UKM, Korban Terbanyak Pemerasan Pajak

buruh_perusahaan_koveksi_di_pusat_industri_kecilHadirnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK/2013 merupakan kado tahun baru 2014 yang dapat memberikan angin segar bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Menteri Keuangan mengeluarkan kebijakan terbilang sangat berani, dan terlihat tidak main-main dalam mendukung kemajuan UMKM melalui fasilitas perpajakan. Dalam peraturan tersebut Menteri Keuangan (Menkeu) menaikan threshold Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari Rp. 600.000,- menjadi Rp 4,8 miliar (pengusaha dengan omzet sampai dengan Rp 4,8 miliar setahun tidak wajib untuk memungkut PPN).

Selain kenaikan threshold yang signifikan, naik 8 kali lipat, perubahan threshold PKP terlihat sangat mengejutkan karena setelah hampir 10 tahun (terakhir perubahan dilakukan tahun 2004 dari Rp 360 juta menjadi Rp 600 juta) Menteri Keuangan tidak melakukan penyesuaian threshold PKP, bahkan ketika amandemen UU PPN tahun 2008 threshold PKP ini tidak bergeming. Dengan kebijakan baru tersebut potensi penerimaan pajak dari UMKM 5 tahun mendatang diharapkan bisa mencapai Rp 400 triliun.

Mengingat jumlah UMKM belum terdata dengan jelas, kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Fuad Rahmany, pihaknya tidak bisa menargetkan secara pasti penerimaan pajak dari UKM. Dengan sosialisasi yang intens, diyakini jumlah UKM yang membayar pajak akan terus meningkat. “Misalnya, tahun 2014 yang bayar pajak 500.000 UKM, lalu meningkat menjadi 1 juta, terus 5 tahun kemudian jumlahnya bertambah menjadi 2 juta UKM, dan setiap UKM bayar pajak Rp 20 juta, kita bisa dapat Rp 400 triliun. Namun butuh dukungan dari para pelaku UMKM dengan memenuhi kewajiban membayar pajak,” tuturnya dalam sosialisasi pajak UKM di kantor Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Jakarta, beberapa waktu silam.

Kendati demikian, kata dia, pemerintah saat ini tidak menjadikan pajak UKM sebagai sumber utama penerimaan dari perpajakan. Pemberlakuan pajak UKM lebih ditujukan untuk keadilan mengingat selama ini terdapat jutaan orang Indonesia yang sebetulnya sudah berpenghasilan di atas penghasilan kena pajak tetapi belum membayar sesuai ketentuan. “Ini tidak adil. Kita ingin semua masyarakat Indonesia yang mampu harus bayar pajak,” paparnya.

Mempertahankan threshold PKP yang rendah memberi kesan bahwa Menteri Keuangan lebih mementingkan penerimaan pajak dan cukup percaya diri untuk mengawasi administrasi PKP tanpa melihat kesulitan yang dialami oleh UMKM. Sebagaimana ditulis Musgrave bahwa UMKM masuk dalam kelompok “hard to tax taxpayer”, tidak hanya di negara berkembang, bahkan di negara maju sekalipun. Keberadaan UMKM yang mendominasi lebih dari 90% pelaku usaha di tiap negara, bahkan di Indonesia 99% unit bisnis adalah UMKM, dan sebagian mereka adalah para pelaku usaha di sektor informal menjadikan mereka sulit untuk dipajaki.

Pengusaha UKM 5Hampir semua penelitian tentang compliance cost menempatkan pelaku usaha yang lebih kecil menanggung compliance cost yang relatif lebih tinggi dibandingkan pengusaha yang lebih besar. Terlebih lagi, sebagaimana dilaporkan oleh OECD, compliance cost terhadap kewajiban PPN merupakan yang tertinggi di antara jenis pajak lainnya. Oleh karena itu, pola kebijakan pemanjaan kepada UMKM yang banyak dianut oleh banyak otoritas pajak adalah dengan memberikan fasilitas pajak melalui tax simplicity dan tarif rendah.

Kebijakan menaikan threshold PKP dinilai tepat dan realistis untuk mendukung para pelaku UMKM. Biarkan mereka fokus dengan pajak 1% tanpa disibukan dengan kewajiban lainnya. Anggap saja pajak 1% sebagai pajak lumsum atas PPh dan PPN. Hal ini lebih realistis karena selama ini dengan threshold PKP rendah menempatkan para pelaku UMKM dengan petugas pajak seperti bermain petak umpet untuk menghindari menjadi PKP. Mereka berusaha “menahan omzet” (menyembunyikan omzet) di bawah threshold, sementara petugas pajak kesulitan untuk mengawasinya.

Pelaku UKM dengan penghasilan maksimal Rp 4,8 miliar yang dihantui momok pajak yang terdengar mengerikan, kini bisa bernafas lega. Pasalnya, untuk memenuhi kewajiban pajak usaha mereka dapat menghitung sendiri jumlah kewajiban pajaknya dan membayarnya secara langsung melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Selain tidak perlu menghitung secara rumit tentang besaran pajak yang harus dibayarkan, fasilitas pembayaran via ATM juga diharapkan dapat membantu para wajib pajak khususnya UKM mempersingkat waktu dan birokrasi. Caranya mudah, datang ke ATM, masukkan NPWP, kemudian laporkan asetnya.

Menurut Ketua Umum Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (Ampi) Dave Laksono, selama ini pelaku UKM banyak menjadi korban pemerasan petugas pajak. Jumlah pelaku UKM korban pemerasan pajak jauh lebih banyak dibandingkan korporasi, karena mayoritas pelaku UKM tidak memahami seluk-beluk perpajakan. Sedangkan pengusaha besar hanya segelintir, karena rata-rata lebih kritis dan punya power. Pelaku UKM, kata Dave, rentan dieksploitasi oleh petugas pajak. Selain tingkat pendidikan pelaku UKM rata-rata tidak terlalu tinggi, mereka juga kurang mendapatkan sosialisasi dan edukasi tentang perpajakan.

Format dan item-item perpajakan bagi masyarakat awam masih sangat kompleks – ruwet.Melihat formulirnya saja sudah pusing.Format isian hendaknya dibuat sederhana dan gampang dipahami oleh masyarakat. Daftar isiannya saja sudah complicated. Celah inilah yang membuat wajib pajak tergoda mencari celah pintas, memberi imbalan petugas pajak.Diperkirakan lebih dari 80% petugas pajak menikmati dana hasil pemerasan dari wajib pajak. Meski modernisasi sistem sudah dilakukan di perpajakan, namun kejahatan yang dilakukan individu di belakang sistem jauh lebih canggih dari sistem tersebut.Terbukti masih ada petugas pajak yang diciduk KPK.

Pengusaha UKM 11Bila praktik kecurangan pajak berlanjut, banyak UKM akan bangkrut, karena tidak bisa bersaing dan mempertahankan usahanya. Karena itu pemerintah harus membenahi sistem perpajakan.Hal itu diperlukan menyusul tidak efektifnya sistem tersebut untuk mengurangi praktik-praktik kecurangan yang dilakukan aparat pajak.Pemerintah harus serius menjaga pertumbuhan UKM, karena tingkat penciptaan lapangan kerja dari sektor ini cukup tinggi.Karena itu, praktik-praktik kecurangan pajak harus segera dihentikan.

Dengan kenaikan threshold PKP, hal sebaliknya mungkin terjadi, yaitu kenaikan penerimaan PPh UMKM karena omzet yang selama ini mereka tahan sudah bisa sebagian dibuka mengingat kewajiban PPh yang dikenakan hanya 1%. Selain itu, hal ini bisa mendorong terciptanya kondisi usaha UMKM yang lebih sehat karena dengan keluar dari persembunyiannya bisa lebih membuka diri sehingga mudah mengakses tambahan modal melalui lembaga perbankan.

Pengusaha beromzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar setahun dan memilih menjadi Non PKP tidak wajib membuat faktur pajak, dan tidak perlu lagi melaporkan surat pemberitahuan (SPT) sehingga biaya kepatuhan perpajakan (cost of compliance) menjadi lebih rendah. Dengan adanya aturan ini akan memudahkan dan mendorong Wajib Pajak untuk lebih patuh menjalankan kewajiban perpajakannya. PMK bertujuan mendorong Wajib Pajak dengan omzet tak lebih dari Rp 4,8 miliar per tahun lebih banyak berpartisipasi menggunakan Skema Pajak Penghasilan (PPh) Final.

Meski kebijakan tersebut bisa mendorong pelaku industri kecil dan menengah (IKM) menjadi lebih tertib dalam tata kelola dan administrasi, namun Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengakui pengenaan pajak bagi IKM sebesar 1% dari omzet bakal memberatkan pelaku usaha. Agar tidak terlalu memberatkan pelaku usaha, Indonesia bisa mencontoh kebijakan yang dibuat pemerintah Australia dan Selandia Baru terhadap IKM. Di kedua negara itu, para pelaku industri terkena penghapusan pajak namun wajib pembinaan terhadap industri pendukungnya.

Ketua Umum Kadin Bidang UMKM dan Koperasi ErwinAksa menyatakan dukungannya atas penetapan pajak bagi UKM yang diharapkan akan meningkatkan penerimaan pajak negara. Namun ia berharap, pemerintah dapat menyusun paket kebijakan yang bisa mengembalikan manfaatnya bagi dunia usaha. Misalnya untuk pembinaan UKM dan menyiapkan tenaga pendamping profesional. Selain itu, juga minta subsidi bunga sebagai_insentif bagi pelaku UKM yang disiplin membayar pajak. (my)

This entry was posted in Sajian Utama and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *