UPTD Pelabuhan Muara Angke Tetap Melakukan Lelang Ikan

Kendati Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM) mendorong agar penyelenggaraan pelelangan ikan dikembalikan kepada koperasi perikanan, namun Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Muara Angke, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta tetap teguh pendiriannya untuk melakukan pelelangan ikan mengacu pada Undang Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Hal itu dikemukakan Kepala Satuan Pelaksana (Kasatlak) UPTD Pelabuhan Muara Angke, Hasan Sulaeman kepada UKM di ruang kerjanya.

Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop dan UKM, I Wayan Dipta pada 21 Februari lalu memang mengemukakan, usulan draf Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengembalikan fungsi koperasi perikanan tersebut sudah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo sejak tahun 2017.

Dia menyebutkan, jika koperasi perikanan kembali diberdayakan di tempat pelelangan ikan (TPI), akan sangat berdampak positif terhadap nelayan di Indonesia. Saat ini, kata dia, koperasi perikanan yang anggotanya kebanyakan nelayan, banyak yang tumbang setelah tak lagi menjadi penyelenggara pelelangan ikan. Dia menambahkan, peraturan pelelangan ikan oleh koperasi dibutuhkan untuk mewujudkan kemajuan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.

Dia sangat berharap, draf  aturan yang sudah diserahkan bisa dibahas lebih lanjut di tingkat eselon I pada kementerian dan lembaga terkait. Menurutnya, rancangan Perpres harus segera dibuat agar koperasi nelayan bisa kembali bergairah. Dikemukakan pula, sejak diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI yang sebelumnya dilakukan oleh koperasi nelayan, diambil alih UPTD.

“Sejak itu, 444 koperasi perikanan di Pulau Jawa hanya tersisa 48 koperasi  perikanan sebagai penyelenggara pelelangan ikan di TPI. Sementara, sebanyak 96 koperasi perikanan lainnya sudah tidak lagi sebagai penyelenggara pelelangan ikan di TPI. Hal itu otomatis berdampak pada penurunan kinerja koperasi perikanan yang  kurang maksimal dalam memberikan pelayanan kepada nelayan anggotanya,” urainya.

Bahkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001-2004, Rokhmin Dahuri juga mendukung pelaksanaan pelelangan ikan di TPI kembali dilakukan oleh koperasi perikanan, karena banyak sekali manfaat yang bisa digali. “Kita lihat potensi ekonomi kelautan Indonesia sangat besar. Meliputi satu sektor pembangunan ekonomi dengan nilai sekitar 1,35 triliun dolar AS setiap tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statitistik (BPS) 2017, kontribusi TPI terhadap perekonomian nasional terus meningkat. Pada tahun 1999, kontribusinya sebesar 19% dan tahun 2016 sudah naik menjadi 2,50%,” urai Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) itu.

Jika koperasi perikanan bisa melaksanakan pelelangan ikan, dia meyakini,  bisa meningkatkan kesejahteraan angagota nelayan di dalamnya. Apalagi, sekitar 38% nelayan Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Menurutnya, pengeluaran nelayan kurang dari Rp375 ribu per orang setiap bulannya. Untuk itu, Rokhmin Dahuri menilai sudah sangat mendesak untuk mengatur kembali koperasi perikanan sebagai penyelenggara pelelangan ikan.

Salah satu UPTD yang melakukan pelelangan ikan adalah UPTD Perikanan Muara Angke, Jakarta Utara. Unit kerja di lingkungan Provinsi DKI Jakarta itu dinilai telah menjalankan tugasnya secara proporsional dan profesional. Karena selama ini, UPTD Muara Angke dinilai cukup berhasil melaksanakan tugasnya melakukan pelelangan ikan. Ini bisa dilihat dari semakin meningkatnya jumlah ikan yang dilelang dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2017, berhasil melelang hampir 8.000 ton ikan dengan nilai Rp219,606 miliar lebih.
Kepala UPTD Muara Angke, Sutrisno menyebutkan, produksi perikanan di Muara Angke, Jakarta Utara terus meningkat dari tahun ke tahun. Karenanya, pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaannya demi terpenuhinya kebutuhan ikan bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya. “Hasil produk perikanan di Muara Angke hampir tembus 8.000 ton,”  ujarnya.

Ungkapan senada diutarakan Kepala Satuan Pengelola UPTD Muara Angke, Hasan Sulaeman. Secara rinci, dia menyebutkan, jenis produksi perikanan di TPI  Muara Angke mencapai 1.835.103,80 kg dengan nilai Rp64.945.113.000. Cold storage 1.095.064,52 kg dengan nilai Rp35.721.715.258. Pasar Ikan 5.021.328 kg senilai Rp12.429.348.000. Jumlah seluruhnya mencapai 7.951.486,32 kg dengan nilai seluruhnya mencapai Rp221.096.176,258, ditambah produksi ikan asin mencapai 832.786 kg dengan nilai Rp32.575.251, sehingga nilai seluruhnya mencapai Rp221.128.751.509.

“Jumlah itu menunjukkan kenaikan cukup signifikan dibanding periode yang sama tahun 2017, yakni 7.925.445,22 kg dengan nilai Rp219.606.546,58. Rinciannya, dari TPI (1.850.153,80 kg), dengan nilai Rp64.755.383.000, cold storage (1.074.064,42 kg dengan nilai Rp34.821.715.258, Pasar Ikan (5.001.227 kg) dengan nilai Rp120.029.448.000, sedangkan produk ikan asin berjumlah 847.968 kg dengan nilai Rp32.061.183. Dengan demikian, ada kenaikan Rp1.522.205.451. Kami jamin, kebutuhan ikan warga DKI Jakarta dan sekitarnya menjelang Ramadhan dan Lebaran tahun cukup terpenuhi,” urai Hasan Sulaeman.

Dia menambahkan, pihaknya terus meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat dengan tetap menjaga kualitas ikan. Ikan selalu dalam kondisi fresh. Dengan meningkatnya produksi ikan di Pelabuhan Muara Angke, tambahnya, secara otomatis bisa mendongkrak kontribusinya untuk pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta dari sektor perikanan.

“Selain meningkatkan kulitas kinerja aparat, hasil produksi kualitas produk, kami juga terus meningkatkan pengelolaan Pelabuhan Muara Angke. Kami harapkan, Pelabuhan Muara Angke bukan hanya menjadi TPI, tapi juga akan  dikembangkan menjadi kawasan wisata bahari dan pusat jajan serba ikan (Pujaseri). Kami bukan hanya mengemban tugas sesuai Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, tetapi sekaligus merealisasikan Peraturan Daerah (Perda) tentang Destinasi Wisata Pesisir Utara Jakarta,” tambah Hasan Sulaeman.

Pembangunan sarana dan prasarananya saat ini sedang dilaksanakan dan diharapkan sudah bisa dioperasionalkan sebagai objek wisata bahari dan Pujaseri  tahun 2018 ini. “Kalau target tahun ini belum terpenuhi, insya Allah awal tahun 2019 sarana dan prasarana itu sudah dapat beroperasi maksimal. Bukan hanya sebagai tempat pelelangan ikan, pusat jajan serba ikan, tetapi juga sebagai objek wisata bahari bertaraf nasional dan internasional. Pelabuhan Muara Angke sebenarnya punya banyak potensi, tetapi selama ini belum dikembangkan secara optimal dalam menunjang perekonomian rakyat, dan perekonomian nelayan khususnya,” urai Hasan Sulaeman.

Walau pengembangan Muara Angke belum dimasukkan dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta  Tahun 2017 – 2022, namun Pemprov DKI Jakarta telah membuat rencana induk Pelabuhan Muara Angke sebagai pedoman pengembangan pelabuhan Muara Angke yang rencana pembangunannya akan dimulai pada Tahun Anggaran 2019.

Sedangkan kalangan DPRD mengharapkan, pengembangan Muara Angke  dimasukkan dalam pasal 6.2.2  Arah Kebijakan Kewilayahan sesuai dengan hasil panitia khusus (Pansus) Muara Angke dan menata wilayah Muara Angke menjadi dua wilayah pelabuhan. Pelabuhan Ikan Samudera yang lebih modern dan bertaraf internasional dibanding pelabuhan ikan Muara Baru yang dikelola Kementerian Perhubungan.

“Selain menjadi TPI, pelabuhan Muara Angke diharapkan menjadi pelabuhan pengumpan dan pariwisata yang modern dan nyaman, sehingga mampu mengakomodir penumpang dari Kepulauan Seribu. Karena pelabuhan ini merupakan satu-satunya pelabuhan yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta, maka harus terintegrasi dengan transportasi massal, seperti LRT, MRT, maupun Busway. Semoga,” kata Hasan Sulaeman.

(sutarwadi k.)

This entry was posted in Umum and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *