Urgenitas dan Relevasi Koperasi dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia

Prof Agustitin 3Menurut beberapa pengamanat, krisis yang melanda berbagai tatanan kehidupan bangsa Indonesia salah satu sebab utamanya adalah kekeliruan pemerintah dalam menerapkan strategi pembangunan yang terlalu menitikberatkan pada pembangunan ekonomi dengan target pertumbuhannya yang tinggi sebagai panglima pembangunan.

Menyadari kenyataan pahit yang terjadi segenap upaya telah dilakukan baik oleh pemerintah reformasi maupun oleh beberapa kelompok masyarakat yang merasa bertanggung jawab untuk keselamatan dan kejayaan bangsa. Pemikiran alternative tentang strategi atau paradikma pembangunan perlu disesuaikan dengan kondisi real bangsa Indonesia. Salah satu paradikma pembangunan yang dimaksudkan mengacu pada pendekatan teoritik normative yang dikenal sebagai pendekatan paradikma pembangunan mandiri, self reliant paradigm, dimana oleh beberapa pengamat dijabarkan dalam makna yang lebih luas yaitu Paradikma Pembangunan Kemandirian Lokal.

Dalam perspektif ekonomi, paradikma pembangunan serupa ini akan dapat terealisir hanya jika pemerintah mampu menerapkan dan memberdayakan sistem ekonomi kerakyatan yakni sistem ekonomi di mana pelaku ekonominya mengambil keputusan yang desentralistik dan mandiri. Dengan terealisasinya kebijakan serupa itu berarti pemerintah langsung atau tidak langsung telah melaksanakan tanggung jawab atau kewajibannya dalam menjamin terpenuhinya hak-hak kesejahteraan ekonomi masyarakatnya – economic rights.

Strategi pembangunan pada dasarnya adalah konsep empiris yang langsung berkaitan dengan perilaku kebijakan pemerintah. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan merupakan perencanaan eksplisit – planning strategic yang diterapkan pemerintah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakatnya, baik dalam artian material maupun non material yang dikaitkan langsung dengan sumber daya manusia dan alam yang dimiliki serta kaitannya dengan dunia internasional.

Jadi strategi pembangunan suatu Negara merupakan cerminan dari kemampuan suatu pemerintah untuk bertindak mencapai tujuan-tujuan tertentu. Maka jika terjadi krisis di suatu Negara dapatlah dikatakan bahwa terdapat suatu krisis dari strategi pembangunan yang diterapkan oleh pemerinah. Kasus Indonesia tahun 1997 – 1998 dapat menjadi contoh dari pernyataan tersebut.

Selama kurang lebih 14 tahun dari 32 tahun rezim Orde Baru memerintah Indonesia, pemerintahan Orde Baru telah menerapkan strategi pembangunan berasaskan politik pembangunan yang sangat neoliberal. Ciri utamanya adalah sentralisasi kebijakan pengelolaan ekonomi dan keuangan Negara serta target stabilisasi politik yang bersifat represif oleh pemerintah pusat.

Strategi pembangunan serupa ini terutama dimaksudkan untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan harapan selanjutnya akan tercipta peluang kerja yang luas dan merata akibat adanya mekanisme tricklingdown effect. Bagi pemerintah Orde Baru rupa-rupanya hal ini menjadi prioritas kebijakan karena dianggap bahwa dengan pencapaian target tersebut merupakan indicator yang baik bagi prestasi kebijakan pembangunan pemerintah yang diterapkan.

Meskipun tidak dapat disangkal bahwa strategi pembangunan serupa itu telah memberikan hasil, di antaranya telah tercipta transformasi structural dalam beberapa aspek kehidupan berbangsa dan bernegara seperti ditunjukan oleh angka-angka pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang menakjubkan, penurunan angka jumlah orang miskin, dan lain sebagainya namun menurut pengamatan hasil tersebut bersifat semu.

Alasannya, sebab hasil yang diperoleh bukan diciptakan dan dinikmati oleh kegiatan ekonomi yang sesuai dengan sumber daya masyarakat Indonesia (SDA, SDM dan Kelembagaannya) tetapi hanya diciptakan dan dinikmati oleh kegiatan ekonomi sekelompok masyarakat tertentu yang disebut konglomerat. Keadaan tersebut jelas tidak memungkinkan terciptanya fundamen yang kuat dan mengakar pada berbagai aspek kehidupan berbangsa. Akibatnya seperti terlihat pada saat kasus di mana perekonomian tersentuh angin krisis moneter saja aneka capaian yang dibangun sudah kurang bermakna lagi bahkan cenderung memporak-porandakan berbagai tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menyadari kenyataan tersebut maka pemerintah reformasi begitu bersemangat untuk berupaya menyesuaikan dan menyusun format paradikma pembangunan yang sesuai dan terpercaya guna dapat memulihkan kondisi kehidupan bangsa dewasa ini sekaligus dimaksudkan untuk dapat menjadi pedoman – blue print kebijakan pembangunan menyongsong Indonesia baru di masa mendatang.

Berbagai pemikiran para ahli telah dikemukakan dan disampaikan. Satu di antaranya telah dikaji dan dikembangkan oleh beberapa perguruan tinggi yang tergabung dalam Badan Kerja sama Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Timur (BKS PTN INTIM). Dengan berbasiskan pada premis bahwa Kesejahteraan masyarakat hanya dapat dicapai dan ditingkatkan serta diselenggarakan secara berkesinambungan oleh masyarakat itu sendiri dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya termasuk kelembagaan yang dimilikinya.

Jelas tersirat bahwa menurut konsep paradigma pembangunan tersebut aspek kemanusiaan diutamakan dalam proses pembangunan. Dalam hal ini manusia diperlakukan sebagai subyek dan obyek pembangunan. Dengan prinsip tersebut berarti mereka dapat dan harus berpartisipasi secara aktif untuk meningkatkan produktivitasnya dalam proses pembangunan mulai sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pada tahap pengawasannya. Dan jika hal tersebut terealisir berarti bahwa pemenuhan hak-hak kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat dengan sendirinya dapat tercapai, misalnya, hak dalam aspek kesejahteraan ekonomi mereka.

Jika mengacu pada teori manajemen publik dari Osborne tentang pemikiran pemberdayaan rakyat kebanyakan atau masyarakat tampaknya konsep paradigma pembangunan kemandirian lokal adalah sejalan. Teori tersebut menekankan pentingnya proyek-proyek pembangunan yang dibangun di atas tiga prinsip; community oriented, yaitu prinsip pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan nyata masyarakat setempat; Kemudian community based, yaitu prinsip pembangunan yang didasarkan pada keadaan sumber daya masyarakat bersangkutan, serta ommunity managed, yaitu prinsip pengelolaan pembangunan oleh masyarakat bersangkutan.

Selain itu paradigma pembangunan kemandirian lokal juga sejalan dengan konsep pembangunan UNDP (1998) yang menekankan pada pendekatan pembangunan manusia – human development approach dengan empat pilar pembangunannya; pemberdayaan – empower, keadilan – equity,  produktivitas – productivity, dan berkesinambungan – sustainenble.

DSCN1983Aspek pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk mendinamisasi kelompok masyarakat yang mempunyai kapasitas produktif tetapi kurang kesempatan untuk mengakses pada lingkungan hidup dan usaha yang bersifat modern dengan tanpa harus menjadi korban transpalasi nilai dan kelembagaan asing. Kemudian aspek pemerataan mengandung makna tersedianya kesempatan yang merata, berimbang dan adil dalam pemanfaatan sumber daya mereka guna meningkatkan taraf hidupnya. Sedangkan tentang aspek produktivitas diartikan sebagai upaya pengingkatan pertumbuhan perekonomian yang harus ramah lingkungan dan ramah terhadap tenaga kerja – employment friendly growth.

Sedangkan tenang aspek kesinambungan mengandung makna bahwa pentingnya kegiatan pembangunan diarahkan pada penciptaan kondisi kegiatan yang berkembang sesuai dengan nilai-nilai lokal dan kaidah-kaidah pembangunan yang berwawasan lingkungan demi kesejahteraan generasi mendatang.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran normatif tersebut maka dapat dikatakan bahwa konsep paradigma pembangunan yang ditawarkan oleh tim perguruan tinggi Indonesia timur itu untuk kondisi Indonesia di masa kini dan masa mendatang dengan konsep paradigma pembangunan kemandirian lokal adalah sejalan dengan pemikiran normatif ilmiah  yang telah mengglobal.

Untuk memahami lebih baik tentang prasyarat dan kemanfaatan paradigma pembangunan kemandirian lokal tersebut khusus dalam kaitannya dengan kebijakan pengaturan dan manajemen perekonomian nasional yang bercirikan pada keberpihakan kepada rakyat banyak. Yang berimplikasikan bahwa jika hal tersebut dapat terealisasi maka langsung atau tidak langsung berarti pemerintah telah berhasil melaksanakan tanggung jawabnya untuk memenuhi hak-hak kesejahteraan ekonomi masyarakatnya seperti kesempatan kerja, akses terhadap pemilikan sumber daya ekonomi (alam dan modal), dan lain sebagainya. (bersambung)
Oleh: Prof. DR. H. Agustitin Setyobudi, Ph.D.

(Penulis, Guru Besar, aktivis koperasi, mantan Ketua Koperasi Keluarga Guru Jakarta)

This entry was posted in Opini and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *