Presiden RI Joko Widodo; Berkoperasi Memperkokoh NKRI

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah berjanji akan menempatkan Koperasi sebagai salah satu instusi ekonomi rakyat yang penting dalam menghadapi tantangan masa depan. Seluruh insan koperasi diajak untuk kembali menggelorakan semangat gerakan koperasi. Dengan berkoperasi, kata Presiden yang juga salah seorang pendiri Koperasi Mebel Kota Surakarta (Sala) saat menjabat Ketua Kadin Surakarta, kita menuju pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kita semua ingin koperasi menjadi salah satu institusi ekonomi rakyat yang penting dalam menghadapi tantangan masa depan. Karena itu koperasi harus diperkuat, dan kita berdayakan. Presiden berpesan agar para penggerak koperasi nasional tidak takut bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya. Koperasi yang kuat dan mandiri, diyakini mampu bersaing dengan korporasi besar, baik perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Semangat koperasi sebagai kekuatan bersama, gotong royong akan mampu bersaing serta cepat beradaptasi dengan perkembangan jaman.

Untuk itu dibutuhkan inovasi. Sekarang bukan negara basar yang mengalahkan negara kceil, melainkan negara yang cepat, mengalahkan negara yang lamban. Karena itu, kita harus bergerak cepat agar bisa bersaing dengan negara-negara lain. Saat ini sudah banyak koperasi Indonesia yang bisa dijadikan sebagai model bagi koperasi lainnya di dalam mengembangkan kegiatan usahanya.

Beberapa koperasi yang telah berhasil; KUD Denbantas Tabanan, Bali, Koperasi Kredit (Kopdit) Mandiri, Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Kospin Jasa Pekalongan, Jawa Tengah, Koperasi BMT UGT Sidogiri Jawa Timur, Kopdit Pintu Air, Maumere, NTT, Kopdit Sauan Sibarung, Tana Toraja, Sulawesi Selatan, Kopdit Betang Asi, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kopdit Lantang Tipo, Kopdit Keling Kumang, Kopdit Pancur Kasih, Kopdit Khatulistiwa Bakti, di Kalimantan Barat, Koperasi Pegawai Pemerintah Daerah (KPPD) DKI Jakarta, Koperasi Keluarga Guru Jakarta (KKGJ), Koperasi Pedagang Pasar (Koppas) Kranggan, Bekasi, Jawa Barat. dan masih banyak lagi. Keberhasilan koperasi-koperasi tersebut bisa direplikasikan koperasi lain, bagaiman bisa mencapai omzet tinggi.

Peneliti Ahli Utama Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM Johnny W. Situmorang mengungkapkan dalam keterangan resminya, bahwa jumlah koperasi di Indonesia mencapai 123,948 unit dengan anggota 20,45 juta orang, di tahun 2019. Hal tersebut cukup memprihatinkan lantaran dari 271.349.889 penduduk Indonesia (Sensus 2020), tidak sampai 10% orang Indonesia yang ikut berkoperasi. Padahal koperasi telah terbukti mampu memberikan kesejahteraan bagi anggotanya, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi nasional. Koperasi juga turut menciptakan lapangan kerja dan pemerataan kesejahteraan.

Beberapa waktu yang lalu, Menkop dan UKM Teten Masduki membahas masa depan koperasi Indonesia dan upaya pemberdayaannya dengan 20-an tokoh Gerakkan Koperasi Indonesia (GKI) termasuk mantan Menteri Koperasi pada kabinet sebelumnya seperti Tjakrawardaya, Muslimin Nasution. Hadir pula Rektor Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN) yang juga mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah. Setelah pertemuan Menkop menejelaskan bahwa pertemuan tersebut untuk menyelaraskan pemikiran terkait masa depan koperasi Indonesia dengan semua pihak; pemerintah, aktivis, praktisi, dan pendidik.

Dikatakan, kita punya pekerjaan besar karena perekonomian sedang tidak terlalu baik. Kondisi domestik ada berbagai hambatan, perekonomian dunia pun sedang lesu. Berbagai hambatan tersebut harus dihadapi bersama, dan kita sepakat harus ada mainstraiming – pemikiran besar dari perekonomian rakyat, perekonomian masyarakat. “Dan koperasi harus di depan dalam menangani persoalan bangsa ini,” kata Burhanuddin. Para tokoh perkoperasian, lanjut dia, sepakat mengapresiasi setrategi dan program Menkop, serta siap bersinergi untuk kemajuan koperasi Indonesia.

Khusus terkait UMKM para tokoh menyarankan, kebijakan pembinaan UMKM yang selama ini terlepas ikatannya, maka UMKM tetap tidak akan punya daya tawar. Diberikan kredit berapapun mereka akan tetap sendiri. Pasar kita adalah buyer market, bukan seller market – penjual yang menentukan. Karenanya, ujung dari pembinaan UMKM adalah mereka dikoperasikan.

Para tokoh tersebut juga menilai bahwa saat ini sedang terjadi proses informalisasi akibat era disrupsi dimana banyak orang berhenti bekerja sebagai karyawan atau pegawai kemudian masuk ke sektor informal yang sangat rentan. Salah satu cara untuk memformalkan perekonomian paling efektif adalah dengan koperasi. Menkop berharap kepada para tokoh untuk turut serta menyusun bisnis model untuk menciptakan koperasi produktif yang menyejahterakan.

Sektor koperasi memang memiliki tantangan besar untuk mengoptimalkan potensi generasi milenial di Indonesia. Padahal Indonesia akan memasuki masa bonus demografi selama rentang waktu 2020 – 2035 yang mencapai puncaknya pada tahun 2030 mendatang. Pada periode tersebut komposisi penduduk Indonesia akan didominasi oleh kelompok usia produktif. Banyak pihak menyebutkan sektor koperasi harus bisa melibatkan generasi milenial di masa bonus demografi. Jika tidak, sektor koperasi akan semakin ditinggalkan oleh generasi muda. Hal ini merupakan sebuah ancaman karena sektor koperasi bisa mengalami kepunahan di Indonesia.

Sekretaris Kemenkop dan UKM, Rully Indrawan, mengakui sektor koperasi memiliki tantangan untuk bisa mengakomodasi kebutuhan dan karakter generasi milenial. Karakter generasi milenial yakni cepat dan tepat dalam mengambil keputusan, tak terbatas ruang dan waktu, serta menyukai hubungan sosial. Koperasi harus mampu memberikan ruang bagi anak muda yang ingin berekpresi, menunjukan kreativitas, produktivitas, dan jiwa kewirausahaan dalam kerangka kebersamaan dan ekonomi berbagi.

Harus diakui, saat ini masih banyak generasi milenial yang belum akrab dengan dunia koperasi. Sebagian dari mereka menganggap koperasi sebagai organisasi kuno dan tidak kekinian. Fitriana Hasri, misalnya, salah seorang generasi milenial, wajahnya tampak bingung ketika ditanya tentang persepsi dirinya terhadap koperasi. Fitri mengatakan tidak memiliki banyak pengetahuan tentang koperasi. Satu-satunya yang diketahui tentang koperasi hanyalah koperasi simpan pinjam dan merupakan lembaga untuk meminjam uang. Atau yang diingat Bung Hatta, Bapak Koperasi Indonesia.

Koperasi sebetulnya merupakan organisasi modern yang memberdayakan orang, dan tidak mengejar keuntungan dari orang lain, melainkan mencari keuntungan bersama. Koperasi juga merupakan organisasi perdamaian karena setiap hari mengajarkan kerja sama. Sesuai 7 prinsip koperasi yang telah menjadi kesepakatan Internasional, ICA (International Cooperative Aliance), koperasi itu demokratis dan terbuka. Siapa yang memiliki niat baik untuk bekerja sama menuju sejahtera bersama boleh menjadi anggota koperasi. Artinya, koperasi tidak membedakan; suku, ras dan agama (Sara). Namun, koperasi di Indonesia saat ini belum memihak perubahan jaman yang terjadi di negara lain. Anak-anak mudanya sangat terlambat.

Karena itu koperasi memiliki tantangan untuk bisa memanfaatkan teknologi digital dalam pengelolaan bisnis. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada anggota. Apabila tantangan-tantangan tersebut bisa dilalui, maka bukan tidak mungkin koperasi menjadi modal sosial yang potensial untuk dikembangkan sebagai kekuatan kolektif, efisien, dan produktif dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama. Koperasi diposisikan sebagai wadah berkumpulnya orang yang memiliki kesamaan kepentingan sehingga dapat menjadi co-working place bagi generasi milenial di mana terjadi sharing economy antara anggotanya secara langsung.

Persepsi generasi milenial yang menganggap koperasi sebagai lembaga kuno dan tidak kekinian harus menjadi perhatian serius. Sektor koperasi harus bisa melakukan reposisi sebagai sebuah sistem ekonomi masa depan yang modern. Reposisi ulang koperasi juga mencakup peran sebagai wadah untuk menciptakan keadilan dan mewujudkan masyarakat adil makmur. Bentuk koperasi lebih menjawab kebutuhan generasi milenial yang menolak feodalisme dalam ekonomi. Kebutuhan tersebut tidak bisa dijawab oleh perseroan.

Memanfaatkan bonus demografi, salah satu caranya melalui rebranding. Selama ini orang mendengar koperasi samar-samar. Ada yang melihat koperasi itu penipu. Ada yang melihat koperasi sebagai tempat meminjam uang untuk membayar uang sekolah anak, membayar rumah sakit. Ada  orang yang berkarier di koperasi karyawan, namun belum merasa bangga dengan koperasinya. Ada juga yang menjadi pengurus dan dan pengawas. Ada koperasi pemuda, mahasiswa, atau sekolah. Itu semua icon rebranding koperasi.

Faktor-faktor yang terkait dengan rebranding ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, terkait pengurus, anggota, dan pengawas koperasi. Faktor eksternal, misalnya, perbankan, perguruan tinggi, Kadin, dan sebagainya. Bagaimana berbagai faktor itu matching dengan generasi millennial? Value di koperasi harus disesuaikan dengan perilaku millenial di Indonesia. Di lapangan sudah ada anak muda yang berjiwa koperasi. Mereka cenderung bekerja berkelompok. Jiwa grupnya sudah muncul dari awal tapi belum dilabeli koperasi.

Koperasi ada untuk  kepentingan masa depan. Hari ini kita hidup di dalam sistem masyarakat yang sangat kapitalistik. Ini fakta. Segelintir orang kaya raya tapi sekian banyak orang miskin. Koperasi lahir sebagai organisasi yang ingin mengoposisi sistem kapitalis sehingga tidak ada monopoli aset atau kekayaan yang dimiliki segelintir orang.

Koperasi adalah alat untuk menciptakan kebahagiaan bagi semua orang, alat untuk memerangi kemiskinan, alat untuk mengurangi pengangguran, hingga alat untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Koperasi sudah diprediksi sebagai sistem organisasi masa depan yang modern. Koperasi itu sangat futuristik. Koperasi adalah sistem organisasi yang melampaui sistem perusahaan yang ada sebelumnya. Tidak ada sistem perusahaan konvensional selain koperasi yang membagikan keuntungan kepada nasabahnya.

Kenyataan di lapangan menunjukkan, pelaku ekonomi di negara kita yang ‘terpuruk’ eksistensinya adalah koperasi dan usaha kecil mandiri. Menyadari kenyataan ini, diperlukan usaha untuk “mengangkat” pelaku ekonomi tersebut sebagai mana diamanatkan oleh konstitusi, UUD ‘45. Dalam struktur ekonomi yang kurang tertata dengan baik, menimbulkan berbagai fonomena, misalnya, bisnis raksasa kian merajalela; istilah populer konglomerasi.

Hal ini menunjukkan perilaku bisnis pengusaha melakukan integrasi vertikal dan horizontal atas produk yang dihasilkan. Menguasai hulu hilir dalam jangka panjang. Sedangkan koperasi tidak terdengar gaungnya. Kenyataan ini menimbulkan pertanyaan Dimana  posisi koperasi dalam struktur ekonomi Indonesia?” Selama ini konsep  koperasi seakan dibingkai dalam suatu kesakralan sebagai soko guru perekonomian nasional. Namun koperasi seakan jalan ditempat. Indikator makro yang lazim digunakan untuk menilai perkembangan koperasi bersifat fisik kuantitaitf seperti jumlah koperasi, jumlah anggota, volume usaha.

Kita harus membedakan pengertian koperasi sebagai alat kebijakan pemerintah dan alat pemerintah. Untuk pengertian pertama, sebagai alat kebijakan pemerintah koperasi dituntut untuk mandiri, otonom, dan menjadi lembaga yang demokratis. Modal merupakan salah satu faktor terpenting untuk menjaga kemandirian koperasi.  Sebagai badan usaha koperasi harus menyandarkan permodalannya pada dua sumber utama yaitu partisipasi para anggota sebagai ekspresi dari sikap mandiri dan self -help.  Kedua adanya modal sosial koperasi yang terdiri dari cadangan kekayaan koperasi yang lain.

Namun jika koperasi dipandang sebagai alat pemerintah, koperasi tidak perlu dituntut madiri, berkompentisi dengan usaha lain. Konsep ini menunjukkan koperasi tidak perlu berswadaya untuk memproleh modal maupun fasilitas lain untuk memajukan perusahaan. Semua harus diusahakan dan disediakan oleh pemerintah. Sebagai badan usaha hendaknya koperasi dilepas untuk bergerak bersama dinamika ekonomi yang ada. Kompetisi akan membuat koperasi tumbuh dengan sehat.

Koperasi di Indonesia tidak cukup berkembang salah satu sebabnya, regulasi yang kurang sesuai. Ada contoh, jaringan rumah sakit terbesar di Washington, Amerika Serikat (AS) dimiliki oleh lebih dari 580.000 penduduknya. Di Indonesia tidak ada rumah sakit koperasi yang dimiliki koperasi karena regulasi untuk rumah sakit wajib berbadan hukum PT. Artinya koperasi tidak bisa membangun rumah sakit. Ini salah. Koperasi hanya dipersepsikan simpan pinjam, kecil-kecilan, tidak akrab dengan anak muda karena petugasnya sudah tua.

Rebranding koperasi harus menyeluruh sampai ke akarnya. Rebranding koperasi harus didorong ke publik dengan membangun kesadaran. Kaum intelektual harus mencari referensi yang banyak mengenai  koperasi. Idealnya semua hal dalam koperasi direbranding termasuk gerakannya. Kesuksesan rebranding terletak pada tiga hal, yakni akademisi (harus proaktif membangun rebranding koperasi), bisnis (harus aware terhadap rebranding koperasi), dan community (sejauh mana koperasi hari ini berkolaborasi dengan community lainnya).

Koperasi harus memiliki nilai-nilai pluralisme, kebhinekaan, sampai politik perdamaian. Jangan kita menyerahkan koperasi kepada orang-orang yang tidak pernah mempraktikkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ekonom Joseph Stiglitz mengatakan koperasi harus menjadi titik alternatif ekonomi dari sistem kapitalis yang gagal sekarang ini. Manusia mengeksploitasi manusia lain dengan orientasi modal. Ini yang dikembangkan perusahaan konvensional.

Generasi milenial diharapkan memiliki peran besar dalam melestarikan dan mengembangkan koperasi. Kalau generasi milenial cuek dan tidak peduli, maka masa depan koperasi di Indonesia akan suram. Saat ini, bila kita bertanya kepada generasi milenial tentang koperasi, yang ada dalam pikirannya, hal yang kurang baik (rentenir berkedok koperasi), beli pulpen, dan sebatas pinjam uang. Padahal, ada juga koperasi yang kuat secara aset, modal hingga omzet yang bisa tembus triliunan rupiah.

Untuk itu, koperasi siswa, koperasi mahasiswa, koperasi pemuda, koperasi pramuka, dan koperasi pesantren, perlu dijadikan ikon rebranding koperasi di Indonesia. Diharapkan mereka bisa bergerak efektif untuk rebranding koperasi di kalangan generasi milenial. Untuk rebranding, koperasi harus mampu mengelola media sosial secara efektif, terarah, dan terukur. Sarana yang pas untuk saat ini adalah dengan memanfaatkan media sosial untuk terus memviralkan secara efektif mengenai koperasi ke kalangan generasi milenial. (mar)

This entry was posted in Umum and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *