Urbanisasi Menjadi Beban Perkotaan

Seiring dengan gelombang arus balik usai mudik Lebaran di kampung halaman, Jakarta kembali menanggung beban luar biasa. Kota yang telah sedemikian sarat lagi-lagi harus memikul segudang masalah sosial akibat padatnya penduduk. Jakarta yang sudah sesak, semakin sesak akibat urbanisasi yang berlangsung bersamaan dengan arus balik. Pada 2013, misalnya, sebanyak 47.832 pendatang baru mengadu nasib di Ibukota hingga H + 7 Lebaran. Ada pun selepas Lebaran tahun 2014 ini diprediksi 52.000 lebih pendatang baru menyerbu Jakarta.

Bisa dipastikan, ibarat kapal tua Jakarta kian rapuh akibat kelebihan muatan. Saat ini saja jumlah penduduk Jakarta telah mencapai 9,7 juta jiwa, atau rata-rata 16.000 orang per kilo meter pesegi. Itu belum termasuk jutaan warga wilayah sekitar yang pada siang hari mendulang rezeki di Jakarta. Apalagi bila setiap tahun terus ditambah puluhan ribu pendatang anyar. Banjir pendatang baru terutama selepas Lebaran sebenarnya masalah klasik, masalah yang berulang setiap tahun. Masalahnya, pengelola negara ini tetap tak berdaya mengatasinya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisanya cuma menghimbau atau menakut-nakuti mereka yang mencoba mencari peruntungan di Ibukota. Spanduk-spanduk berisi peringatan bahwa hidup di Jakarta amat berat selalu ditebar di sentra-sentra publik. Pemprov DKI juga rutin menggelar operasi yustisi kependudukan di sentra-sentra pendatang arus balik. Namun semua langkah itu sejatinya tiada guna, karena tidak menyentuh persoalan utama. Lagi pula, bukankah tak seorang pun di negeri ini boleh melarang siapa pun warga negara Indonesia untuk pindah mencari penghidupan yang layak di mana pun, di seluruh wilayah Indonesia.

Pokok persoalan kenapa urbanisasi masih saja terjadi ialah tidak meratanya pembagian kue pembangunan. Mustahil disangka hingga sekarang pembangunan tetap sentralistis, terpusat di kota-kota besar. Penduduk desa terdorong pindah ke kota, sebab desa sulit menjadi sandaran hidup. Sebaliknya, kota yang kian gemerlap karena pembangunan menumpuk di sana, amat kuat menarik minat ubanisator. Kuat pemikiran bahwa sepahit-pahitnya hidup di kota, masih lebih manis ketimbang hidup di desa karena banyak peluang pekerjaan yang tersedia.

Urbanisasi jelas bukan tanggung jawab pemerintahan kota semata. Urbanisasi adalah bentuk kegagalan negara dalam menyebarkan kue pembangunan dan mengikis kesenjangan. Selama kesenjangan antar wilayah terus terpelihara, selama itu pula urbanisasi akan terus terjadi. Selama Jakarta masih menjadi pusat kembang gula, selama itu pula orang desa berbondong-bondong dan berkerumun untuk mencicipinya.

Banyak pakar mengatakan bahwa dalam proses modernisasi dan industrialisasi memang ada kecenderungan penduduk kota meningkat. Idealnya, 60 : 40. Kita pun sekarang pada posisi itu sehingga penduduk kota akan terus meningkat, dan bukan hanya di kota-kota besar seperti; Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Bandung, tetapi juga kota-kota menengah seperti Pekalongan, Kendari, Lampung, Cirebon, Manado, Solo, Jember. Dan itu lumrah, tidak perlu dikawatirkan. Ada dua hal penting, yaitu daya dukung sistem ekonomi terhadap penduduk, dan jumlah penduduk maksimal untuk satu sistem ekonomi tertentu.

Menurut analisis para ahli, saat ini sitem ekonomi perkotaan masih mampu menampung jumlah tertentu, sekarang meningkat mendekati 50% urban population. Sedangkan daya dukung dari pedesaan berkurang. Di Jawa, misalnya, hanya 7% dan harus menampung 59% dari seluruh penduduk desa, memang terlalu berat. Akibatnya mereka pergi ke kota. Dalam beberapa tahun terakhir, urbanisasi ke kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar dan Medan makin berkurang. Orang pulang lebaran lebih banyak dari kota-kota menengah yang sekarang menjadi Ibukota Kabupaten – Kota, seperti Kendari, Pekalongan, Lampung, Tangerang, Jember dan sebagainya. Dalam jangka panjang sebenarnya tidak perlu dikawatirkan karena proses desentralisasi dengan sendirinya akan memberi kesempatan daerah terus berkembang. Dengan syarat, uang tidak dikorup untuk berfoya-foya di Jakarta. Tetapi kalau banyak pejabat di daerah membawa uang ke Jakarta untuk berfoya-foya, repot.

Faktor lain yang membuat orang desa mencari pekerjaan di kota, karena mereka tidak memiliki lahan pertanian. Menurut data resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) 80% tanah kita yang berupa sawah, dan terutama hutan, aset negara itu dikuasai oleh 10% oleh orang-orang kaya di kota. Akibatnya ekonomi sawah tidak jalan, dan semakin hari semakin berkurang. Selain itu juga tidak ada perkembangan signifikan dalam pembangunan desa. Karena itu, disamping otonomi daerah diperkuat, sekarang desa diberi hak dan kepercayaan untuk membangun desanya sendiri.

Orang hijrah dari desa ke kota tidak semata-mata mencari pekrjaan, tetapi karena di desa tidak cukup mewadahi orang-orang yang kapasitas intelektualnya lebih kuat. Oleh karena itu yang terpenting justru membangun desa. Konsep yang kemudian menjadi UU Desa. Dalam perdebatan, substansinya adalah Tri Sakti-nya Bung Karno. Berdikari secara politis, mandiri secara ekonomi dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Karena itu tidak lain membangun desa. Saat infrastruktur desa sangat buruk. Sebab, APBD yang ke desa sangat kecil, setahun maksimal hanya Rp 100 juta untuk membangun sebuah desa yang penduduknya kurang lebih ada yang 3000 – 5000 jiwa. Ke depan APBN untuk desa minimal Rp 1 miliar, memang variatif. Dalam arti, ada indeksnya, jumlah penduduk, luas wilayah tingkat kesulitan geografi dan seterusnya. Sehingga satu desa dengan desa yang lain tidak mungkin sama. Substansinya bukan menyamaratakan desa dengan Rp 1 miliar tetapi menyamaratakan pembangunannya.

Selama ini, ambil contoh di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, juga terjadi di banyak daerah lain, sama sekali tidak maksimal. Begitu bupati terpilih, bukan segera memikirkan pembangunan desa, tetapi bagaimana mengembalikan kepentingannya. Karena itu sering kali kepala desa mendapatkan porsi sangat sedikit, maksimal Rp 100 juta per tahun. Jika sebuah desa mendapatkan anggaran Rp 100 juta bisa untuk membangun apa? Belum lagi dikurangi untuk insentif punggawa desa. Paling yang digunakan untuk pembangunan hanya Rp 45 juta.

Sektor pertanian menjadi indentitas negara kita, negara agraris seharusnya terus dibangun menjadi lebih modern sehingga kita mampu menjadi Negara agraris yang modern. Pertanian itu artinya luas, tidak hanya tanam-menanam. Ada yang terkait dengan industri, misalnya, memproduksi pupuk, memproduksi traktor-traktor tangan, melakukan pengolahan hasil pertanian, yang masuk dalam pengertian agro bisnis.

Idealnya sebuah negara agraris – martim seperti Indonesia, 30% dari APBN masuk desa. Tetapi kalau dilihat dari UU Desa sekarang, bukan dari APBN, melainkan dari dana pusat yang dikelola oleh kementerian dan lembaga yang selama ini didelegasikan untuk pembangunan desa. Jumlahnya tahun 2013 Rp 41 triliun diambil 10%-nya. Kadang salah paham, dilihat dari APBN. UU Desa adalah pemaksaan terhadap pemerintah pusat agar uang bisa turun ke desa-desa. Melalui UU Desa pemerintah daerah dan pusat diwajiban memberi pelatihan kepada perangkat desa bagaimana cara mengelola manajemen keuangan desa.

Yang melakukan pembangunan desa bukan perangkat desa – kepala desa, tetapi Panitia Desa yang disepakati dalam musyawarah desa. Perangkat desa hanya pengontrol pengelolaan uang. Jadi yang di Panitia Desa itu bisa ahli hitung-hitungan uang, ahli sipil dan sebagainya. Kita juga tidak boleh menyerahkan uang anggaran desa kepada kabupaten maupun provinsi, karena jika melewati provinsi – kabupaten ketemu “dukun sunat” yang suka memotong anggaran. UU Desa untuk merespon betapa mandegnya sistem ekonomi desa – pertanian desa untuk bisa lebih hidup.

Untuk 5 tahun ke depan, jika anggaran turun ke desa rata-rata Rp 1 miliar hanya untuk infrastruktur guna mempermudah petani pasca panen tidak kesulitan menjual, atau bibit dan obat-obatan tidak mahal. Saat ini tidak ada petani yang untung. Seorang petani menjual terong hasil panennya Rp 2000,- per Kg, sedangkan harga di Swalayan – Super Market di kota besar rata-rata mencapai Rp 16.000,- Petani tidak menikmati keuntungan karena tidak bisa menjual. Yang untung tengkulak. Karena itu negara mesti membantu petani supaya bisa panen dan bisa untung.

Ada persoalan lain yang mendasar. Tiap tahun jumlah rumah tangga petani terus berkurang sekitar 500 petani, sehingga dalam 10 tahun terakhir jumlah berkurangnya sekitar 5 juta. Saat ini makin sedikit petani memiliki lahan pertanian. Sawah sudah banyak dikuasai oleh Para pengusaha besar. Petani juga sangat sedikit yang menguasai bibit. Sebab, bibit pun sudah dikuasai oleh perusahaan. Demikian pula soal pupuk, petani juga sering mengalami kesulitan karena dikuasai pengusaha.

Jumlah petani berkurang tidak ada persoalan sepanjang produktivitas bertaninya ditingkatkan. Yang dikawatirkan, k a rena us i a pe t ani s ema k in tua produktivitasnya pasti menurun. Celahnya, penciptaan lapangan kerja di pedesaan. Anak muda, tidak mungkin disuruh mikul cangkul lagi ke sawah. Anak muda sulit membawa cangkul karena mereka sudah membawa gadget. Jangan dikira orang di desa tidak bisa main internet. Agar masyarakat desa tetap produktif perlu diberikan bimbingan ketrampilan untuk dapat mengolah hasil pertanian, dimulai dari industri rumah tangga dengan mesin pengolahan sederhana. Mustahil membangun sebuah desa tanpa ekonomi produktif di desa. Yang bisa diperbuat dari kemajuan teknologi sangat banyak. Aktivitas ekonomi kreatif inovatif bisa dipasarkan – dipromsikan melalui IT.

Untuk mengembangkan ekonomi di desa banyak sektor bisa dikembangkan. Ada pekerjaan di luar pertanian. Misalnya, membuat pupuk alternative skala kecil, juga masih berhubungan dengan kebutuhan petani, bisa meningkatkan perekonomian desa. Diprediksi pada tahun 2025 komposisinya akan menjadi 70 kota – 30 desa. Tren itu akan terus terjadi, dan pertanian akan mengarah pada efisiensi, meningkatkan produktivitas. Petani pun tidak ramai-ramai potong padi lagi. Sekarang sedang dirintis melalui UU No 19 tahun 2013 tentang Perlindungan Petani, sehingga Jakarta tidak terlalu banyak fungsinya.

Yang tidak kalah penting, mereka ditingkatkan ketrampilannya. Taruhlah mereka putus sekolah, bisa dididik dengan pendidikan advokasi, pendidikan ketrampilan, sehingga kemampuannya meningkat. Kalau punya bakat ngelas, misalnya, mereka bisa menjadi ahli ngelas. Ketika industri suportingnya ada di sekitar pedesaan mereka tidak harus ke kota-kota besar. Jika kita berhasil membuat model pengembangan 10 kota besar, di tengahnya ada kota metropolitan, pemerataan pembangunan ekonomi akan terjadi dengan sendirinya. Sebab hasil dari pedesaan – pinggiran akan diserap oleh kota menengah sehingga tidak terjadi urbanisasi ke kota metropolitan. Industri pengolahan akan menyerap tenaga kerja laki-laki, sedangkan tenaga kerja perempuan diharapkan mengurus rumah tangganya.

System zoning untuk menentukan mana wilayah untuk pabrik, mana wilayah untuk pemerintahan dan mana wilayah untuk pemukiman, sangat penting. Kota besar seperti Jakarta bebannya terlalu berat, karena menjadi Ibukota Negara, Ibukota Provinsi, Kota Industri, Kota Perdagangan, Kota Jasa, Kota budaya dan sebagainya. Perlu dorongan adanya fungsi spesialisasi suatu kota tententu. Ada suatu kota yang berkembang karena perkembangan pemerintahan, ada juga kota yang berkembang karena perkembangan bisnis.

Otonomi Daerah sebenarnya sudah cukup baik. Ada 32 urusan sudah diberikan kepada daerah, kabupaten – kota dan provinsi. Hanya 6 urusan yang dikelola oleh pemerintah pusat, yaitu, Dalam Negeri, Luar Negeri, Agama, Keamanan, Pertanahan, dan Viskal. Di luar itu didelegasikan ke Otonomi Daerah. Problemnya, otnomi daerah belum punya kesiapan membangun secara fokus terhadap desa-desa yang berbeda-beda. Haknya semua rata, mungkin karena pengaruh zaman Orde Baru (Orba) yang masih melekat di sebagian pejabat pemda sekarang. (dm)

This entry was posted in Sajian Utama and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *