Krisis Selalu Membuka Peluang Bagi UMKM

COVER DEPAN UKM EDISI 108Krisis perekonomian yang ditandai melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (US$) yang terus berkepanjanjangan sangat meresahkan masyarakat luas, terutama pelaku industri, khususnya industri-industri besar yang bahan bakunya diimpor dari luar negeri. Namun bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang produknya menggunakan bahan baku lokal, justru membuka ruang pasar lebih luas, baik pasar lokal – di dalam negeri maupun pasar internasional – ekspor.

Menghadapi perekonomian dunia yang tengah bergejolak, semua pihak harus optimis, karena di sela-sela situasi itu masih ada peluang yang bisa dimanfaatkan. Bagi UMKM yang secara nasional jumlahnya sekitar 55 juta, kondisi krisis membuktikan kedigdayaannya, selalu bisa jadi penyelamat perekonomian nasional. Pengalaman membuktikan, ketika krisis 1998 dan krisis 2008 UMKM tetap kokoh, tak tergoyahkan. Karena itu, pemerintah sebagai pemangku kebijakan harus fokus membina UMKM, terutama tentang kelembagaan, dan mendorong industri memanfaatkanan bahan baku lokal.

Lembaga keuangan, seperti Bank Indonesia (BI), kini melakukan pembinaan kepada pelaku UMKM, fokus terhadap kelembagaan untuk memudahkan akses mereka, termasuk memiliki kemudahan menerima kredit perbankan. Pelaku UMKM lebih tahan terhadap pengaruh global karena utangnya tidak terlalu besar. Mereka juga banyak menyerap tenaga kerja sehingga bisa menjadi penyelamat krisis ekonomi. Pembinaan terhadap UMKM oleh sejumlah instansi sebenarnya tidak tumpang tindih. BI mengarahkan agar pelaku UMKM memperoleh kredit untuk modal dari perbankan.

Pembinaan kelembagaan itu bisa dua cara, internal dan eksternal. Dari sisi internal bagaimana pelaku UMKM itu bergabung dengan komunitas – asosiasi. Pembinaan dilakukan melalui institusi seperti system pelaporan neraca keuangan atau bagaimana cara menghadapi pembeli. Dari eksternal, mereka perlu dibukakan akses ke lembaga-lembaga pemerintah, baik yang terkait perizinan maupun lembaga yang membutuhkan produk mereka.

Di Jawa Barat, misalnya, telah dibentuk Jabar Incoporated yang terdiri dari Pemprov Jawa Barat, Bank Indonesia, dan Kadin. Setelah kelembagaan dibina, penataan berikutnya adalah membantu mempermudah akses pasar. Misalnya, di provinsi lain banyak membutuhkan gula aren, pelaku UMKM di Jabar bisa memproduksi gula aren. Ini langkah konkret kita. Jika mereka mendapat hambatan permodalan, diajari bikin proposal dan system pelaporan agar mempermudah akses ke bank.

Selama ini pelaku UMKM kesulitan mengakses pembiayaan dari perbankan karena tidak memiliki prasyarat seperti proposal bisnis. disamping itu flesibilitas perubahan orientasi pasar ataupun bisnis menjadi kendala karena perbankan umumnya membutuhkan portofolio bisnis yang telah terstruktur atau sistematis. Kejelasan kontrak jual beli serta formalisasi kelembagaan, termasuk keuangan, adalah di antara segudang alasan perbankan sulit menyalurkan kredit UMKM.

Masalah lainnya adalah agunan karena menjadi prasyarat bagi sebagian besar bank untuk memberikan kredit. UMKM yang notabene jauh dari formalisasi kelembagaan, usaha ataupun keuangan kesulitan menyediakan agunan. Agunan sering dikaitkan dengan istilah belum bankable – layak bank. Ke depan, perbankan umum perlu mengoptimalkan kemitraan dengan bank perkreditan rakyat (BPR) maupun dengan koperasi simpan pinjam (KSP) untuk mendorong kredit mikro. Kemitraan itu untuk memperluas jaringan dan jangkauan kepada sektor UMKM. (red)

This entry was posted in Dari Redaksi and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *