Untuk UKM Pemerintah Menyiapkan Menu Komplit

Pemerintah telah memberikan menu komplit untuk membangkitkan kembali para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terkena imbas pandemi. Sehingga mereka bisa kembali beraktifitas, produktif, tetap aman dari pandemi Covid-19 dan bisa menggerakkan ekonomi kita. 

Dukungan kepada UMKM termaktub dalam aturan mengenai Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Melalui program tersebut, dunia usaha, terutama UMKM mendapat dukungan, bantuan, juga dilindungi oleh pemerintah. Program PEN bertujuan untuk perlindungan dan pemulihan ekonomi yang terdampak pagebluk.

Anggaran yang disiapkan pemerintah untuk pemulihan ekonomi, terutama untuk UMKM adalah sebesar Rp 123,46 triliun. Diharapkan anggaran tersebut bisa berputar dan betul-betul dinikmati oleh UMKM. Program untuk UMKM yang pertama adalah penjaminan kredit modal kerja untuk UMKM. Pemerintah memberikan Rp 5 triliun, sehingga UMKM yang meminjam sampai Rp 10 miliar pun premi penjaminan kredit macetnya dibayar pemerintah dan dijamin oleh Jamkrindo dan Askrindo.  

Pemerintah telah memberikan Penyertaan Modal Negara sebesar Rp 6 triliun untuk dua perusahaan pelat merah tersebut agar memiliki kemampuan modal untuk menjamin risiko tersebut. Dengan demikian UMKM bisa bangkit kembali.  Bukan hanya itu, pelaku UMKM juga bisa mengajukan restrukturisasi sehingga tidak perlu membayar pokok pinjamannya selama enam bulan. Sementara, bunganya pun disubsidi oleh pemerintah. Sehingga, semakin kecil pinjaman akan semakin penuh subsidi bunganya. Semakin tinggi pinjamannya, subsidi untuk bunga semakin kecil, yaitu sebesar 2-3%.

Dukungan dari pemerintah lainnya adalah dengan menanggung pajak UMKM. Pemerintah juga sudah menempatkan uangnya di perbankan, mulai dari Rp 40 triliun, dalam Perpres 8/2020 ada Rp 78,8 triliun supaya ada dana murah dari pemerintah dengan suku bunga hanya 80% dari repo, yaitu 3,3%. Itu bisa di-blend dengan dananya perbankan untuk memberikan kredit modal kerja dengan bunga yang relatif murah.

Pemerintah telah meluncurkan penjaminan kredit modal kerja untuk UMKM dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional. PT Jamkrindo dan PT Askrindo telah ditugaskan melalui Keputusan Menteri Keuangan untuk menjamin pelaku usaha UMKM atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan. UMKM menjadi prioritas utama dalam pemulihan ekonomi nasional. Usai UMKM terdampak Covid-19 diberi keleluasaan untuk melakukan restrukturisasi kredit, maka pemerintah melihat bahwa suntikan modal kerja untuk UMKM menjadi sangat penting.

Melalui Kementerian Keuangan pemerintah mengalokasikan dukungan berupa pembayaran imbal jasa penjaminan sesuai porsi dukungan yang diberikan, penjaminan balik, loss limit, atau dukungan risk sharing lainnya yang dibutuhkan.  Pemerintah juga telah mengalokasikan dana cadangan penjaminan dan anggaran imbal jasa penjaminan yang berasal dari APBN.

Di sisi lain, bank sebagai salah satu penyalur kredit kepada UMKM tetap menerapkan prinsip kehati-hatian di tengah resiko tingginya gagal bayar. Di sinilah peran penjaminan kredit sangat diperlukan. Itulah sebabnya kredit modal kerja tersebut akan dijamin pemerintah. Oleh karena itu, baik Jamkrindo maupun Askrindo diharapkan secara aktif sudah bisa melaksanakan programnya sehingga modal kerja ini bisa dilakukan perbankan. 

Kementerian Koperasi dan UKM mencatat, realisasi penyaluran Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro (Banpres Produktif)  hampir mencapai  100% dengan nilai anggaran Rp 28,8 triliun kepada 12 juta penerima. Kemenkop UKM selaku koordinator pelaksana program Banpres Produktif bersama dengan lembaga lainnya bekerja cermat, transparan, dan hati-hati tetapi juga cepat dalam menjalankan program ini. Sebab, waktu penyalurannya singkat, hanya 5 terhitung Agustus-Desember 2020. (Red)

This entry was posted in Dari Redaksi and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *