Kenapa Tidak Ekonomi Pancasila

Sistem ekonomi syariah di Indonesia secara formal ditandai dengan didirikannya Bank Muamalat (1992) sebagai lembaga keuangan syariah pertama di Indonesia. Sejak saat itu sistem ekonomi syariah terus berkembang cukup signifikan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia,  ada yang berpendapat bahwa layak jika system ekonomi syariah di Indonesia menjadi yang utama dan terbesar di dunia.

Ajakan para tokoh Agama Islam kepada seluruh umat muslim untuk merapatkan barisan dan selalu berjamaah dalam berbagai kegiatan, termasuk membangun perekonomian syariah di Indonesia, diyakini menjadi paling tepat untuk mengentaskan kemiskinan dan merubah kondisi ekonomi di Tanah Air menjadi jauh lebih baik.

Upaya penguatan ekonomi syariah oleh umat Islam di Indonesia saat ini sudah mulai terlihat membuahkan hasil. Sejumlah jenis usaha yang berbasis syariah seperti Sodaqo Mart, Hamdalah Mart, Alfatihah Mart hingga 212 jumlahnya diklaim sudah ratusan gerai. Umat Islam harus dukung semua potensi yang dimiliki umat Islam. Jika umat Islam sudah berpihak untuk ekonomi syariah, diyakini umat akan selamat dunia akhirat karena selamat dari riba yang bisa membawa petaka.

Umat muslim mnyatukan kekuatan untuk unjuk gigi dalam menjalankan roda ekonomi nasional dengan membentuk Koperasi Syariah 212 Mart. Semangat itu berawal dari aksi 212 pada Desember 2016. Para perintis akhirnya resmi mendirikan Koperasi Syariah sebulan setelahnya, yakni pada Januari 2017. Setelah melalui berbagai persiapan dan perizinan, kantor pusat Koperasi Syariah 212 Mart pertama resmi didirikan di Bogor, Jawa Barat pada 1 Mei 2017.

Satu per satu cabang baru dari Koperasi Syariah 212 Mart bermunculan hingga menembus ratusan cabang tersebar di Bogor, Bekasi, Depok, Jakarta, Tangerang, Cirebon, Bandung hingga ke seluruh penjuru Nusantara.

Para tokoh yang mempromosikan Toko 212 Mart antara lain; Haikal Hassan dan Ustaz Abdul Somad (UAS). UAS menyakinkan bahwa bisnis ini tak bohong dan tidak menipu. UAS mengajak umat Islam untuk membangun ekonomi secara berjamaah seperti halnya amalan-amalan yang dilakukan berjamaah.“Salatnya sudah, puasanya sudah berjamaah, haji umrahnya sudah berjamaah, tapi ekonominya belum berjamaah, kita belum kaffah,” katanya.

Dia mengajak untuk berbelanja di 212 Mart yang merupakan tempat belanja umat Islam. UAS menjamin bahwa  212 Mart adalah tempat belanja yang amanah atau dapat dipercaya. “Jangan tablig Akbar ramai hanya sekedar kerumunan (tapi juga) bagaimana kerumunan itu diubah menjadi kekuatan. Maka belanja ke tampat belanja muslim 212 Mart. Amanah. Amanah, tidak ada tipu, tidak ada bohong, tidak dusta, tidak ada barang yang exspire – kadalu warsa. Amanah seperti amanah Rasulullah SAW,” tambahnya. Dalam video yang beredar di media sosial Haikal Hassan mengajak umat Islam untuk belanja di 212 Mart sebagai bagian dari Jihad.

Tiba-tiba muncul berita sangat mengejutkan. Komunitas Koperasi Syariah 212 Mart di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) dilaporkan ke Polresta Samarinda oleh 13 warga Samarinda. I Kadek Indra Advokat LKBH Lentera Borneo, yang ditunjuk sebagai Ketua Tim dan Penasehat Hukum investor 212 Mart Samarinda dan rekannya Norita, menjelaskan duduk perkara awal pembentukan dan inisiasi untuk membuka Toko 212 Mart dengan metode pengumpulan atau penghimpunan investasi kepada masyarakat secara terbuka.

Dari proses penghimpunan dana investasi tersebut terbentuklah Toko 212 Mart di 3 cabang Kota Samarinda, pertama 212 Mart Jalan AW Sjahranie (2018), Jalan Gerilya dan Bengkuring (2019). Pendirian Toko 212 Mart pertama pada tahun 2018 terkumpul dana investasi sebesar Rp 914.426.488,- Sedangkan tahun berikutnya 2019, Toko 212 Mart Jalan Gerilya sebesar Rp 1.029.000.466,- Dan Jalan Bengkuring sebesar Rp 81.700.000,-. Jumlah total investasi yang terkumpul Rp 2.025.126.954,- dari para investor yang secara bersama-sama mengumpulkan.

Ada pula investor tunggal yang ikut memberikan suntikan dana investasi yang nominalnya fantastis, ratusan juta rupiah. Ternyata pengurus Komunitas Koperasi Syariah 212 Samarinda tidak memiliki legal standing untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat. Awalnya dengan rayuan, dan dijelaskan ada legal standing Koperasi Syariah Sahabat Muslim Samarinda. Untuk menggaet investor lebih banyak, diberikan kartu tanda anggota (KTA) dan sertifikat berlogo Koperasi Syariah Samarinda pada investor yang menyetor investasi.

Namun kegiatan penghimpunan dana tersebut dilakukan tanpa ada legalitas dan tak ada Koperasi Syariah Sahabat Muslim Samarinda yang terbentuk hingga sekarang. Setelah terkumpul dana investasi, HB selaku bendahara yang juga Direktur PT. KMB menawarkan badan hukum perusahaannya sebagai legalitas untuk mengelola Toko 212 Mart. Karena menggunakan simbul 212 toko tersebut mendapat sambutan dari masyarakat cukup baik sehingga membuka cabang baru menjadi 3 toko.

Namun pada bulan Oktober 2020 muncul permasalahan, gaji karyawan tidak terbayarkan, supplier UKM pun tidak terbayarkan. Padahal barang-barangnya sudah terjual. Tagihan wajib sewa ruko, listrik dan PDAM juga menunggak. Dari situlah muncul kecurigaan adanya penyelewengan dana oleh pengelola Toko 212 Mart.

Direktur Eksekutif Koperasi Syariah 212 Mela Trestia menyebut 212 Mart yang terjerat kasus ini dikelola oleh Koperasi Syariah Sahabat Muslim Samarinda (KSSMS). Apa yang terjadi dengan KSSMS adalah kasus lokal yang tidak ada kaitannya dengan Koperasi Syariah 212 Pusat, atau koperasi-koperasi syariah lain yang memiliki unit usaha minimarket dengan label 212 Mart.

Dikutip dari situs resminya, Koperasi Syariah 212 adalah koperasi primer nasional yang didirikan oleh tokoh-tokoh umat Islam sebagai implementasi semangat Aksi 212. Aksi ini muncul dalam kasus penistaan agama oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Koperasi Syariah 212 memiliki merek dagang 212 Mart dan minimarketnya tersebar di berbagai daerah dengan sistem kemitraan. Salah satu yang menjadi mitra adalah 212 Mart di Kota Samarinda, di Jalan Abdul Wahab Sjahranie Nomor 20, Samarinda.

Koperasi Syariah Sahabat Muslim Samarinda (KSSMS) pun membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Koperasi Syariah 212 untuk menggunakan merek dagang 212 Mart dengan syarat dan ketentuan. Salah satunya dilarang menghimpun dana untuk modal kerja mengatasnamakan Koperasi Syariah 212 Pusat. Sehingga, 212 Mart Samarinda ini tercantum dalam daftar gerai di situs resmi Koperasi Syariah 212.

Walau demikian, Mela menegaskan KSSMS dan Koperasi Syariah 212 Pusat adalah dua entitas bahan hukum koperasi yang berbeda. Kedua entitas bisnis juga memiliki izin usaha masing-masing. Sehingga, Mela menyebut kasus ini sepenuhnya adalah kewenangan dan tanggung jawab pengurus KSSMS.

Keterangan dari Mela berbeda dengan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi. Ahmad mendapat penjelasan dari Dinas Koperasi Kota Samarinda bahwa pengelolanya bukan koperasi, melainkan PT Kelontong Mulia Bersama (KMB). Dia merasa kaget ketika mendapat kabar, ternyata bukan koperasi melainkan PT. Namun, PT KMB ini berisi sejumlah orang yang tergabung dalam komunitas 212. Namun Mela mengaku tak mengtahui soal PT KMB yang mengelola 212 Mart Samarinda.

Pengamat kebijakan publik, Saidiman Ahmad, ikut menyoroti polemik dugaan investasi bodong Komunitas Koperasi Syariah 212 Mart di Samarinda tersebut. Menurut dia, kasus itu merupakan contoh orang-orang yang melakukan penipuan atas nama agama. “Ini yang dimaksud para penjual agama. Bisa juga disebut para penipu menggunakan agama,” cuitnya dalam akun Twitter. Kasus dugaan penipuan dan penggelapan investasi 212 Mart tersebut mengingatkan ucapan mantan Gubernur DKI Jakarta, Ahok; “Jangan mau ditipu pakai ayat”.

Investasi Ilegal Makin Marak

Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau bisa disebut Satgas Waspada Investasi (SWI) mencatat, dalam 10 tahun terakhir masih banyak terjadi investasi ilegal. Kerugian dari investasi ilegal 10 tahun terakhir mencapai Rp 114 triliun. “Ini merupakan kejahatan perekonomian masyarakat,” kata Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tongam L. Tobing, dalam program Cuap Cuap Cuan BRI,

Dikatakan setiap tahun selalu ada investasi ilegal. Ini menunjukkan penawaran yang masih tinggi karena permintaan di masyarakat masih besar. Terlihat dari banyaknya masyarakat yang tertipu investasi kasus investasi ilegal. Masyarakat kalau belum rugi belum mau melapor. Karena dari pemahamannya masih ada yang ingin untung dalam kegiatan seperti ini. Satgas Waspada Investasi mencatat daftar investasi ilegal di 3 tahun terakhir. Pada 2019 ada 442 investasi ilegal, 2020 ada 349 investasi ilegal, sementara di 2021 Januari- Maret 2021 ini sudah ada 42 investasi ilegal yang masuk dalam daftar.

Jika berinvestasi harus melihat dua hal. Pertama legal, perlu di cek terlebih dahulu izin dari penyelenggara investasi di instansi pemerintah. Jika investasi dalam bentuk koperasi bisa memverifikasi di Kementerian Koperasi dan UKM, kalau bentuk perdagangan (multi level marketing/MLM) bisa lihat di Kementerian Perdagangan, jika jenis perdagangan berjangka komoditas bisa dicek di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Kedua aspek logis, apa imbal hasil yang diberikan masuk akal. Kalau memberi imbal hasil besar misal bunga sampai 10 – 15%, atau 1% per hari itu pasti ilegal, jangan diikuti. Ada investasi ilegal yang mencatut website logo atau izin dari instansi lain yang berizin. Kemudian digunakan oknum untuk mengelabui masyarakat seakan kegiatan mereka terafiliasi.

Ada beberapa cara yang dilakukan SWI guna meminimalisir investasi ilegal yang terjadi. Memang sulit membasmi aksi penipuan ini. Walaupun sudah dilakukan pemblokiran atau diumumkan oleh otoritas masih bisa dengan mudah merubah nama atau platform investasinya. SWI juga sudah bekerjasama dengan 13 kementerian dan lembaga untuk mengedukasi kewaspadaan investasi ilegal. Ada dua jenis masyarakat yang sering ikut dalam investasi ilegal. Pertama, yang memang tidak memiliki pemahaman atau kurang literasi, kedua, orang yang sudah paham tetapi memanfaatkan pengetahuanya untuk menorehkan keuntungan cepat.

Paling susah membasmi kegiatan investasi ilegal karena ada ketamakan dari orang itu, dimana mereka masuk investasi ilegal seperti skema piramida. Skema ini – skema ponzy, yakni orang lama akan mendapat bayaran dari orang yang baru masuk, begitu seterusnya. Intinya masyarakat jangan mudah diperdaya dengan imbal hasil tinggi. Saat ini kegiatan SWI masih fokus pada sosialisasi kepada masyarakat hingga ke daerah, mengumumkan daftar investasi ilegal, juga melakukan pemblokiran dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) juga ke polisi bila ada unsur pidana.

Peran serta dari masyarakat juga dibutuhkan untuk menuntaskan aksi penipuan ini. SWI juga berharap masyarakat bisa melapor ke SWI jika menemui investasi tidak wajar dengan memberikan janji imbal hasil pasti dan tidak wajar. Masyarakat bisa melapor melalui email Satgas Investasi waspadainvestasi@ojk.co.id atau disampaikan ke kementerian masing-masing. Kalau bidang investasi koperasi ke Kementerian Koperasi dan UKM, MLM (multi level marketing) atau perdagangan ke Kemendag, perdagangan berjangka bisa ke Bappepti [Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

SWI merilis daftar baru investigasi ilegal yang ada di Indonesia bulan April 2021. Jumlahnya mencapai 25 perusahaan yang berada dalam daftar tersebut. Selain itu SWI juga melaporkan adanya 86 platform fintech peer-to-peer lending ilegal. Ketua SWI, Tongam L Tobing mengatakan masyarakat perlu memahami legalitas atau izin pada perusahaan tersebut. Dari 25 perusahaan itu, kegiatan yang dihentikan cukup beragam mulai dari Money Game, investasi cryptocurrency (uang kripto) tanpa izin, penyelenggara sistem pembayaran tanpa izin, penyelenggara pembiayaan tanpa izin, dan kegiatan lainnya.

Masyarakat juga dapat menghubungi sejumlah kanal komunikasi melakukan investasi atau memanfaatkan fintech. Selain itu bisa digunakan untuk melaporkan kegiatan berpotensi merugikan. Pertama bisa menghubungi melalui kontak OJK 157 dan nomor WhatsApp 0811-571-571-57.

Berikut daftar perusahaan dalam Daftar Entitas Investasi Ilegal yang Dihentikan:

  1. Lucky Best Coin (LBC)

Kegiatan yang Dihentikan : Investasi penjualan cryptocurrency dengan skema member get member.

  1. GBHub Chain

Kegiatan yang Dihentikan: Investasi penjualan cryptocurrency dengan skema member get member.

  1. Raja Coin

Kegiatan yang Dihentikan: Investasi penjualan cryptocurrency.

  1. PT Trijaya Tirto Marto

Kegiatan yang Dihentikan: Penawaran promisory note dengan imbal hasil 10% tanpa izin.

  1. PT Tanam Uang Indonesia

Kegiatan yang Dihentikan: Platform penitipan dana kepada trader.

  1. PT Medussa Multi Business Center

Kegiatan yang Dihentikan: Penyelenggara sistem pembayaran tanpa izin.

Kitabisa Program Saling Jaga Sesama (https://salingjaga.kitabisa.com/)

Kegiatan yang Dihentikan: Kegiatan perasuransian tanpa izin.

  1. PT Pay Earn Indonesia (convertCASH)

Kegiatan yang Dihentikan: Penyelenggara pembiayaan tanpa izin.

  1. Koperasi Tabung Haji Umroh

Kegiatan yang Dihentikan: Penyelenggara pembiayaan ibadah Haji dan Umroh tanpa izin.

  1. Creative Trading System

Kegiatan yang Dihentikan: Money Game/ Penyelenggara pelatihan Pasar Modal merangkap Penasehat Investasi tanpa izin.

  1. Auto Trade Gold 4.0

Kegiatan yang Dihentikan: Investasi Robot Trading/money game.

  1. Investasi Titip Dana Amanah

Kegiatan yang Dihentikan: Money Game.

  1. Magnipay – h5.Magnipay.com

Kegiatan yang Dihentikan: Money Game

  1. BWTRADE – PT Semut Hitam Nusantara

Kegiatan yang Dihentikan: Money Game

  1. PT Bintang Maha Wijaya

Kegiatan yang Dihentikan: Money Game

  1. Trader Sukses Indonesia

Kegiatan yang Dihentikan: Money Game

  1. Trader King Pro

Kegiatan yang Dihentikan: Money Game

  1. Batu Vulkanik

Kegiatan yang DIhentikan: Money Game

  1. XBIT (Mining Crypto)

Kegiatan yang Dihentikan: Money Game

  1. https://thelikey.org

Kegiatan yang Dihentikan: Money Game

  1. PT Dana Oil Konsorsium

Kegiatan yang Dihentikan: Perdagangan berjangka minyak mentah tanpa izin

  1. Investasi Saham NSI

Kegiatan yang Dihentikan: Penawaran investasi saham tanpa izin

  1. ARA HUNTER

Kegiatan yang Dihentikan: Penawaran investasi trading saham tanpa
izin

  1. HJ Invesment oleh grup telegram @angara_syahputra, @erik_chandra

Kegiatan yang Dihentikan: Penawaran investasi dengan menggunakan logo OJK tanpa izin

  1. Syndication Group of Investors and Invesment Banks

Kegiatan yang Dihentikan: Penawaran investasi pada proyek-proyek infrastruktur dan lainnya tanpa izin

  1. PT Saham Bibit Reksadana, PT Bibit Saham Reksadana, dan PT Bibit Tumbuh Bersama Reksadana

Kegiatan yang Dihentikan: Penawaran investasi tanpa izin dengan menduplikasi nama PT Bibit Tumbuh Bersama (Bibit.id).

Ekonomi Pancasila Lebih Berkeadilan

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mendorong agar sistem ekonomi ke depan menerapkan sistem ekonomi pancasila. Secara kebijakan Indonesia belum menerapkan ekonomi pancasila. Saat ini di Indonesia masih terjadi dual ekonomi seperti yang diungkapkan ekonom Belanda Julius Herman Boeke. Yakni ekonomi industri modern yang dikuasai oleh kapital dan ekonomi tradisional yang dikuasai oleh masyarakat. Karena itu perlu ada kajian agar ekonomi pancasila menjadi landasan keilmuan, yaitu ilmu ekonomi.

Untuk membumikan ekonomi pancasila mesti dilakukan beberapa hal. Pertama, Indonesia mesti mandiri dalam bidang ekonomi. Kedua, kemakmuran mesti milik bersama bukan hanya kelompok elit. Ketiga, fungsi sosial ekonomi tidak boleh didominasi oleh orang-orang tertentu sehingga pertumbuhan ekonomi tidak harus mengorbankan kualitas pemerataan.

Selama ini ada kesan pertumbuhan ekonomi mengorbankan pemerataan sehingga kesenjangan ekonomi terjadi antara kelompok yang satu dengan yang lain. Dalam sistem ekonomi pancasila, investasi tidak diharamkan. Hanya saja, investasi asing yang masuk harus dikolaborasikan dengan potensi ekonomi dalam negeri.

Inilah yang menjadi tantangan kita bersama. Investasi dari asing tidak kita larang karena kemandirian tidak berarti isolasi tetapi investasi asing maupun dalam negeri sendiri tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat. Pembangunan dan pemerataan khususnya untuk masyarakat menengah bawah harus menjadi perhatian utama pemerintah. Terutama pembangunan sumber daya manusia (SDM). Pelatihan dan pemberdayaan sangat penting bagi implementasi ekonomi Pancasila.

Ekonomi Pancasila bukanlah ekonomi yang anti pasar tetapi ekonomi yang berlandaskan pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang dilawan adalah pemusatan kekuatan ekonomi di tangan sekelompok orang. Itu yang tidak boleh. Ekonomi pancasila dapat mempersempit kesenjangan antar kelompok. Sebab, sistem ekonomi tersebut memfokuskan penguatan dan pengembangan pemberian akses likuiditas, akses kapital, sumber daya manusia, pasar, dan teknologi kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang jumlahnya sekitar 64 juta UMKM.

Jika Pancasila dijadikan sebagai platform ekonomi, maka inflasi dan stabilitas dapat terjaga dengan baik serta fundamental ekonomi menjadi kuat. “Pertumbuhan ekonomi bisa dijaga, lebih tinggi, berkualitas, tidak hanya 5%, bisa 6-7%, bahkan bisa lebih dari itu kalau jalan ekonomi itu digerakkan oleh basis potensi yang utama. Yaitu dengan bekerja sama antara yang besar usaha besar, koperasi, dan UMKM yang jumlahnya sangat banyak, 64 juta.

Tujuan digalakannya penerapan ekonomi Pancasila agar bangsa dan negara Indonesia tidak terjebak pada sistem ekonomi kapitalis.Tanpa adanya demokrasi ekonomi yang mengacu Pancasila hanya akan membuat kaum kapital merajalela di Indonesia. Implementasi nilai Pancasila, khususnya menyangkut nilai “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dapat diterapkan dalam berbagai aspek mencakup sosial, budaya, politik, serta ekonomi.

Dalam aspek ekonomi, masyarakat yang betul-betul mengamalkan Pancasila akan lebih memilih pada konsep ekonomi yang berbasis pada demokrasi dan kerakyatan. Namun, entah mengapa sepertinya sulit sekali masyarakat mengatakan antikapitalisme. Dengan sistem ekonomi yang berlandaskan Pancasila, kemakmuran bukan hanya diperuntukkan bagi orang per orang, melainkan diprioritaskan bagi masyarakat luas.

Dalam konteks tersebut pencapaian kemakmuran diterapkan dengan prinsip kebersamaan. Namun entah mengapa, sudah lebih dari tiga perempat abad Indonesia merdeka, pada 17 Agustus 2021, genap 76 tahun namun penerapan sistem ekonomi Pancasila belum menjadi pilihan. Maka, timbul pertanyaan, mengapa sistem ekonomi Pancasila sulit diterapkan atau bahkan sulit diterima? Terdapat sejumlah argumen yang mengapung. Khususnya dari para pegiat sistem tersebut di Universaitas  Gadjah Mada (UGM). Tempat Prof Mubyarto menelurkan kembali gagasan ekonomi berlandaskan Pancasila.

Kenyataan Ekonomi Pancasila tidak dapat diterima masyarakat adalah sebuah masalah yang perlu dikaji mendalam. Apalagi, dengan kata ‘Pancasila’ dan keberpihakan kepada rakyat kecil atau masyarakat lapisan menengah – bawah, sudah seharusnya sistem ini mudah dan mulus diterima. Berdasarkan analisis para pakar karakter masyarakat Indonesia turut menjadi penentu. Orang Indonesia pada umumnya mempunyai sifat untuk cenderung lebih memercayai “orang asing” dan lebih bisa menerima sesuatu yang datang dari “luar”.Tidak terkecuali para ekonom Indonesia. Yang kini sedang digegap-gempitakan adalah system Ekonomi Syariah.

Inilah salah satu penyebab eksternal mengapa Ekonomi Pancasila sulit beroleh tanggapan positif dan simpatik secara meluas. Cap “asli, lho!” yang melekat pada Ekonomi Pancasila justru merintangi dirinya sendiri untuk bisa diterima secara meluas. Faktor berikut adalah kepercayaan berlebihan (over confidence) ekonom pada umumnya yang mengira masalah ekonomi adalah urusan ekonomi an sich (tidak gayut dengan aspek-aspek sosial nonekonomi), sehingga teori-teori ekonomi yang ada dipercayai cukup andal untuk mengatasi segala masalah ekonomi.

Faktor berikut adalah ketidakberimbangan (bias-bias) struktural dalam muatan ajar pendidikan ilmu ekonomi di Indonesia. Terdapat bias ke mahzab ekonomi klasik (termasuk neo-klasik), kurang diimbangi dengan cara berpikir mazhab ekonomi Keynesian. Ekonomi Keynesian adalah teori ekonomi yang diambil dari John Maynard Keynes, ekonom Inggris yang dikenal sebagai orang pertama yang mampu menjelaskan secara sederhana penyebab dari Great Depression (kemunduran ekonomi global).

Selanjutnya, media ajar praktis bertumpu pada buku ajar (text-books), tidak diimbangi dengan buku bacaan (readings). Akibatnya, para ekonom atau sarjana ekonomi cenderung menjadi “konsultan-tukang” (solusi-solusi yang ditawarkannya teknis-mekanis), bukan menjadi ilmuwan, apalagi cendekiawan. Faktor berikut, adalah terputusnya pengenalan keekonomian Indonesia antara jenjang sekolah menengah dan jenjang pendidikan tinggi.

Masih ada kendala-kendala lain yang merintangi “pemasaran” sistem ekonomi Pancasila seperti muatannya (berupa aturan-aturan main pelaksanaan dan kebijakan ekonomi) masih terlalu hipotetis-normatif, belum teruji menjadi tesis dengan jabaran praktis yang operasional (belum menjadi tesis-positif).

Masih banyak pandangan skeptis di kalangan ekonom yang mengemuka, Ekonomi Pancasila adalah “ekonomi yang bukan-bukan”, artinya bukan ekonomi kapitalis dan bukan pula ekonomi sosialis. Banyak diantara mereka tetap tidak menghargai gagasan alternatif hanya karena gagasan-gagasan lain ini belum berupa buku-buku teks yang dapat mengganti buku-buku teks barat yang ada di perpustakaan-perpustaan fakultas ekonomi dan yang sampai dewasa ini masih merupakan satu-satunya pegangan dosen-dosen pengajar.

Sebab lain, mahasiswa-mahasiswa ekonomi Indonesia masih selalu bersikap skeptis terhadap gagasan-gagasan ekonomi alternatif adalah karena dosen-dosen mereka tidak mengadakan penelitian-penelitian induktif-empirik. Sehingga mereka (dosen-dosen ekonomi ini) tidak pernah memberikan contoh-contoh konkret dari lapangan untuk mengganti atau paling sedikit melengkapi, contoh-contoh yang ada di buku-buku teks barat. Dosen-dosen ekonomi kita juga sangat sedikit, jika tidak boleh dikatakan tidak ada, yang mempublikasikan artikel-artikel ilmiah hasil penelitian induktif-empirik. (adt – dm)

This entry was posted in Sajian Khusus and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *