Upaya Liberalisasi Koperasi Dibatalkan MK

Majelis MK mempertimbangkan bahwa filosofi UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian ternyata tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. “Pengertian koperasi ternyata telah dielaborasi dalam pasal-pasal lain di dalam UU 17 Tahun 2012, sehingga di suatu sisi mereduksi atau bahkan menegasikan hak dan kewajiban anggota dengan menjadikan kewenangan pengawas teralu luas,” kata Anggota Majelis Hakim Maria Farida Indrati.

Maria juga mengatakan UU Nomor 17 Tahun 2012 mengutamakan skema permodalan materiil dan finansial yang mengesampingkan modal sosial yang justru menjadi ciri fundamental koperasi sebagai suatu entitas khas pelaku ekonomi berdasarkan UUD 1945. Dengan begitu, kata Maria, koperasi menjadi sama dengan perseroan terbatas, sehingga kehilangan roh konstitusionalnya sebagai entitas pelaku ekonomi khas bagi bangsa yang berfilosofi gotong royong.

UU Nomor 17 Tahun 2012 dinilai Mahkamah telah menghilangkan entitas pelaku ekonomi khas bangsa Indonesia, di antaranya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945, yakni; Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Mahkamah berpendapat, ketentuan pembatasan jenis kegiatan usaha koperasi hanya pada empat jenis; yaitu Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Produsen, Koperasi Konsumen, dan Koperasi Jasa, telah memasung kreativitas koperasi untuk menentukan sendiri jenis kegiatan usahanya. Membatasi jenis usaha koperasi dengan menentukan satu jenis usaha koperasi (single purpose cooperative) dinilai bertentangan dengan hakikat koperasi sebagai suatu organisasi kolektif dengan tujuan memenuhi keperluan hidup untuk mencapai kesejahteraan anggota.

Sebaliknya, koperasi sebagai usaha bersama, seharusnya diberi keleluasaan berusaha tanpa membatasi pada satu jenis tertentu, tapi harus tergantung pada kehendak para anggota sesuai kebutuhan yang dihadapi anggota koperasi. Ketentuan pembatasan itu, menurut Mahkamah, tidak sesuai dengan aspek empirik dari kegiatan usaha koperasi yang telah berjalan. Sebab, dengan ketentuan pembatasan, koperasi harus menutup kegiatan usaha yang lain dan harus memilih satu jenis saja kegiatan usahanya. Padahal, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan ekonomi, berkembang pula jenis kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomis manusia.

Menurut Mahkamah tidak mungkin mendirikan koperasi hanya dengan satu jenis usaha tertentu, melainkan harus merupakan koperasi serba usaha, baik karena keterbatasan modal, pengurus, anggota, dan jaringan, khusnya bagi koperasi berskala kecil. Pembatasan jenis usaha koperasi dianggap Mahkamah dapat mengancam fleksibilitas usaha dan pengembangan usaha koperasi. Sebaliknya, Mahkamah mencontohkan, banyak koperasi serba usaha (multi purpose cooperative) yang sudah berhasil.

Karena itu, Mahkamah berkesimpulan, filosofi UU Koperasi tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Sebab, salah satu fungsi koperasi adalah merasionalisasi ekonomi dengan memendekkan jalur perekonomian sehingga dapat mensejahterakan anggotanya. Fungsi ini tidak akan dapat tercapai jika ada pembatasan jenis usaha. Dengan demikian dalil para Pemohon beralasan menurut hukum.

Sementara di satu sisi, koperasi menjadi sama dengan perseroan tebatas (PT), yang akibatnya menghilangkan ruh konstitusional koperasi sebagai entitas pelaku ekonomi khas bagi bangsa yang berfilosofi gotong royong. Seharusnya, kata Mahkamah, apa yang berlaku pada koperasi juga berlaku pada perseroan terbatas (PT). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) tidak membatasi jenis usaha perseroan terbatas sebagaimana halnya koperasi.

“Puji syukur MK sudah mengabulkan gugatan kami. Menurut kami, UU Koperasi No. 17 Tahun 2012 berpotensi mengancam perkembangan gerakan koperasi yang berprinsip pada kemandirian, kekeluargaan, dan keadilan,” ujar Maeda Yopy Mahasiswa Pascasarjana STF Driyarkara, Koordinator Koalisi Demokrasi Ekonomi.

Lahirnya UU ini adalah keinginan pemerintah untuk membawa gerakan ekonomi koperasi masuk ke dalam sistem ekonomi Liberal Kapitalisme yang berpotensi merusak gerakan ekonomi rakyat kecil di berbagai daerah – desa di seluruh Indonesia, lanjut Maeda. Prinsip Koperasi haruslah menjunjung kedaulatan anggota sebagai stakeholder utamanya. Namun, UU No. 17 Tahun 2012, perannya digantikan dengan otoritas badan pengawas sebagai pihak perwakilan modal (investor). Ini sebagai upaya menciptakan “korporatisasi koperasi” dalam tubuh gerakan Koperasi di Indonesia ke depan.

Dibatalkannya UU No. 17 menguntungkan para anggota koperasi karena, memberi kreativitas bagi koperasi seluas-luasnya sebagai jenis kegiatan usaha tanpa campur tangan pemodal. “Ada beberapa permasalahan dari UU No. 17, yaitu koperasi disamakan dengan PT. Termasuk juga permodalan, penyertaan permodalan dari luar. Dengan adanya permodalan dari luar, tidak lagi keuntungan koperasi menjadi milik semua anggota, tetapi menjadi milik pemodal,” kata Wigati Ningsih, usai mendengarkan keputusan hakim konstitusi di MK. Koperasi sebagai usaha bersama, ujarnya, harus diberi keleluasaan berusaha tanpa membatasi satu jenis tertentu. Artinya pembatasan koperasi yang melarang mendirikan beragam jenis usaha tertentu tidak relevan karena, sangat tergantung pada kehendak para anggota sesuai kebutuhan yang dihadapinya.

Kondisi tersebut, menurut MK, juga berlaku pada Perseroan Terbatas (PT), yang dalam UU PT tidak membatasi jenis usaha setiap satu PT harus satu jenis usaha. Lagipula, salah satu fungsi koperasi adalah merasionalisasi ekonomi dengan memendekkan jalur perekonomian sehingga dapat mensejahterakan anggotanya. Fungsi tersebut tidak akan dapat tercapai jika ada pembatasan jenis usaha. “Oleh karena itu, jika pembatasan jenis usaha koperasi diberlakukan, hal ini dapat mengancam fleksibilitas usaha dan pengembangan usaha koperasi,” paparnya.

Pakar koperasi Robby Tulus menilai, ketentuan modal penyertaan dari masyarakat dan pemerintah terhadap koperasi, yang diatur dalam UU Nomor 17 telah mengesampingkan kemandirian dan jati diri lembaga tersebut. “Undang-undang ini lebih ke aspek legalitas dan pemenuhan modal. Penyertaan modal koperasi bisa dari luar, itu berlawanan dari kemandirian koperasi yang menjaga tradisi melalui usaha bersama,” kata Robby.

Menurut Robby definisi koperasi secara universal yang dirumuskan ICA (International Cooperation Alliance) tahun 1995 menekankan otonomi, kesukarelaan, dan kesatuan orang-orang yaitu anggotanya, untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, budaya melalui koperasi. Sedangkan definisi koperasi dalam UU Perkoperasian yakni badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, dinilai sangat menekankan pada aspek legalitas dan modal ekonomi saja. Dia mencontohkan, di Filipina ada sekelompok kecil pemilik modal, mendirikan koperasi perikanan sebagai usahanya, karena badan hukumnya lebih mudah, namun koperasi itu membuat nelayan terpuruk karena nelayan hanya menjadi objek dari pemilik modal ini.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram menyatakan pihaknya menerima keputusan dibatalkannya UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian oleh MK. “MK adalah lembaga tinggi negara yang berwenang atas hal ini, kita semua menerima,” kata Agus Muharram.

Namun, Agus Muharram mengingatkan gerakan koperasi atas konsekuensi logis yang timbul akibat pembatalan UU Perkoperasian tersebut. “Kita harus menerima konsekuensi; pertama Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam akan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bukan lagi oleh Menteri Koperasi dan UKM. Jadi gerakan koperasi harus siap diawasi oleh OJK,” ucapnya.

Menurut dia OJK memiliki standar keuangan yang jelas berbeda dengan standar koperasi, bahkan menurut dia bukan tidak mungkin sistem perbankan akan diberlakukan pada koperasi. Konsekuensi kedua, kata Agus, sudah tidak ada peluang bagi pemerintah maupun gerakan koperasi untuk membentuk lembaga penjamin simpanan, sehingga koperasi harus menjamin sendiri simpanan anggotanya.

Konsekuensi lainnya, lanjut Agus, koperasi tidak bisa mengangkat pengurus dari kalangan profesional non-anggota karena UU Nomor 25 tahun 1992 tidak memungkinkan hal itu dilakukan. Padahal, di era pasar bebas khususnya Masyarakat Ekonomi ASEAN diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang profesional di bidangnya agar bisa memenangkan persiangan.

Agus mencontohkan koperasi tidak dimungkinkan untuk merekrut negosiator profesional untuk menegosiasi bisnis internasional. “Jadi koperasi harus siap untuk anggotanya lebih profesional dalam menghadapi era pasar bebas karena tidak lagi dimungkinkan untuk merekrut non-anggota jadi pengurus. Koperasi harus siap,” ujarnya. Meski begitu, ia mengajak gerakan koperasi untuk menerima keputusan MK atas pembatalan tersebut. (marjono)

This entry was posted in Sajian Khusus and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *