Sri Mulyani dan Ekspor UKM

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengaku, pemerintah sudah memberikan berbagai insentif dalam rangka mendorong ekspor dari pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Berbagai instrumen fiskal yang diberikan tidak hanya dari sisi perpajakan saja, tetapi juga dukungan anggaran hingga pembiayaan.

Dari perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membangun program bussines development service untuk membina para wajib pajak UMKM. Selain meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak, pendampingan ini bertujuan untuk mengembangkan usaha para pelaku UMKM secara kesinambungan.

Berbagai upaya membangun dan membantu kapasitas UMKM dalam berikan kredit pinjaman modal usaha dengan bunga ringan dan syarat dipermudah. Jadi UMKM bisa mendapat informasi dan pendanaan sekaligus modal usaha bagi startup dan mengembangkan usaha.

Selain itu, pemerintah juga memberikan transfer ke daerah agar pemerintah daerah mendorong pelaku UMKM. Dukungan UMKM juga diberikan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui pemberian subsidi bunga, penempatan dana perbankan, restrukturisasi bunga pinjaman UMKM dan penjaminan pinjaman dari pemerintah.

Pemerintah memberikan pembiayaan investasi melalui Kemenkop UKM LPDB. Bea Cukai juga memberikan berbagai fasilitas kemudahan dan mendorong ekspor. Fasilitas Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor (KITE) bagi industri kecil menengah. Pemerintah juga memberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor bagi industri kecil menengah dan UMKM. Fasilitas ini diberikan kepada UMKM terutama dalam mengolah, merakit dan memasang bahan baku hasil produksi untuk tujuan ekspor.

Pemasukan barang lokal ke KITE dalam hal ini tidak dipungut PPN dan PPNBM dengan syarat hasil produksi harus diekspor 100%. Kementerian Keuangan dan Bea Cukai juga melakukan relaksasi penjualan hasil produk lokal dengan ketentuan penjualan ke pasar lokal paling banyak 50% dari nilai ekspor tahun sebelumnya.

Dengan berbagai dukungan dari pemerintah tersebut diyakin Indonesia bisa menciptakan 500.000 eksportir baru hingga 2030. Namun dibutuhkan kerja sama berbagai pihak untuk mencapainya. Ekspor adalah kegiatan yang menggambarkan daya saing dan perekonomian suatu negara. Ekspor merupakan turunan dari berbagai keahlian termasuk dari sisi inovasi, produktivitas, dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia.

Dengan dukungan berbagai pihak, maka Indonesia bisa meningkatkan daya saing dan membangun UMKM. Suksesnya ekspor suatu negara tidak akan bisa satu pihak seperti pemerintah pusat dan daerah, tapi juga penting peranan dari sektor swasta dan elemen pendukungnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan neraca perdagangan pada Maret 2021 tercatat surplus US$ 1,57 miliar, lebih tinggi daripada surplus di periode sama tahun lalu yang hanya US$ 570 juta. Rinciannya ekspor Indonesia pada bulan Maret 2021 tercatat US$ 18,35 miliar atau tumbuh 30,47% year on year (yoy). Kenaikan tersebut didorong oleh peningkatan ekspor yang tinggi baik dari sektor pertanian, industri, maupun tambang.

Sementara impor Indonesia pada bulan Maret 2021 tercatat US$ 16,79 miliar atau tumbuh 25,73% yoy. Realisasi ini didorong oleh kenaikan impor barang konsumsi, barang penolong, maupun barang modal. Suksesnya ekspor sebuah negara tidak tergantung satu pihak baik pusat dan daerah namun juga yang paling penting peranan private sector. Kinerja ekspor Maret 2021 sangat impresif menunjukkan pemulihan ekonomi yang cukup kuat hingga 30% dibanding dua tahun terakhir dan terutama dibandingkan saat mula pandemi tahun lalu.

Kenaikan ekspor diperkirakan terus bergerak seiring dengan pemulihan perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Dihadapkan tren ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Kemenkeu memprediksi ekonomi RI pada kuartal II-2021 tumbuh di kisaran 7% hingga 8% yoy, melesat dari realisasi ekonomi di kuartal II-2020 yang minus 5,32% yoy.

Kenaikan ekspor dari produk-produk yang menggunakan bahan baku impor berdampak pada peningkatan impor yang mencapai sebesar 20,73% secara YoY. Pencapaian itu merupakan hasil dari sebuah ekosistem ekspor nasional Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) sebuah asosiasi ekspor memiliki peran penting di dalam terus meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Diharapkan para pengusaha ekspor dapat lebih terintegrasi, bersinergi melalui wadah GPEI dan menciptakan serta menjaga agar para pengusaha bisa saling mendukung menjadi ready for ekspor.

UMKM yang selama ini telah berperan besar dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional, terutama pada saat krisis ekonomi, harus menjadi perhatian pemerintah, agar produktivitas mereka meningkat, produk-produknya bisa tersebar di kancah internasional, dan dapat melakukan penetrasi di pasar global. Melalui berbagai upaya, UMKM Indonesia diharapkan memiliki kepercayaan diri, pengetahuan dan siap berkompetisi di pasar-pasar global.

UMKM masih sulit untuk melakukan ekspor, karena lima hal. Pertama, masalah legalitas. Minimnya pelaku UMKM terhadap pemahaman legalitas, nomor pokok wajib pajak (NPWP), pentingnya nomor induk berusaha, hak atas kekayaan intelektual (HAKI), izin prosedur ekspor-impor. Ini merupakan pekerjaan rumah dan tanggung jawab pemerintah untuk segera menyederhanakan agar UMKM bisa mendapatkan itu semua. UMKM pun harus memperhatikan legalitas.

Kedua, akses pembiayaan. Masih banyak UMKM nasional yang sulit mengakses pembiayaan kepada lembaga keuangan atau perbankan nasional. Rendahnya modal dan agunan, serta tingginya suku bunga menjadi penyebab UMKM nasional sulit berkembang.

Ketiga, pendampingan. Pendampingan bagi pelaku UMKM sangat penting guna meningkatkan tata kelola perusahaan dan meningkatkan daya saing produk. Keempat masalah produksi. Minimnya standarisasi produk menjadi penghalang UMKM Indonesia menembus pasar global. Pada area produksi, minimnya standar produk sesuai standar global menjadi penghalang bagi UMKM untuk bisa menembus pasar global. Terjadi inkonsistensi, tidak kontinuitas dari produksi, dan kualitas produknya.

Kelima, pemasaran. Terbatasnya informasi UMKM terhadap peluang pasar menjadi salah satu penyebab produknya sulit menembus pasar global. Selain itu, minimnya infrastruktur logistik juga membuat daya saing produk UMKM nasional rendah. Indonesia saat ini terus membangun national logistik ekosistem dan investasi di bidang infrastruktur untuk menciptakan konektivitas agar daya saing untuk distribusi dan logistik bisa menurun. Ketidakkonsistenan UMKM dalam memperbaharui atau mengupdate produk dalam market place juga, menjadi salah satu faktor.

Untuk mendukung pelaku UMKM, pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp184,93 triliun. Anggaran ini di antaranya untuk subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat  (KUR) dan non-KUR dengan target 17,8 juta UMKM dan alokasi Rp31,95 triliun. Selain itu, ada Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro untuk 12,8 juta pelaku usaha dan anggaran Rp15,36 triliun, belanja imbal jasa penjaminan (IJP) UMKM dan korporasi senilai Rp8,51 triliun, dan penjaminan loss limit UMKM dan korporasi senilai Rp2 triliun.

Terdapat pula pembebasan rekening minimal, biaya beban, dan abonemen untuk perpanjangan selama 6 bulan dari Januari sampai Juni 2021 senilai Rp1,27 triliun, PMN (Penyertaan Modal Negara) untuk enam Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan Sovereign Wealth Fund (SWF) milik Indonesia pengelola aset domestik atau LPI senilai Rp58,76 triliun, dan penempatan dana untuk restrukturisasi kredit perbankan senilai Rp66,99 triliun.

Selain itu pemerintah juga terus dukung UMKM melalui insentif usaha perpajakan baik pasal 21 PPh, PPhh 22 impor dan PPh 25 untuk korporasi yang diturunkan atau ditanggung pemerintah. Untuk UMKM pemerintah berikan insentif PPh final hanya sebesar 0,5% Berbagai upaya ini akan berhasil jika seluruh pihak terus kontribusi mendorong pulihnya ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing Indonesia. (mar)

This entry was posted in Sajian Utama and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *