Kongres Amki

Bagaimana membangun institusi yang bernama koperasi. Kalau kita bertanya kepada masyarakat awam, minta pendapatnya apa yang ada di dalam pikiran masyarakat tentang koperasi, jawabnya; pasti gambaran tentang kemiskinan. Koperasi itu tempat orang pinjam uang. Juga tempat utang minyak tanah yang catatannya ditempel di tembok. Itu persepsi masyarakat, tidak bisa dinafikan bahwa koperasi tidak menyejahterakan masyarakat, banyak ngomong.

Sebegitu rendahkah koperasi Indonesia? Tidak! Ada juga koperasi yang sukses, asetnya ratusan miliar, bahkan triliunan karena koperasi tersebut dikelola dengan baik. Ada juga koperasi yang anggotanya puluhan ribu, bahkan beberapa di antaranya lebih dari 100.000 orang. Tetapi kisah sukses beberapa koperasi tersebut belum mampu memberikan gambaran bahwa koperasi pun jika dikelola secara baik, amanah, jujur, dan profesional juga akan terus bertumbuh, berkembang, dan maju.

Walau kata koperasi ada dalam konstitusi, tetapi ketika Indonesia tidak berdaulat dalam politik, maka dikangkangi bangsa lain, yang sifatnya kapitalis. Kalau koperasi mengacu kepada konstitusi, Undang Undang Dasar (UUD) 1945, dan seluruh UU, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, dan semua berpihak kepada koperasi, pasar bebas akan hancur. Bung Hatta dulu begitu cerdasnya, memasukkan koperasi dalam UUD 1945 supaya mengikat. Karena koperasi sudah ada dalam konstitusi, UU turunannya, Peraturan Pemeritah, dan kebijakan-kebijakannya semua berpihak kepada koperasi, minta anggaran berapa pun punya landasan hukum, konstitusi.

Asosiasi Manajer Koperasi Indonesia (AMKI) yang akhir tahun 2017 silam menyelenggarakan Kongres Pertama di Yogyakarta, dan melahirkan Piagam Yogya, diharapkan gerakannya ke depan mampu memberikan kontribusi pemikiran yang cemerlang kepada pemerintah, dan langkah-langkahnya konkret, sehingga koperasi Indonesia bisa maju. AMKI sebagai tempat berhimpunnya praktisi profesional, hendaknya masing-masing individu mampu menunjukkan profesionalisme kinerjanya.

Ada yang mengatakan, kalau design perundang-undangan untuk gerakan koperasi di Indonesia ini sudah cukup. Sudah banyak UU yang dibuat tingkatnya di pusat seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen) sampai peraturan-peraturan di tingkat daerah, yang semua pasti baik. Tidak ada peraturan yang tidak baik. Dalam UU Asuransi misalnya, ada salah satu pasal yang menyebutkan bahwa koperasi boleh mendirikan asuransi. Tetapi sampai hari ini, belum ada satu pun koperasi yang mendirikan asuransi. Dalam UU Perbankan, juga ada salah satu pasal yang menyebutkan bahwa bank boleh didirikan oleh Perusahaan Terbatas (Persero) dan oleh Koperasi. Tetapi juga belum ada koperasi yang mendirikan bank. Dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian juga ditegaskan bahwa koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat (Pasal 43 ayat 3)

Saat ini masalah yang masih dihadapi koperasi dan bisa menghambat perkembangan koperasi di Indonesia menjadi problematika. Pengelolaan koperasi yang kurang efektif, baik dari segi manajemen maupun keuangan menjadi salah satu kendala berkembangnya koperasi. Kurang berkembangnya koperasi juga berkaitan sekali dengan kondisi modal keuangan badan usaha tersebut. Kendala modal bisa jadi karena kurang adanya dukungan modal yang kuat, atau sebaliknya terlalu tergantungnya modal dan sumber koperasi itu sendiri.

Banyak anggota, pengurus, maupun pengelola koperasi kurang bisa mendukung jalannya koperasi. Dengan kondisi seperti ini maka koperasi berjalan dengan tidak profesional dalam artian tidak dijalankan sesuai dengan kaidah sebagimana usaha lainnya. Manajemen koperasi harus diarahkan pada orientasi strategik dan gerakan koperasi harus memiliki sumber daya manusia (SDM) yang mampu menghimpun dan memobilisasikan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang usaha. Oleh karena itu koperasi harus teliti dalam memilih pengurus maupun pengelola agar badan usaha yang didirikan akan berkembang dengan baik. Tingkat partisipasi anggota koperasi masih rendah, ini disebabkan sosialisasi yang belum optimal.

Masyarakat yang menjadi anggota hanya sebatas tahu koperasi itu hanya untuk melayani konsumen seperti biasa, baik untuk barang konsumsi atau pinjaman. Artinya masyarakat belum tahu esensi dari koperasi itu sendiri, baik dari sistem permodalan maupun sistem kepemilikannya. Mereka belum tahu betul bahwa dalam koperasi konsumen juga berarti pemilik, dan mereka berhak berpartisipasi menyumbang saran demi kemajuan koperasi miliknya, serta berhak mengawasi kinerja pengurus. Keadaan seperti ini tentu sangat rentan terhadap penyelewengan dana oleh pengurus, karena tanpa partisipasi anggota tidak ada kontrol dari anggotanya sendiri terhadap pengurus.

Pada suatu masa, pemerintah terlalu memanjakan koperasi, ini juga menjadi alasan kuat mengapa koperasi Indonesia tidak maju maju. Koperasi banyak dibantu pemerintah lewat dana dana segar tanpa ada pengawasan terhadap bantuan tersebut. Sifat bantuanya pun tidak wajib dikembalikan. Tentu saja ini menjadi bantuan yang tidak mendidik, koperasi menjadi ”manja” dan tidak mandiri, hanya menunggu bantuan dari pemerintah. Selain merugikan pemerintah bantuan seperti ini juga akan menjadikan koperasi tidak bisa bersaing karena terus terusan menjadi benalu negara. Seharusnya pemerintah mengucurkan bantuan dengan sistem pengawasan yang baik, walaupun dana yang diberikan bentuknya hibah. Dengan demikian akan membantu koperasi menjadi lebih profesional, mandiri, dan mampu bersaing.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan kebutuhannya untuk memperbaiki diri, meningkatkan kesejahteraannya, atau mengembangkan diri secara mandiri. Padahal Kesadaran ini adalah pondasi utama bagi pendirian koperasi sebagai motivasi. Kuranganya pengembangan kerja sama antarusaha koperasi. Itulah penyebab kenapa perkembangan koperasi di Indonesia belum maksimal.

Mengapa fungsi dan peran tersebut tidak berjalan sesuai yang diharapkan? Alasannya adalah karena sistem administrasi koperasi di Indonesia masih tergolong buruk sehingga membuat koperasi sulit didongkrak untuk menjadi bisnis berskala besar. Salah satu yang menjadi penghalang koperasi menjadi bisnis skala besar secara internal adalah pada kualitas SDM, pelaksanaan prinsip koperasi, sistem administrasi, dan bisnis yang masih rendah.

Administrasi koperasi yang belum tertata dengan baik, sudah saatnya diakhiri melalui peningkatan kualitas SDM pengelola koperasi. Jika administrasi koperasi dilakukan secara profesional, bukan tidak mungkin akan lebih banyak jumlah koperasi di Indonesia yang bisa masuk dalam 300 The Global Cooperatives versi ICA (International Cooperative Alliance). Sayangnya, kendala koperasi di Indonesia bukan hanya dari internal, tapi juga dari faktor eksternalnya.

Secara eksternal, kemampuan koperasi di Indonesia masih tergolong rendah dalam memanfaatkan peluang. Meski begitu, sudah ada beberapa koperasi yang sudah mulai memenuhi target untuk menjadi Koperasi Skala Besar (KSB). Diharapkan ke depan akan ada lebih banyak koperasi serupa berkembang di Indonesia sehingga peran koperasi sebagai pemberdaya ekonomi masyarakat semakin besar dan terasa. Dalam berbagai kesempatan Menteri Koperasi dan UKM A.A. Gede Ngurah Puspayoga mengatakan; Pemerintah siap memberikan akses informasi dan fasilitas dalam rangka peningkatan kapasitas. Pemerintah juga akan meningkatkan pengawasan simpan-pinjam dan siap memberikan jalan keluar persoalan yang dihadapi koperasi.

Ilmu ekonomi ternyata tidak meningkatkan kecintaan para ekonom pada bangun perusahaan koperasi yang menonjolkan asas kekeluargaan, karena sejak awal model-modelnya adalah model persaingan sempurna, bukan kerja sama sempurna. Ajaran ilmu ekonomi Neoklasik adalah bahwa efisiensi yang tinggi hanya dapat dicapai melalui persaingan sempurna. Inilah awal ideologi ilmu ekonomi yang tidak mengajarkan sosiologi ekonomi ajaran Max Weber, sosiolog Jerman, bapak ilmu sosiologi ekonomi.

Ajaran Max Weber ini sebenarnya sesuai dengan ajaran awal Adam Smith (Theory of Moral Sentiments, 1759) dan ajaran ekonomi kelembagaan dari John Commons di Universitas Wisconsin (1910). Koperasi yang merupakan ajaran ekonomi kelembagaan ala John Commons mengutamakan keanggotaan yang tidak berdasarkan kekuatan modal, tetapi berdasar pemilikan usaha betapapun kecilnya. Koperasi adalah perkumpulan orang atau badan hukum, bukan perkumpulan modal.

Koperasi hanya akan berhasil jika manajemennya bersifat terbuka – transparan dan benar-benar partisipatif. Keprihatinan kita atas terjadinya kesenjangan sosial, dan ketidakadilan dalam segala bidang kehidupan bangsa, seharusnya merangsang para ilmuwan sosial lebih-lebih ekonom untuk mengadakan kajian mendalam menemukenali akar-akar penyebabnya. Khusus bagi para ekonom tantangan yang dihadapi amat jelas karena justru selama Orde Baru ekonom dianggap sudah sangat berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara meyakinkan sehingga menaikkan status Indonesia dari negara miskin menjadi negara berpendapatan menengah.

Krisis multidimensi yang disulut krisis moneter dan krisis perbankan tahun 1997 tidak urung kini hanya disebut sebagai krisis ekonomi yang menandakan betapa bidang ekonomi dianggap mencakup segala bidang sosial dan non-ekonomi lainnya. Inilah alasan lain mengapa ekonom Indonesia mempunyai tugas sangat berat sebagai penganalisis masalah-masalah sosial-ekonomi besar yang sedang dihadapi bangsanya. Perbedaan pendapat di antara ahli hukum atau ahli sosiologi dapat terjadi barangkali tanpa implikasi serius, sedangkan jika perbedaan itu terjadi di antara pakar-pakar ekonomi maka implikasinya sungguh dapat sangat serius bagi banyak orang, bahkan bagi perekonomian nasional.

Pekembangan koperasi tidak sepesat di negara – negara maju, ini dikarenakan beberapa hal yaitu: Imej koperasi sebagai ekonomi kelas dua masih tertanam dalam benak orang – orang Indonesia sehingga, menjadi sedikit penghambat dalam pengembangan koperasi menjadi unit ekonomi yang lebih besar, maju, dan punya daya saing dengan perusahaan – perusahaan besar.

Perkembangan koperasi di Indonesia yang dimulai bukan dari bawah (bottom up), tetapi dari atas (top down), artinya koperasi berkembang di indonesia bukan dari kesadaran masyarakat, tetapi muncul dari dukungan pemerintah yang disosialisasikan ke bawah. Berbeda dengan yang di luar negeri, koperasi terbentuk karena adanya kesadaran masyarakat untuk saling membantu memenuhi kebutuhan dan menyejahterakan yang merupakan tujuan koperasi itu sendiri.

Pada dasarnya rakyat Indonesia memang bukan “homo ekonomikus” melainkan lebih bersifat “homo societas”, lebih mementingkan hubungan antarmanusia ketimbang kepentingan materi – ekonomi, contoh, membangun rumah penduduk dengan sistem gotong-royong (sambatan). Akibatnya di dalam sistem ekonomi liberal, orang asli Indonesia menjadi termarjinalkan tidak ikut dalam gerak operasional mainstream sistem ekonomi liberal yang menguasai sumber kesejahteraan ekonomi, sehingga sampai kapan pun rakyat Indonesia tidak akan mengenyam kesejahteraan.

Untuk itu, di tengah derasnya arus globalisasi dan liberalisasi saat ini, kita perlu mengingatkan kembali kepada para ekonom untuk jangan terlena dengan ajaran ekonomi barat yang jelas-jelas tidak cocok diterapkan di Indonesia karena bertentangan dengan prinsip hidup gotong-royong yang selama ini mengakar di negeri ini. Sah-sah saja ajaran ekonomi barat diajarkan di bangku kuliah di semua perguruan tinggi negeri ini, namun ajaran-ajaran itu harus disertai dengan peringatan tentang berbahanya sistem itu jika diadopsi sepenuhnya oleh Indonesia.

Pengajaran itu sebaiknya juga harus diimbangi dengan pengajaran sistem ekonomi Pancasila yang berbasiskan koperasi kepada para mahasiswa. Agar nantinya lahir ekonom-ekonomi Indonesia yang betul-betul membawa ajaran ekonomi Indonesia bukannya ajaran ekonomi barat yang diindonesiakan. Sementara itu, mengharapkan peran koperasi tanpa adanya dukungan dari pemerintah merupakan sesuatu hal yang mustahil dilakukan.
Pemerintah jangan terlalu terlena dengan dorongan dunia barat yang begitu mengagungkan penumpukan modal bukannya perbaikan moral dan kelembagaan. Tanpa moral dan sistem kelembagaan yang baik, maka modal yang bertumpuk tersebut cuma akan lari ke kantong sebagian kecil orang kaya, sehingga apa yang diamanatkan UUD 1945 untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, akan terabaikan. (mar)

This entry was posted in Umum and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *