UMKM Sudah Harus Membayar Pajak?

Tahun ini, 2013, sampai bulan Oktober penerimaan pajak baru mencapai 71,8%, sehingga dalam dua bulan terakhir, pemerintah – Direktorat Jendral Pajak (DJP) masih harus kerja keras untuk mencapai target penerimaan pajak sebesar Rp 995 triliun. Bagaimana Dirjen Pajak melakukan upaya untuk bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Karena di sisi lain begitu banyak harapan yang ingin dilakukan pemerintah, khususnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Masalah pajak selalu menjadi masalah maha penting bangsa kita. Dan pajak selalu menjadi andalan pendapatan Negara, yang menjadi andalan bahan bakar bagi mesin pembangunan Indonesia. Masalahnya dalam 11 tahun terakhir sering sekali target penerimaan pajak tidak terpenuhi. Demikian pula diperkirakan tahun ini. Pasalnya, hingga akhir Oktober penerimaan pajak baru di kisaran 71,8% dari target penerimaan sebesar Rp 995 triliun.

Buruknya kinerja ekspor akibat krisis dunia ditengarai menjadi penyebab utama merosotnya penerimaan pajak. Salah satu motor utama pajak yaitu pajak penghasilan, yang penerimaan sangat sensitif terhadap perubahan pasar. Sehingga diperlukan sumber pendapatan pajak baru yang potensial, dan belum tergali dengan maksimal. Salah satunya adalah pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang selama ini memberikan kontribusi perekonomian mencapai 60%, namun masih kurang dari 1% yang membayar pajak.

Masalah itu masih diiringi dengan terbatasnya petugas pemungut pajak, dan masih rawannya pemungutan pajak dari oknum petugas pajak nakal. Karena itu munculah wacana penambahan petugas pajak untuk memaksimalkan penerimaan pajak negara ini. Pertanyaannya, apakah itu menjadi jawaban semua masalah pajak, karena bagaimana pun memaksimalkan pajak adalah mengupayakan distribusi kemakmuran.

Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Fuad Rahmani, dari 4 jenis penerimaan pajak, yang paling terpengaruh oleh kondisi global saat ini adalah pajak penghasilan (PPh). Dampak dari ekonomi global saat ini, kata dia, pajak penghasilan non migas, tumbuhnya lambat sekali, hanya sekitar 6%. Padahal tahun 2011 – 2012 masih bisa tumbuh 18% per tahun. Pertumbuhan PPn masih lebih rendah dari tahun lalu, tetapi dilihat dari segi kinerja pertumbuhannya, masih lebih baik dibandingkan dengan PPh. Pertumbuhan PPn tahun ini masih mencapai sekitar 18%, jauh di atas pertumbuhan nominal gross domestic bruto (GDB). PPn itu ada dua macam, yaitu PPn dalam negeri dan PPn impor. Akibat dari resesi ekonomi dunia, PPn impor juga anjlok.

Melihat kondisi saat ini, menurut pengamat perpajakan Darusalam, menurunnya penerimaan pajak tidak hanya dialami oleh Indonesia saja, tetapi Negara-negara lain pun mengalami hal yang sama, terutama Negara-negara maju di kawasan Eropa yang sampai saat ini pertumbuhan ekonominya belum pulih benar setelah dilanda krisis sejak tahun 2008. Karena dampak dari perekonomi dunia yang menyebabkan terjadinya target pajak agak turun sedikit, kita tidak perlu terlalu berkecil hati. Sebenarnya jika dibandingkan dengan tahun lalu pun, angka 71,8% itu tidak jauh berbeda. Berdasarkan pengalaman tahun lalu, sisa waktu 2 bulan ini jika terpenuhi 20% – 25%, masih bagus. Dari sisi penerimaan, belum menjadi masalah yang merisaukan, atau boleh dikatakan belum lampu merah.

Sejak awal tahun, orang memperkirakan bahwa tahun 2013 akan lebih baik dibandingkan tahun 2012. Ternyata, tidak. Karena waktu tinggal 2 bulan, tidak terlalu lama, berat untuk mencapai target. Kita juga tidak pernah bisa menduga apa yang akan terjadi di ekonomi global. Sampai September – Oktober 2013, ternyata ekonomi global itu belum pulih benar. Waktu yang tinggal 2 bulan, kalau konsisten kita masih bisa mencapai sekitar 95% dari target. Tapi jika 2 bulan ini ternyata keadaannya memburuk, ekspornya, dan impornya memburuk, kemungkinan tidak bisa mencapai target.

Untuk mengantisipasi kondisi yang tidak kondusif, Dirjen Pajak mengaku, sejak awal tahun sudah menekankan pada jajarannya di Direktorat Pajak harus meningkatkan eksistensitas kinerja. Walaupun ekonomi turun, namun potensi pajaknya masih bisa ditingkatkan. Sebab masih banyak sekali sektor ekonomi – kegiatan ekonomi kita yang belum membayar pajak. Banyak perusahaan dan orang yang belum membayar pajak, dan belum tersentuh oleh Dirjen Pajak. Walau ekonomi nasional turun, tetapi bila ada tambahan orang membayar pajak, berarti pendapatan dari pajak akan tetap naik.

Sektor yang paling tertekan usahanya sehingga PPh-nya menurun ada dua, yaitu sektor manufacturing, di situ ada beberapa komoditi ekspor kita terpukul seperti tekstil, alat-alat listrik, produk elektronik, sepatu, dan satu lagi sektor pertambangan. Khususnya tahun 2013 ini, batu bara. Yang lain pun, seperti tembaga, perak, dan emas juga kena. Permintaan dunia terhadap produk ekspor kita, disamping volumenya turun, harga komoditinya, tambang dan kelapa sawit, karet, juga turun. Semua sektor kegiatan ekonomi penyumbang pajak terbesar, sekarang terpukul oleh kondisi ekonomi global. Karena itu kita harus mencari basis pajak yang lain.

Berkaitan dengan basis pajak, untuk menambah penerimaan pajak ada dua yang bisa disasar, yaitu masalah subyek pajak dan obyek pajaknya. Sekarang Dirjen Pajak mau pilih fokus yang mana, subyek pajak yang mau disasar atau obyek pajaknya yang mau ditambah. Jika diperhatikan tahun 2013 ini, kelihatannya Dirjen Pajak lebih fokus menyasar subyek pajaknya. Terbukti dengan ketentuan baru adanya pemajakan atas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pertimbangannya, UMKM itu sektor kegiatan ekonomi yang jumlah wajib pajaknya sangat besar.

Menurut data dari Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM menunjukan, jumlah total UMKM mencapai 65,5 juta unit usaha atau 99,9% dari total unit bisnis di Indonesia. Apabila lebih diperinci, dari unit usaha di Indonesia, jumlah usaha mikro mendominasi, yakni sebanyak 55,856 juta unit atau 98,79%, disusul usaha kecil sejumlah 629.418 unit atau 1,11%, usaha menengah 48.997 unit atau 0,09% dan usaha besar 4.968 unit atau 0,001%. Tentang validitas data dari Kemenkop dan UKM itu memang sering menjadi perdebatan. Sebab selama ini dasar pendataannya tidak jelas benar. Dari izin usaha yang dikeluarkan oleh  Dinas Koperasi dan UKM di Kabupaten – Kota, atau darimana. Sebab kenyataannya, bukan saja untuk mendapatkan surat izin usaha (SIUP) itu masih menjadi keluhan, berbelit-belit dan lama, yang namanya pedagang bakso, pedagang gado-gado, pedagang sayuran, pedagang kaki lima, warung nasi, atau warung kelontong di rumahan 99,9% tidak punya izin usaha.

Terkait kontribusinya terhadap perekonomian, UMKM menyumbang 57,94% terhadap produk domestik bruto (PDB) dengan nilai Rp 4.303,57 triliun. Nilai investasinya tercatat mencapai Rp 830,9 triliun dengan serapan tenaga kerja sebanyak 110,80 juta orang. Sebarannya yang merata di seluruh Tanah Air memosisikan UMKM sebagai instrumen potensial dalam pemerataan pendapatan, sekaligus mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat. Ketika pemerintah belakangan ini gencar mendorong bertumbuhnya wirausaha baru, UMKM pun menjadi sarana bereksperimen yang cocok bagi wirausaha untuk merintis usaha. Pemanfaatan bahan baku dan sumber daya lokal oleh UMKM juga berperan dalam menghemat devisa karena minimnya ketergantungan komponen impor.

Ada yang mengatakan bahwa kebijakan Dirjen Pajak untuk menyasar UMKM sebagai obyek pajak sudah cukup tepat. Tetapi, dari kalangan UMKM, khususnya kelompok usaha mikro kecil (UMK) yang jumlahnya sebanyak 55,856 juta unit dan usaha kecil 629.418 unit pada umumnya merasa sangat berkeberatan untuk dijadikan wajib pajak. Mereka keberatan karena selama ini pemerintah dinilai tidak pernah melakukan apa pun, baik pembinaan, pendampingan maupun permodalan kepada pelaku UMK. Ketika mau mengurus izin usaha saja dipersulit. Kebijakan pemerintah lebih banyak dinikmati oleh pengusaha menengah dan besar. Jadi, bisa dimaklumi jika yang disasar adalah kelompok menengah – besar.

Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2008 tentang UMKM jelas mengatur bahwa pemerintah memiliki satu komando dalam pemberdayaan UMKM yang mutlak membutuhkan dukungan termasuk dalam aspek keuangan. Masih rendahnya akses permodalan bagi UMK, semisal, dinilai tidak layak bank dan minimnya kemampuan mengelola usaha dengan baik. Mengacu data olahan Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan tahun 2012, misalnya, pembiayaan UMKM di Indonesia hanya 20,1% dari total kredit perbankan di Tanah Air. Porsi pembiayaan untuk UMK hanya 20,7% dari total pembiayaan UMKM sebesar Rp 612 triliun.

Kebijakan menyasar UKM dengan kewajiban membayar pajak 1% terkait dengan omzet dinilai oleh Dirjen Pajak sesuai dengan International Best Practice karena pemajakan sektor UKM itu, bukan hanya masalah Indonesia, di Negara maju pun mengalami kesulitan. Oleh karena itu pemajakannya disederhanakan atas dasar omzet usaha. Tetapi pemajakan dengan cara seperti itu dalam konteks masa transisi saja. Ketika mereka naik kelas, masuk di sektor formal, kemudian diberlakukan ketentuan umum sebagai perusahaan. Untuk jangka panjang UKM khususnya sektor perdagangan dan  jasa, cukup potensial. Bisa mencapai 300.000 unit saja sudah baik. Satu dua tahun ke depan Dirjen Pajak akan melakukan sosialisasi kepada pelaku UKM terlebih dulu. Sektor lain yang sedang disasar orang-orang kaya, lalu di bawah kaya – kelas menengah juga banyak sekali. Jumlahnya bisa mencapai jutaan.

Terkait dengan fungsi fiscal, dimana kebijakan fiscal bukan hanya untuk peningkatan penerimaan, juga dipakai sebagai instrument untuk alokasi dari sumber daya ekonomi, tetapi UU Perpajakan sangat terbatas, sehingga walau kita ingin memberikan tax insentive, baik untuk PPh maupun PPn, dibatasi. Misalnya, regulasi dipercepat, kibat kerugian waktu pembayaran diperpanjang. Sehingga ruang gerak pemerintah untuk memberikan fiscal di UU Perpajakan sangat terbatas sekali.

Di UU Pajak, terutama PPh, memang ada satu pasal yang memungkinkan pemerintah untuk mengeluarkan satu Peraturan Pemerintah (PP) untuk memberikan peraturan khusus. Tetapi kita memang hati-hati sekali. Seperti tax holiday, misalnya, di UU Pajak ada, tetapi kita mengacu kepada UU Penanaman Modal. Dari sisi akademisi, masalah tax insentive mengalami perdebatan panjang. Secara teoritis, tax insentive tidak disarankan, karena orang berinvestasi bukan faktor pajak yang dilihat pertama, tetapi infrastruktur, masalah perizinan, dan kepastian hukum. Masalah insentif sebenarnya di urutan kesekian, setelah perizinan, kepastian hukum maupun infrastruktur.

Memberikan insentif pajak saat ini, sebenarnya track off saja, karena ketidakberesan masalah perizinan, ketiadaan infrastruktur yang memadai, maka insentif pajaklah yang bisa menjual – menjadi daya tarik. Bila Dirjen Pajak ingin memberikan tax insentive, harus selektif, tidak diobral. Jika Bank Dunia saat ini memberikan peringkat 120, bukan faktor pajak. Kalau dilihat ada 10 faktor, dan pajak ada diurutan kesekian. Oleh karena itu, jika kita memberikan insentif harus hati-hati, jangan sampai insentif itu tidak secara langsung bisa menarik investasi. Sebab sebenarnya, masalah kepastian hukumlah yang nomor satu.

Yang menjadi tantangan, bagaimana pajak yang sudah didapatkan bisa dipakai secara benar. Hal itu sering dipertanyakan dan klompain, sebagai alasan para wajib pajak yang belum mau membayar pajak. Masyarakat juga sering menanyakan, mana pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, pembangkit listrik dan segala infrastruktur lainnya. Jawaban dari Dirjen Pajak pun ringan saja; “masalahnya yang bayar pajak juga masih sedikit, sich!” Kalau puluhan juta orang – wajib pajak yang selama ini menahan belum bayar pajak, ikut bayar pajak, kita bisa membangun sekolahan, membangun jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan infrastruktur lainnya sehingga semua masyarakat bisa ikut merasakan. Persoalannya, yang mau bayar pajak masih sedikit, tetapi harus membiayai yang besar. Yang belum bayar pajak selalu mengatakan; “Mana saya belum merasakan?”

Sudah menjadi pilihan kita untuk mandiri, sehingga pembangunan juga ditopang oleh kemampuan di dalam negeri. Kita juga melihat keinginan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan. Oktober 2013, misalnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Sukabumi, Jawa Barat, mulai mencanangkan beroperasinya Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS). Mulai tahun depan, 2014, ada 140 warga Indonesia mendapatkan jaminan kesehatan. Semua itu akan dibiayai dari pajak. Pertanyaannya, apakah secara kelembagaan dengan peran yang sangat besar untuk mensejahterakan rakyat, Dirjen Pajak mampu melaknakan tugasnya?

Menjawab pertanyaan krusial itu, Dirjen Pajak mengatakan; “Kita harus katakan mampu. Namun, memang ada kendala – keterbatasan, karena sejak tahun 2006 kapasitasnya tidak pernah bertambah. Jumlah kantor pajak tidak bertambah, dari 31 Kantor Wilayah (Kanwil) hanya 331 kantor pelayanan. Jumlah pegawai sejak tahun 2006 sampai 2013 tetap 32.000 orang, bahkan turun sedikit. Padahal target pajak pada tahun 2006 hanya sekitar Rp 400 triliun, setiap tahun terus meningkat, 2013 sebesar Rp 995 triliun. Harus diakui bahwa produktivitas jelas meningkat.”

Kita harus berpikir ke depan, tidak bisa terus begini. Kapasitas perlu diperbesar, baik infrastruk, kantor, karyawan dan sebagainya. Karena ekonomi Indonesia terus bertumbuh lembaga administrasi perpajakan mestinya ikut membesar agar dapat mengakses semua, dan masyarakat Indonesia makin lebih banyak yang bisa mengakses ke kantor perpajakan. Untuk menambah pegawai, setelah diberikan indikator-indikatornya, Menteri Keuangan pun setuju. Selama ini ada aturan pemerintah, kalau ada penambahan pegawai di Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak harus minta formasi yang diputuskan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN). Secara prinsip pada dasarnya setuju, tetapi angkanya sedikit. Sedangkan yang dibutuhkan jumlahnya lebih banyak daripada yang disetujui.

Untuk mencapai kebutuhan ideal, Dirjen Pajak mengambil contoh negara-negara di Asia seperti; Korea, dan Jepang. Jumlah penduduk Jepang hanya separuh dari Indonesia, sekitar 120 juta jiwa, pegawai pajaknya 66.000 orang, 2 X lipat dari kita yang penduduknya 245 juta jiwa, namun jumlah pegawai pajaknya kurang dari 32.000 orang. Padahal, Jepang itu IT-nya super modern, semua online. Jerman, salah satu Negara modern di Eropa, IT-nya juga super modern, tetapi pegawai pajaknya 100.000 orang. Melihat luas wilayah dan jumlah penduduk Indonesia yang begitu besar, mestinya pegawai pajak kita 2 X lipat dari yang ada sekarang. Kalau pakai standar internasional, idealnya pegawai pajak kita 95.000 orang.

Dijajaran pajak, ada macam-macam tugas, antara lain; melakukan pengawasan, himbauan, dan pemeriksaan. Idealnya, satu petugas menangani 500 orang. Tetapi sekarang, satu petugas melayani 4500 orang. Karena over, tidak mungkin bisa semua wajib pajak tersentuh. Mengherankan memang, sebagai institusi yang mempunyai peran 70% penerimaan Negara tetapi “dibonsai”, bajunya kesempitan. Untuk mencapai target Rp 995 triliun hanya diberi kewenangan sangat sedikit, sehingga Dirjen Pajak tidak bisa berbuat apa-apa. Kewenangan merekrut pegawai, misalnya, tidak diberikan. Dengan target demikian besar, kapasitasnya tidak memungkinkan lagi. Saat ini Dirjen Pajak kekurangan pegawai untuk memantau wajib pajak yang jumlahnya kurang lebih 20 juta wajib pajak.

Karena Direktorat Jenderal Pajak itu sangat penting, dan harus cepat berubah, maka, walau di bawah Kementerian Keuangan selayaknya diberikan kewenangan yang fleksibel, misalnya, pengaturan sumber daya manusia (SDM), pengaturan organisasi dan pengaturan anggaran. Tidak seperti sekarang, untuk menerima pegawai baru saja harus menunggu keputusan dari Kemen PAN. Fleksibelitas itu penting karena Dirjen Pajak harus mengupayakan peningkatan penerimaan pajak, yang targetnya selalu lebih tinggi. Sebab ekonomi kita juga terus tumbuh. PDB Indonesia saat ini hampir mencapai US$ 1,2 triliun. (mar)

This entry was posted in Opini and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *