Presiden Pun Pendiri Koperasi

Sejak era reformasi digulirkan dan demokrasi membuncah, setiap warga Negara mempunyai kesempatan yang sama berkarir di panggung politik melalui berbagai partai yang juga baru didirikan setelah reformasi. Gegap gempita dan eforia politik itu mampu mempengaruhi orang-orang yang sebelumnya telah berkarir atau berprofesi sebagai guru, pengusaha, praktisi hukum, aktivis koperasi, dan sebagainya.

Ambil saja contoh, F.X. Siman yang Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung dari Partai Golkar adalah juga tokoh gerakan koperasi di lampung. Kini Ketua Puskopdit Caraka Utama Lampung, pernah menjadi orang nomor satu di Gerakan Koperasi Kredit Indonesia (GKKI), Ketua Induk Koperasi Kredit (Inkopdit). Siman juga dikenal sebagai seorang pendidik di sebuah sekolah swasta. Dari Lampung terbang ke Putussibau, Kapuashulu, ujung timur Kalimantan Barat, berdekatan dengan Kalimantan Tengah bagian barat. Wakil Bupati Kapuashulu, Antonius L. Ain Pamero,S.H. di samping aktivis Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dia juga aktivis gerakan koperasi, dan sampai hari ini masih dipercaya sebagai Ketua Credit Union (CU) Tilung Jaya.

Kita ke ujung utara Pulau Sulawesi, juga ujung utara Indonesia, berbatasan dengan Negara tetangga, Filipina, menemui salah seorang tokoh inisiator terbentuknya Provinsi Gorontalo, Prof. DR. Ir. H. Nelson Pamalingo, M.Pd. Dulu, dia adalah Rektor IKIP Gorontalo, namun juga aktivis koperasi, menjabat Ketua Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Gorontalo. Kini menjadi orang nomor satu sebagai Bupati Gorontalo. Belum berhenti, kita menuju Nusa Tenggara Timur (NTT), yang pada 20 September 2018 lalu dilaksanakan pelantikan 9 pasang bupati – walikota. Wakil Bupati Sikka, Romanus Woga, adalah orang Indonesia pertama yang menjadi Vice President Asian Confederation of Credit Union (ACCU) – Wakil Presiden Gerakan Koperasi Kredit Asia, mantan Ketua Inkopdit, kini masih sebagai Ketua Puskopdit – Bekatigade Swadaya Utama, Maumere, NTT.

Bergeser ke Pulau Jawa, Gubernur Jawa Timur terpilih dalam Pilkada 2018, Hj. Khofifah Indar Parawansa, bukan saja politisi handal yang pernah menggemparkan ruang sidang Paripurna DPR RI ketika sebagai juru bicara fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menyampaikan pandangan fraksi menyatakan bahwa Pemilu 1997 adalah Pemilu yang penuh rekayasa. Khofifah tercatat sebagai Penggerak Pemberdayaan Ekonomi Perempuan, terutama melalui kaum ibu Muslimat NU. Sejak tahun 1996 dia telah memiliki komitmen untuk membangun koperasi. Hasilnya, tahun 2008, Muslimat NU berhasil membentuk Induk Koperasi, dan Khofifah sebagai inisiator Koperasi An-Nisa’, dan Ketua Pengawas Induk Koperasi An-Nisa’ (Inkopan) mendapat penghargaan dari Menteri Koperasi dan UKM.

Saat kampanye untuk merebut suara konstituen, Khoffiah yang juga Wakil Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) sering mengunjungi koperasi-koperasi di Jawa Timur, termasuk Koperasi Peternakan Sapi Perah (KPSP) Setia Kawan. Khofifah sempat menyaksikan proses pengolahan susu sapi murni yang didapat dari petani sekitar wilayah Pasuruan. Menurut Khofifah, susu produksi koperasi setia kawan ini berpotensi menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Pasuruan. Selain itu, masyarakat bisa lebih berdaya dengan kerja sama keanggotaan hasil ternak.

Meski demikian, produksi susu Koperasi Setia kawan menurut dia masih perlu ditingkatkan. KPSP Setia Kawan saat ini memiliki 9.300 anggota dengan jumlah sapi sekitar 18.000-an ekor. “Maka dengan pemetaan seperti ini sangat mudah sebetulnya untuk disiapkan kesanggupan masing-masing keluarga. Masing-masing saya kira antara 7 dan 10 ekor itu baru bisa survive dan sejahtera dari sapi perah,” jelasnya.

Kalau menelusuri keberadaan insan Gerakan Koperasi Indonesia (GKI) yang berada di jajaran eksekutif, pantaslah kita sangat berharap perkoperasian di Indonesia akan segera mengalami masa kejayaannya. Mungkin banyak yang belum tahu, tukang mebel yang karirnya menanjak dari sebagai pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Surakarta, kemudian terpilih menjadi Walikota Surakarta, memimpin Ibukota sebagai Gubernur DKI Jakarta, dan kini orang nomor satu di Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga insan koperasi.

Melihat rekam jejaknya, tahun 1990 bersama pelaku industri kecil di Surakarta, Jokowi mendirikan Koperasi Industri Kecil Solo. Dan ketika menjabat sebagai Walikota Solo, Jokowi juga memberikan perhatian besar koperasi di Solo. Setelah memenangkan kontestasi Pemilihan Presiden, mengungguli Prabowo Subianto, sesaat setelah mengumumkan susunan Kabinet Kerja yang dipimpinnya, Jokowi memperintahkan Menteri Koperasi dan UMK A.A. Gede Ngurah Puspayoga untuk mereformasi total koperasi. Harapannya, agar suatu saat ada koperasi di Indonesia yang mampu tumbuh dan berkembang dengan perputaran uang yang sangat besar.

Menurut Presiden, selama ini koperasi yang ada di Indonesia mayoritas hanya mampu menggalang dana dalam jumlah kecil. Padahal, potensi koperasi untuk menjadi besar sangat terbuka. Kita bisa belajar dan mencontoh koperasi-koperasi besar kelas dunia, seperti Koperasi Fontera di Selandia Baru, misalnya. Koperasi ini berhasil menunjukkan eksistensinya di bidang produksi susu dan produk olahan dari susu. Dengan menggandeng sekitar 10.500 peternak di Selandia Baru, omzet koperasi ini menembus angka 17,2 miliar dolar New Zaeland atau setara Rp165 triliun setiap tahun.

Contoh lain, adalah Ocean Spray dari Amerika Serikat. Koperasi ini berhasil mengembangkan buah cranberry dengan mengumpulkan buah dari para petani. Ocean Spray lalu mengembangkan produk olahan dari buah tersebut mulai dari minuman jus, kismis, hingga buah-buahan kering. Koperasi ini pun kini berhasil meraup laba setiap tahun hingga miliaran dolar AS.

Di Indonesia juga banyak koperasi susu, di Pangalengan, Malang, Pasuruan, Boyolali, Garut, Bogor, dan sebagainya. Sebagai Negara tropis, Indonesia juga banyak menghasilkan buah-buahan berkualitas untuk diolah menjadi minuman segar. Kita bisa belajar ke Koperasi Fontera maupun ke Ocean Spray, bagaimana cara memulainya, dan kiatnya seperti apa. Belajar di sana, seminggu, dua minggu, tiga minggu, kemudian mengkopi, menjiplak, meniru, modifikasi. Atau ATM (Amati, Tiru, Modifikasi).

Presiden mengharapkan, koperasi harus menjadi wadah dengan skala ekonomi yang besar, memiliki efisiensi diproduksi dan distribusi. Koperasi harus menjadi tempat belajar para anggota untuk berinovasi, menjadi penggerak inovasi, bagaimana cara berproduksi yang baik. Inovasi membuat variasi produk yang baik, inovasi membuat kemasan yang baik, inovasi bagaimana memasarkan produk-produk yang ada.

Di Indonesia juga sudah ada koperasi yang omzet dan asetnya triliunan. Kospin JASA, misalnya, yang kini tercatat sebagai koperasi terbesar di Indonesia, soal aset per 31 Desember 2017 berhasil membukukan aset untuk Kospin JASA konvensional sebesar Rp6,428 triliun meningkat dari tahun 2016 yang tercatat sebesar Rp5,768 triliun, atau tumbuh hanya 11,44%. Biasanya, Kospin JASA selalu mencatat pertumbuhan di atas 15% per tahun. Karena situasinya cukup berat, pertumbuhan Kospin JASA pun tidak besar. Total untuk simpanan anggota, per 31 Desember tahun 2017 tercatat sebesar Rp5,7 triliun, sedangkan tahun buku 2016 sebesar Rp4,9 triliun, atau mengalami kenaikan sebesar 15,68%. Dari sisi pinjaman, tumbuhnya memang tidak sebesar aset maupun simpanan dan tabungan. Pinjaman hanya tumbuh 2,78%. Kospin JASA juga merupakan satu-satunya koperasi yang telah berhasil memasuki bursa saham.

Memegang teguh 3 pilar utama; Pendidikan, Swadaya, Solidaritas, kemudian ditambah pilar baru, Inovasi, yang membuat primer-primer anggota Induk Koperasi Kredit (Inkopdit) mampu terus bertumbuh dan berkembang dengan baik. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir perkembangannya sangat luar biasa. Semakin banyak orang bergabung, dan semakin banyak modal masyarakat yang terhimpun dalam lembaga gerakan. Maka, Kopdit kemudian dipandang sebagai lokomotif pemberdayaan ekonomi masyarakat. Terutama bagi masyarakat kecil dan sederhana.

Sampai akhir tahun 2017, secara nasional jumlah anggota GKKI hampir mencapai 3 juta orang dengan aset mendekati angka Rp29 triliun. Hanya saja, perkembangan jumlah anggota dan aset tidak dapat menjamin bahwa Kopdit telah mampu mengangkat masyarakat dari kemiskinan. Kopdit memberdayakan anggota dengan pelayanan keuangan, untuk membantu anggota mencapai tujuan dan aspirasi hidup sejahtera. Karena itu kopdit-kopdit primer menyusun rencana strategis (Renstra) pemberdayaan, mendorong anggota menjadi wirausaha untuk meningkatkan pendapatan sehingga mereka keluar dari lingkaran kemiskinan.

Terkait semakin banyaknya insan koperasi yang duduk di eksekutif, membuat gerakan koperasi berharap besar mendapatkan kemudahan untuk mengembangkan koperasi. “Karena koperasi sudah menjadi amanat konstitusi – Undang Undang Dasar (UUD) 1945. Maka, komitmen terhadap esensi UUD mestinya ke arah kemajuan koperasi. Artinya, memajukan koperasi itu menjadi kewajiban semua pihak. Tidak harus menjadi eksekutif, atau ada peluang bagus atau tidak. Sebagai warga Negara sudah menjadi kewajiban kita untuk mengimplementasikan konstitusi,” urai Joko Susilo, Ketua Inkopdit, saat berbincang dengan Majalah UKM, di kantor Inkopdit, Jakarta, beberapa waktu silam.

Sebagai warga Negara, lanjut dia, kita harus mempunyai komitmennya yang sama, yaitu terhadap UUD 45 dan NKRI. Komitmen itu jauh melampaui semua. Jika hal ini benar-benar terjadi, itu yang akan membantu arah pergerakan ekonomi kerakyatan menjadi cukup kuat. Kalau tidak, maka ini yang menyusahkan. Yang sering terjadi ada dua orang bersepakat satu (A) sebagai pemimpin, satunya lagi (B) sebagai wakilnya. Mereka berikrar mencalonkan diri sebagai kepala daerah, entah itu kabupaten, kota, atau provinsi, untuk bersama-sama membangun daerah yang dicintai cepat maju dan rakyatnya sejahtera.

Namun setelah memenangkan kontestasi, ternyata pasangan A dan B tidak sejalan selama masa periode (5 tahun). Akhirnya menjadi masalah. Karena ada komitmen-komitmen yang belum tentu selaras pada kepentingan orientasi yang betul-betul esensial bagi kemajuan bangsa. Padahal mestinya, sejak awal sudah ada kesatuan pemikiran dan gerak implementasi. Tetapi secara faktual, tidak seperti itu. Kadang sulit dipahami, kok bisa. Kondisi secara umum belum mencukupi sebagai suatu basis untuk penguatan ekonomi kerakyatan.

Ketidakharmonisan itu ada yang kasat mata, dan ada yang tidak. Yang kasat mata, sering berselisih paham secara terbuka. Sedangkan yang tidak kasat mata, misalnya, sang wakil tidak diberikan peran secara proporsional. Sehingga yang nomor satu kelihatan single fighter– ingin menonjol seorang diri. Contoh lain, ketika akan berakhir masa periode, sang wakil mulai lirak-lirik tergiur menjadi orang nomor satu, dengan menggandeng orang lain sebagai wakilnya.

Polarisasi seperti itu, kata Joko, memang tidak mudah dijawab karena ranahnya sudah tidak bisa lagi dibaca hanya dari satu aspek, tinjauan koperasi. Karena secara umum, koperasi juga belum cukup mempunyai pamor sebagai satu idealitas yang harusnya dipegang teguh sebagai orientasi dasar. Harapannya, kalau mereka komit betul, maka jangan disalahgunakan oleh konstituen. Artinya orang-orang koperasi yang punya wakil di eksekutif jangan justru menggerogoti fungsi. Sebab, fungsi birokrasi itu bisa sangat berbeda dengan dunia koperasi.

Seorang kepala daerah begitu banyak bermain dengan aparatur, dengan partai dan sebagainya. Hal ini tidak mudah. “Menurut saya, ketika teman kita – orang koperasi duduk di eksekutif level mana pun, maka kinerja koperasi harus semakin bagus, jangan sampai melemahkan. Sehingga muncul komentar; Oooo, orang koperasi juga sami mawon. Jika itu terjadi tak ada gunanya,” tegas Joko. Artinya, lanjutnya, konstituen orang-orang koperasi justru harus semakin kerja keras, membuktikan bahwa orang koperasi juga bisa berkinerja baik. Inilah orang koperasi. Bukan sebaliknya, bergantung kepada orang yang sedang memimpin.

Dan sistemlah yang akan membuat berhasil. Tetapi jika sistemnya belum cukup kuat, belum cukup kondusif, siapa pun yang menjadi pemimpin akan sangat berat. Entitas publik – rakyat belum bersatu, masih sangat terpecah-pecah. Bersatunya masih sangat simbolik, belum implementatif. Betapa beratnya menjadi eksekutif, sementara rakyat semuanya simbolik. Pola berfikir mestinya; “Saya bangga ada wakil saya dari orang koperasi. Prestasi lembaga kami harus lebih baik tanpa dia. Tujuannya supaya dibaca oleh masyarakat luas; betul ya kinerja orang koperasi juga mampu berprestasi kinerjanya.” (damar)

This entry was posted in Umum and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *