Utang Luar Negeri Peluru Tembak Lawan Politik Presiden Jokowi

Di tahun politik yang semakin mendekati Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg); DPR, DPRD dan DPD, dan terutama Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, soal utang luar negeri bagi mereka yang mau menghasut dan memprofokasi akan terus mengatakan; Utang luar negeri terus membengkak, telah melampaui Rp 5 triliun, Indonesia sudah akan rumtuh. Tujuannya satu, supaya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan menteri keuangannya Sri Mulyani Indrawati, jelek. Mereka hanya melihat satu sisi saja tidak melihat seluruh ekonomiya.

Bank Indonesia (BI) pada semeseter perrtama 2018 mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai US$ 387,5 miliar atau setara Rp 5.425 triliun dengan kurs Rp 14.300,- per dolar AS. Angka tersebut naik 8,7% dibandingkan periode yang sama tahun 2017 sebesar US$ 330,04 miliar. Kenaikan terutama terjadi pada utang pemerintah yang naik 11,6% menjadi US$ 181,14 miliar atau setara Rp 2.535 triliun. Sedangkan utang luar negeri swasta hanya naik 6,3% menjadi US$ 174,05 miliar atau setara Rp 2.437 triliun.

ULN pada akhir kuartal pertama tahun 2018 tumbuh melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal sebelumnya yang mencapai 10,4%. Kenaikan ULN pemerintah bersumber dari penerbitan Global Sukuk sebesar US$ 3 miliar. Hingga akhir kuartal pertama 2018 ULN pemerintah didominasi Surat Berharga Negara (SBN) yang dimiliki nonresident sebesar US$ 124,8 miliar atau setara Rp 1.747 triliun dan pinjaman kreditur asing sebesar US$ 56,3 miliar atau setara Rp 788,2 triliun. Perkembangan ini tidak terlepas dari kepercayaan investor asing atas SBN domestik yang masih tinggi ditopang peningkatan-peningkatan utang Indonesia.

Melambatnya pertumbuhan ULN swasta, terutama dipengaruhi oleh ULN sector industry pengolahan dan sektor pengadaan listrik, gas dan uap – air panas (LGA). Secara tahunan, pertumbuhan ULN sector industry pengolahan dan sector LGA pada kuartal pertama 2018 masing-masing tercatat 4,4% dan 19,3%. Menteri Keuangan menjelaskan bahwa jumlah total utang itu terdiri dari utang pemerintah, utang bank sentral, dan utang swasta termasuk badan usaha milik negara (BUMN). “Tolong bedakan jumlah total utang luar negeri, karena tidak hanya ULN pemerintah semua,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta.

Perkembangan ULN Indonesia menurut Menkeu tetap terkendali dengan struktur yang sehat. Hal ini tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir kuartal pertama yang tercatat di kisaran 34%. Secara konsisten, BI terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk memantau perkembangan ULN guna mengoptimalkan peran ULN dalam mendukung pembiayaan pembangunan, tanpa menimbulkan resiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian.

Mengelola keuangan Negara, tentu harus dilihat prinsip-prinsipnya, apakah cara pengelolaannya bisa dianggap baik, sembrono – ugal-ugalan, atau ngawur. Seperti  mengukur kesehatan manusia, keuangan Negara pun harus diukur kesehatannya. Mengelola keuangan Negara harus sesuai dengan undang-undang (UU), dan harus mampu menjadi instumen untuk menyejahterakan rakyat. Bahasa teknisnya; alokasi, distribusi dan stabilisasi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu instrument, bukan tujuan. Termasuk utang itu bukan tujuan, melainkan instrument – alat.

Kalau sekarang banyak yang mengatakan utang Indonesia terus meningkat, secara nominal memang telah mencapai Rp 5.425 triliun. Namun, jika kita mau membandingkan secara nominal, Negara yang utang luar negerinya paling tinggi itu adalah Jepang yang mencapai 200% dari PDB-nya, dan Amerika Serikat (AS) 102% dari GDP AS. Sementara Indonesia hanya 28% dari PDB. Apakah Indonesia akan menuju utang besar seperti AS dan Jepang? Tidak. Kenapa? Karena UU sudah jelas menyebutkan bahwa kita tidak boleh utang lebih dari 60% GDP atau PDB kita. Bagi mereka yang mau memprofokasi – menghasut, mereka akan mengatakan; Lihat utangnya terus naik. Tetapi mereka hanya melihat satu sisi saja, tidak melihat seluruhnya, tidak melihat seluruh APBN-nya tidak melihat seluruh konteks ekonomi.

Menjelaskan ULN harus secara keseluruhan sehingga masyarakat juga akan bisa melihat secara keseluruhan. Orang akan melihat, Indonesia ini sehat atau tidak. Ukuran sehat itu, bagaimana rasio utang terhadap PDB, dan bagaimana rasio utang terhadap kemampuan membayar. Cara mengelola APBN secara prinsip sama, secara internasional. Menkeu Sri Mulyani menyebutkan pemerintah sadar terhadap risiko utang luar negeri yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi. Salah satu risiko yang bisa muncul terkait dengan fluktuasi nilai tukar. Guna mengantisipasi timbulnya gejolak yang tidak diinginkan, pemerintah terus berupaya untuk memprioritaskan sumber dari domestik ketimbang dari luar negeri.

Dikatakan, pengadaan utang pada 2019 akan tetap memprioritaskan penerbitan surat berharga negara (SBN) dalam mata uang rupiah. Hal itu dilakukan untuk mendorong pengembangan instrumen dan perluasan basis investor dalam rangka mencapai kemandirian pembiayaan sekaligus mengurangi risiko-risiko yang melekat pada utang dari luar negeri. Sehingga pengelolaan utang akan tetap dilakukan secara berhati-hati dalam rangka mendukung kesinambungan fiskal. Pengadaan utang untuk membiayai defisit APBN 2019 pun akan tetap mendukung upaya efisiensi biaya dengan memperhatikan level risiko yang terkendali dalam pemilihan instrumen, tenor, serta waktu pengadaan utang.

Menkeu menekankan bahwa utang pemerintah cenderung diperuntukkan bagi pembiayaan kegiatan yang bersifat produktif dan investasi jangka panjang, seperti pembiayaan infrastruktur maupun pendidikan dan kesehatan. Sri Mulyani pun sepakat bahwa utang luar negeri pemerintah itu memang harus dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Pada 2019, pemerintah akan tetap melakukan kebijakan ekspansif yang terarah dan terukur. Defisit anggaran diharapkan dapat terus dikendalikan dalam batas aman. (dm)

This entry was posted in Umum and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *