Masalah dalam Penyelengaraan RAT Koperasi

Sejak akhir Januari hingga akhir Maret koperasi-koperasi primer di Indonesia menyelenggarakan hajat besar: rapat anggota tahunan (RAT). Pasal 26 UU No. 25 Tahun 1992 mengamanatkan bahwa setiap koperasi wajib menyelenggarakan RAT paling sedikit satu tahun sekali.

Selain sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, RAT menjadi bagian penting pelaksanaan fungsi control oleh anggota dan mekanisme akuntabilitas pengurus dan pengawas atas kinerja koperasi. RAT yang dilaksanakan secara rutin dapat mengurangi dan mendeteksi secara dini masalah dalam koperasi. Selain itu, lewat RAT pula, anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi dapat menyampaikan aspirasi dan saran agar koperasi semakin menjawab kebutuhan mereka. Jika kebutuhan anggota semakin terpenuhi, dengan sendirinya bisnis koperasi semakin maju.

Masalahnya, hanya sedikit koperasi yang rutin menyelenggarakan RAT. Antara 2011-2015, dari sekitar 209 ribu koperasi yang tercatat dalam data Kementerian Koperasi dan UKM, rata-rata hanya 32,7% yang menyelenggarakan RAT. Jika yang diperhitungkan hanya koperasi aktif, yaitu koperasi yang menjalankan usaha (jumlahnya 70,8% dari total koperasi yang terdaftar), rasio RAT terhadap jumlah koperasi meningkat menjadi 46,2%. Angka ini masih tergolong rendah dan memperlihatkan bahwa mayoritas koperasi aktif pun tidak melaksanakan RAT.

Situasi memprihatinkan tentang RAT ini selalu disampaikan setiap tahun oleh para aktivis perkoperasian maupun pejabat pemerintah. Namun, apa penyebab rendahnya penyelenggarakan RAT ini? Kemudian, solusi konkret apa yang dapat dibuat untuk mengatasinya?

Mengingat keterbatasan ruang, saran saya fokuskan pada apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah, secara khusus Kementerian Koperasi dan UKM berserta jajarannya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Laporan Keuangan

Dari pengalaman terlibat dalam koperasi, saya mengalami bahwa membuat laporan RAT bukanlah pekerjaan mudah. Persoalan menjadi lebih rumit apabila koperasi belum menggunakan aplikasi komputer untuk mencatat transaksi usahanya. Laporan keuangan merupakan bagian yang paling dasar dari laporan RAT. Tidak ada laporan RAT yang tidak menyertakan laporan keuangan.

Persoalan penyusunan laporan keuangan dapat diatasi dengan penggunaan aplikasi komputer untuk mencatat transaksi koperasi. Namun pengadaan aplikasi komputer tidaklah murah. Setiap koperasi perlu mengeluarkan dana puluhan bahkan ratusan juta untuk kepentingan ini. Hal ini bukan masalah bagi koperasi menengah dan besar karena mereka mampu membayar. Namun koperasi kecil yang tidak memiliki cukup dana untuk membeli aplikasi sering kali mesti puas mencatat transaksi secara manual. Akibatnya, laporan keuangan tidak selesai atau sangat terlambat selesai. Jika hal ini terjadi, pengurus dan pengawas menjadi enggan untuk menyelenggarakan RAT.

Untuk menjawab persoalan ini Kementrian Koperasi dan UKM dapat mengambil peran dengan menyediakan aplikasi keuangan bagikoperasi. Tersedianya aplikasi keuangan yang gratis atau dengan harga murah akan sangat membantu koperasi-koperasi kecil untuk menyelesaikan laporan keuangan secara cepat dan akurat. Selain penyediaan aplikasi, tentu perludilakukan sosialisasi dan diselenggarakan pelatihan penggunaan program bagi koperasi-koperasi yang berminat. Ketika koperasi tidak punya masalah lagi dalam menyusun laporan keuangan, hambatan mereka untuk menyelenggarakan RAT berkurang.

Merangkai kata

Tersedianya laporan keuangan, belum menyelesaikan masalah. Sebab, laporan RAT bukan hanya tentang keuangan melainkan juga kegiatan organisasi, penjelasan atas kinerja koperasi secara umum maupun program tahun berikutnya. Laporan RAT bukan hanya berisi angka melainkan juga kata-kata. Tidak sedikit pengurus dan pengawas mengalami kesulitan dalam merangkai kata, khususnya kalau mereka merupakan aktivis baru atau koperasi mereka baru saja didirikan. Akibatnya, menyusu nlaporan RAT menjadi beban berat. Ketika mereka tidak mampu menyelesaikan laporan tersebut, muncul godaan untuk tidak usah menyelenggarakan RAT. Godaan semakin besar ketika anggota tidak menuntut diadakannya RAT ini.

Untuk mempermudah pengurus dan pengawas koperasi menyelesaikan laporan RAT, pemerintah dapat menyediakan template dan contoh laporan RAT yang tinggal diisi oleh koperasi-koperasi yang membutuhkannya. Template ini disusun sedemikian rupa, sehingga meskipun sederhana, cukup memadai sebagai sarana pengungkapan akuntabilitas dan cukup menggambarkan kinerja koperasi. Pada sisi lain, template ini juga mesti dibuat fleksibel sehingga setiap koperasi mudah melakukan modifikasi sesuai kebutuhan masing-masing. Dalam jangka panjang, adanya acuan format laporan RAT dapat juga meningkatkan kualitas laporan RAT dan mempermudah perbandingan. Seperti pada penyediaan aplikasi komputer, penyediaan template dan contoh laporan RAT harus disertai sosialisasi dan pelatih ancara menggunakannya.

Insentif

Ketika laporan RAT bukan lagi menjadi masalah bagi pengurus dan pengawas, yang masih diperlukan adalah dorongan yang kuat bagi mereka untuk melaksanakan RAT. Bagi koperasi yang anggota-anggotanya sudah sadar akan pentingya RAT atau koperasi yang menjadi anggota pusat koperasi yang mensyaratkan penyelenggaraan RAT, dorongan dari pemerintah tidak diperlukan lagi. Dalam koperasi macam ini, saat suatu pengurus tidak menyelenggarakan RAT, anggota akan menuntut dan pusat koperasi akan memperingatkan.

Masalah terjadi pada koperasi yang anggotanya tidak begitu peduli akan ada atau tidak-adanya RAT. Masalah semakin parah jika koperasi itu tidak ikut dalam suatu jaringan (pusat koperasi) yang menuntutnya untuk menyelenggarakan RAT. Bagi koperasi macam Kementerian Koperasi dan UKM perlu melakukan sesuatu agar anggota koperasi sadar akan hak dan tanggung jawab mereka dan pengurus ingat akan kewajiban mereka.

Untuk menyadarkan anggota koperasi mengenai tugas dan peran mereka dalam mengawasi dan memajukan koperasi lewat RAT, Kementerian atau Dinas Koperasi dapat membuat iklan-iklan, entah di media cetak, elektronik, internet dan media sosial. Langkah ini tidaklah sukar dan tidak membutuhkan biaya besar. Ketika anggota sadar akan tugas dan peran mereka, mereka tidak akan tinggal diam lagi ketika pengurus tidak menyelenggarakan RAT.

Selain itu, Kementerian atau Dinas Koperasi juga dapat memberikan insentif dan disinsentif. Salah satu mekanisme insentif dan disinsentif yang mudah dan murah adalah dengan memuji dan mempermalukan (praising and shaming). Caranya, dengan secara rutin mempublikasikan lewat media cetak, internet, dan media social daftar koperasi yang menyelenggarakan RAT dan yang tidak menyelenggarakan RAT. Mengingat lingkup pelayanan koperasi bermacam-macam (kabupaten, provinsi, dan nasional), maka data koperasi perlu disusun berdasarkan lingkup pelayanan ini dan publikasi dilakukan menurut wilayah. Dengan cara ini anggota koperasi dan masyarakat umumdapat tahu mana koperasi yang baik dan mana yang tidak. Pengurus koperasi akan lega dan bangga jika koperasi mereka masuk dalam daftar koperasi yang menyenggarakan RAT, dan malu jika sebaliknya. Lebihl anjut, pemerintah juga dapat mewajibkan setiap koperasi untuk mengumumkan daftar ini di setiap kantor mereka.

Jika Kementerian Koperasi dan UKM dan jajarannya di daerah melaksanakan beberapa langkah sederhana di atas dalam kerja sama dengan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), semoga ratapan tentang sedikitnya koperasi yang menyelenggarakan RAT menjadi masa lalu.

Antonius Sumarwan, SJ
Dosen Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
Aktivis CU Kridha Rahardja dan CU Pelita Sejahtera

This entry was posted in Opini and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *