Asippindo Bertekat Melayani Semua UMKM

Asippindo Bertekat Melayani Semua UMKMAsosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) bertekad mendorong akselerasi industri penjaminan di Tanah Air. Potensi bisnis yang masih sangat besar diharapkan bisa segera tergarap seluruhnya. Dengan demikian, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang mencapai sekitar 90% dari total usaha di Indonesia, semua bisa terlayani.

Berbagai strategi pengembangan industri penjaminan dibahas secara mendalam pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asippindo yang digelar di kantor pusat Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), Kemayoran, Jakarta. Agenda triwulanan itu dihadiri seluruh anggota Asippindo yang kini jumlahnya telah mencapai 18 perusahaan. Asippindo yang terbentuk pada 13 Desember 2012, merupakan wadah bagi pelaku industri penjaminan guna memenuhi tuntutan pembangunan nasional, agar terjalin hubungan baik antara pelaku industri penjaminan dan pemerintah.

Rakernas yang dihadiri 20 anggota Asippindo itu membahas persiapan International Asian Credit Suplemetation Institution Conferedation, yang rencananya akan digelar pada November 2015 di Bali. Selain itu, Asippindo juga membahas pembentukan Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjamin Indonesia (BAMPPI). Badan ini diharapkan berperan membantu sengketa UMKM di seluruh Indonesia. Beberapa sengketa muncul di antara pelaku UKM.

Salah satu agenda penting dalam Rakernas Asippindo adalah Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Kerja sama ini merupakan solusi atas masalah keterbatasan kapasitas penjaminan yang dimiliki sebagian besar perusahaan penjaminan dan sekaligus mengefektifkan peran perusahaan penjaminan yang tergabung dalam Asippindo. Dengan kerja sama ini, keterbatasan kapasitas penjaminan tidak lagi dapat menghambat perusahaan dalam melakukan penjaminan. Sebab, ketika salah satu anggota asosiasi telah mencapai batas nilai penjaminan, bisa di-back up oleh anggota lainnya. Terutama Perum Jamkrindo yang memiliki modal terbesar dengan pengalaman handal dalam menjamin kredit UMKM dan Koperasi.

Ketika melihat sumbangsih UKM terhadap perekonomian di negara-negara industri begitu besar, negara-negara berkembang mulai mengubah orientasinya terhadap UKM, paling tidak mulai memberikan perhatian besar terhadap UKM. Ada perbedaan antara negara sedang berkembang dengan negara industri maju. Di negara sedang berkembang, UKM berada dalam posisi terdesak dan tersaingi oleh usaha skala besar. UKM sendiri memiliki berbagai kelemahan, namun, karena menyangkut kepentingan rakyat – masyarakat, pemerintah wajib mendorong UKM agar dapat berkembang, dan sekaligus melindunginya.

Keberadaan UKM sebagai bagian dari seluruh entitas usaha nasional merupakan wujud nyata kehidupan ekonomi yang beragam di Indonesia. Selama ini, UKM selalu digambarkan sebagai salah satu sektor yang mempunyai peran penting dalam perekonomian nasional. Namun, penempatan peran UKM sebagai salah satu pilar utama dalam mengembangkan perekonomian, hingga kini masih jauh tertinggal dari pelaku ekonomi yang lain. Pengembangan UKM seharusnya menjadi salah satu strategi utama pembangunan nasional.

UKM adalah sebuah istilah untuk jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI No.99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.”

Kriteria usaha kecil menurut UU No.9 Tahun 1995 adalah: Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp2 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1 miliar; Milik Warga Negara Indonesia; Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar; Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

UKM di Indonesia sebagian besar merupakan home industry atau industri padat karya yang secara tidak langsung dapat mengurangi jumlah pengangguran. Itu sebabnya pemerintah menaruh perhatian lebih terhadap sektor usaha ini. Pengembangan UKM di Indonesia tidak begitu saja berhasil karena banyak hambatan yang harus disikapi dengan bijak. Layaknya sektor usaha lain, UKM memiliki beberapa kekuatan, kelemahan, maupun tantangan dari berbagai sisi. UKM diperkirakan mampu menyerap sekitar 50% tenaga kerja yang tersedia.

Keberadaan UKM mampu mendukung lahirnya wirausahawan baru yang berdampak pada berkurangnya jumlah pengangguran. Selain itu UKM juga mampu memanfaatkan sumber daya alam di sekitar daerah tertentu  yang belum dikelola secara maksimal. Bahkan sebagian UKM mampu memanfaatkan limbah atau sampah dari Industri untuk dikelola menjadi suatu produk baru yang diterima di pasaran. Secara umum peran UKM dalam PDB mengalami kenaikan dibanding sebelum krisis, bersamaan dengan menurunnya usaha besar. Krisis ekonomi membuat Indonesia tertinggal dibandingkan negara lain dalam  membangun daya saing perekonomian nasionalnya.

UMK pada umumnya memiliki keunggulan dalam bidang yang memanfaatkan sumber daya alam padat karya, seperti pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, dan restoran. Juga memiliki keunggulan dalam penciptaan nilai tambah di sektor hotel, keuangan, persewaan, jasa perusahaan, dan kehutanan.  Model pengembangan UKM yang inovatif dan sukses dapat tercapai dengan terpenuhinya beberapa persyaratan berikut: Beberapa kompetensi industri dasar berada dalam bidang aktivitas tertentu (seperti garmen atau produksi mebel) Tercipta suatu lingkungan makro ekonomi yang kondusif, termasuk yang utama; adalah nilai tukar yang kompetitif; Tersedianya infrastruktur fisik yang baik dan layak, serta kedekatannya dengan fasilitas untuk ekspor dan impor yang berfungsi dengan baik dan nyaman; Adanya bantuan teknis, desain, dan ahli pemasaran yang menghubungkan produsen kecil ke gagasan baru dan pasar utama.

UKM memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Selain sebagai salah satu sektor penyerap tenaga kerja, UKM juga berperan dalam pendistribusian hasil – hasil pembangunan. UKM terbukti lebih tangguh dalam mengahadapi krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Pada saat banyak usaha berskala besar mengalami kehancuran, UKM menjadi benteng kokoh perekonomian. Karena itu pengembangan UKM perlu mandapat perhatian lebih besar dari pemerintah, termasuk meningkatkan pemberdayaan UKM, mengembangkan kemitraan usaha antara pengusaha besar dan pengusaha kecil, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pembangunan  nasional merupakan  usaha  peningkatan kualitas manusia  dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan  kemajuan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi serta memerhatikan tantangan perkembangan global.

Setelah semua anggota Asippindo menjalin kerjasama co-guarantee, bisnis penjaminan tahun ini (2015) diharapkan bisa tumbuh di atas 20%, meningkat, karena selama ini, rata-rata penjaminan yang dilakukan perusahaan anggota Asippindo sudah tumbuh 20% per tahun. Selama 45 tahun Jamkrindo berdiri, sampai saat ini baru sekitar 18% potensi pasar penjaminan yang tergarap di Indonesia. Potesi pasar di tiap provinsi yang sudah tergarap oleh masing-masing Jamkrindo tidak sampai 20%. Apalagi sebagian besar Jamkrida baru berdiri beberapa tahun belakangan ini. Tahun 2015 penjaminan yang dilakukan oleh perusahaan anggota Asippindo diperkirakan nilainya mencapai Rp100 triliun. Jamkrindo sebagai perusahaan dengan modal terbesar menargetkan nilai penjaminan mencapai Rp77 triliun, mencakup 4 juta UMKM dan menyerap 5,6 juta tenaga kerja.

Asippindo optimis keberadaannya bisa menggairahkan jutaan UMKM di daerah – daerah. Lembaga keuangan diharapkan tidak perlu khawatir memberikan kucuran kredit kepada UMKM meski tak memiliki agunan. Asippindo meyakini bisa mencapai target volume penjaminan kredit. Pihak asosiasi berharap pemerintah bisa mengimbangi dengan memperkuat data mengenai UMKM. Menurut ketua Asippindo, Diding S. Anwar, optimis bisa membantu UMKM untuk lebih maju dan bersaing di pasar internasional. Ia berharap pemerintah dan DPR bisa segera menyelesaikan rancangan undang-undang (RUU) penjaminan menjadi UU. Payung hukum itu penting untuk lebih meyakinkan lembaga keuangan internal – internasional serta kepentingan pemasaran.

Perekonomian daerah dapat ditingkatkan dengan cara mengembangkan industri – industri kecil menengah (IKM) yang ada di daerah tersebut. Hal ini yang sekarang banyak dipikirkan oleh pemerintah daerah di Indonesia. Oleh karena itu muncullah konsep pengembangan potensi lokal melalui pendekatan klaster IKM untuk dapat mencapai tujuan tersebut.

Menurut BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi), klaster industri merupakan kelompok usaha spesifik yang dihubungkan oleh jaringan mata rantai proses penciptaan – peningkatan nilai tambah, baik melalui hubungan bisnis maupun non bisnis. Adanya pengembangan klaster industri, merupakan solusi yang dinilai paling efektif dalam pengembangan ekonomi lokal suatu daerah. Sebab dengan pengembangan klaster industri, berarti mengembangkan industri yang bersifat luas – broad base dan terfokus – spesialisasi pada jenis-jenis produk yang berpeluang memiliki daya saing internasional yang tinggi di pasar domestik dan global. Sehingga daerah tersebut memiliki daya saing tersendiri terhadap daerah lain.

Klaster diperlukan karena sebagian besar IKM cenderung mengelompok di dalam wilayah tertentu. Ada berbagai jenis klaster industri khususnya di Jawa Tengah seperti klaster batik di Pekalongan, klaster ukiran kayu di Jepara, klaster industri knalpot di Purbalingga, klaster industri mebel di Blora dan sebagainya. Klaster tidak hanya pengelompokan industri – industri tersebut, tetapi harus ada keterkaitan antara industri inti, industri pemasok, industri pendukung, dan sarana bagi pembeli. Saat ini, karena kurangnya koordinasi antara pelaku industri dan pemerintah, banyak klaster yang belum dapat berjalan seperti yang diharapkan. Setelah menciptakan klaster – klaster industri, pemerintah cenderung lepas tangan, kurang melakukan kontrol. Selain itu, kurangnya inovasi juga berpengaruh tidak berkembangnya klaster tersebut.

Agar pengembangan klaster dapat optimal, pemerintah perlu mendorong adanya teknologi baru sebagai inovasi di dalam industri kecil menengah.Dengan teknologi yang canggih, proses produksi lebih cepat,dan kualitas produk juga lebih baik, sehingga dapat bersaing di pasar nasional maupun internasional. Jika setiap daerah menerapkan pendekatan semacam ini, maka perekonomian di seluruh daerah akan mengalami peningkatan.

Sejak tahun 1970-an, sektor IKM dinilai dapat meningkatkan perekonomian nasional. Ketika terjadi krisis ekonomi di Indonesia 1997 – 1998, IKM menjadi benteng pengaman. Jumlah IKM yang mencapai puluhan juta, mendominasi struktur industri di Indonesia. Sehingga jika dikembangkan secara intensif dan berkelanjutan akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Karena IKM merupakan industri berbasis masyarakat; diproduksi dan dikelola oleh masyarakat, maka hasilnya pun berdampak langsung pada masyarakat. Alferd Marshall juga melihat potensi klaster industri yang di dalamnya terdapat IKM dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. (mar)

This entry was posted in Umum and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *