Setahun Pemerintahan Jokowi – JK : Tidak Ada Lagi Kata; Kita Tidak Mau, Kita Tidak Bisa

Setahun Pemerintahan JokowiKita ketahui di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo – Wakil Presiden Jusuf Kalla Oktober 2014 perekonomian kita mengalami kenaikan, tetapi kemudian, selama setahun berbagai masalah, tantangan, gejolak tekanan-tekanan dari dalam maupun dari luar mendera Indonesia. Genap setahun sudah (2015) pemerintahan Jokowi – JK, dan Indonesia harus siap memasuki 2016 yang diperkirakan memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam hal menghadapi pasar bebas.

Masalah dunia ini tidak dapat dihindari oleh siapa saja. Akan tetapi, setiap negara mempunyai kekuatan sendiri untuk menghadapi. “Bagi kita, sudah tidak ada lagi kata-kata ‘Kita tidak mau. Kita tidak bisa.’ Ditinggal nanti, kita kehilangan kesempatan. Ditinggal nanti, kita kehilangan peluang, kalau kita masih bilang tidak terhadap Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Kita tidak bisa mundur lagi. Kita harus memaksa diri, baik pemerintah pusat, provinsi, daerah dan kota, BUMN, swasta, semuanya. Karena ke depan visi kita adalah visi kompetisi,” tegas Presiden.

Menurut Presiden, hal ini sudah tidak bisa ditolak atau dihindari. Jika ingin berhasil kuncinya; berani bersaing, berkompetisi, melakukan efisiensi, dan membuka kemudahan-kemudahan dalam membuat aturan sehingga fleksibilitas ekonomi kita menjadi sangat baik. Tahun 2015 memberi penguatan pengetahuan bahwa Indonesia harus berubah secara struktural apabila ekonomi ingin tumbuh tinggi dan naik peringkat sebagai negara kaya. Tahun 2016 menjadi tahun penting dan menentukan apakah Indonesia serius meninggalkan ketergantungan pada komoditas dan kembali memacu industrialisasi untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor.

Pelambatan ekonomi adalah tantangan yang dihadapi semua negara di dunia. “Ekonomi kita dengan ekonomi dunia, yang disebut globalisasi saling berhubungan. Jadi, berbagai faktor masing-masing selalu saling mempengaruhi. Ketika pemerintah mulai bekerja, awal Oktober 2014, situasi masih relatif baik,” tutur Wapres Jusuf Kalla, dalam suatu diskusi setahun Pemerintahan Jokowi – JK, di Jakarta, beberapa waktu silam. Struktur ekonomi kita, kata Wapres, sangat dipengaruhi oleh sumber daya, seperti; mineral dan batu bara (Minerba) kelapa sawit, karet, kopi serta hasil perkebunan lainnya. Akibat berbagai faktor ekonomi di Amerika, Eropa dan China (Tiongkok), maka faktor ini sangat mempengaruhi permintaan. Karena permintaan turun, harga batu bara, sawit dan karet yang merupakan sumber pendapatan di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi pada umumnya juga turun, maka penghasilan masyarakat di daerah tersebut pun turun.

Akibat ikutannya, daya beli turun. Orang menunda beli rumah, beli mobil, motor, kulkas, televisi, pakaian, dan sebagainya. Karena industri terpusat di Jawa tidak tumbuh, Jawa pun tertekan. Ahirnya secara umum ekonomi melambat. Pertumbuhan yang direncanakan 5,7% per tahun, pada smester pertama hanya tercapai 4,7%. Namun, masih lumayan, dibanding pertumbuhan dengan negara lain. Di tengah tekanan ekonomi dunia yang begitu berat, kita masih punya harapan, ke depan ekonomi kita akan tumbuh lebih baik lagi. Potensi pasar dalam negeri cukup besar, kita memiliki jumlah penduduk sekitar 250 juta. Kalau kita perbaiki kualitas produk dalam negeri, menjadi modal juga. Dari dalam negeri tetap ada fakor-faktor yang berpengaruh, misalnya, masalah infrastruktur yang kurang, dan faktor birokrasi masih memperlambat proses. Faktor internal inilah yang harus diperbaiki, sehingga kita tetap punya harapan. Sedangkan faktor eksternal mempengaruhi semua pihak, bukan hanya Indonesia, tetapi juga negara lain seperti; Malaysia, Jepang, Korea, Tiongkok, India, dan sebagainya.

Pelambatan ekonomi adalah tantangan yang hanya dapat diselesaikan melalui kerja sama yang baik antara pemerintah dan dunia usaha. Pemerintah membutuhkan dukungan dunia usaha. Pemerintah mengharapkan kerja sama, dorongan dan usaha yang baik dari pengusaha untuk memajukan bangsa. Negara membutuhkan pengusaha secara profesional, membutuhkan lapangan kerja lebih banyak dari pengusaha, dan mengharapkan pajak lebih banyak dari pengusaha. “Pengusaha sangat penting bagi pemerintah. Pemerintah hanya mampu memberikan lapangan kerja bagi sekitar 4,5 juta pegawai negeri sipil (PNS). Sementara itu pengusaha mampu memberikan lapangan kerja bagi 100 juta tenaga kerja yang ada di Indonesia. Kemampuan dunia usaha 25 kali lipat kemampuan pemerintah untuk memberikan lapangan kerja,” urai Wapres. Apa pun usaha para pengusaha, lanjutnya, 25% milik pemerintah. Karena tiap kali untung, pengusaha bayar pajak 25%.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan IV-2015 diperkirakan 5%. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi Indonesia 2015 bisa mencapai 4,8%. Sedangkan tahun 2016 ekonomi diproyeksikan lebih baik, yakni 5,3%. Jika proyeksi pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2015 tepat, ini merupakan pertumbuhan triwulan tertinggi sepanjang tahun 2015. Artinya, Indonesia sudah bisa keluar dari tren pelambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi sejak triwulan I-2011. Kendati angka pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tetapi tetap tergolong tinggi di antara negara-negara berkembang lainnya.

Pada triwulan I-2011 perekonomian Indonesia tumbuh 6,48%. Saat itu pertumbuhan ekonomi berbasis konsumsi masyarakat. Adapun pendorong utama perekonomian adalah harga komoditas dunia yang meroket. Saat itu, komoditas merupakan ekspor utama Indonesia. Namun, pada tahun-tahun berikutnya pertumbuhan ekonomi berangsur-angsur melambat. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2015 sebesar 4,72% yang turun menjadi 4,67% pada triwulan II-2015. Adapun pada triwulan III-2015 perekonomian tumbuh 4,73%.

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 5,3%, strategi yang digunakan adalah fokus pada perbaikan penerimaan dan percepatan penyerapan anggaran belanja. Percepatan penyerapan anggaran belanja 2016 melalui lelang dini pada triwulan IV-2015. Dalam struktur produk domestik bruto selama 5 tahun terakhir porsi belanja pemerintah rata-rata 9% – 10%. Meskipun kecil menstimulus perekonomian. Sebab, belanja pemerintah menjadi panduan bagi investasi swasta sekaligus perangsang bagi sektor riil. Tahun ini (2015), realisasi belanja modal sampai akhir tahun diperkirakan menvcapai 80%.

Adapun penerimaan pajak tahun 2015 diperkirakan mencapai 85% – 87% dari target di luar pajak minyak dan gas yang sebesar Rp 1.244,73 triliun. Dengan demikian relaisasi penerimaan pajak pada Desember saja diasumsikan Rp 225 trilun, yang antara lain dari penerimaan rutin dan program diskon tarif untuk revaluasi aktiva tetap. Penerimaan pajak di luar pajak minyak dan gas bumi, sejak 1 Januari hingga 27 November 2015 baru mencapai Rp 806 triliun atau 64,75% dari target 2015 yang sebesar Rp 1.244,72 triliun. Penerimaan pada Desember 2015 lebih kurang Rp 200 triliun. Dengan demikian, realisasi penerimaan pajak tahun 2015 sekitar Rp 1000 triliun. Untuk mencapai target pajak 2016, upaya yang dilakukan adalah mempertahankan basis penerimaan 2015. Selain itu, juga menambah dari sumber lain sebesar Rp 319 triliun.

Soal pertumbuhan industri, kata Wapres, memang tidak serta merta pabrik yang baru dibangun, terus berproduksi. Minimal 2 – 3 tahun setelah dibangun pabrik baru bisa berproduksi. Kalau sekarang banyak pabrik diresmikan, itu berarti dibangun 2 – 3 tahun silam. Tingginya nilai kurs dolar terhadap rupiah, juga tidak membuat semua orang menangis. Bagi para eksportir, terutama yang menggunakan bahan baku dalam negeri, juga eksportir kopi, cokelat, dan makanan, justru sangat menikmatinya. Soal PHK, tidak mudah, karena harus memberikan kompensasi. Jadi, pengusaha harus hati-hati. Kalau pertumbuhan ekonomi itu turun 1%, tidak serta merta menimbulkan pengangguran sekian ratus ribu tenaga kerja. Jika penurunan 1% itu akibat permintan batu bara, karena di bidang pertambangan itu tidak banyak menyerap tenaga kerja, sehingga tenaga kerja yang berkurang juga tidak banyak. Berbeda bila penurunan itu akibat industri yang menyerap banyak tenaga kerja, akan repot. Itulah indahnya Indonesia, karena memiliki berbagai komoditas. Dan setiap daerah – wilayah memiliki keunggulan masing-masing.

Meskipun pertumbuhan ekonomi agak menurun, kata Menteri Perindustrian Saleh Husin, tetapi berbanding terbalik dengan pertumbuhan industri. Pertumbuhan industri di kwartal pertama sekitar 5,21%, dan pada kwartal kedua naik menjadi 5,26%. Ini agak anomaly. Penjelasanan, salah satu bahwa masuknya investasi yang cukup banyak, ikut mendorong pertumbuhan industri. Industri yang peningkatannya cukup tinggi yaitu industri makanan dan minuman. Juga industri parmasi, pertumbuhannya mencapai 8% lebih. Berarti ada kebutuhan yang mendorong perkembangan. Kemudian memasuki kwartal kedua, industri plastik pertumbuhannya cukup tinggi. Ada beberapa kelompok industri yang bertumbuhannya antara 6% – 9%.

Terkait dengan tenaga kerja, memang ada pemutusan hubungan kerja (PHK), tetapi jumlahnya tidak terlalu besar. Kalau dibandingkan dengan penerimaan tenaga kerja baru jumlahnya justru mencapai ratusan ribu. Data dari Kementerian Tenaga Kerja yang ter-PHK hanya sekitar 36.000 – 37.000-an. Sedangkan penerimaan tenaga kerja baru mencapai ratusan ribu. Disamping itu ada industri padat karya di Wonogiri, dimana perusahaan tersebut sudah go publik, juga membutuhkan tenaga kerja baru sekitar 12.000-an. Namun sampai sekarang masih kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja.

Tenaga kerja yang mengundurkan diri dan PHK, dari Januari – Agustus yang mencairkan jaminan hari tua, artinya sudah bekerja lebih dari 5 tahun, menurut Haryadi Sukamdani, jumlahnya 524.312 orang. Khusus bulan September yang mengundurkan diri 199.067 orang, dan yang PHK 29.540 orang. Kalau dijumlah seluruhnya, yang PHK dan mengundurkan diri cukup besar 752.919 dengan dana yang dicairkan sekitar Rp 7,72 triliun. Ada sisi positifnya, yaitu penerimaan tenaga kerja dari perusahaan lama yang melalukan perluasan – pengembangan usaha – invasi, menyerap tenaga kerja jumlahnya mencapai 2,7 juta orang. Sedangkan perusahaan baru yang menerima tenaga kerja baru sekitar 1,2 juta orang. Dan jangan lupa, yang mencairkan dana hari tua itu jangan-jangan memang sudah tua.

Yang mencairkan di BPJS Ketenagakerjaan, dulu dikenal Jamsostek, khusus yang PHK sampai September tidak lebih dari 29.000 orang. Dalam 9 bulan terakhir ada tambahan peserta baru dari perusahaan yang sudah lama operasional sekitar 1,7 juta orang. Ini artinya perusahaan-perusahaan itu masih bergerak. Dan yang menarik, ada sektor-sektor yang sebelumnya belum mendaftar sekarang masuk. Contohnya, sektor pariwisata, jasa, dan perdagangan. Kalau melihat indikator lain, misalnya, berapa iuran yang diberikan oleh perusahaan perusahaan itu dibandingkan dengan yang dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, mencerminkan perusahaan tersebut masih eksis dan ada perkembangan. Sampai September 2015 iuran untuk program BPJS Ketenagakerjaan yang sudah diterima sekitar Rp 24 triliun. Sedangkan klaim yang dibayarkan hanya sekitar Rp 9 triliun. Hal tersebut mencerminkan bahwa kondisi, sebenarnya tidak seburuk yang dibayangkan.

Menurut Direktur Utama Bank BRI, Asmawi Syam, yang terganggu sekarang ini adalah global market – pasar dunia. Padahal kita punya domestic market – pasar domestik – pasar dalam negeri. Kita harus menjaga pasar domestik ini, karena terkait dengan daya beli masyarakat. Jika potensi masyarakat sebagai supporting power ini terganggu, dia akan mengganggu permintaan konsumsi. Jika permintaan terganggu, akan menggangu kegiatan produksi. Jika produksi terganggu maka akibatnya terjadi pengangguran.

Dunia perbankan sangat mengapresiasi kebijakan pemerintah tentang subsidi, yang semula diberikan dalam bentuk konsumtif, dialihkan ke produktif. Misalnya Kredit Usaha (KUR) yang semula suku bunganya 21% per tahun, karena disubsidi pemerintah maka bisa diturunkan menjadi 12% per tahun, dan tahun 2016 akan diturunkan lagi menjadi 9% per tahun. Ini sangat luar biasa. Karena hari ini di Indonesia ada 55 juta UMKM. Jika kita berasumsi pelaku UMKM itu mempekerjakan 2 orang, dan dikelola dengan baik, maka sedikitnya ada 110 juta tenaga kerja terserap dan terselamatkan. Dalam kurun waktu 50 hari (hari ini) BRI telah mampu menyalurkan KUR untuk 250.000 UMKM. Artinya, setiap hari BRI mampu menyalurkan KUR untuk 10.000 UMKM. Hal itu mencerminkan bahwa sektor ekonomi di lingkungan UMKM masih bergerak. Kalau angka pertumbuhan kredit secara nasional 11%, untuk UMKM pertumbuhannya sekitar 15% – 17%. Artinya, investor di level bawah ini masih sangat bagus.

Pelaku usaha selalu berharap pemerintah mengeluarkan kebijakan yang pro dunia usaha. Kebijakan kita saat ini belum setara dengan negara-negara tetangga. Bunga pinjaman di Indonesia masih tinggi, double digit, sementara suku bunga di negara-negara tetangga sudah single digit. Berdasarkan pendataan Kementerian Perindustrian yang merujuk laman www.tradingeconomics.com (2015) interest rate (BI rate) di Indonesia yakni 7,5% per tahun adalah tertinggi kedua di kawasan ASEAN setelah Myanmar yang 10% (mengacu data September 2015). Sebagai perbandingan, interest rate di Singapura 0,21%, Kamboja 1,12% (mengacu data Juli 2015), Thailand 1,50%, Malaysia 3,25%, Filipina 4%, Laos 4,5%, Vietnam 4,5% dan Brunei Darusalam 5,50%.

 

Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani, realisasi investasi smester pertama 2015 naik 16,6% serapan tenaga kerja smester pertama naik 12,6%, kemudian investasi yang dilakukan oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) naik 17,4%, dan investasi yang dilakukan PMA naik 16,1%. Ini artinya investasi di Indonesia masih sangat menjanjikan. Kalau kita melihat bagaimana antusiasme terhadap pemberi komitmen, yaitu mereka yang akan berinvestasi di Indonesia naik 40%. Jadi, data tersebut membenarkan bahwa perluasan dari investor yang sudah operassional, justru lebih rendah dari perusahaan baru. Kontribusi perusahaan baru itu rata-rata sekitar 70% – 80%. Bukan berarti buruk.

Bekerja sama dengan semua kementerian, kata Frenky, BKPM akan memberikan pelayanan yang terbaik. Dalam bulan Oktober 2015 BKPM meluncurkan 7 program pelayanan investasi 3 jam. Antara lain, pada saat investor itu datang ke BKPM, tentu persyaratannya adalah pemiliknya langsung. Kemudian investasi minimal Rp 100 miliar atau mempekerjakan 1000 tenaga kerja. Jika semua persyaratan terpenuhi, dalam waktu 3 jam, investor bisa mendapatkan izin prinsip, pengesahan PT, karena BKPM sudah bekerja sama dengan Kementerian Kumham, dan mendapatkan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Bonusnya, kini sedang digodok dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, mendapatkan penetapan tanah maksimal 14 hari. Kalau investor membutuhkan tanah, katakan, 500 hektar, BKPM bersama-sama Kementerian Agraria dan Tata Ruang, akan bisa mendapatkan pilihan tanah untuk mendirikan pabrik. Dalam 14 hari itu investor harus memenuhi semua persyaratan. Jadi, yang dituntut bukan hanya birokrasi, tetapi juga investornya.

Pemerintah ingin menegaskan bahwa negara hadir dalam sebuah pengelolaan pertanahan. Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang Fery Mursidan Baldan, ada terobosan-terobosan baru yang telah diupayakan. Masalah-masalah pertanahan harus ada yang memutuskan. Pemerintah ingin, bagaimana memberikan peran supporting dalam hal investasi. Selama ini orang mengalami kerumitan, dan lama soal pertanahan. Sekarang pemerintah menjamin, orang – investor bermohon dalam 3 jam sudah bisa mendapatkan informasi tentang lahan. Dari sana kemudian mereka diminta melengkapi persyaratan. Gambarannya, ketika investor dari luar negeri datang ke Indonesia mendarat di Bandara jam 10 pagi, dan jam 11 sampai di BKPM, dia bisa segera mendapatkan informasi dan bisa langsung bermohon. Dalam jangka waktu 3 jam tanah yang diminati sudah bisa dikatakan dia book. Tidak boleh orang lain mem-book-nya. Jadi, kemudahan, kecepatan dan kepastian, diberikan sedemikian rupa. Untuk itu dikeluarkan sebuah surat keterangan, kalau pemohon orang Indonesia suratnya berbahasa Indonesia, jika yang bermohon investor asing disiapkan dengan bahasa Inggris atau bahasa Mandarin.

Dalam membangun infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus menghadapi berbagai tantangan. Antara lain, harus segera menyelesaikan kegiatan yang belum diselesaikan pada tahun 2014. Termasuk yang mangkrak pada masa lalu. Lalu mulai dengan kegiatan yang memang diamanatkan oleh Presiden. Kemudian soal devaritas di kawasan timur Indonesia. Untuk itu segera dimulai dengan konsep pengembangan wilayah, dengan fokus di daerah perbatasan. Di perbatasan Kalimantan dengan Malaysia masih ada 700 Km yang belum tembus. Presiden menugaskan kepada Menteri PUPR untuk menembus batas batas wilayah tersebut pada 2018. Sekarang sudah mulai dikerjakan, bekerja sama dengan Zeni Tempur TNI AD, kemudian juga di perbatasan NTT – Timor Leste, di perbatasan Papua dan Papua New Gini. Speknya dari Presiden sangat mudah, dan jelas. Laksanakan itu, dan harus lebih baik dari tetangga.

Sekarang sudah dibangun jalan-jalan di perbatasan, pintu-pintu lintas batas juga diperbaiki karena sudah tidak layak sebagai batas negara. Semua itu tujuannya untuk mengangkat martabat bangsa Indonesia. Tidak hanya di Kalimantan, Papua dan NTT dalam rangka konektivitas, tetapi juga untuk ketahanan pangan, banyak bendungan yang dibangun. Sekitar 7,2 juta hektar lahan irigasi kita yang airnya disuply dari bendungan tidak lebih dari 10%. Sekarang mulai ditingkatkan, minimal menjadi 15% sampai 5 tahun ke depan. Untuk itu dibangun 49 waduk, termasuk 16 waduk yang belum bisa diselesaikan pada tahun 2014. Pembangunan waduk-waduk tersebut juga tersebar di berbagai wilayah, ada yang di Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, di NTT, NTB dan sebagainya. Rumah pun dibangun, minimal 7,6 juta rumah sampai 5 tahun ke depan. Tahun pertama dibangun 1 juta rumah. Semula deprogram 2 juta, tetapi kita harus realistis dengan kemampuan yang ada. Yang sudah dikerjakan sudah mencapai 493.000 rumah yang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. (mar)

This entry was posted in Sajian Utama and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *