Tugas Pengurus BKCUK Semakin Berat

Tugas Pengurus BKCUK Semakin BeratStrategy Planning (SP) jangka panjang (5 tahun) Badan Koordinasi Credit Union (BKCU) Kalimantan yang disusun di Yogyakarta untuk 2012 – 2016, telah dilakukan penyesuaian dan diuraikan secara detail, namun baru untuk tahun buku 2013 – 2015. Namun mengingat relevansinya dan kondisi sekarang, melalui rapat pengurus dianggap tidak relevan lagi diteruskan sampai tahun 2016. Karena itu pada RARK – RAPB juga dibahas dan disepakati, tahun 2015 diadakan lokakarya SP untuk tahun buku 2016 – 2020. Hal ini dianggap penting, dengan melaksanakan SP secara baik menunjukkan BKCU Kalimantan dari tahun ke tahun menjadi lebih baik.

Pengurus juga merancang rumusan Visi Misi BKCU Kalimantan yang baru, yang nantinya tidak akan ditempatkan dalam kegiatan SP, tetapi dibuat terpisah, dengan mengundang orang-orang yang mengerti latar belakang sejarah yang berkembang kemudian juga tinjauan dari luar mungkin juga pembanding dari ahli sehingga bisa menggambarkan BKCU Kalimantan di masa yang akan datang, khususnya tahun buku 2016 – 2020.

Terkait dengan aset-aset yang selama ini menjadi permasalahan BKCUK, menurut Sekretaris Pengawas Anton Pamero, sebenarnya sudah beberapa kali diadakan pertemuan dan pembahasan maupun pendekatan kepada mantan pengurus periode sebelumnya. Aset-aset yang menjadi masalah itu karena perizinannya dahulu atas nama pribadi pengurus, bukan atas nama lembaga. Pengawas, kata Anton, telah memberikan rekomendasi kepada pengurus untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian. Namun pengawas juga tahu persis bahwa penyelesaiannya tidak mudah. Sudah beberapa kali dilakukan pendekatan secara informal melalui tim yang dibentuk pengurus, dimana tim itu bahkan melibatkan Rohaniwan (Pastor) tetapi sampai batas akhir mentok, karena menyangkut pribadi.

Upaya yang dilakukan soal SPBU Pancur Kelawar, misalnya, ternyata sertifikat kepemilikannya dijaminkan kembali kepada pihak lain. SPBU yang nilai investasinya Rp 8 miliar lebih itu sertifikatnya dijaminkan untuk pinjaman Rp 1,1 miliar di CU Filosofi Petani. Dalam rapat kerja dibahas, dan ada pemikiran supaya SPBU Pancur Kelawar menjadi milik BKCU sepenuhnya, maka, utang Rp 1,1 miliar dibayar BKCUK. Dengan demikian perhitungan total isvestasi Rp 9 lebih. Ada tawaran Rp 5 miliar – Rp 6 miliar, kondisi SPBU saat ini. “Kalau utang Rp 1,1 miliar dibayar, kerugian paling tinggi Rp 3 miliar. Sebaliknya, jika tak di bayar kerugian BKCU Rp 8 miliar lebih. “Ini pertimbangan untuk penyelesaian SPBU,” jelas Anton.

Mengenai saham di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ketika Pastor Fredy menjabat sebagai bendahara sementara, sudah mengklarifikasi kepada mantan Ketua BKCU, AR Mecer, bahwa saham di BPR itu sebenarnya tidak ada. Cuma waktu itu dia memberi jaminan akan bertanggung jawab atas kerugian sebesar Rp 500 juta itu. Ketika diadakan rapat di Hotel Kartika, Pontianak, didukung oleh tim, AR Mecer menyatakan kesediaan, dan bertanggung jawab atas kerugian sebesar Rp 500 juta. Oleh karena itu harapan tersebut masih digantung sampai sekarang, dan tetap tertulis di dalam neraca akhir. Karena penyelesaiannya sangat sulit maka BKCU mengutus dua orang rohaniwan Pastor Damian dan Pastor Urbanus, tetapi usaha itu belum juga membuahkan hasil.

Penyelesaian di RUI teve yang nilai investasinya Rp 6 miliar lebih, kata Anton, juga tidak gampang. Kemudian persoalan di CU Canaga Antutn, CU Sumber Kasih, CU Gemala Kemisiq, dan CU Manteare, dalam kenyataannya baru satu CU yang bersedia melakukan negosiasi. Pada dasarnya ada 3 CU yang sepakat menyelesaikan tanggung jawabnya, sedangkan CU Manteare datang pun tidak. Keempat CU Primer itu oleh Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2013 di Surabaya, telah diputuskan dikeluarkan dari keanggotaan BKCU Kalimantan. Dengan begitu peliknya persoalan yang harus diselesaikan, tanggung jawab pengurus baru hasil pemilihan yang rencanakan akan dilaksanakan bulan Mei 2015 di Toraja sangat berat. Sepertinya itu pula yang membuat belum cukup banyak peminat mendaftar sebagai calon pengurus.

Tentang program Diklat yang akan dilaksanakan sebagai usulan dari 3 Distric Office (DO) yaitu DO Timur, DO Tengah dan DO Barat yang intinya semua program sudah mengakomodasi ketiga DO tersebut. Untuk biaya pelaksanaan tidak dihitung menggunakan hotel, tetapi berdasarkan penggunaan wisma. Ini sesuai kebijakan pemerintah pusat untuk lebih efisien. Yang mengalami kesulitan untuk mencari wiswa di Pangkalanbun, Sampit dan Tarakan. Di ketiga daerah ini masih menggunakan hotel, karena tidak ada wisma yang memadai. Sedangkan untuk pelaksanaan di Yogyakarta, Surabaya, Makassar, maupun Pontianak anggarannya sudah menggunakan wisma. Satu hal yang dianggap sangat penting, tersedianya data basse Diklat yang baik di BKCU, baik data untuk CU Primer, sudah berapa banyak CU Primer yang ikut Diklat, maupun tingkat CU Sekunder-nya, dan tersedianya sistem Diklat yang berjenjang.

Dengan adanya system berjenjang dimaksudkan agar kegiatan-kegiatan Diklat itu memperhatikan diklat-diklat yang lain sebelumnya. Namun masih ada beberapa CU Primer yang belum mau menerima sepenuhnya bahwa kalau pelatihan manajer, dia harus sudah mengikuti pelatihan staf, misalnya. Tetapi kadang-kadang mereka berpikir; “Ah, kenapa kami dilarang-larang mengirim dia?” Padahal ketika mengikuti pelatihan dia juga bingung karena ada beberapa hal yang diharapkan sudah dimengerti, karena sudah mendalami sebelumnya, ternyata belum pernah diikuti. Dari Litbang Diklat BKCU memberi masukan, mulai tahun buku 2015, semua pelatihan harus sungguh-sungguh memerhatikan diklat lain, berjenjang. (my)

This entry was posted in Sajian Utama and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *