Anak Emas Itu Bernama UKM

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) seolah menjadi fokus utama “Anak Emas” pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Titik puncak itu tatkala Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas dengan Menteri Kabinet Indonesia Maju membahas program pemberdayaan UMKM Tahun 2020 di Kantor Presiden, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi berbicara banyak hal, mulai dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemberdayaan, sampai pengadaan barang dan jasa BUMN yang harus melibatkan UMKM. Pemerintah telah memiliki roadmap – peta jalan pengembangan Koperasi dan UMKM 2021-2024.  Peta jalan itu digunakan sebagai acuan pengembangan  Koperasi dan UMKM di masa depan.

Ada 6 indikator strategis untuk mewujudkan koperasi modern dan UMKM naik kelas sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Indikatornya, peningkatan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) UMKM, PDB koperasi, ekspor UMKM, pertumbuhan start-up koperasi, koperasi modern dan UKM naik kelas. Pada tahun 2021, ditargetkan PDB UMKM menjadi 62,36%, PDB koperasi 7,54%, kontribusi ekspor UMKM 15,12%, pertumbuhan start-up berbasis inovasi dan teknologi 900 unit, 150 unit koperasi modern dan 0,55% UKM naik kelas.

Indikator disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya; modalitas UMKM dan koperasi saat ini, kondisi ekonomi dalam dan luar negeri saat ini dan ke depan, serta masukan-masukan yang datang dari berbagai pihak, termasuk para akademisi, asosiasi, pelaku UMKM dan koperasi serta daerah. Pada 2024 diharapkan kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional menjadi 65%, PDB koperasi 11,54%, kontribusi ekspor UMKM 21,60%, start-up berbasis inovasi dan koperasi 850 unit, koperasi modern berbasis digital 100 unit dan rasio kewirausahaan 3,95%.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), ada 64 juta lebih pelaku UMKM. Namun melihat dari sisi ekspor, UKM perannya reltif kecil, baru sekitar 14%. Tentu ini menjadi sebuah catatan, kenapa UMKM harus ekspor. Keharusan ekspor, karena potensi pasar ekspor jauh lebih besar jika dibandingkan dengan potensi pasar domestik yang juga sudah cukup besar dan melibatkan setidaknya 269 juta jiwa.Tapi di luar marketnya jauh lebih besar.

Pemerintah menargetkan volume ekspor produk UMKM tumbuh dari 14% terhadap total ekspor menjadi 28% pada 2024 mendatang. Target tersebut merupakan instruksi Presiden. Berbagai macam hasil kerajinan telah dipasarkan ke berbagai pasar dunia. Baik di kawasan Asia, Eropa, Australia, Amerika maupun Afrika. Namun Presiden menilai bahwa volume ekspor produk UMKM Indonesia masih sangat rendah dibanding negara-negara tetangga.

Untuk mewujudkan target tersebut, Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM akan melakukan sejumlah terobosan di antaranya membuat program sekolah ekspor bagi UMKM untuk dapat memasarkan produknya ke luar negeri. Memasarkan produk UMKM ke luar negeri tidak mudah. Namun Kemenkop dan UKM optimis kontribusi ekspor UMKM akan meningkat menjadi 15,12% pada 2021.

Dengan sekolah ekspor, UMKM tidak hanya belajar proses mengekspor barang, tetapi juga terhubung dengan ekosistem lainnya. Misal, dari sisi lembaga pembiayaan, Ditjen Bea dan Cukai, serta diaspora yang menjadi target pemasaran produk di luar negeri. Kemenkop dan UKM juga rutin berkoordinasi dengan kementerian – lembaga lain untuk menggenjot ekspor UMKM. Saat ini, UMKM diurus oleh 18 kementerian dan 43 lembaga, sehingga koordinasi juga menjadi tantangan.

Pemerintah tengah fokus pada permintaan produk UMKM yang paling tinggi di luar negeri di antaranya produk-produk perikanan. Sebanyak 96% pengusaha di sektor tersebut masih berskala UMKM. Saat ini, tren permintaan produk perikanan menurut data Food and Agriculture Organization (FAO) menunjukkan pertumbuhan 3,1%. Selain perikanan, produk lain yang permintaannya tinggi adalah furniture dan produk kriya.

Sejalan dengan optimisme Kemenkop dan UKM, Ninja Xpress selaku mitra UKM pun memiliki sikap optimis serupa dengan ditunjukan melalui kelas “Ekspor untuk Pemula” di dalam kelas Aksilerasi II. Dengan membekali edukasi kiat-kiat memulai ekspor untuk pemula, menjadi salah satu upaya Ninja Xpress membantu pemerintah memenuhi target peningkatan ekspor UKM di tahun 2021.

Ninja Xpress yang sejak awal berdiri memberikan perhatian penuh terhadap perkembangan UKM, merasa tergerak untuk lebih membantu UKM dalam memfasilitasi edukasi dengan menjadikan kelas Aksilerasi II sebagai forum tanya jawab interaktif guna mendorong peran dan kontribusi sektor UKM dalam pemulihan ekonomi Indonesia melalui devisa ekspor.

Ada 30 UKM terpilih dalam kelas Aksilerasi II dibekali berbagai macam topik bahasan yang terangkum dalam fokus area pelatihan, terdiri dari; pemasaran digital, penjualan digital dan finansial. Salah satu topik yang dibahas di kelas tersebut adalah memulai ekspor untuk pemula yang diajarkan oleh Sensei Titan. Titan Sebastian adalah seorang CEO dari bimbelbook, juga salah satu pendiri sekolahexport.co serta dikenal sebagai seorang marketers profesional yang menguasai bidang ekspor dan impor.

Pelaku UKM yang terpilih diberi edukasi mengenai ketentuan menjadi eksportir, cara atau pola pemasaran untuk menjangkau pasar ekspor, penentuan harga, hingga hal-hal penting lainnya terkait dengan bisnis ekspor. Kendala utama UKM dalam mendapatkan buyer – pembeli dari global. Perlu diketahui, bisnis ekspor adalah bisnis pribadi, yang mengharuskan kepemilikan dari perusahaan atau usaha sendiri. UKM dikatakan siap menembus pasar global ketika sudah memiliki produk yang siap diproduksi secara kontinyu dan telah memiliki nilai jual di pasar global.

Beberapa hal yang perlu dipahami sebagai salah satu penentu keberhasilan UKM dalam melakukan ekspor adalah memahami prosedur ekspor secara keseluruhan, yang tertuang dalam International Commercial Terms (Incoterms) atau seperangkat kode tiga huruf yang kerap kali digunakan dalam proses perdagangan internasional, dengan tujuan untuk mengatur agar tidak terjadi kesalahan interpretasi dalam pembuatan kontrak.

Dalam Incoterms ini diatur sebagai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengiriman atau penyerahan barang seperti, Free on Board (FOB), Cost and Freight (CFR), Carrier Insurance Freight (CIF), Ex Work (EXW), Free Carrier (FC), Free Alongside Ship (FAS), Carriage Paid To (CPT), Carriage and Insurance Paid to (CIP), Delivered At Frontier (DAF),  Delivered at  Ship (DAS), Delivered Ex Quay (DEQ), Delivered Duty Unpaid (DDU), Delivered Duty Paid (DDP).

***

Untuk pasar di kawasan ASEAN, layaknya pasar di dalam negeri. Indonesia berhasil surplus untuk ekspor ke Malaysia sehingga berkontribusi pertumbuhan ekspor UMKM secara keseluruhan sebesar 17%. Surpulus tersebut harus terus ditingkatkan untuk mencapai target ekspor sektor UMKM pada tahun 2024 mendatang. Selama ini, komoditi terbesar yang diekspor ke Malaysia adalah kebutuhan sehari-hari, seperti; pakaian – sandang, hingga bumbu dapur.

Potensi ini bisa semakin dikembangkan dengan menjalin hubungan ekonomi lebih erat agar kegiatan ekpor-impor kedua negara mampu memberikan sumbangan bagi peningkatan ekonomi dari sektor UMKM. Dari pihak Malaysia menyatakan, mereka akan hadir apabila ada pameran-pameran di Indonesia, dan dikabari. Setiap tahun Indonesia telah punya agenda pameran bertaraf Internasional, Jakarta Fair (JF).

Dari pameran ini bisa juga mendorong potensi investasi. Adapun bentuk kerja samanya dilakukan melalui kolaborasi di bidang penelitian dan pendidikan. Indonesia masih memiliki potensi pengembangan riset yang lebih spesifik. Sekaligus untuk menjawab kebutuhan publik. Dari segi pendidikan bisa dilakukan dengan mendirikan kampus kewirausahaan (business university) yang mengedepankan produk-produk halal khas Indonesia dan Malaysia.

Selain itu, penting bagi UMKM untuk melakukan digitalisasi sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi 4.0, dimana pola konsumsi masyarakat mulai beralih ke digital, utamanya saat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat pandemi Covid-19. Selama pandemi Covid-19, terjadi sebuah fenomena perubahan lifestyle masyarakat, bahkan rumah menjadi pusat seluruh kegiatan seseorang pada saat work from home (WFH). Penting bagi pelaku UMKM untuk melihat perubahan pola konsumsi ini dan menyikapinya dengan cermat, sehingga tetap bisa mengikuti pergerakan pasar dan memaksimalkan produksi.

Era revolusi industri 4.0 membawa beberapa perubahan positif bagi pelaku industri UMKM yang juga menginginkan masa depan yang cerah. Saat ini diperkirakan lebih dari 50 juta pelaku UMKM masih memanfaatkan kemampuan tradisional dalam menciptakan sebuah produk baik makanan, minuman ataupun kerajinan tangan.

Tantangan terbesar yang dihadapi UMKM dalam era revolusi 4.0 ini adalah kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan teknologi yang ada. Saat ini memang ada sebagian UMKM yang Go-Online namun masih banyak juga yang bersifat Offline. Karenanya kehadiran pemerintah dan pelaku industri lainnya sangat dibutuhkan untuk mendorong agar tercipta suatu sistem digitalisasi yang terkoneksi antara para pelaku UMKM.

Dalam era revolusi industri 4.0 proses penjualan – promosi barang UMKM via konvensional hampir sudah tidak efektif lagi. Masa depan UMKM bisa dilihat dengan sejauh mana para pelaku usaha bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Saat ini sebahagian pelaku UMKM masih asing dengan digitalisasi dan mereka masih nyaman dengan pola konvensional karena “Gagap Teknologi”.

Selain gagap teknologi salah satu yang menyebabkan terkendalanya digitalisasi ialah kurangnya peranan aparatur penegak hukum terhadap pelaku kejahatan dalam dunia teknologi digitalisasi. Saat ini banyak akun media sosial yang menawarkan produk – jasa semu. Hal ini bukan hanya merugikan konsumen namun berdampak juga kepada pelaku UMKM dibidang yang sama.

Ada sejumlah kegiatan kementerian – lembaga yang berkaitan dengan UMKM. Mulai dari peresmian ekspor perdana produk UMKM melalui Pusat Logistik Berikat e-Commerce di Pusat Pergudangan Marunda Center, Bekasi, Jawa Barat, hingga BRILian Preneur yang digelar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Muara dari itu semua adalah mendorong kemajuan UMKM, terutama yang berorientasi ekspor.

Program KUR tahun 2020, anggaran yang disalurkan melesat menjadi Rp 190 triliun. Plafon maksimal KUR untuk usaha mikro pun dinaikkan dari Rp 25 juta menjadi Rp 50 juta. Namun, masih ada kritik dalam pelaksanaan KUR. Mulai dari administrasi yang rumit hingga kesulitan mengakses program tersebut. Hal itu membuat penurunan bunga KUR dari 7% menjadi 6% per 1 Januari 2020 seolah sia-sia. Karena itu pemerintah bersama OJK dan perbankan berkomitmen mengatasi masalah ini.

Mempermudah persyaratan, misalnya. Sejumlah fintech lending – lembaga pembiayaan hanya mensyaratkan KTP sebagai syarat untuk memperoleh dana. Setelah pendanaan, aspek lain yang penting adalah memfasilitasi UMKM mendapatkan peluang yang sama untuk ekspor hingga akses pasar ekspor. Untuk itu, dibutuhkan peran atase perdagangan dan ITPC di luar negeri. Jangan sampai hanya terjebak pada rutinitas mengikuti pameran dagang semata. Mereka juga harus mampu berperan sebagai agen pemasaran.

Kementerian Perdagangan juga harus menggandeng Kementerian Luar Negeri untuk memberikan update terkini kondisi pasar perihal apa yang dibutuhkan konsumen produk UMKM Indonesia di berbagai negara. Konsolidasi dengan calon pembeli dan asosiasi di negara-negara mitra perlu ditingkatkan lagi. Apalagi kualitas produk UMKM Indonesia yang berkualitas dan beragam tentu sangat dicari-cari.

Langkah lain adalah memaksimalkan keberadaan Pusat Logistik Berikat (PLB) e-commerce. Melalui PLB e-commerce, produk-produk UMKM dapat menembus pasar internasional tanpa perlu memikirkan proses pemasaran dan pengiriman. Maka, pemerintah perlu memperbanyak keberadaan PLB e-commerce di berbagai daerah, tidak hanya di Jakarta dan sekitarnya. Hal ini penting, sebab di PLB ada berbagai fasilitas seperti Kemudahan Impor Tujuan Ekspor, pergudangan, dan sebagainya.

Pada akhirnya, tentu kita mengharapkan agar perekonomian tahun 2021 lebih baik ketimbang tahun 2020. Salah satu cara untuk itu adalah mendorong agar kinerja UMKM semakin apik mewarnai ekonomi Tanah Air. Utamanya UMKM berorientasi ekspor yang efek bergandanya tentu jauh lebih besar ketimbang UMKM yang berfokus di dalam negeri.

***

Akibat pandemi Covid-19, pelaksaan berbagai kegiatan ekonomi, termasuk promosi, seperti Trade Expo Indonesia (TEI) diselenggarakan secara virtual. Dalam acara Trade, Tourism and Investment Forum: Policy Transformation in the New Era Toward Economic Recovery, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, S.E, M.Sc, Ph.D mengatakan; “Pemerintah terus mendukung Usaha Kecil Menengah agar mereka tidak hanya mampu bertahan dari pandemi ini, tetapi juga dapat tampil sebagai juara dan pemenang dari krisis ini serta memanfaatkan peluang berdagang dengan seluruh negara tetangga”.

Hal ini terimplementasikan dimana Kementerian Keuangan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) – Indonesia Eximbank, mengajak 12 UKM binaan bertemu dengan calon pembeli dari berbagai negara. Pemerintah memberi dukungan fiskal kepada UKM yang berorientasi ekspor agar UKM Indonesia lebih berdaya saing, menembus batas menuju pasar global, dan membantu Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Ke-12 UKM binaan LPEI ini berkategori multi produk, yaitu handicraft, furniture, food & beverage, herbal rempah premium, hingga home décor. Melalui TEI diharapkan UKM binaan LPEI mampu melakukan ekspor setelah bertemu calon pembeli secara langsung sehingga dapat meningkat transaksi penjualan.

Melalui program Coaching Program for New Exporters (CPNE) yang disertakan dalam TEI, LPEI melakukan pendampingan serta pembinaan kepada 12 UKM dan memberi berbagai jenis pelatihan, diantaranya pelatihan pengemasan (packaging), pembuatan desain yang baik dan menarik, pemasaran (marketing), hingga menangani pesanan (order handling). Dalam perjalanannya, UKM-UKM berorientasi ekspor itu telah mampu menembus pasar Eropa, Asia, Amerika Serikat, hingga Afrika.

Salah satu UKM, CV Woodeco Indonesia yang memproduksi handicraft & furniture dari Yogyakarta mampu menembus pasar Belanda, Jerman, Amerika, hingga Jepang. Ada juga PT Fahmi Bersaudara yang memproduksi produk kelapa dan turunannya. UKM yang berlokasi di Wonogiri tersebut mampu memproduksi 120 ton per bulan yang mayoritas di ekspor ke Bahrain, Uni Emirat Arab, Palestina, hingga Korea Selatan.

CPNE merupakan kegiatan yang diamanatkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Pasal 33 Ayat 2 a dan PP No.43/2019 tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional dalam melaksanakan mandat sebagai Facilitator, Accelerator, Aggregator, dan Arranger.

LPEI mendorong pengusaha UKM menjadi pemain pasar global yang peduli pada keunggulan sumber daya dan meningkatkan daya saing. Kedua faktor tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai bisnis UKM dan menggerakkan roda ekonomi secara luas. Dalam penyelenggaraan kegiatan jasa konsultasi, LPEI juga membuka kesempatan bagi semua pihak untuk bekerjasama dalam rangka pengembangan ekspor nasional.

Sejak program CPNE dijalankan sudah lebih dari 2.500 UKM Berorientasi Ekspor yang mengikuti pelatihan dengan klasifikasi UMKM memiliki produk berorientasi ekspor unggulan, memiliki staf minimal 3 orang, memiliki email, telah memiliki pasar domestik, familiar dengan transaksi elektronik – marketplace. Sejak tahun 2018 para mitra binaan juga sudah diperkaya dengan Digital Handholding Program, pelatihan untuk UMKM agar siap memasuki pasar internasional via marketplace global.

Sebagai lembaga khusus milik pemerintah, strategi dan program kerja LPEI beriringan dengan strategi dan program ekspor pemerintah yang menitikberatkan pada 2 hal yaitu peningkatan daya saing dan diversifikasi pasar produk ekspor. Saat ini, fasilitas produk yang diberikan LPEI adalah Pembiayaan, Penjamin dan Asuransi serta Jasa Konsultasi yang memberikan daya saing kepada para eksportir, khususnya yang bergerak di sektor bidang prioritas Pemerintah, antara lain; memberikan nilai tambah (hilirisasi) atau yang mempunyai nilai multiplier tinggi kepada perekonomian.

Dengan total 165 negara tujuan ekspor debitur, LPEI masih terus mendorong perluasan pasar ekspor guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Kawasan yang kini dibidik adalah Amerika Latin, Afrika, Asia Selatan, seperti Bangladesh dan Pakistan. Guna memuluskan rencana itu, LPEI bekerja sama dengan kementerian atau lembaga daerah terkait kegiatan ekspor baik regional maupun global, termasuk kerja sama dengan Eximbank – Export Credit Agency negara lain dan lembaga multilateral.

Di masa pemulihan akibat pandemi, LPEI menilai banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan finasial maupun non finansial. Dalam hal bentuk dukungan finansial, LPEI memiliki produk Penjaminan dimana LPEI berperan sebagai credit enhancer yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk mendapatkan akses pembiayaan dari bank.

Adapun dukungan non finansial, salah satunya dilakukan LPEI dengan mendampingi UMKM di daerah melalui program Desa Devisa dengan tujuan UMKM tersebut dapat mandiri mengelola usaha hingga akhirnya mampu melakukan ekspor. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Agus Windiarto, Corporate Secretary – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, pada nomor telepon (021) 39503600 atau e-mail: corpsec@indonesiaeximbank.go.id. (adt – dm)

This entry was posted in Sajian Utama and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *