UKM Diharapkan Menyelamatkan Neraca Perdagangan

Neraca perdagangan atau neraca ekspor – impor adalah perbedaan antara nilai ekspor dengan nilai impor suatu negara pada periode tertentu, diukur menggunakan mata uang yang berlaku. Neraca positif artinya terjadi surplus perdagangan jika nilai ekspornya lebih tinggi dari impor, dan sebaliknya neraca negatif jika nilai impornya lebih besar dari nilai ekspor. Neraca perdagangan seringkali dibagi berdasarkan sektor barang dan sektor jasa.

Kondisi buruk neraca perdagangan Indonesia kwartal pertama tahun 2019 tak terlepas dari kondisi global saat ini yang tidak kondusif, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi negara-negara maju maupun iklim perdagangan yang lambat. Negara tujuan dagang utama Indonesia secara umum mengalami perlambatan ekonomi, misalnya Tiongkok yang pada triwulan pertama 2019 hanya mampu tumbuh 6,4%, sedangkan pada periode yang sama tahun sebelumnya tumbuh 6,8%, begitu juga Singapura dari yang tumbuh 4,7% merosot menjadi hanya tumbuh 1,3%, serta Korea Selatan dari 2,8% kemudian hanya tumbuh 1,58%.

Ketika negara-negara tujuan ekspor kita melambat, mau tidak mau kita akan terpengaruh. Ditambah harga komoditas yang fluktuatif, tidak bisa ditebak, plus perang dagang. Akibat kondisi itu, kinerja ekspor Indonesia mengalami penurunan. Kepala BPS Suhariyanto menyebutkan bahwa nilai ekspor di sektor migas pada bulan itu hanya senilai US$ 740 juta, turun 34,95% secara bulanan dan 37,06% secara tahunan.

Ekspor pertanian hanuya senilai US$ 250 juta, turun 6,74% secara bulanan dan 15,88% secara tahunan. Ekspor sektor industri pengolahan hanya senilai US$ 9,42 miliar turun 9,04% secara bulanan dan 11,82% secara tahunan. Begitu juga untuk ekspor di sektor pertambangan dan lainnya yang hanya mampu mencatatkan angka senilai US$ 2,19 miliar atau mengalami penurunan sebesar 7,31% secara bulanan dan 6,50% secara tahunan.

Defisit neraca perdagangan kita akibat masih tingginya impor bahan bakar minyak (BBM). Meskipun impor BBM itu sudah sedikit turun dibandingkan kurun waktu yang sama sebelumnya. Demikian pula impor non migas juga sudah dibuat turun, tetapi belum mampu mengkatrol neraca perdagangan kita. Kunci jalan keluarnya hanya ada dua yaitu mengurangi impor BBM dan menaikkan ekspor. Usaha lain-lain bisa, tetapi tidak terlalu menentukan.

Mampukah kita menurunkan impor BBM? Mungkin saja, asal produksi minyak kita naik, atau mobil listrik menjadi kenyataan, dan diproduksi secara besar-besaran. Sayangnya, kedua-duanya tak mungkin terjadi dalam waktu dekat. Untuk meningkatkan produksi minyak membutuhkan waktu bertahun-tahun. Sudah lebih dari 15 tahun produksi minyak mentah kita turun terus. Merealisasikan mobil listrik juga perlu waktu panjang. Setidaknya 2 – 3 tahun. Itu pun kalau ada kebijakan pemerintah secara serius, sungguh-sungguh.

Berarti, mengharapkan turunnya impor BBM tidak realistis. Bagaimana dengan B-20 maupun B-50 atau bahkan B-100? Tentu cukup membantu, tetapi tidak banyak. Untuk B-20 memang sudah jalan. Pemerintah sudah cukup tegas. Penyedia BBM harus patuh. Bagi yang tidak mau mencampur 20% minyak sawit dikenakan penalti. Dan itu sudah berlaku sejak tahun lalu, 2018. Namun nyatanya impor BBM masih tetap meningkat. Untuk meningkatkan lagi menjadi Biofuel 50 apalagi 100 masih perlu proses panjang. Kondisi impor BBM itu kian sulit kalau harga minyak internasional naik. Dan sekarang sudah naik. Sudah di atas US$ 70 per barel.

Itu akibat ketegangan di selat Hormuz. Ketika Amerika sudah siap menyerang Iran. Tidak menyerang pun harga minyak mentah sudah tinggi sejak bulan lalu. Sejak Amerika Serikat (AS) mencabut pengecualian pada 5 negara; India, Tiongkok, Turki, dan Pakistan. Selama ini dunia dilarang membeli minyak dari Iran. Kecuali 5 negara tersebut. Kini mereka pun sudah  dilarang.

Bagaimana dengan peningkatan ekspor? Ada 2 kendala utama, pertama, permintaan komoditi dari Indonesia, sawit dan karet menurun akibat melemahnya ekonomi dunia. Terlebih setelah AS menyerang ekonomi Tiongkok. Kedua, industri kita belum bangkit lagi dari masa deindustrialisasi. Tidak terlihat program sungguh-sungguh untuk melawan deindustrialisasi. Yang terus dikampanyekan adalah industri 4.0. Kesimpulannya, ekonomi kita menghadapi pilihan-pilihan yang kurang baik. Hanya kerja keras – ekstra keras pemerintah yang bisa mengatasi kondisi tersebut. Dan hal itu, tergantung dari “dagang sapi” saat pembentukan kabinet pemerintahan mendatang.

Apakah situasi sulit akibat perang dagang bisa diatasi Indonesia? Harusnya bisa. Indonesia lebih besar daripada Vietnam, Kamboja, Laos, Thailand, Malaysia, dan Singapura dijadikan satu. Vietnam bisa surplus. Neraca perdagangan Vietnam surplus US$ 2 miliar tahun silam. Pertumbuhan ekonominya mencapai 7%. Bahkan di kwartal pertama tahun ini 7,1%. Perang dagang ini memang parah. Tetapi tetap ada yang bisa memanfaatkannya. Ekspor Vietnam naik 28%. Investasi yang masuk naik hampir 10%. Secara umum, Vietnam masih jauh tertinggal dari Indonesia. Atau masih seperti Indonesia di tahun 1990-an. Namun perubahannya memang sangat cepat.

Kamboja juga tumbuh sangat pesat. Meski keadaannya masih seperti Indonesia tahun 1980-an. Jalan-jalan di Phnom Pehn sangat padat. Mobil-mobil pada umumnya relatif baru, tidak terlihat mobil jelek apalagi reot. Kelas mobilnya juga menengah ke atas. Vietnam dan Kamboja tampaknya yang paling bisa menarik keuntungan dari perang dagang tersebut. Malaysia juga bisa, tetapi hanya sedikit, sehingga ekonomi Malaysia mulai tumbuh lagi. Pertumbuhannya mulai merangkak ke 4,5% di triwulan pertama tahun 2019.

Menteri Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan salah satu tantangan ekonomi nasional adalah neraca perdagangan yang masih mengalami defisit namun optimisme investor masih tinggi. BPS juga mencatat, neraca perdagangan secara kumulatif Januari – Mei 2019 mengalami defisit sebesar US$ 2,14 miliar. Namun neraca perdagangan nasional pada Mei 2019 mengalami surplus US$ 0,21 miliar karena kinerja positif ekspor non migas. Kinerja ekonomi secara keseluruhan memperlihatkan tanda-tanda yang positif karena mampu tumbuh 5,07% hingga triwulan 1-2019 yang diimbangi dengan laju inflasi 3,23%.

Kodisi tersebut disertai dengan tingkat indikator sosial seperti tingkat kemiskinan, pengangguran dan rasio gini yang persistem menurun. Selain itu, pelaku usaha menilai iklim investasi di Indonesia makin baik seiring dengan perbaikan peringkat daya saing serta peringkat utang Indonesia. Hal itu tercermin dari peningkatan credit rating oleh lembaga-lembaga pemeringkat rating. Indonesia sudah memasuki Investment Grade.

Kondisi layak investasi itu terjadi berkat peningkatan efisiensi di sektor pemerintahan serta peningkatan infrastruktur maupun kondisi bisnis. Selain itu, hal ini terbantu oleh perbaikan iklim usaha melalui system OSS dan simplikasi perizinan lainnya, pendidikan dan pelatihan vokasi, fasilitas insentif perpajakan serta industri berbasis ekspor.

Periode kedua pemerintahan Jokowi perlu mendorong kompetensi industri lokal agar berdaya saing tinggi untuk dapat mengatasi defisit neraca perdagangan. Apalagi menurut data BPS, ekspor non migas yang mencapai angka 74%, lebih dari separuhnya merupakan hasil industri pengolahan berteknologi rendah, atau hasil pengolahan tahap awal dan barang setengah jadi saja, terutama dari sumber pertanian dan pertambangan.

Komoditas tersebut relatif tidak memiliki nilai tambah yang signifikan. Alhasil kebutuhannya di pasar global relatif konstan dan daya saingnya rendah terutama untuk komoditas yang memiliki substituif. Sektor industri harus dapat mengolah komoditas-komoditas tersebut dengan mengembangkan turunannya di Indonesia agar mampu berkompetisi di pasar global. Pemerintahan perlu memberi insentif untuk mendorong industri turunan, khususnya sektor olahan plastik, karet sintetis, dan kimia yang masih banyak bergantung pada impor.

Pemerintah juga harus fokus memastikan pembangunan 6 kilang berjalan lancar agar mengurangi impor hasil minyak seperti BBM dan LPG. Saat ini kapasitas kilang minyak hanya 1 juta barel per hari (bph), padahl konsumsinya sudah 1,6 juta bph, dengan kehadiran 6 kilang baru ditargetkan bisa mencapai produksi 2 juta bph. Bisnis kilang bisnis yang tidak sederhana karena marjin profitnya tipis, tetapi sangat urgen sehingga harus banyak didukung dengan insentif yang memadai.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) untuk melakukan ekspor dengan memanfaatkan ekonomi digital, yakni melalui e-commerce atau niaga elektronik (niaga-el). Karena niaga-el itu memberi kemudahan bagi para pelaku usaha yang ingin mengekspor produk-produknya tanpa harus membuka toko di negara tujuan. Dengan cara ini para pelaku usaha pun dapat menjual produk-produknya lebih banyak.

Salah satu program yang memfasilitasi para pelaku usaha untuk memanfaatkan teknologi digital, terutama niaga-el, yakni Digital Handholing Program (HDP). HDP merupakan program jasa konsultasi Indonesia di bidang teknologi informasi (digital) yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Ekspor Indonesia (LPEI). Program ini memberikan pendampingan, fasilitasi, dan pemberdayaan bagi pelaku UKM berorientasi ekspor agar mampu mempromosikan, memasarkan, memperluas akses pasar, serta meningkatkan daya saing produk unggulannya di market place global (global niaga-el).

Dengan mengikuti program ini, pelaku UKM bisa mengembangkan kapasitas, mendapatkan penasihat bisnis, dan mengikuti program khusus pelatihan ekspor. Platform daring dapat dimanfaatkan untuk menyiasati keterbatasan anggaran promosi dan pemasaran. Promosi dan pemasaran dengan memanfaatkan teknologi memberikan keuntungan bagi para pelaku usaha. Tanpa biaya tinggi dan hanya menggunakan jaringan internet, pelaku usaha sudah bisa  memasarkan produk atau jasa secara luas ke masyarakat.

Para pelaku usaha dapat memanfaatkan perencanaan sumber daya perusahaan (Enterprice Resource Planing/ERP). ERP adalah system informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomatisasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi, maupun distribusi di perusahaan bersangkutan. ERP meliputi system pencatatan, dari mulai transaksi hingga informasi lainnya dari sebuah usaha yang dapat diakses secara daring.

Wirausaha sejati adalah orang yang berani bersaing dengan kompetitornya, dan berani mengambil risiko termasuk kegagalan. Dan jangan sekali-kali meremehkan usaha skala UMKM. Walau skala usahanya masih UMKM jika dikerjakan secara serius, usaha tersebut memiliki potensi cerah untuk merambah pasar luar negeri.

Pemerintah gencar memberikan berbagai kesempatan kepada pelaku UKM dan mendorong mereka untuk terus berinovasi mengembangkan produknya agar mampu bersaing di pasar luar negeri. Merebut peluang ekspor merupakan target utama bagi pelaku bisnis UKM. Dan mewujudkan rencana besar itu tidak mudah. Namun bukan pula usaha yang terlalu sulit diwujudkan. Syaratnya harus selalu menjaga kualitas.

Untuk mencapai ekspor harus mau mempelajari kompetitor lain yang sudah mampu merambah pasar luar negeri. Survei pasar hukumnya wajib bagi calon eksportir karena harus tahu kapasitas produksi dengan quota ekspor yang ditetapkan oleh buyer di luar negeri. Selain itu harus bersedia membuat produk sesuai pesanan pelanggan di luar negeri.

Kemendag menilai, produk-produk UKM di Indonesia memiliki potensi besar untuk menggenjot kinerja ekspor tetapi banyak pelaku UKM kurang percaya diri. Dalam upaya meningkatkan rasa percaya diri para pelaku UKM, Kemendag bersama pemangku kepentingan terkait, memberikan pembekalan kepada pelaku UKM dengan harapan mereka akan mampu mengembangkan skala usahanya dengan produk-produk yang lebih berkualitas.

Produk UKM yang diyakini menembus pasar ekspor adalah produk makanan minuman, kerajinan, dan sebagainya. Khusus untuk produk makanan dan minuman, di Indonesia banyak memiliki potensi yang diminat oleh pasar luar negeri. Kemendag mentargetkan kinerja ekspor 2019 mencapai US$ 175 miliar atau tumbuh sebesar 7,5% dibanding tahun sebelumnya.

Target dipatok menurun dibandingkan target tahun 2018 yang ditetapkan sebesar 11%, namun hanya terealisasi – tumbuh 6,7% akibat adanya faktor ketidakpastian perekonomian global. Namun target kinerja ekspor tahun 2019 harus tercapai, potensi dari UKM cukup besar. (damianus)

 

 

This entry was posted in Opini and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *