Utang Luar Negeri Akan Membebani Anak Cucu?

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pernah mengungkapkan bahwa untuk membangun infrastruktur di berbagai penjuru negeri pada 2015-2019, Indonesia membutuhkan anggaran sekira Rp5.000 triliun. Biaya itu tidak bisa semuanya dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), atau APBD, sehingga pemerintah mencari jalan lain, yaitu menarik investasi dari luar negeri dengan menerbitkan surat utang. Presiden menargetkan berbagai pembangunan infrastruktur seperti jalan, bandara, jembatan, pelabuhan, dan lain sebagainya.

Dalam lebih 3 tahun memimpin, pemerintahan Jokowi menyebut telah membangun di antaranya 2.623 km jalan aspal, sebagian besar di Papua, perbatasan Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur; lebih dari 560 km jalan tol; lebih 25.000 meter jembatan; sejumlah Bandar udara; proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta – Depok – Bogor – Bekasi (Jabodebek) dan Palembang, serta Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta. Pembangunan infrastruktur dikebut di berbagai daerah di tanah air karena masa pemerintahan Jokowi – JK  tinggal kurang dari 2 tahun.

Pembangunan infrastruktur yang begitu masif ada yang mengkhawatirkan bahwa rasio pembayaran utang negara terhadap kemampuan pemerintah. Pemerintah terlalu mengobral utang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) yang cenderung dikuasai oleh pihak asing dalam mata uang asing. Hal ini mengkhawatirkan jika kepemilikan SBN didominasi oleh asing, lantaran pemerintah tidak dapat mengendalikan pergerakan pasar. Terlebih di saat pasar mengalami gejolak, dikhawatirkan investor asing keluar dari kepemilikan SBN. Akan lebih baik perbanyak utang dengan bank dunia, seperti ADB, Jepang, itu jaminan lebih efektif. Tapi kita tidak bisa merdeka, tidak bisa suka-suka pakai anggaran, tidak bisa cawe-cawe.

Bank Indonesia (BI) mencatat ULN Indonesia pada akhir Januari 2018 meningkat 10,3% menjadi US$ 357,5 miliar atau sekira Rp4.915 triliun (kurs Rp 13.750 per dolar AS). Adapun rinciannya adalah US$ 183,4 miliar atau setara Rp2.521 triliun utang pemerintah dan US$ 174,2 miliar atau setara Rp2.394 triliun utang swasta. Besarnya kenaikan ULN 2017 dibandingkan 2016, karena dua tahun jelang akhir pemerintahan Jokowi-JK: Pemerintah ingin mempercepat pembangunan. Untuk menekan ULN, yakni memperluas pembiayaan terhadap sektor produktif. Bukan hanya memfokuskan terhadap infrastruktur.

ULN swasta bisa berbahaya karena tidak bisa dikontrol pemerintah. Pengelolaan dan pembayaran utang pokok dan bunganya, hanya bergantung pada perusahaan peminjam itu sendiri. Khususnya bagi perusahaan swasta dalam negeri yang tidak melakukan hedging atau lindung nilai (sejenis penjaminan). Misalnya dia berutang dalam dolar, tetapi pendapatannya dalam rupiah, sehingga terjadi missmatch, kondisi inilah yang memicu krisis 1997/1998.

Komentar bahwa anak-cucu orang Indonesia akan ikut menanggung utang pun, kembali ramai terdengar dan reaksi tersebut wajar karena pembayaran utang adalah dengan menggunakan pajak sehingga beban pajak nantinya tentu akan ditanggung oleh anak cucu kita. Meskipun begitu, penggunaan ULN untuk pembangunan infrastruktur akan membuat beban pajak itu tidak akan begitu terasa lagi oleh anak-cucu kita. Hasil berupa pembangunan dan banyaknya lapangan kerja membuat anak-cucu kita tak repot lagi mencari kerja. Sekalipun mereka harus bayar pajak, tidak masalah karena sumber pendapatan lebih besar dari beban pajaknya.

Namun beban utang ke masyarakat kita itu tidak seburuk yang dibayangkan, karena utangnya diperuntukkan untuk kegiatan produktif membangun infrastruktur. Apalagi berbagai lembaga internasional sudah memproyeksi kita akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar nomor empat atau lima dunia. Jadi, utang ini akan sangat setimpal. (red)

This entry was posted in Dari Redaksi and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *