Perlu Dibentuk Koperasi Sentral

Setelah diundangkan pada 29 Oktober 2012, Undang-undang (UU) No 17 tentang Perkoperasian menimbulkan pro dan kontra. Beberapa kelompok gerakkan koperasi mengajukan yudicial review – peninjauan ulang ke Mahkamah Konstitusi (MK). Karena dinilai bertentangan dengan Undang Undang Dasar (UUD) 1945, maka pada 28 Mei 2014 MK membatalkan UU No 17 tahun 2012, lalu menetapkan UU No 25 tahun 1992 berlaku lagi sebagai dasar hukum sementara waktu bagi Perkoperasian sampai terbentuknya UU yang baru.

Dibatalkannya UU No 17 secara gelondongan – bukan pasal per pasal yang dimohonkan ditinjau ulang, menimbulkan berbagai tanggapan. Ada yang mengatakan musibah, ada pula yang bersyukur – alhamdulullah. Ada yang sakit gigi, ada juga yang perih hati. Ada yang terkejut, tidak percaya, ada yang merasa rugi, ada yang meratap pilu dan malu. Orang Jawa bilang, seperti wayang kulit kehilangan gapit, “nglokro” tak berdaya.

Menurut pertimbangan Majelis MK, filosofi UU No 17 tahun 2012 tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, karena mengutamakan skema permodalan materiil dan finansial serta mengesampingkan modal sosial yang justru menjadi ciri fundamental koperasi sebagai suatu entitas khas pelaku ekonomi berdasarkan UUD 1945. Dengan begitu, koperasi menjadi sama dengan perseroan terbatas (PT), sehingga kehilangan roh konstitusional yang berfilosofi gotong royong seperti disebutkan dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945, yakni; Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

MK berpendapat, ketentuan pembatasan jenis kegiatan usaha koperasi hanya empat jenis; yaitu Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Produsen, Koperasi Konsumen dan Koperasi Jasa, telah memasung kreativitas koperasi untuk menentukan sendiri jenis kegiatan usahanya. Membatasi jenis usaha koperasi dengan menentukan satu jenis usaha koperasi (single purpose cooperative) dinilai bertentangan dengan hakikat koperasi sebagai suatu organisasi kolektif dengan tujuan memenuhi keperluan hidup untuk mencapai kesejahteraan anggota.

Sebaliknya, koperasi sebagai usaha bersama, seharusnya diberi keleluasaan berusaha tanpa membatasi pada satu jenis tertentu, tapi harus tergantung pada kehendak para anggota sesuai kebutuhan yang dihadapi anggota koperasi. Ketentuan pembatasan itu, menurut Mahkamah, tidak sesuai dengan aspek empirik dari kegiatan usaha koperasi yang telah berjalan. Sebab, dengan ketentuan pembatasan, koperasi harus menutup kegiatan usaha yang lain dan harus memilih satu jenis saja kegiatan usahanya. Padahal, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan ekonomi, berkembang pula jenis kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi manusia.

Menurut Ketua Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Jasa, Pekalongan, Jawa Tengah, Andy Arslan Djunaid, sebetulnya tidak semua pasal yang ada di UU tersebut jelek. Ada juga yang baik untuk mengembangkan koperasi. Namun kalau bicara substansinya memang tidak sesuai dengan jati diri koperasi. “Keputusan MK adalah final, tidak ada celah hukum lagi, dan harus dipatuhi oleh seluruh waga Negara Indonesia,” kata Andi saat berbincang dengan Majalah UKM.

Implikasi dari dibatalkannya UU No 17 tahun 2012, kata Ketua KSP Kodanua, SH.R. Soepriyono, resiko orang yang patuh hukum. Ada biaya yang dikeluarkan oleh KSP Kodanua, misalnya, untuk sosialisasi, pencetakan kartu Sertifikat Modal Koperasi (SMK) dan lain sebaginya. Namun, kata dia, tidak rugi-rugi banget, hanya sekitar Rp 25 jutaan. Ketika Kementerian Koperasi dan UKM gencar mensosialisasilan UU No 17, KSP Kodanua memang langsung merespon positif dengan mempersiapkan perubahan menyesuaikan UU. Dalam berbagai kesempatan menghadiri acara yang dilaksakan KSP Kodanua, Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan mengharapkan, KSP Kodanua bisa menjadi contoh bagi koperasi lain. “Karena pengurus Kodanua patuh hukum, dilaksanakan semestinya,” jelas Soepriyono.

Sebenarnya, kata dia, perubahan KSP Kodanua juga belum selesai total. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD – ART), misalnya, baru akan dibahas setelah Peraturan Pemerintah (PP-nya) diterbitkan. Dalam program kerja 2014 baru akan diadakan perubahan AD – ART, dan peraturan-peraturan khusus. Yang sudah dilakukan baru administrasi SMK, dan pencetakan kartu-kartu SMK. Menurut Soepriyono, antara UU No 25 tahun 1992 dengan UU No 17 tahun 2012, untuk KSP maupun untuk koperasi lainnya lebih nyaman UU No 25 tahun 1992.

Kesalahannya, kalau boleh dikatakan demikian, kata Andi, ketika menyusun Rancangan Undang Undang (RUU) pelaku koperasi tidak diajak bicara – dilibatkan untuk memberikan masukan. “Padahal, pelaku koperasilah yang akan melaksanakan UU tersebut. Kelak, regulator jangan melakukan kesalahan yang sama jika menyusun RUU baru. Libatkan para pelaku koperasi untuk memberikan masukan. Kita belum tahu seperti apa road map pemerintahan baru nanti tentang koperasi Indonesia,” tutur Andy.

Untuk membuat UU baru, menurut Andy, akan ada jeda waktu cukup panjang. Tergantung siapa menterinya, dan seberapa paham tentang koperasi. Andy mengaku, masih enjoy dengan UU No 25 tahun 1992. Soal kebutuhan, masing-masing koperasi harus menyesuaikan dengan tantangannya. Sebab kebutuhan koperasi satu dengan koperasi lainnya juga berbeda. Sama-sama KSP saja belum ada standar yang sama seperti perbankan, baik aturan operasional, permodalan, produk-produknya, maupun manajemen – administrasinya. Kebutuhan Kospin Jasa dengan KSP Kodanua, misalnya, pasti berbeda. Ini menjadi persoalan sendiri.

Tidak adanya standarisasi, lemahnya pengawasan – kontrol dari pemerintah – Cq Kementerian Koperasi dan UKM sebagai Pembina, akhirnya koperasi dimanfaatkan oleh pemodal. Bahkan rentenir pun sering menggunakan baju koperasi. Kalau pemerintah mengaku telah melakukan kontrol, mengawasi koperasi yang saat ini jumlahnya 203.000 unit di seluruh Indonesia, seperti apa? Peristiwa Koperasi Langit Biru, dan koperasi-koperasi lain yang uangnya dibawa kabur pengurus – pengelola, kata Andy, sangat terbuka untuk terjadi lagi. Yang harus bertanggugng jawab tentu pemerintah sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan dengan syarat begitu mudah. Dengan 20 orang sepakat membentuk koperasi, masing-masing membayar Rp 1 juta, lalu pergi ke notaries, beres bisa mendirikan koperasi tanpa ditanya modal Anda berapa, planingnya seperti apa, bunga simpanan dan pinjaman ditentukan berapa?

Dalam kontek itu mau tidak mau harus belajar dengan perbankan, khususnya Bank Indonesia (BI). Saat ini pemerintah lebih bangga mengejar kuantitas koperasi yang berdiri, belum bangga dengan kualitas. Dulu digembar-gemborkan ada perhatian khusus untuk 3 koperasi unggulan di setiap provinsi, tetapi sekarang tidak jelas. Pemerintah hanya bicara; “Kita bersyukur koperasi meningkat sekian puluh ribu.”

Harus disadari, karena koperasi, khususnya KSP adalah lembaga keuangan, bisnis utamanya mengelola uang, siap – tak siap, akan ada lembaga yang mengawasi. Dalam UU No 17 tahun 2012 walau belum terbentuk, ada Lembaga Pengawasan Koperasi (LPK) dan Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi (LPSK). Sedangkan di UU No 25 tahun 1992 kedua lembaga tersebut tidak ada. Apakah kelak pemerintah mengarahkan pengawasan koperasi ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)? Saat ini banyak koperasi merasa takut jika OJK yang mengawasi kegiatan usahanya, khususnya KSP dan Credit Union yang bisnis utamanya simpan pinjam. Hal itu disebabkan karena administrasi koperasi masih belum baik benar.

Untuk koperasi-koperasi yang sudah tertib, dan telah diaudit oleh akuntan publik, kata Soepriyono, mungkin tidak menjadi masalah. OJK memang menuntut kedisiplinan dari segala lini. KSP Kodanua sendiri, kata dia, masih bertanya-tanya, apa iya sudah siap, walaupun administrasi sudah tertib. Penyesuaian itu tidak mudah. Bagi koperasi yang sudah besar, manajemennya baik, mungkin tidak berpengaruh. Tetapi bagi koperasi yang masih kecil, baru dibentuk, menjadi masalah. Apalagi Koperasi Jasa Keuangan (KJK) di tingkat kelurahan, masih asal-asalan.

Koperasi besar, baik KSP maupun Kopdit yang mungkin siap diawasi oleh OJK jumlahnya masih sangat sedikit, bisa dihitung dengan jari. Sedangkan yang belum siap, lebih dari 200.000 koperasi. Jika dipaksakan koperasi diawasi OJK dikawatirkan banyak yang kolaps, karena tidak mampu menyesuaikan. Koperasi kita masih termasuk usaha kecil menengah (UKM). Yang bisa dikatakan usaha besar, asetnya di atas Rp 500 miliar, sangat sedikit. Karena itu, keberpihakan pemerintah sangat diharapkan agar mampu bersaing menghadapi ASEAN Economi Community – Masyarakat Ekonomi ASEAN (MAE) yang akan dimulai 1 Januari 2015 mendatang.

Karena OJK bagi koperasi sesuatu yang baru, tentu perlu sosialisasi, terutama terkait rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar. Priyono kawatir, karena OJK lembaga murni pengawasan bidang keuangan, salah sedikit langsung kena sanksi. “Kalau yang mengawasi Kementerian Koperasi, masih ada keberpihakannya. Katakan, misalnya belum tertib, masih ada pembinaan. Jika OJK juga berpihak kepada koperasi, sangat bersyukur,” katanya. Diharapkan Kementerian Koperasi menjalin kerja sama dengan OJK sampai kurun waktu tertentu, 5 tahun misalnya, baru OJK melakukan pengawasan kepada koperasi yang telah distandariasi oleh Kementerian Koperasi, atau koperasi yang memiliki aset lebih dari Rp 150 miliar.

Pembinaan terhadap koperasi harus dilakukan terus menerus. Pembinaan itu tidak semata-mata menambah permodalan. Kospin Jasa yang tahun buku 2013 silam asetnya mencapai Rp 4,1 triliun, kata Andy, belum pernah dibantu permodalan oleh pemerintah. Itulah yang membuat seluruh keluarga besar Kospin Jasa bangga, karena mampu membangun koperasi mandiri. “Kalau koperasi itu dikelola dengan serius tidak perlu dibantu dari kanan kiri. Bagi koperasi baru, bantuan itu masih dibutuhkan, tetapi bagi Kospin Jasa tentu sudah tidak lagi,” urai Andy. Tetapi, kata dia, koperasi yang dapat bantuan harus diawasi dengan aturan dan standarisasi yang ketat.

“Saya punya ide. Kita perlu membentuk Koperasi Sentral, khususnya untuk KSP. Seperti halnya BI untuk bank,” jelasnya. Ide itu, kata dia sudah disampaikan kepada pemerintah – Cq Kementerian Koperasi dan UKM beberapa tahun yang lalu. Koperasi Sentral fungsinya mengatur perizinan mendirikan koperasi, khususnya KSP, karena simpan pinjam itu menghimpun dana dari masyarakat. Walau masyarakat itu anggota – calon anggota koperasi tersebut.

Gerakkan Koperasi mengikuti aturan dari Koperasi Sentral. Izin diberikan setelah dilakukan seleksi persyaratan, baik kompetensi pengelola, struktur organisasi, rencana strategis, permodalan dan sebagainya. Bila telah memenuhi peraturan, maka Koperasi Sentral harus bertanggung jawab jika koperasi itu ada masalah. Secara teknis Koperasi Sentral berfungsi sebagai Pembina sekaligus Lembaga Pengawas, seperti halnya OJK. Karena koperasi belum seprofesional bank, secara kelembagaan pembinanya tetap Kementerian Koperasi dan UKM.

Karena ada pengawasan, walau koperasi itu kecil, namun sehat, bisa menjadi koperasi besar. Sedangkan yang tidak tertib akan terseleksi secara alamiah. Kontek pemikirannya, kata Andy, bukan ingin memberantas koperasi-koperasi yang masih kecil, tetapi yang masih kecil itu justru diarahkan menjadi lebih tertib – disiplin. Tetapi jika pemerintah masih bangga dengan kuantitas, pola pikirnya masih seperti sekarang, koperasi juga akan begini-begini terus. Padalah, koperasi itu sangat dibutuhkan UKM. Contoh paling gampang, ketika UKM butuh modal, ke bank tidak dapat kredit, pinjam ke koperasi. Kalaupun dapat pinjaman di bank, bunganya tinggi. UKM itu kecil, tetapi harus membayar bunga lebih besar dibandingkan perusahaan besar. UKM menjadi obyek. Dengan dalih membantu, bank-bank besar masuk ke ritel dan UKM. Kalau koperasi kuat, koperasilah yang akan menolong UKM, sehingga UKM tidak akan lari ke renternir. Bank pun akan berhitung, karena ada kopetiter, tidak semena-mena, UKM dijadikan obyek.

Kalau kita bicara momentum, sekaranglah timing yang tepat untuk melakukan perubahan paradikma. Presiden mendatang dalam menentukan Menteri Koperasi seharusnya yang benar-benar mengerti koperasi. Itu harapan kita, gerakkan koperasi. Tetapi memang sulit, karena kehidupan bernegara di Indonesia 80% masalah politik. Hanya tersisa 20% barang kali yang tidak memikirkan politik. Merubah paradikma pola pikir terhadap koperasi, tinggal kemauannya seperti apa. Kita harus punya kemauan untuk betul-betul konsen ngurusi koperasi. Koperasi harus kuat karena dibutuhkan UKM. (dm – my)

This entry was posted in Sajian Utama and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *