UMKM Dapat Prioritas di Rest Area Jalan Tol

Ada yang menarik pada peresmian jalan tol Kartosuro – Sragen, di Gerbang Tol Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, beberapa waktu silam. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi pesan khusus terkait produk makanan dan minuman yang dijual di rest area – tempat istirahat.

Presiden meminta agar pengelola jalan tol tidak lagi memprioritaskan produk asing dijual di rest area. Sebaliknya, pengelola dihimbau agar menggandeng para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang menyajikan produk asli dalam negeri. Presiden berpesan; Jangan sampai titik-titik yang ada kegiatan ekonomi itu justru diisi merek-merek seperti; McDonlads, Kentucky, dan Starbucks, tetapi di setiap rest area jualannya makanan khas Indonesia seperti; sate, soto, tahu guling, gudeg, rujak cingur, masakan Padang, coto Makasar, masakan Sunda, pempek Palembang, oleh-oleh khas daerah, dan minumnya, wedang ronde, bajigur dan sebagainya.

Presiden minta Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Sumarno bekerja sama dengan pemerintah kabupaten – kota dan provinsi untuk mewujudkan hal itu. Dengan demikian produk-produk UMKM bisa dijual di rest area dan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Saatnya harus kita mulai, jangan sampai ada suara-suara, keluhan; “Pak sekarang omzet jualan telur asin anjlok.”

Presiden mengungkapkan keinginannya mencetak konglomerat-konglomerat baru yang asalnya dari UMKM sebagai bentuk kenaikan kelas perekonomian, dan terutama tidak hanya di Jakarta, tetapi merata di seluruh Indonesia. Pemerintah akan membantu hal tersebut melalui koordinasi dengan bank. Sehingga, industri bank umum mau meningkatkan angka kredit yang disalurkan ke UMKM. Tahun 2018 Bank Indonesia (BI) menetapkan perbankan wajib menyalurkan kredit UMKM minimal 20%, guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pemerintah perlu memperkuat potensi UMKM di Indonesia dalam menumbukan ekonomi kerakyatan. Hal itu dibuktikan dengan menurunkan bunga kredit permodalan – kredit usaha rakyat (KUR) yang semula 22% menjadi 12%, turun lagi menjadi 9% dan tahun 2018 turun menjadi 7% per tahun. Dengan bunga kredit yang semakin rendah, pengembangan usaha diharapkan dapat dilakukan di tengah lambatnya pertumbuhan ekonomi kita.

Dengan melibatkan peran serta pelaku UMKM, diharapkan tidak ada lagi yang mengeluhkan omzetnya turun karena pembangunan infrastruktur – jalan tol. Menurut Presiden, pembangunan harus tetap dilanjutkan dalam rangka meningkatkan daya saing Indonesia dengan Negara lain. Pembangunan infrastruktur itu investasi jangka panjang, untuk berpuluh-puluh – ratusan tahun ke depan. Jalan jalan dan rel kereta api yang dibangun Belanda ratusan tahun silam, seperti jalan yang membentang sepanjang Pulau Jawa dari Anyer – Panarukan, sampai kini masih kita nikmati.

Kalau kita tidak membangun infrastruktur secara besar-besaran, dan merarta di seluruh Indonesia, kita akan semakin tertinggal dari Negara-negara lain, dan keadilan bagi seluruh rakyata Indonesia tidak akan tercipta. Saat ini, dalam hal infrastruktur kita sudah tertinggal dari Negara-negara tetangga, seperti; Singapura, Malaysia, Filipina dan Vietnam. “Saya tidak mau ketinggalan lagi dari Kamboja dan Laos, karena ketidakcepatan kita dalam pembangunan yang fundamental,” tegas Presiden. (red)

This entry was posted in Dari Redaksi and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *