Setelah 80 Tahun Akhirnya Indonesia Memiliki Undang Undang Perdagangan

Indonesia mencatat sejarah baru, akhirnya mempunyai Undang-Undang (UU) Perdagangan setelah disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perdagangan oleh DPR RI dalam sidang paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, 11 Februari 2014. “Ini merupakan hadiah setelah 80 tahun Indonesia tidak punya UU Perdagangan,” kata Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung selaku pimpinan sidang paripurna.

UU Perdagangan yang terdiri 19 Bab dan 122 Pasal menjadi pengganti peraturan penyelenggaraan perdagangan, Bedfrijfsreglementerings Ordonnantie (BO), yang telah digunakan sejak zaman penjajahan Belanda (diterbitkan 1934) sebagai dasar hukum perdagangan Indonesia yang lebih banyak mengatur perizinan usaha. UU Perdagangan disahkan dengan persetujuan 290 anggota dari 560 anggota dewan yang hadir dengan beberapa catatan. Dengan UU Perdagangan ini, maka pemerintah mencabut ketentuan dalam BO serta UU lain yang bersifat parsial seperti UU tentang Barang, UU tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan, dan UU tentang Pergudangan.

UU ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional berdasarkan asas kepentingan nasional, kepastian hukum, adil dan sehat, keamanan berusaha, akuntabel dan transparan, kemandirian, kemitraan, kemanfaatan, kesederhanaan, kebersamaan, dan berwawasan lingkungan. Tata tertib penyelenggaraan perdagangan akan lebih seimbang antara penguatan di sektor hulu dan hilir. Juga akan mendorong perdagangan di dalam negeri, karena di dalam UU diatur sistem perdagangan Indonesia secara menyeluruh. Semuanya sesuai dengan perdagangan era globalisasi sekarang maupun di masa mendatang.

Salah satu poin penting dalam UU Perdagangan yang ingin ditekankan adalah kedaulatan rakyat dapat dilindungi dengan dilibatkannya DPR dalam ratifikasi perjanjian kerja sama perdagangan internasional. DPR memiliki kewenangan untuk menolak perjanjian perdagangan yang dinilai dapat membahayakan kepentingan Indonesia. Amanat menjaga kepentingan nasional dalam UU Perdagangan tidak boleh dianggap enteng. Apalagi data pemerintah menunjukan bahwa perjanjian perdagangan internasional kerap melemahkan perdagangan nasional. Tengok saja kesempatan perdagangan antara ASEAN dan China yang dimulai 1 Januari 2010 silam. Indonesia sebagai negara anggota ASEAN ikut meratifikasi perjanjian dagang tersebut. Sejak itu nilai perdeagangan dengan China berkembang pesat.

STELAH 80 TAHUNCelakanya, Indonesia terus menanggung defisit perdagangan dengan Negara tirai bambu tersebut, dan jumlahnya terus membengkak. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan pada 2009 defisit kita hasil berdagang dengan China tercatat US$ 4,59 miliar, dan tahun 2013 Indonesia tekor US$ 8,29 miliar. Kita nyaris tak berdaya. Dalam tempo 4 tahun nilai defisit itu meningkat hampir 2 kali lipat. Jangankan di pasar global, produk nasional di kandang sendiri masih ditambah produk-produk China yang melenggang ke arena pasar Indonesia tanpa perlawanan, karena produk itu belum dibuat di dalam negeri. Belum, bukan berarti tidak bisa. Melainkan juga ketiadaan kemauan.

Kebijakan-kebijakan setengah hati untuk industri dalam negeri disertai liberalisme perdagangan telah menciptakan tren balik. Para pelaku usaha lebih memilih jadi pegagang ketimbang menjadi produsen. Karena lebih mudah dan lebih murah, serta lebih menguntungkan daripada menjadi produsen. Tidak cukup sampai di situ, lemahnya komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor produksi juga tercermin pada penegakan hukum. Contoh paling konkret ialah pelaksanaan kebijakan larangan ekspor mineral mentah mulai 12 Januari 2014 sebagai amanah UU No 4 tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Pemerintah menjadi lembek, dan melonggarkan aturan yang bertujuan mewujudkan penghiliran industri mineral. Larangan baru berlaku sercara penuh 3 tahun ke depan, 2017.

Memperjuangkan kepentingan nasional memang tidak mudah. Tantangan paling keras akan datang dari tekanan dunia internasional yang bertamengkan konvensi WTO. Untuk itu tidak ada tempat bagi unsur-unsur pemerintah dengan kemampuan deplomasi lemah. Bangsa ini memerlukan diplomat-diplomat piawai untuk memajukan perdagangan yang berpihak kepada rakyat. Pemerintah terlalu lembek melaksanakan amanat UU Perdagangan. DPR pun jangan meliuk mengontrol pelaksanaan UU itu. Inilah momentum mensejaterakan 250 juta jiwa rakyat Indonesia melalui sektor perdagangan.

Sebelum UU Perdagangan disyahkan DPR, kalaupun ada aturan-aturan yang terkait dengan perdagangan, sifatnya parsial, tidak menyeluruh mengatur tentang ekspor maupun impor. Misalnya, perdagang mineral seperti apa, industri baja bagaimana. Ketika aturan-aturan parsial itu tidak punya payung hukum, dan perdagangan bebas merajalela, pemerintah dengan mudahnya meratifikasi, membuat perjanjian-perjanjian perdagangan bebas dengan sejumlah Negara. Akibatnya, karena tidak punya payung hukum, mau memproteksi takut dianggap melanggar perjanjian WTO dan sebagainya. Maka yang terjadi adalah serbuan barang impor luar biasa. Sehingga neraca perdagangan kita defisit. Itu yang terjadi dengan China.

Januari 2010, kita memasuki perjanjian perdagangan bebas dengan China yang terlanjur diteken. Kita tidak berdaya produk-produk China bisa masuk dengan mudah, dengan harga lebih murah, dan kualitasnya kalaupun lebih buruk, tidak terlalu buruk. Bandingkan dengan barang Indonesia ketika mau diperjual-belikan di China, susah. Karena itu perdagangan kita dengan China defisit. Sebentar lagi, 1 Januari 2015 kita akan segera memasuki apa yang disebut ASEAN Economi Community – Masyarakat Ekonomi ASEAN – perdagangan bebas hambatan di kawasan ASEAN. Kalau di tengah situasi seperti itu industri dalam negeri bagai anak tiri tidak diperkuat, maka selamanya industri kita tidak akan pernah berdaulat.

Kalau industri tidak berdaulat, kualitas produksi juga tidak meyakinkan, maka perekonomian kita selamanya tidak akan pernah mandiri. Memang masih ada kritik bahwa UU Perdagangan ini lebih bersifat kuratif – mengobati – tindakan, ketimbang prefentif – pencegahan. Lebih banyak tindakan, misalnya, di dalam pasal 69 disebutkan bahwa ketika terjadi lonjakan barang impor yang menyebabkan produksi dalam negeri merugi atau terancam rugi dengan barang yang sejenis, maka pemerintah harus melakukan sejumlah tindakan. Istilah dalam perdagangan disebut save guard – tindakan pengamanan. Ini artinya ketika sudah terjadi – ketika ada lonjakan, baru ada tindakan. Ada kritik seperti itu.

Namun, daripada tidak ada sama sekali, UU ini relatif bagus, artinya sudah ada instrumen untuk memproteksi industri dalam negeri. Sekarang ini sekitar 70% – bahkan ada yang mengatakan 80% kebutuhan dalam negeri ditopang oleh impor. Ironis luar biasa. Indonesia dengan kekayaan yang luar biasa ternyata tidak memiliki instrument perlindungan sehingga menyebabkan kita kalang kabut. Negara kita dipenuhi barang impor. Kita tidak berdaulat di bidang ekonomi, tidak berdaulat di bidang perdagangan, di bidang industri juga tidak berdaulat di bidang pangan. Sudah banyak kritik dari berbagai kalangan, namun pemerintah selama seperti tutup mata. Begitu ada meratifikasi WTO yang baru berdiri, kita sepertinya gagah; “ini lho Indonesia” sudah meratifikasi – sudah menandatangani, tetapi dampaknya di kemudian hari seperti yang kita saksikan saat ini.

Dengan adanya UU Perdagangan pemerintah harus segera membuat aturan-aturan turunan yang intinya adalah untuk kepentingan nasional; usaha kecil menengah (UKM), industri-industri yang berbasis ekspor. Mereka perlu diberikan insentif. Lakukan seperti yang dilakukan negara-negara lain, di bebrapa tempat bisa menjadi contoh. Kasih mereka subsidi bunga murah. Selama ini alih-alih memberikan subsidi, yang terjadi industri kita malah dibebani oleh ekonomi biaya tinggi. Suku bunga bank cukup tinggi, dan pungli sangat menjerat. Bandingkan dengan Brasil, untuk industri mereka berani memberikan bunga rendah, hanya 3,5% per tahun. Sementara Indonesia, bunga bank di kisaran 18% per tahun.

UU Perdagangan ini merupakan tantangan bagi Menteri Perdagangan M Lutfi yang dilantik pertengahan Februari 2014, menggantikan Gita Wirjawan yang mengundurkan diri karena ingin menjadi presiden. Merupakan tantangan berat, karena dengan waktu kerja yang cukup singkat – hanya sampai Oktober 2014 harus sudah menyediakan serangkaian aturan-aturan sebagai bentuk implementasi dari UU Perdagangan tersebut. Harapannya, tentu saja pemerintah harus memberikan panduan bagaimana supaya UU ini betul-betul diimplementasikan. Jangan sampai UU itu hanya semacam sarat bahwa sebuah bangsa harus punya UU untuk mengatur perdagangan internasional.

Kalau pemerintah tidak serius, hanya menjadikan UU semacam kertas yang ada di atas meja – ornamen saja bahwa kita setelah 80 tahun Pemerintah – DPR sekarang akhirnya bisa membuat UU Perdagangan. Kalau hanya sekedar itu, tentu saja tidak membantu. Apalagi dibandingkan dengan banyaknya persetujuan perdagangan bebas yang diteken oleh pemerintah, UU ini memang hanya sedikit. Itu pun dengan catatan, turunannya harus segera dibuat, pemerintah harus berani bertarung di forum internasional untuk membuktikan bahwa UU ini bukan sesuatu yang salah. Tetapi betul-betul digunakan untuk kepentingan dalam negeri. UU Perdagangan mengamanatkan 9 Peraturan Pemerintah (PP), 14 Peraturan Presiden (Perpres), dan 20 Peraturan Menteri (Permen) dengan 19 poin penting.

Adapun hal-hal yang akan diatur dalam PP adalah; 1. Sanksi administratif terhadap pemilik gudang yang tidak melakukan pendaftaran gudang, 2. Kewajiban dan pengenaan sanksi terhadap penyedia jasa yang tidak memiliki tenaga teknis yang kompeten, 3. Cara pembayaran dan cara penyerahan barang dalam kegiatan ekspor dan impor, 4. Perdagangan perbatasan. 5. Tata cara penetapan dan pemberlakuan standardisasi barang dan/atau standardisasi jasa, 6. Transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, 7. Tindakan pengamanan perdagangan, tindakan antidumping, dan tindakan imbalan, 8. Tata cara peninjauan kembali dan pembatalan perjanjian perdagangan internasional, 9. Sistem informasi perdagangan.

Hal-hal yang akan diatur melalui Perpres adalah; 1. Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat, 2. Pengaturan perizinan, tata ruang, dan zonasi terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan, 3. Penataan, pembinaan, dan pengembangan pasar lelang komoditas, 4. Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, 5. Penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, 6. Barang yang diperdagangkan yang terkait dengan kemanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup. 7. Pendaftaran barang serta penghentian kegiatan perdagangan barang dan penarikan barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup, 8. Barang dan/atau jasa yang dilarang atau dibatasi perdagangannya, 9. Pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor perdagangan. 10. Pelaksanaan kampanye pencitraan Indonesia dalam rangka prmosi dagang untuk memperkenalkan barang dan/atau jasa di dalam dan di luar negeri, 11. Pembentukan tim perunding yang bertugas mempersiapkan dan melakukan perundingan, 12. Tata cara pemberian preferensi kepada negara kurang berkembang, 13. Komite Perdagangan Nasional, 14. Perdagangan barang dalam pengawasan pemerintah.

Sedangkan hal-hal yang akan diatur dalam Permen adalah; 1. Penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia, 2. Distribusi barang, 3. Tata cara pendaftaran gudang, 4. Pencatatan administrasi barang, 5. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri, 6.Perdagangan antarpulau, 7. Perizinan di bidang perdagangan dalam negeri dan pengecualiannya, 8. Penetapan sebagai eksportir. 9. Tata cara pengenaan sanksi administatif terhadap eksportir yang tidak bertanggung jawab terhadap barang yang diekspor, 10. Pengenalan sebagai importir, 11. Tata cara pengenaan sanksi adminsitratif terhadap importir yang tidak bertanggung jawab terhadap barang yang diimpor. 12. Penetapan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru, 13. Perizinan ekspor dan impor, 14. Barang yang dilarang untuk diekspor maupun diimpor, 15. Barang yang dibatasi untuk diekspor maupun diimpor, 16. Pengenaan sanksi adminsitatif untuk eksportir dan importir yang mengekspor maupun mengimpor barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan barang, 17. Pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor. 18. Standar penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pameran dagang, 19. Tata cara penyelenggaraan, kemudahan, dan keikutsertaan dalam promosi dagang dalam rangka kegiatan pencitraan Indonesia, 20. Pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangnan dan pengawasan terhadap barang yang ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Sepanjang kebijakan pemerintah tidak mengacu pada jati diri bangsa dan  tidak serius ditangani, pembenahan di hilir akan sangat bersifat tambal sulam dan ad hoc. Contoh paling mutakhir adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang ditetapkan 12 Desember 2013. Peraturan ini merupakan pengganti dari peraturan serupa yang ditetapkan tahun 2008. Persoalan yang sangat strategis untuk menciptakan perekonomian yang efisien, yaitu menjadikan produk dalam negeri menjadi tuan di negerinya sendiri dan berdaya saing, menciptakan iklim persaingan yang sehat dan berkeadilan (level the playing field), serta melindungi kedaulatan konsumen, sangat tidak memadai kalau diatur sekedar dengan ketetapan menteri. Itulah akibat dari belum hadirnya undang-undang perdagangan yang sudah sekitar satu dasawarsa dipersiapkan.

Tidak heran kalau isi Peraturan Menteri Perdagangan yang baru ditetapkan itu lebih banyak bersifat normatif dan mengambang. Terkait jumlah gerai toko modern yang boleh dimiliki sendiri oleh pelaku usaha, Pasal 16 Ayat 1 menyatakan paling banyak 150 gerai, sedangkan Pasal 3 Ayat 1 menyatakan jumlah segala bentuk perdagangan eceran dan pengaturan lokasinya ditetapkan pemerintah daerah setempat. Banyak lagi isi peraturan yang sebenarnya sudah nyata-nyata merupakan domain pemerintah daerah sehingga tak perlu lagi diurusi oleh Kementerian Perdagangan.

Terkandung maksud pula dalam peraturan itu membatasi barang impor, dengan mewajibkan pusat perbelanjaan dan toko modern menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80 persen dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan (Pasal 22 Ayat 1) dan harus mengutamakan yang dihasilkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Pasal 17 ayat 1).  Namun, tekad itu tampaknya setengah hati karena ada embel-embel “sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan toko modern”. Kewajiban 80 persen produksi dalam negeri juga bisa ditawar setelah mempertimbangkan rekomendasi dari forum pemangku kepentingan yang akan dibentuk.

Peraturan Menteri Perdagangan ini yang hampir pasti menambah panjang persyaratan yang tidak perlu dan justru menambah ketidakpastian berusaha, seraya diragukan keefektifannya memberdayakan UMKM serta menjadikan produksi dalam negeri menjadi tuan di negerinya sendiri. Bagaimana mungkin barang dalam negeri yang dihasilkan UMKM bisa berjaya di pasar domestik kalau per Desember 2012 hanya 7.561 produk saja yang telah mendapatkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan berstatus SNI aktif. Paling banter barang lokal yang merajai pasar eceran adalah yang diproduksi perusahaan nasional besar dan korporasi transnasional. Kebanyakan mereka memiliki sistem logistik modern sehingga mampu menyiasati buruknya sistem logistik nasional. Mayoritas UMKM harus berjibaku menekan ongkos logistik dan ongkos produksi karena tidak memiliki keekonomian skala (economies of scale).

Syukurlah terselip dalam Peraturan Menteri Perdagangan terbaru ini pengaturan yang melindungi pemasok, khususnya pelaku UMKM. Persoalan yang selama ini kerap dikeluhkan oleh pemasok kecil antara lain adalah persyaratan perdagangan (trading terms), seperti mekanisme pembayaran, biaya promosi, rabat, dan pembebasan listing fee khusus untuk UMKM. Pengaturan itu sepatutnya terpatri dalam UU Perdagangan sehingga memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat. Yang paling penting, UU Perdagangan nanti mampu mengintegrasikan perekonomian domestik dengan seluruh sumber daya yang kita miliki betul-betul bersinergi menghasilkan struktur pengusaha yang kokoh dan konsumen yang berdaulat. (mar)

This entry was posted in Opini and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *