidak hanya sibuk mengurus produksi dan menjual saja. Ke depan bagaimana networking dan mendapatkan teknologi terkini. Untuk jangka pendek tidak perlu investasi tetapi perlu kemauan yang kuat. Kalau kita dulu biasa diatur oleh Jepang, disuruh kerja saja, sekarang harus berubah.

Dari sisi keuangan, kalau bicara untung rugi, kata Hediyanto, dengan US$ 556,7 juta yang harus dibayarkan cukup sepadan dengan aset yang kita peroleh. Di dalam Inalum sendiri ada kas, inventaris, dan ada piutang yang bisa ditagih. Soal pengeluaran dana dari Kementerian Keuangan, kata Dhalan Iskan, harga pembelian kita sekarang ini seandainya untuk membangun pembangkit listriknya saja sudah tidak cukup. “Kalau mau ngomong kasar, diambil nilai dari pembangkit listriknya saja sudah sangat menguntungkan. Apalagi ditambah dengan pabrik dan lain-lain,” tegas Dahlan.

Bagi pemerintah, kata dia, prospek ke depan kita punya pengendalian terhadap Inalum. Selama ini, dengan 41% saham, praktis tidak punya akses memadai, baik terhadap keuangan maupun pengendalian oprasional. Sekarang 100% menjadi BUMN, tentu banyak hal yang bisa dilakukan Indonesia terhadap pengembangan Inalum ke depan. Misalnya, pengambilan keputusan strategis, lalu bagaimana mengatur suplai, mengatur ekspor, dan sebagainya.

INALUM MENJADI MILIK INDONESIA 4Kalau selama ini Inalum hanya menghasilkan produk setengah jadi, kemudian produk itu diekspor ke Jepang dijadikan alumunium, setelah 100% menjadi milik kita, pertama-tama tentu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kebutuhan almunium di dalam negeri sendiri cukup besar, berkisar 700.000 ton per tahun. Dari 250.000 ton bahan per tahun produk Inalum, 150.000 ton milik Jepang diekspor. Kita hanya kebagian 100.000 ton. Sehingga kekurangannya sekitar 600.000 ton itu harus impor. Karena itu, kata Dhalan, kita harus mencari sumber ke mana-mana. Dengan adanya pasokan yang bisa kita atur sendiri, akan menjadi lebih terjamin.

Kebutuhan pabrik otomotif dalam negeri sedang lari kencang. Otomotif menurut perhitungan Kementerian Perindustrian sampai dengan tahun 2019 mencapai 2 juta unit. Ekspor otomotif tahun 2014 diperkirakan akan mencapai 200.000 unit. Semua itu memerlukan almunium. Kita tahu mesin-mesin kendaraan bermotor bahan baku utamanya almunium. Pabrik Honda, misalnya, semua menggunakan almunium. Kemudian konstruksi, rangkanya juga membutuhkan banyak almunium. Perkembangan ekonomi yang terus bertumbuh, tentu akan banyak pembangunan property. Dari segi keterkaitan dengan hilir sudah sangat jelas. Jadi, 250.000 ton itu sangat tidak cukup. Ke depan diharapkan tidak hanya memproduksi alloy – bahan setengah jadi, tetapi juga memproduksi alumunium. Karena harganya lebih mahal pemasukannya akan lebih besar, dan bisa berinvestasi lebih masif.

Kita bisa melihat kinerja Inalum dalam 4 tahun tereakhir membaik sangat baik. Diyakini, dengan kemampuan membayar saham 58,87% milik Jepang tentu Inalum akan bekerja dan berkinerja lebih baik lagi, termasuk bagaiama mengintegrasikannya hulu hilir dan industri domestik. “Dan yang penting, jangan ada uang negara lagi yang diinvestasikan ke Inalum,” tegas Dahlan, seraya menambahkan bahwa Inalum harus dibiayai oleh BUMN sendiri. Kebijakan BUMN sekarang, tidak boleh lagi pemerintah menginjeksikan uang kepada BUMN. Kalau pemerintah selalu menyuntikan uang kepada BUMN akan membuat BUMN cenderung malas, dan manja. Meneg BUMN itu sudah bersepakat dengan Menteri Keuangan untuk tidak lagi memberi injeksi modal. “Cukup sekali untuk pengambilalihan saja,” jelasnya.

Menurut Dhalan, Inalum akan menjadi raksasa. Bahan setengah jadinya saja akan menjadi dua kali lipat dari produksi sekarang. “Kasihan, pabrik-pabrik alumunium di dalam negeri tidak dapat bahan baku. Mereka harus impor. Minimal sekarang Negara bisa menyediakan bahan baku. Saat ini, sudah ada 6 pabrik almunium dalam negeri yang kontrak untuk ambil bahan baku dari Inalum. Kemudian ke hilir, alloy, Inalum ikut berinvestasi di PT Alumnia di Mempawah. Dengan demikian dari hulu ke hilir kita sudah memilikinya,” jelas Dahlan. Meskipun pembangkit listrik yang ada sekarang, kondisinya masih sangat bagus, kata Dhalan, karena ke depan tidak mencukupi lagi untuk produksi besar-besaran, akan dibangun pembangkit baru, PLTU. Yang ada sekarang PLTA.

Kementerian BUMN saat ini sedang menghitung investasi tambahan untuk meningkatkan produktivitas minimal dua kali lipat dari kondisi sekarang. Yang jelas, nilai Inalum sangat bagus. Apalagi, andai uang yang ada tidak ditarik oleh Negara untuk mengganti uang pembelian, nilai Inalum terlalu baik. “Katakanlah untuk mencari pinjaman berapa pun, memenuhi syarat. Uang di bank-bank milik BUMN sekarang sangat besar, mampu membiayai semua,” katanya optimis.

Dari pengambilaihan PT Inalum ini ada yang menarik. Sering kali kita mendengar adanya aset daerah, dan aset nasional. Dengan beralihnya kepemilikan Inalum dari Jepang ke Indonesia menjadi 100% milik BUMN – milik Negara. Dengan status 100% dimiliki Negara, secara hukum PT Inalum merupakan aset Negara. Kalau daerah ingin memiliki sebagian saham PT Inalum, ada proses yang harus ditempuh. Pertama, bahwa devestasi dari PT Inalum harus mendapat persetujuan dari DPR. Kepemilikan saham dari pemerintah – dari Negara, berapa pun jumlahnya, baik hanya 1% atau 50% tetap harus mendapat persetujuan dari DPR. Untuk sementara sudah diputuskan 100% milik BUMN.

Dilihat dari aspek industri maupun aspek makro untuk daerah, ada satu hal penting yang harus diperhatikan yaitu pengembangan kawasan sekitar PT Inalum. Kita harapkan tumbuh industri-industri komponen atau klaster-klaster industri di seklitar Inalum yang memanfaatkan ketersediaan Alloy – bahan baku dengan jarak dekat sehingga memiliki value edit – nilai tambah dan daya saing lebih tinggi. Disamping itu juga tumbuhnya Kuala Tanjung menjadi pelabuhan besar sebagai penambah kapasitas Belawan yang sudah terlalu krodit – padat. Dengan demikian kelak kawasan itu akan menjadi kawasan industri yang besar.

Di Kuala Tanjung BUMN juga akan mengembangkan pelabuhan khusus untuk kelapa sawit, yang rencananya akan mulai dibangun tahun ini (2014). Tidak jauh dari Kuala Tanjung, di lahan BUMN – PTPN III kira-kira 6 Km sedang dikembangkan industrireal estat cukup besar, ada penyulingan kelapa sawit dan sebagainya. Juga akan dihubungkan jalan kereta api sejauh 2 Km oleh BUMN. Dengan demikian kelak Kuala Tanjung akan menjadi kompleks industri yang sangat besar. Sementara Danau Toba sebagai sumber air untuk pembangkit listrik tenaga air sekarang sudah dijaga dengan cara seluruh muara sungai kecil di sekitar danau dimuarakan ke Danau Toba, sehingga debit airnya bisa terjaga. Termasuk ada pembangkit listrik di sana yang muaranya juga ke Danau Toba.

Pengalaman Jepang bersinergi dengan kegiatan bisnis yang lain, begitu tali-temali sehigga menjadi suatu kekuatan. Karena itu Inalum juga akan ada kerja sama dengan Aneka Tambang, kerja sama dengan PLN, seperti membangun pembangkit baru nanti saya minta sekalian saja membangun yang besar sekaligus sebagian dijual ke PLN, sehingga Inalum akan mendapatkan tambahan penghasilan. Menjual listrik ke PLN sekaligus mengatasi persoalan listrik yang akan terus bertambah di Sumatera Utara, dan akan sinergi dengan kawasan pelabuhan. Misalnya, pelabuhan Inalum itu salah satu pelabuhan terbaik di sana.

“Itulah pentingnya daerah mempunya saham PT Inalum. DPR sudah menyetujui alokasi 30% untuk daerah. Sekarang terserah daerah kapan mau masuk. Silahkan kapan saja, tetapi tetap harus melalui prosedur. Terserah daerah yang mengatur, apakah provinsi atau provinsi dan kabupaten,” jelas Dahlan. Yang harus dijaga, pesannya kemudian, PT Inalum jangan dijadikan obyek politik, dan jangan ada titip-titipan dari penguasa. (damianus)

This entry was posted in Sajian Khusus and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to Setelah 100% INALUM Menjadi Milik Indonesia

  1. maju terus pantang kendur ambil freeport untuk kesejahteraan

  2. Prestasi SBY untuk mengembalikan PT Inalum wajib kita berikan apresiasi tinghgi dan pengganti saat ini harus lebih mendongkrak daya saing untuk kembali bangkit jadi macan asia “ayo pak Presiden tancap gas”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *