UKM Sektor Perdagangan Masih Mendominasi

Dalam situasi keterbatasan keuangan negara, pemerintah mempertahankan alokasi kredit usaha rakyat (KUR). Bahkan, pada tahun 2016 pemerintah memutuskan menambah alokasi dari Rp 100 triliun menjadi Rp 107 triliun. Bunga KUR pun terus diperkecil, dari 22% tahun 2014 turun menjadi 12% tahun 2015, lalu turun lagi menjadi 9% tahun 2016 dan dijanjikan menjadi 7% tahun 2017 mendatang. Tujuannya, untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pemerintah mengarahkan agar KUR tersebut mayoritas mengalir ke penguatan sektor produksi rakyat, terutama petani.

Pemerintah memperluas penyaluran KUR dengan menambah penyalur, yaitu bank swasta, bank pembangunan daerah (BPD) dan lembaga pembiayaan non bank. Ada penambahan penyalur KUR, menjadi 36 lembaga. Selain bank swasta dan BPD, ada tambahan 4 lembaga pembiayaan nonbank. Sebelumnya lembaga penyalur KUR terdiri dari 7 lembaga, yaitu 3 bank pemerintah 2 bank swasta dan 2 BPD. Tambahan bank swasta dan lembaga pembiayaan penyalur KUR itu sudah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan.

Tambahan alokasi dan penyalur KUR menurut rencana akan direalisasi pada Agustus 2016. Sekarang mereka sedang mempersiapkan sistem informasi, manajemen penyaluran, dan sistem daring yang terhubung dengan lembaga penjamin. Menurut data di Kementerian Koperasi dan UKM, per 1 Juli 2016 realisasi KUR telah mencapai Rp 55 triliun atau 55% dari target KUR yang sebelumnya Rp 100 triliun. Diharapkan, target realisasi KUR sebesar Rp 100 triliun itu sudah tercapai pada bulan Oktober 2016. Dampak program KUR yang dimulai pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2007) bagi usaha mikro di daerah dinilai sangat signifikan.

Untuk mendorong perkembangan UKM, Presiden Joko Widodo meminta agar Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terutama PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (persero) melahirkan kegiatan atau proyek yang bisa dikerjakan UKM, misalnya, PLN ada proyek mikrohidro, minihidro, dan transmisi. Pertamina juga diminta segera mengindentifikasi kegiatan yang bisa dilaksanakan UKM. Selain menciptakan lapangan kerja, Presiden berharap kegiatan BUMN ini juga bisa menggunakan bahanbahan dalam negeri. Kegiatan dan proyek tersebut diharapkan dapat dilakukan dalam waktu dekat sehingga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Terkait penyaluran kredit, Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan kredit tahun 2016 sebesar 8% – 10%. Target pertumbuhan kredit 12% diperkirakan sulit tercapai. Pelambatan pertumbuhan kredit kemungkinan terjadi pada kredit korporasi, sedangkan kredit mikro tetap tumbuh. Contoh, kredit mikro BRI tumbuh 18% dan realisasi KUR sudah mencapai Rp 44 triliun dari target penyaluran oleh BRI sebesar Rp 67 triliun. Mesin pertumbuhan kredit BRI tidak hanya korporasi, tetapi juga UMKM.

Menurut Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, KUR termasuk program prioritas pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan pemotongan anggaran tidak menyasar KUR. “Karena KUR program prioritas, pemerintah tidak akan mengurangi anggarannya,” tutur Darmin. KUR adalah pembiayaan modal kerja – investasi khusus untuk usaha mikro, kecil, menengah, koperasi (UMKMK) di bidang produktif dan layak. Namun UMKMK tersebut masih punya keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan perbankan.

KUR dibagi ke dalam 3 segmen, yaitu KUR mikro dengan plafon Rp 25 juta per debitor, KUR ritel senilai Rp 25 juta sampai dengan Rp 500 juta per debitor, dan KUR TKI diberikan untuk membiayai keberangkatan calon tenaga kerja Indonesia (TKI) ke negara penempatan. Plafonnya Rp 25 juta per debitor. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Perekonomian, penyaluran KUR per Juni 2016 mencapai Rp 46,1 triliun untuk 2 juta debitor. Itu terdiri dari KUR mikro sebesar Rp 29,9 triliun,KUR ritel Rp 16,1 triliun dan KUR penempatan TKI sebesar Rp 35,3 miliar.

Penyaluran tertinggi masih di Pulau Jawa, dengan Jawa Tengah di peringkat pertama senilai Rp 7,1 triliun. Berikutnya, Jawa Timur dan Jawa Barat masingmasing Rp 5,3 triliun dan Rp 4,9 triliun. Di luar Jawa penyaluran tertinggi terjadi di Sulawesi Selatan yaitu Rp 2,1 triliun, dan Sumatera Utara sebesar Rp 2 triliun. Untuk penyaluran kredit masih didominasi sektor perdagangan, 63,18% dari total realisasi. Sementara sektor pertanian, perikanan, dan industri pengolahan mencapai 25%. Sisanya di sektor jasa. Sejauh ini, penyaluran kredit per bulan rata-rata 400.000 debitor. Dengan kinerja ini, Kementerian Koordinator Perekonomian mengharapkan penyaluran KUR sampai akhir tahun 2016 bisa mencapai target Rp 107 triliun kepada 6 juta debitor.

Menurut Darmin, bank penyalur ingin mempercepat penyaluran, terutama untuk KUR ritel. Namun pemerintah ingin mendorong KUR mikro untuk petani, nelayan, dan industri. Ritel itu biasanya pedagang, tanpa subsidi saja sudah untung. Pemerintah lebih senang kalau petani dulu – prioritas. Meski porsinya relatif kecil dibandingkan dengan total penyaluran kredit dalam negeri, KUR penting karena langsung menyasar akar rumput. KUR berhubungan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Karena itu tak ada alasan bagi pemerintah untuk memotong anggaran atau menghentikan KUR. Kalau dikaitkan dengan data kesenjangan ekonomi, KUR seharusnya memang diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan. Jadi, segmennya mikro sebagai prioritas.

Guna mempercepat pertumbuhan UMKM, pemerintah juga mendorong agar pelaku UMKM memanfaatkan teknologi informasi (IT) sistem e-dagang atau lazim disebut e-commerce. Sektor ini dianggap mampu menjadi salah satu tulang punggung di Indonesia, kalau serius didukung oleh berbagai pihak. E-dagang sudah berkembang ke pasaran jasa, seperti pendidikan dan kesehatan. Tidak lagi berkutat di penjualan barang. Dalam 5 tahun terakhir, sektor perdagangan ritel berbasis daring terus tumbuh ratarata 2,5%. Sekitar 80% ritel konvensional telah menggunakan internet untuk berdagang dan memperluas pasar mereka. Ranah offline sudah mencakup online dan keduanya bahkan bisa digunakan bersamaan. Berdasarkan data Bank Indonesia pada tahun 2014 nilai transaksi e-dagang Indonesia sudah mencapai Rp 3,49 triliun.

Peranan perbankan pun sejatinya dibutuhkan oleh sektor e-dagang ini. Sebab, fasilitas finansial yang dimiliki perbankan merupakan salah satu hal yang utama untuk penguatan sektor ini. Potensi e-dagang semakin luar biasa melihat pertumbuhan angka pengguna internet dan transaksi e-dagang makin meningkat. E-dagang merupakan kesempatan bagi produk lokal – dalam negeri untuk bisa berkembang dan dikenal di luar negeri. Bank BRI, contohnya, membantu para pelaku UKM dalam mempromosikan produknya, tidak hanya lokal, tetapi juga regional, bahkan internasional. Jadi, produk lokal punya daya saing di dunia internasional dan bisa dikenal para pembeli luar negeri.

Potensi e-dagang di Indonesia diperkirakan akan melonjak 6 kali lipat dalam 10 tahun ke depan. Angka tersebut merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh  Google Inc dan Tamasek Holding Pte. Nilai transaksi e-commerce di Asia Tenggara mencapai US$ 88 miliar pada tahun 2025 mendatang atau meningkat 16 kali lipat. Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara akan mencetak pertumbuhan pengguna internet lebih banyak dan cepat dibandingkan negara tetangganya. Hal ini bisa dilihat dengan semakin banyaknya modal ventura yang masuk ke Indonesia. Walau demikian, total nilai modal investasi yang masuk ke negara Asia Tenggara masih terbilang kecil, yaitu seperlima dari modal yang mengalir di India. Hal itu justru menjadi menjadi peluang yang besar untuk bisa menumbuhkan bisnis internet di Asia Tenggara, tak terkecuali Indonesia.

Riset eMarketer memperlihatkan, pada tahun 2015 penjualan ritel e-dagang di Indonesia mencapai US$ 3,32 miliar. Dan angka ini akan melonjak hingga 228,91% pada tahun 2018 mendatang. Oleh karena itu, penguatan berbagai sektor e-dagang memang harus segera dijalankan. Pemerintah pada Februari 2016 telah mengesahkan road map – peta jalan e-dagang Indonesia. Peta itu menyangkut 7 aspek, yaitu logistic, pendanaan, perlindungan konsumen, infrastruktur komunikasi, pajak, pendidikan dan sumber daya manusia, serta keamanan siber. Diharpkan peta jalan ini dapat memayungi seluruh aspek dan aktivitas transaksi, dan memajukan industri e-dagang di Indonesia.

Potensi pemasaran produk UMKM di Timur Tengah, di Jeddah, Arab Saudi, misalnya, sangat besar. Banyak toko di Jeddah yang menjual kerajinan bunga dari kertas, taplak meja dari Tasikmalaya, tempat tisu dari rotan produk dari Cirebon, serta patung kayu Bali. Produk-produk UMKM Indonesia banyak dijual di kawasan Handawiyah, Jeddah. Produk-produk tersebut bersaing dengan aneka produk dari India, Tiongkok, Tailand, Afrika, Mesir, dan Turki. Potensi pasar produk UMKM Indonesia di Jeddah bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Bahkan untuk Arab Saudi bisa mencapai ratusan miliar rupiah per tahun.

Para pelaku UMKM industri kerajinan seperti bordir, atau aneka kerajinan pandan, bambu, atau mendong, bisa dibilang paling siap menghadapi pasar bebas Masyarakat ASEAN (MEA). Sejak zaman Belanda para perajin di Tatar Sukapura, Gunung Galunggung, Tasikmalaya dan sekitarnya, misalnya, terkenal sebagai pelaku usaha yang kreatif dan ulet. Paguyuban Kampung Kreatif Sukaruas (PKKS) Desa Sukaraja, Kec. Rajapolah, Kab. Tasikmalaya, yang dipimpin Ade Abubakar, tidak hanya memasarkan di kawasan ASEAN, tetapi juga mengekspor produk-produk inovatifnya ke Negeri Sakura, Jepang, minimal 1 kontainer per bulan dengan nilai Rp100 juta.

Satu kontainer berisi 3.500 item aneka kerajinan pandan mulai dari boks tempat tisu, tempat sampah, tempat pensil, hingga tempat penyimanan buku dan alat-alat kantor. Soal bahan baku, proses pembuatan, desain hingga permodalan dan pemasaran bagi pelaku usaha kerajinan ini relatif tidak masalah. Mereka juga menggunakan IT dan komunikasi lewat internet untuk
mempromosikan produknya. Dulu, Ade mengirim barangnya ke Bali, sekarang melalui Surabaya. Semula eksportir membuka perusahaan di Bali, dan tidak mengatasnamakan Jepang. Setelah berjalan beberapa tahun, perusahaan di Bali dibubarkan, pihak Jepang langsung menghubungi Ade di Rajapolah. Sejak 2013 Ade langsung menjual ke Jepang melalui Surabaya.

Ade adalah salah satu dari sekitar 800-an pelaku usaha kerajinan pandan di Tasikmalaya. Menurut catatan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, industri kreatif berbahan pandan mampu menyerap lebih dari 1.500 tenaga kerja (perajin) dengan nilai produksi Rp 282 miliar (2014). Ade sendiri menampung 40-an pekerja perajin yang diupahi secara borongan dan harian. Bergantung tingkat kesulitan pembuatannya. Sayangnya, pelaku usaha model Ade  belum banyak. Di sentra industri kecil Rajapolah hanya 4 pelaku usaha, termasuk Ade, yang mampu melakukan ekspor langsung. Namun, sekitar 30% dari 322 pelaku usaha di kecamatan Rajapolah menjual produknya melalui eksportir dan sisanya bergelut di pasar lokal.

Salah satu tantangan dalam pembinaan UMKM adalah memandirikan mereka. Pembinaan yang terfokus diyakini berkontribusi penting dalam pengembangan UMKM. Terutama pada komuditas unggulan. Pembinaan pun perlu menyentuh segenap aspek. Melalui pola ini, diharapkan dalam 2 – 3 tahun pelaku UMKM bisa naik kelas. Dalam hal ini, komunitas UMKM yang menonjol didorong agar berkelanjutan sehingga usahanya tetap berjalan meski kelak sudah tidak dibina. Contoh, pembinaan penenun di Palembang, Sumatera Selatan, misalnya, menyangkut gugus kendali mutu. Pelatihan pun meliputi strategi pemasaran, fotografi, desain, dan sebagainya.

Ada beberapa dororngan pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) agar semakin berdaya saing. Dukungan tersebut antara lain berupa bantuan permesinan bagi IKM dalam berproduksi. Dukungan terkait dengan standarisasi pun diberikan karena semua produk industri harus ada standar, termasuk dalam pemilihan bahan baku dan standar ukuran. Realisasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) selain melindungi konsumen agar terhindar dari produk tak berkualitas, langkah ini diyakini akan berdampak positif bagi industri dalam negeri.

Kementerian Perindustrian bertekat menumbuhkan 20.000 industri kecil dan 4.500 industri menengah hingga tahun 2019 mendatang. Pelaku UMKM harus mulai mengembangkan pola yang berorientasi proses, bukan semata berorientasi hasil. Proses usaha yang baik diyakini akan memberikan hasil yang baik dan berkelanjutan. Peningkatan – perbaikan membutuhkan proses, hasilnya tidak langsung bisa tampak dalam sekejap. Untuk itu, harus dipupuk setahap demi setahap. Tidak perlu berkecil hati ketika belum ada hasil. Perbaikan harus dilakukan tanpa kompromi untuk hal yang bersifat genting dan penting. Inovasi selalu dibutuhkan, karena proses tersebut tidak akan berujung. (mar)

This entry was posted in Umum and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *