Tradisi “Pacingkreman” Mengilhami Lahirnya LPD

Selain menabung di bungbung, orang Bali juga menabung lewat organisasi sekaa (kelompok) sesuai kesamaan profesinya yang bersifat musiman. Misalnya, ada sekaa manyi (kelompok pemanen padi), sekaa ngulah semal (kelompok pengusir tupai), sekaa ngalap nyuh (kelompok pemetik kelapa), sekaa mamula (kelompok menanam padi), sekaa majukut dan lainnya. Upah yang diterima dari pekerjaannya, tidak semua dibawa pulang. Sebagian di antaranya disimpan di sekaa dalam bentuk pacingkrem. Saat-saat tertentu, uang pacingkrem itu bisa diambil. Biasanya, saat hari raya Galungan, sekaa tersebut akan mapatung yang dananya diambil dari kas sekaa. Mereka juga bisa meminjam dari sekaa.

Tradisi pacingkreman juga tumbuh dalam organisasi sosial kemasyarakatan orang Bali, yakni banjar. Setiap kali sangkep (rapat), krama akan menyerahkan dana pacingkreman yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan krama. Dana pacingkreman itu dikelola banjar untuk memenuhi kebutuhan segala kegiatan banjar, seperti pembangunan banjar, upacara piodalan (peringatan hari pendirian pura) atau pun dana suka duka krama ketika ada yang meninggal dunia atau menggelar hajatan.Orang Bali juga memiliki cara menabung unik yakni dengan jalan memelihara bangkung (babi betina), celeng (babi jantan) atau pun sapi. Karenanya, dulu, hampir setiap orang Bali memiliki peliharaan bangkung, celeng atau pun sapi. Ketika sudah besar, hewan peliharaan itu pun dijual di pasar. Hasil penjualannya digunakan untuk membeli pakaian atau kebutuhan harian lainnya.

Tradisi pacingkreman inilah yang mengilhami lahirnya LPD di Bali. Gubernur Bali, Prof. DR. Ida Bagus Mantra bersama tim yang dimiliki mengadopsi tradisi pacingkreman ke dalam suatu lembaga keuangan mikro berbasis komunitas adat dan sistem lembaga perkreditan pedesaan yang diperkenalkan pemerintah Orde Baru pada masa itu. Kendati begitu, wujud LPD menjadi amat khas, unik dan otentik, berbeda dengan wujud lembaga perkreditan pedesaan di daerah lain. Sebabnya, akar kultur LPD adalah adat Bali yang sudah memiliki fondasi tradisi pacingkreman yang kuat.

Dalam bayangan Gubernur Mantra, LPD sebagai lembaga keuangan komunitas penyangga adat dan budaya masyarakat Bali. Itu sebabnya, tujuan LPD tidak sekadar mencapai kesejahteraan krama desa adat, juga menyangga keberlangsungan adat, budaya dan agama masyarakat Hindu yang berlandaskan ajaran agama Hindu. LPD berwujud lembaga nonprofit. Keuntungan yang didapat sepenuhnya dikembalikan untuk kepentingan pembangunan di desa adat guna menjamin tetap terjaganya adat, budaya dan agama masyarakat Bali.

Di Bali, biaya upacara keagamaan terutama ngaben, sangat tinggi. Belum lagi upacara-upacara lain. I.B. Mantra sebagai Gubernur Bali, menggagas sebuah terobosan guna membantu masyarakat, terutama yang kurang mampu, dengan membentuk lembaga pemberdayaan berbasis keuangan, LPD, sejenis Koperasi Simpan Pinjam (KSP), tetapi tidak berbadan hukum koperasi. Landasan hukumnya Surat Keputusan (SK) Gubernur. “Pemerintah Provinsi Bali memberikan modal simpan pinjam kepada Desa Adat masing-masing Rp 7 juta. Modal yang cukup besar untuk ukuran tahun 1980-an,” tutur Ketua LPD Desa Adat Intaran, I Wayan Mudana,S.E. saat berbincang dengan Majalah UKM, di kantornya beberapa waktu silam.

LPD sebagai lembaga pemberdayaan sekaligus salah satu wadah kekayaan Desa, menjalankan fungsinya dalam bentuk usaha-usaha kearah peningkatan taraf hidup Krama Desa dan dalam kegiatannya banyak menunjang pembangunan Desa. LPD didirikan dengan tujuan: Memberantas ijon, gadai gelap, dan lain-lain yang dapat disamakan dengan itu, meningkatkan daya beli masyarakat desa serta melancarkan lalu lintas pembayaran dan pertukaran di desa.

Modal awal LPD dari desa Rp 7 juta dan bantuan dari pemerintah provinsi Rp 7 tetapi tidak dalam bentuk uang, melainkan alat-alat kantor, seperti meja, kursi, mesin ketik dan sebagainya. Kalaupun ada sisanya, dijadikan modal untuk dipinjamkan kepada masyarakat. Jadi sebenarnya, kata Wayan, pemerintah itu hanya motivator, pendorong. Semua tergantung masing-masing desanya. Pembentukan LPD tidak serentak di seluruh desa di Bali, tetapi bertahap. LPD Desa Intaran, misalnya, terbentuk tahun 1991, tetapi baru mendapatkan bantuan tahun 1992. Menurut Wayan Mudana, meskipun LPD kegiatan utamanya mengelola keuangan, tetapi sangat berbeda dengan koperasi maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Walau manajemennya seperti manajemen perbankan tetapi dalam operasionalnya ada hal-hal yang spesifik. Banyak kebijakan yang harus diambil, sehingga masyarakat desa bisa terbantu dengan adanya LPD. Contoh, kalau mereka pinjam, tidak rumit. LPD juga tidak berbadan hukum koperasi. Pertanggungjawabannya tidak kepada anggota, seperti di koperasi melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT), tetapi kepada Bendesa – kelapa adat, kemudian Bendesa yang menyampaikan kepada masyarakat. Karena LPD milik desa adat, pertanggungjawabannya juga kepada desa adat. Sedangkan pemerintah sebagai Pembina.

Desa adat itu wilayahnya cukup besar. Desa Adat Intaran, misalnya, membawahi 2 desa dinas (dua kelurahan) yaitu Kelurahan Sanur dan Kelurahan Sanur Kaum. Karena 1 desa adat 1 LPD, dan di Kota Denpasar ada 35 desa adat. Kepada pemerintah provinsi LPD diwajibkan setor 5% dari sisa hasil usaha (SHU) sebagai uang pembinaan. Yang 20% untuk biaya operasional desa, 10% untuk jasa produksi, gaji karyawan dan sebagainya, dan selebihnya untuk modal lembaga. Penambahan modal dari pemerintah provisi sifatnya berupa pinjaman dana bergulir. “Jadi LPD harus mengembalikan. Pinjam dana bergulir itu pun kalau butuh. Kalau LPD mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, tidak perlu pinjam,” jelas Wayan.

Mengembangkan LPD, kata dia, pada awalnya sangat sulit. Pertanyaannya, “aman tidak uang saya di sana?” Kepala-kepala desa, maupun ketua banjar turun langsung memberikan pengertian kepada masyarakat untuk menabung dan saling tolong-menolong, gotong royong. Dan orang-orang yang dianggap punya kemampuan lebih – orang kaya yang justru dijadikan sasaran untuk menjadi pemodal LPD. Tolong menolong dan gotong royong menjadi landasan utama, karena aset LPD itu menjadi milik masyarakat yang terdaftar di banjar. Satu keluarga hanya satu anggota, yaitu kepala keluarga. Tetapi semua anggota keluarga itu mempunya hak untuk dilayani. “Yang penting mereka warga desa dan masuk dalam daftar di KK,” jelas Wayan, seraya menambahkan bahwa masyarakat yang harus dilayani dari dua desa denas jumlahnya kurang lebih 18.000 orang.

Sebagai penyedia jasa keuangan yang bersifat sosial kemasyarakatan, dari dan untuk masyarakat, sekaligus sebagai bagian dari desa adat di Bali, LPD berfungsi untuk menabung dan menyalurkan pinjaman kepada masyarakat. LPD Desa Adat adalah salah satu bagian dari sekaa dimana Ketua LPD sebagai penanggung jawab operasional, dan bendesa adat sebagai pengawas utama. Selama ini peranan LPD di desa adat sangat membantu perekonomian. Dengan adanya LPD masyarakat dapat menyimpan dana dan memanfaatkan fasilitas kredit atau pinjaman yang tersedia untuk dapat digunakan dalam rangka menambah modal kerja, investasi maupun kredit konsumsi lainnya.

Walaupun tidak dapat disamakan, disetarakan dengan perusahaan yang sudah Go Public, tetapi dalam menjalankan usahanya terdapat keterlibatan dari berbagai pihak dan aspek manajemen, sehingga dalam pengelolaannya harus juga menggunakan prinsip-prinsip manajemen professional yang tepat, karena manajemen merupakan sebuah proses yang khas dimana dalam proses tersebut ada beberapa tindakan yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya, baik sumber manusia (SDM) maupun sumber-sumber yang lainnya.

Integrasi LPD di dalam kehidupan dan hukum adat telah menjadi sebuah kerangka yang sangat kuat untuk mengembangkan hubungan pelanggan dan mengelola resiko. Oleh karna itu lembaga ini sudah menerapkan aturan, norma dan nilai yang diyakini bersama. LPD di Bali sudah ada sejak tahun 1984. Sebagai desa yang mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berlandaskan awig-awig, perlu adanya usaha-usaha untuk meningkatkan kemandirian dalam mengelola keuangan dan harta kekayaan milik desa sehingga mampu menatap perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Dalam hal tanggung jawab dan yang menjamin keberadaan LPD Desa Adat ini sepenuhnya oleh krama desa Adat Semate dimana paruman desa adat dan awig – awig desa merupakan bagian teratas dalam suatu organisasi unit kerja yang memberikan kewenangan kepada Bendesa Adat sebagai badan pengawas utama, dibantu oleh badan pengawas lain yang ditunjuk. Sedangkan seluruh operasional di LPD oleh paruman desa adat diserahkan kepada Ketua LPD sebagai tanggung jawab utama dalam pengelolaannya. Seluruh hasil tanggung jawab tersebut, baik dari pengawasan dan pengelolaan dipertanggungjawabkan kembali ke paruman desa adat sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam rapat tahunan LPD.

LPD dibentuk untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi krama desa pakraman, mengurangi peran rentenir juga untuk mengatasi kesulitan keuangan akibat regulasi perbankan yang belum mampu menyentuh masyarakat pedesaan serta sebagai pilar penjaga kebudayaan Bali yang berlandaskan filsafat Tri Hita Karana di desa pakraman. Keberadaan LPD bisa di rasakan oleh krama sebagai lembaga yang bisa memberikan kesejahteraan kepada kramanya, merupakan milik desa pakraman sehingga perlu di pikirkan bagaimana LPD mampu meredam konflik sosial di desa pakraman dan antar desa pakraman. Berbagai konflik sekarang ini jika diamati karena kesulitan ekonomi dan masalah lapangan pekerjaan. Kemampuan LPD menyalurkan kredit kepada usaha produktif akan mampu menyerap tenaga kerja dan kesempatan berusaha bagi krama yang berminat di bidang wirausaha.

Ketahanan ekonomi desa pakraman bisa diwujudkan dengan memperluas akses pemasaran LPD. Kendalanya perlu dipertimbangkan untuk bisa dibukanya jalur pemasaran antardesa pakraman dengan sistem yang terpadu sehingga ruang gerak LPD menjadi semakin lincah. Sistem yang terpadu akan menjadikan LPD mampu memberikan pelayanan cepat dan memuaskan nasabahnya. Semangat memanfaatkan produk LPD bisa ditingkatkan dengan cara membangun sistem teknologi informasi yang up to date. Kemajuan teknologi ini penting karena nasabah membutuhkan pelayanan prima, baik pada setoran maupun tarikan dana. Segala kemudahan pelayanan perlu menjadi prioritas tanpa mengabaikan keamanan pula.

Semangat untuk menjaga LPD sebagai lembaga keuangan milik desa adat menjadi komitmen bersama seluruh masyarakat Bali. Karenanya, pembenahan LPD dan perbaikan peraturan yang memayungi LPD perlu segera disikapi dengan mengupayakan semaksimal mungkin penyelamatan LPD dari upaya memberangus eksistensi lembaga keuangan milik desa adat ini.

LPD dapat dikatakan sebagai lembaga yang bertujuan ganda, atau mungkin multi tujuan. Di satu sisi untuk membangun, memperkokoh perekonomian masyarakat desa adat. Di sisi lain juga memperkuat dan menjaga adat dan budaya masyarakat Bali yang berlandaskan ajaran agama. Oleh karena itu, mencapai aset dan keuntungan maksimal bukanlah tujuan akhir LPD. Tujuan akhir LPD adalah tetap tegaknya adat dan budaya masyarakat Bali. Lebih dari itu, melalui kemampuannya dalam menyerap dan menyalurkan modal milik masyarakat adat, LPD diharapkan bisa berkontribusi untuk memecahkan masalah-masalah social, menopang ketahanan dan keberlanjutan adat dan budaya Bali.

Caranya, melalui produk-produk atau program-program kegiatan yang berorientasi untuk meringankan beban biaya adat dan budaya. Pola yang ditempuh bisa memanfaatkan sikap hidup gotong-royong yang dilandasi semangat kebersamaan dan kekeluargaan. Misalnya, tradisi ngaben yang dianggap sebagai kewajiban personal umat Hindu membutuhkan biaya yang cukup besar. Di sisi lain, tradisi ini merupakan kewajiban yang mesti ditunaikan. Jika kewajiban ini tidak ditunaikan, bisa berkembang menjadi masalah komunitas, bukan lagi sebatas masalah personal umat Hindu. Karena itu, pantas kiranya jika komunitas juga turut mengatasi masalah ini. Artinya, ngaben tidak lagi sebatas kewajiban personal tetapi juga menjadi tugas komunitas adat Bali. Pada titik inilah, sebagai lembaga keuangan khusus komunitas, LPD diharapkan bisa berperan besar.

Masih banyak persoalan lain berkaitan dengan ketahanan dan keberlanjutan adat dan budaya Bali yang membutuhkan peran LPD sebagai problem solving atau istilahnya pemecah masalah. Di antaranya, masalah kesempatan meraih pendidikan yang baik bagi krama, pengangguran, kenakalan remaja dan sejuta persoalan sosial lainnya yang jika tidak diatasi bisa menjadi batu sandungan bagi tetap terjaganya adat dan budaya Bali. LPD tentu akan menikmati keuntungan yang tak ternilai jika mampu memainkan peran dengan memberikan benefit lebih bagi krama desa. Yang dipupuk tidak saja kepercayaan krama tetapi juga LPD bakal semakin kokoh karena dirasakan kehadiran dan manfaatnya di tengah-tengah krama.

LPD harus mengambil peran seperti itu: sebagai motivator, motor penggerak serta dinamisator dalam pembangunan adat, budaya serta sosial ekonomi masyarakat Bali. Tentu hasil yang dicapai tak sepenuhnya sesempurna yang dimimpikan. Tapi, justru itu terus menginspirasi LPD untuk tiada henti berinovasi demi tercapainya visi dan misi membangun komunitas adat Bali yang sejahtera secara ekonomi sekaligus bermartabat dalam adat, budaya dan agamanya. Jumlah aset LPD sampai akhir tahun 2013 menembus angka Rp 10,2 triliun.Angka itu cukup fantastis dan mengagumkan dan mampu mengalahkan aset lembaga keuangan mikro (LKM) lain seperti BPR dan koperasi.

Sampai akhir tahun 2013, aset BPR hanya menembus angka Rp 7,2 triliun dan aset koperasi jauh di bawah aset LPD yakni Rp 5,2 triliun. Artinya masyarakat sangat dan lebih percaya kepada LPD. Data pendukung lainnya, sampai akhir 2011, jumlah pegawai LPD mencapai 6.892 orang. LPD sejalan dengan program pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja. Pasal 22 Perda LPD mewajibkan LPD mengalokasikan keuntungan sebesar 20 persen untuk pembangunan desa dan 5% untuk dana sosial. Ini mempertegas fungsi dan keberadaan LPD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. (mar)

This entry was posted in Cerita Sampul and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *