UMKM, Pondasi Perekonomian Indonesia

Perbankan juga kolaps. Pemerintah perlu mengeluarkan dana talangan lebih dari Rp 620 triliun. Angka yang fantastis.

Namun saat itu sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) praktis bertahan dari gejolak krisis. Bahkan UMKM menjadi penyelamat, terutama dalam menyerap ataupun menciptakan lapangan kerja bagi para korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Jika realitasnya demikian, tak bisa lain perlu kebijakan untuk mendorong munculnya UMKM yang lebih banyak lagi. Bahkan UMKM merupakan pondasi perekonomian Indonesia.

Di tengah krisis ekonomi yang sedang berlangsung saat ini, akibat pertumbuhan ekonomi global, pemerintah kesulitan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Pemerintah bahkan merevisi tingkat pertumbuhan dari sekitar 6,3% menjadi hanya 5,8% pada tahun 2013. Berarti semakin sempit menciptakan lapangan kerja. Saat ini masih ada sekitar 7 juta penganggur, sementara setiap tahun ada tambahan lebih dari 2 juta angkatan kerja baru. Pertanyaannya, di mana mereka akan ditapung?

Harapan paling memungkinkan melalui UMKM. Persoalannya permodalan bagi UMKM masih sangat terbatas. Untuk mendapatkan akses ke lembaga keuangan, termasuk perbankan, masih sangat terbatas. Kalaupun punya akses, bunga kredit yang diberikan jauh di atas bunga kredit ratarata. Menurut catatan yang ada kredit perbankan UMKM mencapai di atas 20% per tahun. Memang ada juga yang memberikan bunga kredit 15% per tahun. Akan tetapi beban bunga kredit ini masih cukup tinggi karena ada bunga kredit komersial sekitar 11% per tahun. Jelas ini memberatkan dan membuat UMKM menjauh dari perbankan.

Harus diakui bahwa belakangan ini Bank Indonesia (BI) memiliki kebijakan bagi perbankan agar meningkatkan porsi kredit bagi UMKM. Porsi pemberian kredit untuk UMKM yang mulai berlaku tahun 2013 ini akan meningkat bertahap mulai dari 5% dari total kredit tahun ke-3. Porsi ini nanti akan mencapai 20% pada tahun ke-6. BI juga mengharuskan mempublikasikan besar suku bunga dasar kredit bagi UMKM. Aturan serupa juga diterapkan bagi suku bunga kredit konsumsi, ritel dan korporasi. Dengan demikian pelaku UMKM bisa memilih perbankan mana yang paling menguntungkan dari sisi bunga kredit yang ditawarkan.

Kebijakan pro-keuangan mikro atau pemberian keuangan bagi segmen UMKM memang sudah harus menjadi prioritas, mengingat kelompok usaha ini paling tahan menghadapi krisis keuangan. Dengan demikian pondasi perekonomian semakin kuat. Peran ini terlihat dari kontribusi atas produk domestik bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Pangsa UMKM terhadap total kelompok usaha di Indonesia mencapai 99,99%. Jadi, jika memberikan kredit kepada UMKM berarti membantu sekian banyak usaha di negeri ini.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM sampai Juni 2013 jumlah total UMKM 55,2 juta unit usaha atau 99,9% dari total unit usaha di Indonesia. UMKM juga menyumbang 57,94% terhadap PDB, yakni Rp.4.303,57 triliun. Adapun serapan tenaga kerja UMKM mencapai 107,65 juta orang atau 97,24% dari total tenaga kerja di Indonesia.

Undang-Undang (UU) No 20 tahun 2008 tentang UMKM mengatur kreteria UMKM dan usaha besar. Usaha yang omzet per tahun mencapai Rp 300 juta dengan aset maksimal Rp 50 juta masuk dalam kreteria usaha mikro. Untuk usaha dengan omzet per tahun Rp 300 juta hingga Rp 2,5 miliar, aset di atas Rp 50 juta hingga Rp 500 juta masuk dalam kreteria usaha kecil. Adapun untuk usaha menengah harus memiliki omzet per tahun Rp 2,5 miliar hingga Rp 50 miliar dengan aset antara Rp 500 juta sampai Rp 10 miliar. Usaha dengan omzet per tahun lebih dari Rp 50 miliar dengan aset lebih dari Rp 10 miliar masuk dalam kreteria usaha besar.

Hal yang patut menjadi perhatian adalah proporsi dari setiap kelas usaha tersebut. Jumlah usaha mikro mencapai 54,559 juta unit atau 98,82% dari total unit usaha di Indonesia. Jumlah usaha kecil sebanyak 602.195 unit – 1,09%, usaha menengah 44.280 unit – 0,08% dan usaha besar 4.952 unit – 0,01%. Fakta bahwa mayoritas unit usaha di Indonesia merupakan UMKM – dengan bagian terbesar berupa usaha mikro – menyadarkan pentingnya perhatian penuh bagi mereka.

Apalagi hingga kini UMKM masih menghadapi sejumlah masalah, seperti kesulitan mengakses perbankan, kurang menguasai informasi pasar, lemahnya konsistensi menjaga mutu produk dan layanan pengiriman produk, dan problem lainnya. Beragam masalah yang dihadapi UMKM itu kerap dianggap sebagai persoalan klasik yang selalu muncul. Problem yang berulang membuat seolah-olah persoalan UMKM hanya itu-itu saja.

Besarnya populasi pelaku UMKM tak pelak menjadikan kompleksitas penyelesaian masalah-masalah tersebut. Hal yang selalu harus diingat, meskipun disebutkan sebagai masalah klasik – hingga sekarang belum ada solusi mutakhir untuk menyelesaikan persoalan klasik tersebut. Padahal UMKM sudah membuktikan perannya sebagai unit usaha yang bertahan di tengah kondisi perekonomian berat saat usaha besar terengah-engah menghadapinya. UMKM memenuhi baktinya untuk menjaga perekonomian bangsa di saat sulit. Tingginya pasar keuangan mikro karena masih besarnya segmen pasar yang belum terlayani. Keuangan mikro tidak hanya sebatas proses transaksional kredit mikro, tetapi juga harus menyertakan pendampingan, penjaminan, asuransi dan sebagainya. Ketentuan suku bunga pinjaman atau imbal hasil pembiayaan dan cakupan wilayah usaha perlu diatur dalam peraturan pemerintah (PP) menindaklanjuti UU No 1 tahun tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Sinkronisasi kebijakan para pemangku kepentingan terkait fiskal, moneter, dan regulator UMKM diharapkan lebih memberi stimulant pembiayaan mikro.

Guna mendapatkan data yang akurat sangat penting dilakukan registrasi usaha mikro di Indonesia. Data UMKM yang ada sekarang adalah hasil permodelan ekonometrika, tidak ketahuan di mana tinggalnya mereka. Sebagai perbandingan, UMKM di Thailad merupakan hasil registrasi sehingga ada data UMKM berdasar fakta, bukan pengolahan data statistika.

Pelaku UMKM memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan industri manufaktur Indonesia. Dari UMKM 55,2 juta unit usaha, sebanyak 4 juta unit di antaranya industri kecil menengah (IKM). Di antara 1% – 2% merupakan IKM yang bergerak di industri komponen. Pengembangan pasar komponen melalui pengaturan tingkat kandungan dalam negeri harus menjadi kebijakan pemerintah dalam mengembangkan IKM. Peningkatan daya saing mutlak dilakukan agar mereka semakin kompetitif. Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir 2015 akan menjadikan persaingan semakin ketat.

Ada 4 elemen yang harus diperhatikan dalam pengembangan IKM. Elemen yang dimaksud terkait dimilikinya kompetensi sumber daya manusia (SDM) teknologi, standar dan hak kekayaan intelektual atas inovasi. Penguasaan pasar dan kompetisi daya saing merupakan masalah yang dihadapi IKM. Adanya perjanjian perdagangan bebas, khususnya ASEAN menjadikan pabrik mobil bebas membeli dari dalam maupun luar negeri karena bea masuknya nol. Di samping itu mobil jadi dari ASEAN juga nol asalkan memenuhi persyaratan kandungan ASEAN-nya di atas 40%.

Penguatan daya saing mutlak dilakukan dalam menghadapi pasar bebas. Peran ini ada di pemerintah dan perusahaan. Kalau ingin industri otomotif kuat maka struktur industrinya juga harus kuat, termasuk IKM. Kebijakan pengembangan industri manufaktur merupakan hal penting. Sekitar 2 juta tenaga kerja dapat terserap di industri kendaraan bermotor. Kemampuan rekayasa juga terus meningkat. (my)

This entry was posted in Opini and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *