Jelang Pemilu Data Kemiskinan Sangat Sexy

Siapapun presidennya, siapapun menteri koperasinya, siapapun pejabat yang berpidato tentang koperasi mengatakan; “Koperasi itu sangat penting, koperasi itu sokoguru pereokonomian nasional.” Diyakini, dengan berkoperasi kita akan sejahtera, jumlah orang nganggur berkurang, jumlah orang miskin pun berkurang.

Gerakkan Koperasi Indonesia (GKKI) tahun 2018 genap berusia 71 tahun. Puncak perayaan ulang tahun dilaksanakan di gedung megah ICE BSD Tangerang, Banten, dihadiri Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang juga pendiri Koperasi Pengembangan Industri Kecil Solo (1990). Dalam sambutannya, Presiden mengatakan bahwa koperasi akan terus berkembang, maju menjadi besar, dan menyejahterakan anggotanya. “Kalau dikelola dengan baik, dan benar,” tegas Presiden.

Melihat kondisi perkembangan koperasi masih memprihatikan, Menteri Koperasi dan UKM, A A Gede Ngurah Puspayoga diperintahkan untuk melakukan reformasi total koperasi. Perintah Presiden dijabarkan dalam 3 langkah. Pertama, Reorientasi –  merubah image – citra. Membangun koperasi banyak tidak perlu lagi, yang harus banyak jumlah anggotanya. Dan, koperasinya harus berkualitas. Kedua, Rehabilitasi. Kementerian Koperasi dan UKM membuat data base yang baik, agar tahu keberadaan koperasi kita seperti apa. Jika tidak punya data base yang baik, kita tidak bisa tahu.

Jumlah koperasi di Indonesia sampai akhir 2015 menyentuh angka 212.135 unit. Setelah direhabilitasi melalui pemutakhiran data dengan online data system (ODS), tercatat hanya 150.223 koperasi yang aktif. Salah satu parameternya, melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara rutin setiap tahun. Yang tidak aktif dibubarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Menkop mengaku, tidak ada niat – tidak ada semangat membubarkan koperasi. Kebijakannya hanya untuk membuat data base yang bagus, dan benar.

Ketiga, Pengembangan. Menurut data ada sekitar 75.000-an koperasi kita sehat. Sisanya, supaya sehat dilakukan pembinaan. Reformasi koperasi dalam 2 tahun terakhir memberikan dampak signifikan bagi perkembangan koperasi. Kondisi ini terukur dari kontribusi koperasi kepada Produk Domestik Bruto (PDB). Berkat kerja sama secara konsisten dengan semua pihak; kementerian, dinas-dinas, gerakan koperasi, dan stakeholders lainnya PDB koperasi yang tahun 2014 hanya 1,71% tahun 2017 meningkat menjadi 4,48%. Semakin tinggi PDB-nya semakin tinggi sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan semakin mencerminkan peran koperasi dalam pembangunan. Ini yang terus dikejar.

Untuk mendapatkan data konkret berapa jumlah anggota koperasi primer di Indonesia, sulit. Sering diungkapkan, baik oleh Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) maupun pemerintah bahwa jumlah anggota koperasi di Indonesia kisaran 30-an juta orang. Ini artinya, koperasi telah berperan menyejahterakan rakyat Indonesia. Tetapi seberapa besar mengurangi jumlah orang miskin, karena juga ada jutaan anggota koperasi pegawai instansi pemerintah (ANS), TNI, PPOLRI maupun karyawan swasta yang punya gaji – penghasilan tetap, minimal UMR. Andai yang sejahtera (30-an juta) anggota koperasi bukan pegawai – karyawan, peran koperasi mengurangi jumlah kemiskinan cukup besar, sekitar 8,8% dari 265 juta jiwa penduduk Indonesia proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2018.

Koperasi dianggap penting, namun belum ada survey secara nasional tentang dampak sosial ekonomi terhadap anggota koperasi. Secara terbatas, sifatnya survey perseorangan Robby Tulus, aktivis koperasi salah seorang pendiri Credit Union (CU) di Indonesia atau Koperasi Kredit (Kopdit) pernah melakukan survey dampak sosial ekonomi di jejaring Kopdit. Secara kelembagaan CU Sauan Sibarung juga telah melakukan survey dampak sosial dan ekonomi di lingkungan anggota CU tersebut sebagai alat ukur manfaat ber-CU untuk dinilai CU Asia guna memperoleh Access Branding. Tahun 2018 Pusat Koperasi Kredit (Puskopdit) Badan Koordinasi Credit Union (BKCU) Kalimantan juga melakukan survey, hasilnya baru akan diumumkan dalam RAT tahun depan (2019) di Semarang, Jawa Tengah.

Data konkret jumlah anggota perseorangan dan dampak sosial ekonomi menjadi sangat penting sebagai ukuran kebenaran bahwa ideologi koperasi tepat bagi pembangunan ekonomi Indonesia dan mengurangi kemiskinan. Karenanya sangat penting adanya pemetaan jenis koperasi, dan data dasar yang valid; jumlah koperasi, jumlah anggota, total aset lembaga, aset anggota, dan perputaran usaha – omzet. Validitas data itu menjadi landasan untuk menyusun kebijakan membangun koperasi.

Terkait dengan kesejahteraan, antara pertengahan tahun 1960-an sampai tahun 1996, waktu Indonesia berada di bawah kepemimpinan Pemerintahan Orde Baru, tingkat kemiskinan di Indonesia menurun drastis, baik di desa maupun di kota karena pertumbuhan ekonomi kuat dan adanya program-program penanggulangan kemiskinan yang efisien. Selama Presiden Suharto berkuasa, angka penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan menurun drastis. Dari awalnya sekitar setengah dari jumlah populasi penduduk Indonesia, sampai hanya tinggal sekitar 11% saja. Namun, ketika tahun 1997 – 1998 terjadi krisis finansial, tingkat kemiskinan di Indonesia melejit tinggi, dari 11% menjadi 23,43% di akhir tahun 1998. Berarti prestasi yang diraih Orde Baru hancur seketika.

Dalam beberapa tahun terakhir, secara nasional angka kemiskinan di Indonesia memperlihatkan penurunan yang signifikan. Meski demikian, diperkirakan penurunan ini akan melambat di masa depan. Mereka yang dalam beberapa tahun terakhir mampu keluar dari kemiskinan, adalah mereka yang hidup di ujung garis kemiskinan yang berarti tidak diperlukan sokongan yang kuat untuk mengeluarkan mereka dari kemiskinan. Namun sejalan dengan berkurangnya kelompok tersebut, kelompok yang berada di bagian paling bawah garis kemiskinanlah yang sekarang harus dibantu untuk bangkit dan keluar dari kemiskinan. Ini lebih rumit dan akan menghasilkan angka penurunan tingkat kemiskinan yang berjalan lebih lamban dari sebelumnya.

***

Jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2018 tercatat 25,95 juta jiwa. Angka itu berkurang 633.2000 ketimbang pada September 2017. Secara persentase, di periode itu tingkat kemiskinan di Indonesia ialah yang terendah sejak krisis moneter pada 1999, yakni 9,82%, atau turun dari September 2017 yang masih sebesar 10,12%. Angka kemiskinan di Indonesia pada 1999 mencatat persentase paling tinggi, yakni 23,43%. Itu setara dengan 47,97 juta penduduk miskin. Ada berbagai faktor yang memengaruhi turunnya angka kemiskinan, yakni inflasi umum sebesar 1,92% dan nilai tukar petani Maret 2018 berada di atas 100, yakni 101,94. Bantuan sosial tunai dari pemerintah yang tumbuh 87,6% pada kuartal pertama 2018 atau lebih tinggi daripada di kuartal pertama 2017 yang hanya tumbuh 3,39% juga dinilai sebagai faktor pendorong utama lain.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance Bhima Yudhistira menilai sektor pertanian telah menjadi faktor penggerus angka kemiskinan pada periode ini. Sektor ini semakin baik, produksi terangkat karena adanya bantuan benih dan alat mesin pertanian. Musim panen sejak awal tahun membuat pendapatan petani meningkat. Pemerintah harus konsisten dengan program pembangunan infrastruktur karena berdampak langsung terhadap pengurangan angka kemiskinan. Setidaknya butuh waktu sekitar 5 tahun hingga infrastruktur dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jadi, nanti turunnya angka kemiskinan dipicu program produktif, bukan lagi konsumtif.

Selama periode September 2017 – Maret 2018, jumlah penduduk miskin di perkotaan turun 128.2000 orang dari 10,27 juta menjadi 10,14 juta. Di perdesaan, penduduk miskin turun 505.000 orang dari 16,3 juta jadi 15,81 juta. Secara persentase, tingkat kemiskinan di perkotaan 7,02% dan di perdesaan masih 13,20%. Selain melakukan pembangunan yang Indonesia sentris, pemerintah harus menjaga stabilitas harga pangan terutama beras. Bahkan, harga beras yang sempat menanjak pada Januari tahun ini dinilai sebagai salah satu penyebab angka kemiskinan tidak turun cepat dan signifikan.

Salah satu karakteristik kemiskinan di Indonesia adalah perbedaan yang begitu besar antara nilai kemiskinan relatif dan nilai kemiskinan absolut dalam hubungan dengan lokasi geografis. Jika dalam pengertian absolut lebih dari setengah jumlah total penduduk Indonesia yang hidup miskin berada di pulau Jawa (yang berlokasi di bagian barat Indonesia dengan populasi padat), dalam pengertian relatif propinsi-propinsi di Indonesia Timur menunjukkan nilai kemiskinan yang lebih tinggi.

Lima propinsi di Indonesia dengan angka kemiskinan relatif yang paling tinggi antara lain; Papua 28,5%, Papua Barat 25,4%, Nusa Tenggara Timur 22,2%, Maluku 19.2% dan Gorontalo 17,7%. Bertentangan dengan angka kemiskinan relatif di Indonesia Timur, angka kemiskinan absolut di Indonesia berkonsentrasi di Pulau Jawa, Sumatra dan Bali. Ketiga pulau ini adalah pulau terpadat (populasi) di Indonesia. Jawa Timur 4,78%, Jawa Tengah 4,51%, Jawa Barat 4,49%, Sumatera Utara 1,51% dan Bali 1,16%.

Tingkat kemiskinan di propinsi-propinsi di Indonesia Timur ini sebagian besar penduduknya adalah petani, kebanyakan ditemukan di wilayah pedesaan. Di daerah tersebut masyarakat adat sudah lama hidup di pinggir proses perkembangan ekonomi dan jauh dari program-program pembangunan (yang diselenggarakan pemerintah atau lembaga internasional). Migrasi ke daerah perkotaan adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan pekerjaan, dengan demikian – menghindari kehidupan dalam kemiskinan.

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada September 2017 tercatat sebesar 73,35%. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi Maret 2018 yaitu sebesar 73,31%. Jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan maupun di perdesaan adalah beras, rokok kretek filter, daging sapi, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, dan gula pasir. Sementara komoditi non-makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis kemiskinan di perkotaan maupun perdesaan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

Selain inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga makanan, keputusan pemerintah untuk mengurangi subsidi (terutama subsidi untuk BBM dan listrik) menyebabkan inflasi tinggi. Misalnya, waktu pemerintahan Presiden SBY melakukan pemotongan subsidi BBM pada akhir tahun 2005, terjadi peningkatan signifikan angka kemiskinan di antara tahun 2005 dan 2006. Harga minyak internasional yang naik membuat pemerintah terpaksa mengurangi subsidi BBM, guna meringankan defisit anggaran pemerintah. Konsekuensinya, inflasi 2 digit di antara 14% – 19% (tahun-ke-tahun) terjadi sampai oktober 2006.

Presiden Jokowi juga mengurangi subsidi BBM, baik pada akhir tahun 2014 maupun awal tahun 2015. Namun karena harga minyak internasional yang lemah pada waktu itu, keputusan ini tidak mengimplikasikan dampak yang luar biasa pada angka inflasi. Toh, angka inflasi Indonesia naik menjadi antara 8% – 9% (t/t) pada tahun 2014, maka ada peningkatan kemiskinan sedikit di Indonesia di antara tahun 2014 – 2015, baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan.

Jelang Pemilihan Umum (Pemilu), baik pemilihan kepala daerah (Pilkada) gubernur, bupati – walikota yang dilaksanakan serentak 2018, maupun pemilihan legislatif (Pileg) DPR RI, DPRD, DPD dan pemilihan presiden (Pilpres) 2019, data kemiskinan menjadi sexy untuk dieksploitasi baik sebagai tameng bertahan petahana, maupun sebagai senjata pesaing untuk menyerang. Sejumlah calon kepala daerah berlomba memakai data isu kemiskinan baik saat kampanye maupun debat terbuka. Contoh, seperti dilakukan Ganjar Pranowo dan Sudirman Said saat debat pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Tengah (Jateng).

“Lima tahun terakhir tidak ada kemajuan berarti di Jawa Tengah, ekonomi tumbuh di bawah target rata-rata dan kemiskinan hanya berkurang separuh dari taget,” kata Sudirman. Mantan Menteri ESDM itu mengutip data resmi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng yang dipublikasikan pada 27 November 2016 yang menyebutkan Ganjar menargetkan kemiskinan turun hingga 9,93%. Sedangkan data BPS Jawa Tengah menyebutkan penurunan kemiskinan selama tahun 2013 – 2017 sebesar 282.230 jiwa atau sebesar 1,55%.

Selain di Jawa Tengah, isu kemiskinan juga laris didebat Pilgub Jawa Timur. Adu data antara Emil Dardak dan Puti Guntur Soekarnoputri menjadi perbicangan panas usai debat. Puti menyebut, dari data BPS 2016, tingkat kemiskinan di Kabupaten Trenggalek naik 0,17%. Emil pun tak mau kalah dengan membeberkan data terbaru. Dalam situs resmi Kabupaten Trenggalek, BPS Kabupaten Trenggalek mencatat jumlah penduduk miskin (P0) di Kabupaten Trenggalek pada 2016 dan 2017 relatif menurun. Tingkat penurunannya dari angka 914.900 ribu orang (13,24%) turun menjadi 897.700 orang (12,96%).

Dalam 4 bulan terakhir, kemiskinan menjadi viral di medea sosial (Medsos) dan menjadi perdebatan panas di kalangan politisi. Adalah Ketua Umum Partai Gerinda Prabowo Subiyanto calon penantang Jokowi dalam Pilpres 2019 dan Ketua Umum Partai Demokrat yang juga mantan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebut bahwa kemiskinan di era Presiden Jokowi naik 40% – 50%. SBY menjelaskan, pernyataannya itu berasal dari data World Bank tentang The Bottom 40%.  Data itu dari negara berkembang yang pendapatan per kapitanya masih rendah. 40% yang disebutkan masuk dalam kaum sangat miskin, miskin dan hampir miskin. Dengan melemahnya ekonomi, the bottom 40% alami persoalan. “Ini saya ketahui dari hasil survey dan dialog saya dengan ribuan rakyat di puluhan kabupaten – kota,” tambahnya.

BPS pada Maret 2018 justru merelis data yang menunjukan tingkat kemiskinan berada pada level 9,82% dan terendah sepanjang sejarah. BPS mengacu pada metode yang digunakan oleh Bank Dunia, dimana garis kemiskinan pada angka US$ 2,5. Menurut Kepala BPS Suhariyanto setiap penelitian harus menggunakan metode dan data yang baku. Sejak awal, BPS tidak pernah mengganti metode penelitian sehingga hasilnya pun akan sesuai dengan data yang ada walaupun tidak selalu sempurna. Kita mengacu pada standar metode baku, dan bukan BPS yang bikin melainkan oleh Handbook on Poverty and Inequality lembaga independen internasional yang juga digunakan oleh Negara-negara berkembang seperti; Filipina, India, Vietnam dan sebagainya.

BPS adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik.

Materi yang merupakan muatan baru dalam UU Nomor 16 Tahun 1997, antara lain :

  • Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri atas statistik dasar yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS, statistik sektoral yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah secara mandiri atau bersama dengan BPS, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan BPS.
  • Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam Berita Resmi Statistik (BRS) secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan.
  • Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.
  • Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS.

Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan di atas, peranan yang harus dijalankan oleh BPS adalah sebagai berikut :

  • Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survey yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder
  • Membantu kegiatan statistik di kementrian, lembaga pemerintah atau institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional.
  • Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik.
  • Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia.

Surhariyanto memastikan bahwa penghitungan tingkat kemiskinan tersebut bukan karena kepentingan rezim yang berkuasa saat ini. Siapa pun presidennya, ada kenaikan, ada penurunan. Artinya, BPS independen tidak peduli presidennya, siapapun kalau memang naik, ya naik. Oleh sebab itu, dia minta siapa pun yang menyangsikan hasil penelitian BPS ataupun klaim lainnya soal angka kemiskinan, sebaiknya didasari dengan metode dan data yang menunjang.

Perhitungan poverty line atau garis kemiskinan yang dilakukan Bank Dunia tidak menggunakan kurs yang digunakan sehari-hari kurs Rp 13.300,- namun menggunakan nilai tukar yang memperhatikan daya beli sebesar Rp 5.639,- untuk tahun 2018 ini. Nilai tukar ini berbeda karena memperhatikan Purchasing Power Parity (PPP). Kemudian juga perhitungan angka kemiskinan bila menggunakan skema saat ini bisa didapat angka kemiskinan sebesar 4,6% dan orang di bawah garis kemiskinan sekitar 12,15 juta jiwa. Sedangkan BPS menunjukkan angka kemiskinan 9,82% atau sekitar 25,96 juta jiwa. Sehingga, angka tersebut tentu lebih kecil dari yang disebut oleh SBY sebanyak 100 juta orang.

Berpatokan pada metode yang digunakan Bank Dunia untuk menentukan garis kemiskinan, dibandingkan September 2017, ada kenaikan 3,63% garis kemiskinan dari Rp 387.160,- per kapita per bulan menjadi Rp 401.220,- per kapita per bulan. Angka itu didapatkan dengan menggunakan perkiraan konsumsi yang dikonversikan ke US$ dengan menggunakan kesetaraan daya beli per hari, bukan dengan nilai tukar dollar AS resmi. Angka konversi tersebut menunjukkan banyaknya rupiah yang dikeluarkan untuk membeli sejumlah kebutuhan barang dan jasa, di mana dengan jumlah tersebut dapat dibeli sebesar US$ 1. Adapun batasan kemiskinan internasional yang digunakan oleh Bank Dunia yakni kesetaraan daya beli (purchasing power parity/PPP) sebesar US$ 1,9 sebagai batas extreme poverty alias sangat miskin.

Garis Kemiskinan Nasional (GKN) bergeser terhadap kesetaraan daya beli per US$. Tahun 2016, GKN sebesar Rp 364 527,- per kapita per bulan atau setara US$ 2,44 PPP per hari. Tahun 2018, GKN sebesar Rp 401.220,- per kapita per bulan atau setara US$ 2,50 PPP per hari. Garis kemiskinan nasional pun berbeda dengan masing-masing daerah. Misalnya, dibandingkan GKN nasional, GK DKI Jakarta lebih tinggi yakni Rp 593.108,- Sementara Nusa Tenggara Timur lebih rendah yakni Rp 354.898,- GKN dipengaruhi oleh harga komoditas pangan dan non pangan terhadap daya beli masyarakat. BPS menghitungannya bukan dengan membagi pendapatan Rp 401.220,- per bulan menjadi Rp 13.374 per hari. Ada faktor lain yang perlu diperhatikan, yakni jumlah anggota keluarga.

Kalau dibagi 30 hari, tidak relevan. Sebaiknya dikalikan anggota rumah tangga. Karena yang dibutuhkan per rumah tangga. Biasanya, keluarga miskin memiliki anak lebih banyak. BPS mendapat angka 4,5 rata-rata anggota keluarga. Jadi, pendapatan per kapita per bulan tersebut dikalikan dengan 4,5. Didapatkan hasil Rp 1,8 juta. Nilai tersebut masih di bawah upah minimum sehingga termasuk dalam kategori miskin. Kita bukan bicara hidup layak, tetapi tentang orang miskin, yang memang dia the lowest. (mar)

This entry was posted in Sajian Khusus and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *