Edisi 140

Mengejar tagihan piutang untuk menutup kebutuhan belanja di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dianggap lebih baik ketimbang menerbitkan surat utang. Pemerintah memiliki piutang dari pajak yang belum tertagihkan mencapai Rp94,69 triliun. Itu tertuang di Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Belum lagi dari Bantuan Likwiditas Bank Indonesia (BLBI).

Tercatat, piutang pajak di Direktorat Jendral Pajak (DJP) mencapai Rp72,63 triliun dan piutang cukai di Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC) sebesar Rp22,06 triliun pada 2019. Pada tahun 2020 pemerintah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp1.173,7 triliun untuk menutup kebutuhan belanja dan defisit APBN 2020.

Pemerintah telah berusaha meningkatkan penatausahaan piutang perpajakan melalui implementasi kebijakan Sistem Akuntansi Pendapatan (Revenue Accounting System/RAS) di DJP secara nasional mulai 1 Juli 2020. Sistem ini berfungsi untuk memvalidasi data piutang per transaksi secara tepat waktu (real time), sehingga penindakan bisa dilakukan sesegera mungkin ke depan.

Diharapkan piutang akan mencerminkan kondisi yang paling update dan terkini, sehingga tidak menimbulkan potensi yang berlebihan atau angka-angka yang terlalu besar yang tidak menunjukkan akurasinya. Pemerintah memberlakukan prosedur operasi standar (Standard Operating Procedure/SOP) untuk pencatatan dan mutasi piutang berbasis dokumen. Kebijakan ini menyasar piutang DJBC yang umumnya berupa bea masuk dan pajak impor. >> read more