Tidak Terbantahkan UMKM dan Koperasi Memiliki Keunggulan

Banyak yang menangani, tetapi masalah yang dihadapi tak kunjung tertangani. Inilah ironi yang dihadapi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia. Sebuah entitas yang besar dalam hal jumlah dan peranannya, tetapi relatif kurang dalam mendapatkan sentuhan tepat yang dibutuhkan untuk berkembang.

Sebagai gambaran, di luar Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Keemenkop UKM) yang menterinya dijabat oleh Syarif Hasan, ada 16 kementerian atau lembaga lainnya di pusat dan daerah yang memiliki program pemberdayaan UMKM. Namun, terwujudnya sinergi yang saling memperkuat dan melengkapi antar program atau fokus kebijakan di masing-masing lembaga tersebut dipertanyakan. Hal tersebut jika dikaitkan dengan masih banyaknya kendala yang dihadapi UMKM.

Data olahan Kemenkop UKM menunjukan, jumlah total UMKM mencapai 65,5 juta unit usaha atau 99,9% dari total unit bisnis di Indonesia. Apabila lebih diperinci, dari unit usaha di Indonesia, jumlah usaha mikro mendominasi, yakni sebanyak 55,856 juta unit atau 98,79%, disusul usaha kecil sejumlah 629.418 unit atau 1,11%, usaha menengah 48.997 unit atau 0,09% dan usaha besar 4.968 unit atau 0,001%.

Terkait kontribusinya terhadap perekonomian, UMKM menyumbang 57,94% terhadap produk domestik bruto (PDB) dengan nilai Rp 4.303,57 triliun. Nilai investasinya tercatat mencapai Rp 830,9 triliun dengan serapan tenaga kerja sebanyak 110,80 juta orang. Sebarannya yang merata di seluruh Tanah Air memosisikan UMKM sebagai instrument potensial dalam pemerataan pendapatan dan sekaligus mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat.

Ketika pemerintah belakangan ini gencar mendorong bertumbunyawirausaa baru, UMKM pun menjadi sarana bereksperimen yang cocok bagi wirausaha untuk merintis usaha. pemanfaatan bahan baku dan sumber daya lokal oleh UMKM juga berperan dalam menghemat devisa karena minimnya ketergantungan komponen impor.

Sayangnya, belum ada koordinasi di antara 17 kementerian dan lembaga tersebut. Padahal Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2008 tentang UMKM jelas mengatur bahwa pemerintah memiliki satu komando dalam pemberdayaan UMKM. Kondisi tiap lembaga yang memiliki prioritas sendiri-sendiri menghambat pencapaian suatu tujuan. Tidak pernah tuntasnya pengembangan sentra industri ataupun kluster industri yang gencar dilakukan pada tahun 1990-an disebut-sebut juga akibat kondisi tersebut.

UMKM mutlak membutuhkan dukungan termasuk dalam aspek ekuangan. Pemangku kepentingan terkait fiscal, moneter dan juga regulator bagi UMKM  perlu melakukan sinkronisasi agar lebih mendorong pembiayaan mikro. Hal itu penting karena masih relative minimnya pembiayaan usaha mikro di Indonesia.

Masih rendahnya akses permodalan bagi UMKM tersebut tidak lepas dari sejumlah kendala yang dihadapi pelaku UMKM, semisal dinilai tidak layak bank dan minimnya kemampuan mengelola usaha dengan baik. Sesuatu yang kemudian banyak dicoba atasi oleh beberapa pihak, seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) melalui pelatihan pembukuan dan manajemen usaha.

Mengacu data olahan Bank Indonesia (BI)  dan Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan tahun 2012, misalnya, pembiayaan UMKM di Indonesia hanya 20,1% dari total kredit perbankan di Tanah Air. Persi pembiayaan untuk usaha mikro hanya 20,7% dari total pembiayaan UMKM yang sebesar Rp 612 triliun. Masih banyaknya segmen yang belum terlayani menjadikan tingginya potensi pasar keuangan mikro. Hal yang patut dicatat, keuangan mikro jangan hanya dibatasi pada proses transaksi kredit mikro. Keuangan mikro harus disertai pula dengan pendampingan, penjaminan, asuransi, dan sebagainya.

Ada banyak harapan di sisi inklusi keuangan bagi UMKM. Kemenkop UKM mencatat, hanya sekitar 19% dari UMK yang memiliki pemahaman dan mempunyai akses ke lembaga keuangan layanan perbankan. Ada beberapa penyebab di antaranya peraturan-peraturan yang kurang mendukung ataupun kondisi geografi yang tidak memungkinkan pelayanan UKM hingga ke pelosok.

Merujuk hasil penelitian Bank Dunia tahun 2011 silam, kondisi Indonesia dalam hal inklusi keuangan relative masih terbelakang dibandingkan dengan Negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Hal itu tergambar dari hanya 20% dari orang dewasa di Indonesia yang memiliki rekening di lembaga keuangan formal. Sebagai bandingan orang dewasa di Thailand yang memiliki rekening di bank mencapai 77%. Malaysia 66%, Filipina 26%, dan Vietnam 21%.

Pengenalan UMKM terhadap disebutkan merupakan awal dari evolusi pembiayaan mikro. Berawal dari mendapatkan bantuan, UMKM kemudian dapat memperoleh kredit program. Setelah usahanya kian berkembang dan layak bank, selanjutnya mereka pun mengakses pinjaman. Keberadaan koperasi simpan pinjam (KSP) di Indonesia, yang sampai smester pertama, akhir Juni 2013 mencapai 200.808 unit merupakan sarana yang dapat pula menjembatani dan menyelesaikan masalah permodalan UMKM.

Berhimpunnya sekitar 1.200 unit koperasi wanita pun merupakan potensi dahsyat bagi pelaku UMKM. Koperasi Kredit (Kopdit) yang kini jumlahnya 922 primer, tergabung dalam 35 Puskopdit (skunder), tersebar di seluruh Indonesia dengan aset mencapai Rp 16 triliun lebih, dan telah menjadi koperasi mandiri, tidak menggunakan permodalan (kredit) dari perbankan, melainkan memanfaatkan potensi jejaring Kopdit, mampu membiayai kegiatan anggotanya yang  bergerak di bidang wirausaha.

Penguatan kelembagaan koperasi menjadi tantangan di masa depan. Pun halnya peningkatan akses modal (kecuali Kopdit yang kini total anggota perseorangan 2.079.185,  menempati urutan terbesar ke-4 di kawasan Asia) merupakan tantangan bagi koperasi dan UMKM. Termasuk juga peningkatan akses terhadap sumber daya produktif lainnya seperti teknologi, informasi dan jejaring.

UMKM dan koperasi berpeluang besar dikembangkan apabila ada koordinasi dan sinergi kebijakan. Adalah sulit mengembangkan 56,5 juta unit UMKM plus koperasi secara bersama-sama. Perlu ada orientasi dan fokus program untuk menentukan UMKM dan koperasi yang betul-betul potensial dan memiliki dampak berganda. Adanya panutan dan aturan main yang jelas diyakini akan mengompakkan dan memudahkan pengaturan koperasi dan UMKM untuk melakukan tindakan kolektif atau bekerja sama dengan pelau usaha yang lain.

Tidak terbantahkan, UMKM dan koperasi memiliki sejumlah keunggulan. Mereka terbukti teruji tangguh saat krisis melanda Indonesia, memiliki keluwesan dalam memasuki semua lini usaha, dan cepat beradaptasi. Bahkan banyak pula koperasi dan UMKM yang menghasilkan barang dan jasa berkualitas ekspor. UMKM dan koperasi akan terus berkembang sejauh para pemangku kepentingan memberikan dukungan dan sentuhan penanganan yang tepat dan terkoordinasi. Jangan lagi berjalan sendiri-sendiri. (adt – dm)

This entry was posted in Sajian Utama and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *