Langkah-langkah Menyelematkan UMKM

Pemerintah telah menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat.

Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan dalam Rapat Kabinet bahwa opsi yang dipilih adalah pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sesuai undang-undang (UU), PSBB ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas Covid-19 dan kepala daerah. Dasar hukumnya UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Pemerintah juga sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Keputusan Presiden (Kepres) Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat untuk melaksanakan amanat UU tersebut. Dengan terbitnya PP ini, semuanya jelas. Para kepala daerah diminta tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi. Semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan, berada dalam koridor UU dan PP, serta Keppres tersebut. Polri juga dapat mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang terukur sesuai UU agar PSBB dapat berlaku secara efektif dan mencapai tujuan mencegah meluasnya wabah.

Kita harus belajar dari pengalaman negara lain, tetapi kita tidak bisa menirunya begitu saja. Sebab, semua negara memiliki ciri khas masing-masing, baik luas wilayah, jumlah penduduk, kedisiplinan, kondisi geografis, karakter dan budaya, perekonomian masyarakatnya, kemampuan fiskalnya, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita tidak boleh gegabah dalam merumuskan strategi, semuanya harus dihitung, semuanya harus dikalkulasi dengan cermat, dan inti kebijakan kita sangat jelas dan tegas:

Pertama, kesehatan masyarakat adalah yang utama. Oleh sebab itu, kendalikan penyebaran Covid-19 dan obati pasien yang terpapar. Kedua, kita siapkan jaring pengaman sosial untuk masyarakat lapisan bawah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya beli. Ketiga, menjaga dunia usaha utamanya usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah (UMKM), agar tetap beroperasi dan mampu menjaga penyerapan tenaga kerjanya. Dan pemerintah akan fokus pada penyiapan bantuan untuk masyarakat lapisan bawah.

Pertama, tentang Program Keluarga Harapan (PKH), jumlah keluarga penerima akan ditingkatkan dari 9,2 juta (keluarga penerima manfaat) menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat. Sedangkan besaran manfaatnya akan dinaikkan 25%, misalnya komponen ibu hamil naik dari Rp2,4 juta menjadi Rp3 juta per tahun. Komponen anak usia dini Rp3 juta per tahun. Komponen disabilitas Rp2,4 juta per tahun, dan kebijakan ini efektif mulai (bulan) April 2020.

Kedua, Kartu Sembako. Jumlah penerima akan dinaikkan dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima manfaat, dan nilainya naik 30% dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu, dan akan diberikan selama 9 bulan.

Ketiga, tentang Kartu Prakerja. Anggaran Kartu Prakerja dinaikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Jumlah penerima manfaat menjadi 5,6 juta orang, terutama adalah untuk pekerja informal serta pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang terdampak Covid-19, dan nilai manfaatnya adalah Rp650 ribu sampai Rp1 juta per bulan selama 4 bulan ke depan.

Keempat, tentang tarif listrik. Disampaikan oleh Presiden bahwa untuk pelanggan listrik 450VA yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan, akan digratiskan selama 3 bulan yaitu untuk bulan April, Mei, dan bulan Juni 2020. Sedangkan untuk pelanggan 900VA yang jumlahnya sekitar 7 juta pelanggan akan didiskon 50%, artinya hanya membayar separuh saja untuk bulan April, Mei, dan bulan Juni 2020.

Kelima, perihal antisipasi kebutuhan pokok. Pemerintah mencadangkan Rp25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok serta operasi pasar dan logistik. Keenam, perihal keringanan pembayaran kredit. Bagi para pekerja informal baik itu ojek online, sopir taksi, dan pelaku UMKM, nelayan dengan penghasilan harian, dengan kredit di bawah Rp10 miliar, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan aturan mengenai hal tersebut dan mulai berlaku bulan April 2020. Telah ditetapkan prosedur pengajuannya tanpa harus datang ke bank atau perusahaan leasing, cukup melalui e-mail atau media komunikasi digital seperti WA (Whatsapp).

Menjawab pertanyaan wartawan terkait relaksasi kredit, yang belum jalan di lapangan. Karena masih banyak pengemudi ojek online dan taksi yang masih ditagih oleh debt collector, lalu OJK juga mengakui, aturan untuk leasing belum rampung, Presiden mengatakan bahwa sudah mengkonfirmasi ke OJK, efektif dimulai bulan ASpril. Presiden juga telah menerima Peraturan OJK khusus yang berkaitan dengan kredit tersebut.

Semua skenario disiapkan dari yang ringan, dari yang moderat – sedang, maupun yang terburuk. Darurat sipil itu apabila memang terjadi keadaan yang abnormal sehingga perangkat juga harus disiapkan dan disampaikan kepada masyarakat. Tetapi kalau keadaannya seperti sekarang ini ya tentu saja tidak. Karena sudah ada payung hukumnya, diharapkan mulai efektif berjalan. Oleh sebab itu Presiden minta agar provinsi, kabupaten, dan kota, sesuai dengan UU yang ada, disilakan berkoordinasi dengan Ketua Satgas Covid-19 agar semua kita memiliki sebuah aturan main yang sama, yaitu UU, PP, dan Keppres yang telah disahkan.

Dalam paparannya kepada awak media melalui conference call, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mengalami kontraksi hingga 0,4 persen di akhir tahun. Sementara untuk skenario berat, perekonomian RI hanya akan tumbuh di kisaran 2,3 persen.

Sebelumnya, Menkeu sempat memaparkan, sekario berat hingga terburuk pertumbuhan ekonomi RI akan berada di ksiaran 2,5% hingga 0%. “Kami perkirakan pertumbuhan ekonomi akan turun ke 2,3%, bahkan skenario lebih buruk -0,4%,” ujar Sri Mulyani.

Risiko pandemik corona yang kian meluas pun diproyeksi akan menjalar ke sektor keuangan. Bendahara Negara itu mengatakan, risiko gagal bayar kredit atau peningkatan rasio non performing loan (NPL) kredit macet akan mengalami peningkatan. Sebab, banyak perusahaan tidak bisa melanjutkan kegiatan produksinya dan menyebabkan pembayaran utang menjadi terhambat.

Sehingga kondisi ini akan menyebabkan penurnan kegiatan ekonomi, maka berpotensi menekan lembaga keuangan kemudian kredit-kredit tidak bisa dibayarkan. Outlook pertumbuhan ekonomi yang menurun 2,3% bahkan mengalami kontraksi hingga 0,4% disebabkan konsumsi rumah tangga yang menurun serta pertumbuhan investasi yang juga mengalami tekanan.

Konsumsi rumah tangga diperkirkan anjlok dari biasanya dikisaran 5% menjadi hanya 3,2% hingga 1,6%. Begitu juga dengan arus investasi yang anjlok dari yang semula diperkirakan bisa tumbuh hingga 6% tahun ini menjadi hanya 1% atau bahkan negatif hingga 4%.

Sementara itu, kinerja ekspor juga akan lebih mengalami kontraksi lebih dalam, begitu juga kinerja impor. Sektor UMKM yang selama ini terbukti mampu tahan dalam setiap kondisi krisis diperkirkan akan terpukul paling depan karena tidak adanya kegiatan sosial akibat pandemik Covid -19. Padahal saat krisis 1998, UMKM mampu menjadi penopang ekonomi Indonesia.

“UMKM yang biasanya jadi safety net mengalami pukulan besar karena adanya restriksi kegiatan sosial. Ketika hadapi kondisi tahun 97-98 UMKM resilient, sekarnag UMKM terpukul paling depan karena tidak ada kegiatan diluar rumah masyarakat,” tegasnya.

Kementrian Koperasi dan UKM mendorong skema program bantuan untuk Koperasi dan UMKM yang terdampak virus Covid-19. Terdapat skema yang mampu menyelamatkan koperasi dam UMKM. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan menjelaskan, pemerintah perlu mengeluarkan beberapa program untuk membantu Koperasi dan UMKM yang terdampak virus Covid-19.

Program tersebut; Pertama, relaksasi dari perbankan dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) kepada pinjaman koperasi tersebut. Kedua, program pinjaman khusus kepada koperasi yang mengalami kesulitan likuiditas karena kebijakan relaksasi internal atau karena mengeluarkan kebijakan baru untuk membantu anggotanya yang usahanya terganggu musibah virus Covid-19. Ketiga, pembebasan pajak koperasi pada objek terkait. Keempat, mencegah keluarnya kebijakan sepihak dari pemerintah daerah yang merugikan kredibilitas dan keberlangsungan koperasi.

Diakui, saat ini keadaan tidak normal, kurang menguntungkan bagi siapapun, termasuk bagi pemerintah. “Jangan sekali-kali ingin menangguk keuntungan sendiri dari keadaan ini,” pesan Ruly. Dicontohkan, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dimana pemilik dan nasabahnya sama. Maka, kebijakan relaksasi ataupun penangguhan pembayaran ditentukan melalui mekanisme rapat anggota. Anggotalah yang menetapkan suatu kebijakan itu baik atau tidak bagi koperasi.

Sementara itu, Dirut LPDB KUMKM Supomo menjelaskan, pihaknya sudah mulai menghitung atau mengkaji terkait apa yang sudah disampaikan Presiden Jokowi. LPDB akan memperhatikan koperasi-koperasi sebagai mitra untuk melakukan relaksasi. Misalnya, restrukturisasi terkait masalah penundaan pembayaran. Bagi Supomo, tidak menutup kemungkinan LPDB tetap memikirkan hal-hal relaksasi itu seiring dengan apa yang dilakukan OJK. “Jangan khawatir, kami sedang memikirkan hal itu kepada mitra-mitra koperasi. Untuk kondisi seperti sekarang ini, tidak ada keuntungan yang tidak menurun. Intinya, LPDB siap melakukan relaksasi terhadap mitra-mitra koperasinya,” pungkas Supomo.

Keberlanjutan usaha KUMKM juga menjadi prioritas penting yang diselamatkan di tengah pandemi virus Covid-19. Hal tersebit ditegaskan Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki. Peran pelaku KUMKM di tengah krisis atau wabah untuk tetap menjaga bergeraknya sektor riil di Tanah Air menjadi sangat penting. Diketahui Presiden Jokowi sebelumnya meminta semua jajaran pemerintah melakukan relokasi anggaran dan refocusing kebijakan guna memberi insentif ekonomi bagi pelaku UMKM dan informal, sehingga tetap dapat berproduksi dan beraktivitas juga tidak melakukan PHK.

“Oleh karena itu Presiden memberikan perhatian yang serius terhadap pelaku UMKM dan sektor informal dalam menyikapi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19,” kata Teten dalam siaran pers yang diterima Majalah UKM Rabu (25/3). Di sisi lain, Pemerintah juga sudah memastikan akan ada relaksasi kredit bagi UMKM terutama untuk nilai kredit di bawah Rp10 miliar sebagai upaya meminimalisasi dampak wabah Covid-19.  Kredit itu terinci baik kredit perbankan maupun industri keuangan non-bank. Relaksasi yang diberikan bisa berupa penundaan cicilan sampai satu tahun dan penurunan bunga.

Untuk pelaku UMKM ada relaksasi cicilan kredit di bank agar usaha tetap berjalan. Untuk ojek online juga penting penundaan cicilan kredit. Apalagi dalam kondisi social distancing begini, servis dari ojek online lebih dibutuhkan untuk distribusikan produk UMKM. Adapun, bagi para pekerja harian termasuk tukang ojek, supir taksi, hingga nelayan juga akan ada relaksasi kredit yang diberikan berupa pembayaran bunga atau angsuran diberikan kelonggaran selama 1 tahun.

“Saya melihat ojek online ini adalah ujung tombak para pelaku UMKM di tengah dampak Covid-19. Ojek online menjadi garda depan untuk mendistribusikan penjualan. Keringanan penundaan cicilan kredit untuk ojek online penting agar UKM tetap hidup. Saya mengajak pelaku KUMKM dan para pekerja harian tetap optimistis dan tidak perlu khawatir namun tetap waspada di tengah pandemi virus Covid,” tuturnya.

Pemerintah juga merancang pinjaman khusus bagi koperasi yang mengalami kesulitan likuiditas karena kebijakan relaksasi internal atau karena mengeluarkan kebijakan baru guna membantu anggotanya yang usahanya terganggu karena virus korona. Ada juga pembebasan pajak koperasi pada objek terkait dan mencegah keluarnya kebijakan sepihak dari pemerintah daerah yang merugikan kredibilitas dan keberlangsungan koperasi.

***

Sejumlah pelaku bisnis UMKM pasti kesulitan untuk mencapai target-target yang harus dicapai saat perekonomian nasional terganggu akibat Corona. Selain kesulitan mencapai target tertentu, pelaku bisnis biasanya urung melakukan ekspansi.

Mewabahnya virus Covid membuat perekonomian lesu dan sulit melakukan penjajakan produk di dalam maupun ke luar negeri. Pelaku bisnis UKM biasanya baru bisa bergerak untuk mulai proses ekspansi setelah wabah virus Corona mulai reda. Pasar yang lesu akibat dampak dari virus Corona tidak mampu mendongkrak angka penjualan para pelaku bisnis UMKM. Imbasnya pendapatan yang diterima pun tidak sesuai harapan. 

Hal ini menyebabkan keseimbangan keuangan perusahaan terganggu. Dampak terburuknya, bisnis yang dijalankan bisa saja gulung tikar akibat dana yang ada habis sebelum bisnis tersebut berkembang atau balik modal. Menjalankan bisnis UMKM saat perekonomian Indonesia terdampak virus Covid-19 sangat sulit. Bahkan beberapa sektor usaha hampir mengalami kelumpuhan yang ujung-ujungnya mempengaruhi perekonomian negara dan menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi secara global.

Pada akhirnya, pelaku bisnis UMKM harus memutar otak untuk menjaga kondisi perusahaannya agar tetap prima, tanpa perlu saling bertatap muka dan khawatir tertular virus Covid-19. Untuk mengatasi persoalan ini, pelaku bisnis bisa menjalankan sejumlah strategi agar bisnis tetap berjalan lancar di tengah ancaman resesi ekonomi akibat Covid-19.

Arus kas adalah salah satu unsur yang paling penting dalam berbisnis. Sehingga suatu bisnis harus mampu mengelola uang tunai secara optimal dan baik. Jika tidak maka risikonya bisnis yang kita jalankan mengalami kebangkrutan. Untuk itu penting bagi kita untuk menjaga kondisi arus kas agar tetap seimbang. Pengelolaan arus kas dapat menentukan hidup dan matinya bisnis kita.

Misalnya dalam situasi seperti saat ini, pelaku bisnis rentan melakukan penagihan atau pembayaran secara langsung kepada mitra usaha. Pasalnya, hal itu bisa meningkatkan risiko terkena virus Covid-19. Namun pelaku usaha punya pilihan untuk membuat dokumen pernyataan penagihan atau pembayaran secara mudah. Faktur (invoice) dapat dikirim atau diterima otomatis melalui e-mail sebagai pemberitahuan resmi kepada mitra usaha untuk melakukan transaksi tanpa perlu bertemu pelanggan secara fisik.

Jika menggunakan software akuntansi online Jurnal, kita akan memperoleh kemudahan dalam membuat faktur, dilengkapi 11 desain profesional yang berbeda sesuai kebutuhan bisnis perusahaan. Tentu disertai rincian jumlah barang – jasa, harga satuan, dan total harga, serta tanggal pembelian di dalam faktur. 

Fitur lain yang bisa dimanfaatkan adalah Jurnal Pay yang memudahkan kita untuk menerima pembayaran dari pelanggan. Jurnal Pay tersedia untuk pembayaran Virtual Account (bank transfer) dan Kartu Kredit dengan biaya minimal dan sekali pengaturan. Tidak hanya itu, pencatatan pembukuan terhadap pembayaran yang telah diterima akan dilakukan otomatis oleh sistem secara instan. Penagihan untuk penjualan Anda menjadi lebih mudah, cepat, dan professional.

Rencana anggaran biaya dalam bisnis adalah sebuah outline yang sengaja dibuat untuk mengorganisir bisnis mereka sesuai dengan budget atau pengeluaran yang diperlukan. Langkah ini perlu dilakukan terutama untuk mengevaluasi kinerja bisnis, apakah menguntungkan atau justru dalam posisi rugi. Tidak hanya itu, membuat rencana anggaran biaya terbilang sangat penting dalam bisnis untuk mengkalkulasikan seluruh anggaran yang akan dilakukan dalam business plan di periode selanjutnya. Tanpa adanya rencana yang jelas, pengusaha akan kesulitan untuk menentukan biaya modal yang akan digelontorkan dan target pendapatan yang ingin dicapai.

Di saat situasi ekonomi terpuruk akibat virus Covid-19, pelaku bisnis harus benar-benar jeli dalam mengambil keputusan. Diperlukan strategi yang tepat demi kelangsungan usaha.  Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah membuat pembukuan perusahaan yang rapi. Seluruh transaksi keuangan, baik pemasukan, pengeluaran, dan transaksi lainnya harus terdokumentasi dengan baik. 

Para pelaku bisnis tak terlepas dari aktivitas transaksi perbankan. Untuk menghindari risiko terkena virus Covid-19 di ruang publik, kita sebaiknya menghindari kunjungan ke kantor cabang perbankan secara langsung dan lebih memilih transaksi via online. Melalui fitur Cashlink pada Jurnal, kita dapat melakukan rekonsiliasi bank secara otomatis tanpa perlu repot mengunjungi kantor fisik.

Jurnal akan menampilkan ringkasan rekonsiliasi bank pada semua akun kas dan bank, serta perubahan saldo kas dan bank yang belum dicatat. Caranya, dengan mencocokkan data rekening koran dan transaksi di Jurnal pada halaman yang sama. Jadi, tidak perlu mencetak rekening koran lagi. Data rekening koran dapat dimasukkan ke Jurnal melalui fitur impor bank statement dan melalui direct feeds atau penarikan data otomatis dengan menghubungkan bank dengan akun Jurnal kita. 

Kemudian, kita juga bisa menggunakan fiturSmart Bank Reconciliation. Dengan fitur Smart Bank Reconciliation, Jurnal akan secara otomatis memberikan rekomendasi untuk pencocokan transaksi berdasarkan angka, tanggal, ataupun deskripsi transaksi yang sama. Dengan begitu, proses rekonsiliasi akan semakin mudah dan cepat. (adit – my – ag)

This entry was posted in Sajian Utama and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *