Subsidi Pemerintah Hanya Untuk 40% Lapisan Masyarakat Ekonomi Terbawah

Presiden Joko Widodo pada 4 April 2017 mengumpulkan seluruh anggota Kabinet Kerja dalam rapat cabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta. Presiden bersama dengan Wakil Presiden Yusuf Kalla dan jajarannya fokus membahas tentang pagu indikatif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018.

Dalam arahannya, sebelum mendengarkan pemaparan Menteri Keuangan Sri Mulayani mengenai indikatif RAPBN 2018, Presiden Jokowi menegaskan bahwa dengan volume belanja yang akan mencapai di atas Rp 2.200 triliun, maka fokus dan perhatian harus betul-betul diarahkan untuk mencapai target-target pembangunan.

Terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sehingga bisa menurunkan angka kemiskinan menjadi single digit, serta berdampak pada pengurangan kesenjangan antar daerah maupun ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin.

Arahannya yang pertama adalah menyangkut program infrastruktur prioritas nasional. Presiden menegaskan bahwa pada tahun 2018 mendatang, seluruh program prioritas nasional yang telah dicanangkan dan sedang dikerjakan saat ini harus dapat diselesaikan sehingga percepatan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. “Sekali lagi, seluruh program infrastruktur nasional harus dapat diselesaikan di 2018 sehingga kita memiliki fondasi yang kuat, bukan saja untuk daya meningkatkan daya saing, tetapi juga bisa meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi,” tegas Presiden.

Tentu saja pertumbuhan ekonomi yang dimaksud oleh Presiden tidak hanya berfokus pada angka pertumbuhan semata. Presiden mengingatkan agar jajarannya turut mengupayakan ekonomi yang berkeadilan dalam rangka menurunkan tingkat kesenjangan. Presiden juga mengingatkan agar program-program tersebut masuk ke ekonomi berkeadilan. “Masukkan ke sini hal-hal yang berkaitan dengan pengurangan ‘gini ratio’, pengurangan kesenjangan,” tegas Presiden.

Arahannya yang kedua, mengenai alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Menurut ketentuan, pemerintah wajib menyediakan alokasi anggaran sebesar 20% yang dikhususkan untuk sektor pendidikan. Agar alokasi anggara tersebut lebih terencana dan tepat guna, Presiden menginstruksikan Menteri Keungan untuk membentuk dana abadi pendidikan. Dana pendidikan itu tidak semua harus dihabiskan, apalagi dihabiskan tidak tepat guna. Dengan menyisihkan sebagian dari dana tersebut kita akan memiliki dana pendidikan yang besar di tabungan. Ini adalah investasi jangka panjang untuk anak cucu kita. Sehingga harus segera dimulai dari sekarang.

Dana abadi pendidikan itu bertujuan untuk mengelola dana investasi pendidikan bagi generasi yang akan datang. Menteri Kuangan sediri memperkirakan bahwa bila dimulai dari sekarang, pada tahun 2030 mendatang Indonesia akan memiliki dana abadi pendidikan sekitar Rp 400 triliun. Presiden juga telah memutuskan untuk menetapkan nilai maksimal bagi belanja barang. Ia menjadikan realisasi belanja tahun anggaran 2016 sebagai nilai maksimum bagi pembelanjaan barang kementerian dan lembaga. Kalau tidak dipastikan seperti ini, kata Presiden, akan lari ke mana-mana. Presiden minta agar dikurangi belanja yang tidak efisien dan tidak sesuai dengan tujuan dan prioritas nasional.

Presiden meminta jajarannya agar memastikan bahwa subsidi yang diberikan oleh pemerintah benar-benar tepat sasaran dan efisien. Ditegaskan bahwa subsidi penerintah hanyalah ditujukan bagi 40% lapisan masyarakat ekonomi terbawah. Tidak boleh luput lagi entah yang namanya subsidi BBM, subsidi gas elpiji, subsidi pupuk, subsidi benih, dan yang lainnya. Apalagi justru dinikmati oleh lapisan yang menengah ke atas. “Sudah, subsidi untuk yang 40% lapisan masyarakat ekonomi ke bawah,” tegas Presiden.

This entry was posted in Dari Redaksi and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *