Tidak Semua Happy

Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Prof. Rhenal Kasali, pengalihan mayoritas saham PT Freeport Indonesia (PTFI) ke BUMN Indonesia dikenal sebagai proses disvestasi rumit sepanjang sejarah corporate action. Selain melibatkan proses politik yang “banyak makan korban” rentang waktunya panjang sekali, juga kental dengan nuansa strateginya. Termasuk bagaimana eksekutif-eksekutif perempuan Indonesia mengajarkan American Boys agar patuh terhadap hukum Indonesia dan merubah mindset – pola pikirnya.

Freeport sudah ada di Indonesia sejak 1967 dan harus diakui kontribusinya bagi perekonomian Indonesia sangat besar. Khususnya dalam bidang Penanaman Modal Asing (PMA). Karena berusaha di daerah terpencil, pemerintah memberikan banyak kemudahan. Maklum, Freeport harus bangun infrastruktur serba sendiri, mulai dari pelabuhan, jalan, perumahan, karyawan, pembangkit listrik, landasan pesawat terbang, sampai tempat pelatihan untuk masyarakat adat suku setempat.

Namun, sedari awal PTFI sudah terbiasa berhubungan langsung dengan pucuk pimpinan tertinggi negara Republik Indonesia. Karena itulah setiap keluhan PTFI selalu dilayani Presiden. Waktu berjalan, cerita berubah. Dengan bantuan badan-badan dunia, Indonesia terus meremajakan diri dan memperkuat kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Praktik good governance, gerakan pemberantasan korupsi dan mekanisme korporasi yang sehat terus tumbuh. Sampai di era Presiden Jokowi, PTFI tidak bisa lagi mengikuti cara-cara lama.

Di sisi lain, PTFI juga banyak berubah, terutama sejak semakin banyak pimpinan dan SDM puncaknya berasal dari Indonesia. Tiga perempuan Indonesia yaitu; Siti Nurbaya (Menteri LHK), Rini Sumarno (Menteri BUMN) dan Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan) bersama Menteri ESDM Ignasius Jonan pun mengajarkan CEO Amerika untuk patuh terhadap UU yang berlaku di Indonesia.

Mereka meminta PTFI menjalankan janji-janji yang belum dieksekusi setelah deal dengan presiden-presiden di masa lalu. Janji-janji itu di antaranya; disvestasi saham dan membangun smelter, lalu beralih dari rezim kontrak karya (KK) kebijakan tahun 1971 ke rezim IUP menurut UU Minerba No. 4/2009. Jadi, induk Freeport yang ada di New York dipaksa mengubah mindset. Kendati dipaksa patuh hukum yang berlaku, CEO dan Vice Chairman Freeport McMoran Copper & Gold Inc, Richard Adkerson, dan teamnya masih terbiasa dengan gaya pendahulunya Bob Moffet. Bob dikenal enteng menghadap presiden-presiden terdahulu.

PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) akhirnya tuntas menguasai 51,2% saham PTFI. Disvestasi saham itu mengundang beragam komentar dari banyak pihak. Tidak semua pihak happy – bahagia dengan keberhasilan tersebut. Freeport itu PT. Sedangkan tanahnya tetap dikuasai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan dari dulu Indonesia dapat uang konsesi, pajak. Itu hak atas tanah yang dikuasai asing yang di dalamnya ada emas, perak, dan tembaga.

Yang namanya PT, berbeda dengan tanah yang dijamin konstitusi. Di dalam PT ada aset, ada modal, saham-saham, R&D, team direksi, expertise, brand, technology, market channel. Ada harta-harta kelihatan dan ada intangiblesnya. PT itu bukan milik kita, tetapi dibawa asing ke Indonesia. Jika mereka diusir, semua aset pasti diangkut keluar, dan kita tidak bisa olah emas dengan cara konvensional. Jadi, kalau aset mau diambil harus dibayar kompensasinya. Kalau mau tanahnya saja, lalu bangun sendiri PT baru,  butuh waktu 20 – 30 tahun, dan sangat mahal untuk bisa membentuk itu semua.

Yang kita beli dan ambil alih sahamnya, sehingga kita bisa menjadi pemegang saham mayoritas supaya dapat bagian lebih besar dan bisa pegang kendali, dari pengolahan dan teknologi yang kita tidak kuasai sehingga kelak kita bisa belajar alih teknologi dan skill. Kita harus jual global bond untuk biayai pengambilalihan saham PT FI karena kita tidak mau cadangan dolar tergerus lagi. Yang akibatnya nilai rupiah tertekan lagi jika diambil dari lokal. (red)

This entry was posted in Dari Redaksi and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *